Pangan Dikuasai, Sampah Dikirim: Inikah Wajah Baru Penjajahan Global?

 

Dalam sejarah klasik, penjajahan identik dengan pendudukan wilayah, penguasaan sumber daya alam, dan dominasi kekuatan militer oleh bangsa asing. Namun, di abad ke-21, wajah penjajahan tak lagi hadir melalui senjata atau bendera kolonial. Ia berubah menjadi bentuk yang lebih halus namun sistemik: dominasi ekonomi global, ketimpangan perdagangan, dan eksploitasi lingkungan — terutama dalam sektor pangan, pertanian, dan pengelolaan sampah.

Fenomena ini sering disamarkan sebagai “perdagangan bebas”, “globalisasi”, atau “efisiensi pasar”, tetapi dampaknya nyata dan berkepanjangan, terutama bagi negara-negara berkembang di belahan selatan bumi.

 

Polarisasi Utara–Selatan: Ketergantungan dan Nilai Tambah

Negara-negara Global South termasuk Indonesia berperan sebagai pemasok utama bahan mentah dunia seperti kopi, kakao, kelapa sawit, rempah, dan komoditas pertanian lainnya. Namun, nilai ekonomi terbesar dari komoditas ini justru dinikmati oleh negara-negara maju melalui industri pengolahan, branding, dan distribusi. Akibatnya, negara produsen sering terjebak dalam posisi sebagai pemasok bahan baku tanpa kemampuan mengolah produk bernilai tinggi.

Misalnya, meskipun negara berkembang menyumbang porsi besar produksi pangan global, Asia tetap menjadi pengimpor bersih pangan terbesar pada 2023, sementara Amerika menjadi eksportir pangan terbesar dunia menurut data FAO terbaru. Total perdagangan produk pertanian meningkat signifikan antara 2010–2023, tetapi dominasi rantai nilai masih kuat di negara maju. FAOHome

Selain itu, laporan Kompas menyoroti bahwa lebih dari dua-pertiga negara berkembang bergantung pada ekspor komoditas primer, menjadikan mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan permintaan global. Ketergantungan ini terjadi pada sekitar 95 dari 143 negara antara 2021–2023. Lestari Kompas

Ketimpangan dalam nilai tambah ini memperlihatkan bahwa meskipun negara berkembang memproduksi banyak bahan baku, pendapatan terbesar tetap tertahan di hilir industri yang dikuasai oleh negara maju. Ini menjadikan struktur perdagangan global secara efektif meminggirkan peran negara berkembang dalam rantai nilai yang lebih menguntungkan.

 

Paradoks Ketergantungan Pangan: Lumbung yang Impor

Paradoks muncul ketika negara yang relatif “surplus pangan” tetap bergantung pada impor input produksi. Indonesia, meskipun menjadi salah satu produsen beras utama, tetap mengimpor bahan baku plastik dan produk plastik senilai hampir US$1 miliar, serta memperkuat impor barang konsumsi lain yang banyak bergantung pada teknologi dan bahan baku asing. Bisnis.com Ekonomi+1

Kondisi ini bukan semata karena produktivitas kurang, tetapi juga karena arsitektur perdagangan global yang timpang — di mana teknologi pengemasan, input produksi berteknologi tinggi, dan akses pasar masih didominasi oleh negara maju. Sementara itu, regulasi domestik sering kali belum sepenuhnya memprioritaskan produsen lokal seperti petani kecil dan nelayan.

Dari sisi pangan global, terdapat paradox besar: lebih dari 1,05 miliar ton makanan terbuang sia-sia setiap tahun, sementara ratusan juta orang tetap menghadapi kelaparan akut. Sekitar 19% dari total produksi makanan global menjadi limbah, padahal hampir 783 juta orang mengalami kelaparan serius pada 2022, menurut laporan PBB terbaru. Kompas

 

Impor Limbah: Ketika Negara Berkembang Menjadi Tempat Akhir Sampah Dunia

Ketimpangan global tidak berhenti pada pangan. Negara berkembang kerap menjadi tujuan akhir limbah negara maju — terutama plastik. Data 2025 menunjukkan bahwa ekspor limbah plastik Inggris ke negara berkembang meningkat tajam hingga 84%, dengan sebagian besar tujuan termasuk Indonesia dan Malaysia. Tren ini terjadi meskipun Inggris bergabung dalam koalisi yang mendukung pengurangan plastik global. The Guardian

Selain itu, studi internasional menunjukkan bahwa negara-negara miskin mengimpor limbah plastik lebih banyak daripada yang diperkirakan, sementara negara maju lebih memilih mengolah limbah yang berkualitas tinggi sendiri. Lestari Kompas

Limbah impor ini sering kali tidak hanya berupa bahan baku daur ulang yang bersih, tetapi juga tercampur dengan sampah sulit diolah dan berbahaya, membebani lingkungan dan kesehatan masyarakat lokal.

Fenomena ini dikenal sebagai penjajahan ekologis — di mana negara maju “mengekspor” masalah lingkungan mereka ke negara berkembang yang memiliki pengawasan lingkungan dan kapasitas regulasi yang lebih lemah.

 

Penjajahan Ekonomi Tanpa Senjata

Penjajahan modern kini tidak lagi menggunakan kapal perang atau tentara, melainkan mekanisme pasar bebas, ketimpangan akses teknologi, kekuatan korporasi multinasional, dan promosi gaya hidup konsumtif. Negara-negara selatan sering didorong menjadi pasar besar dan sumber bahan mentah, sementara tetap kalah dalam penguasaan teknologi pengolahan, distribusi, dan branding produk bernilai tinggi.

Ketika hilirisasi industri dan pengembangan nilai tambah tidak didukung secara strategis, posisi tawar negara berkembang di pasar global tetap lemah dan rentan terhadap gejolak ekonomi dunia.

 

Menuju Kedaulatan Pangan yang Adil dan Berkelanjutan

Kedaulatan pangan sejati bukan hanya soal tingkat produksi yang tinggi, tetapi juga keadilan dalam rantai nilai, perlindungan terhadap produsen kecil, kemandirian teknologi, dan hak masyarakat menentukan sistem pangan mereka sendiri. Pencapaian kedaulatan pangan juga berarti mampu mengelola limbah secara berkelanjutan dan menolak praktik impor limbah yang merugikan.

Negara-negara Global South perlu memperkuat kerja sama, mempercepat hilirisasi industri, membangun kapasitas teknologi nasional, serta memperjuangkan rezim perdagangan global yang lebih adil. Langkah kolektif ini menjadi kunci dalam menghadapi ketidakadilan pangan dan ekologis yang kini menjadi wajah baru penjajahan dunia.

 

REFERENSI

 

1. FAO (2024). Trade of Agricultural Commodities — data perdagangan pangan global. FAOHome
2. Kompas (2025). Ketergantungan negara berkembang pada komoditas primer. Lestari Kompas
3. Kompas (2024). Satu miliar ton makanan terbuang sementara 783 juta orang kelaparan. Kompas
4. The Guardian (2025). Peningkatan ekspor limbah plastik ke negara berkembang. The Guardian
5. BPS & Kemenkeu RI (2024–2025). Data impor plastik dan impor nonmigas Indonesia. Bisnis.com Ekonomi+1

 

#KetidakadilanPangan
#PenjajahanModern
#SampahGlobal
#KedaulatanPangan
#EkologiPolitik