Benarkah Bahasa Indonesia–Melayu Bisa Menjadi Jembatan Bahasa ASEAN Menuju Konektivitas Regional 2045?

Bahasa Indonesia–Melayu dalam Ekosistem Multibahasa ASEAN: Kajian Linguistik, Demografis, Sosial-Ekonomi, Kelembagaan, dan Diplomatik Menuju Konektivitas Regional 2045

 

RINGKASAN EKSEKUTIF

 

ASEAN memasuki fase baru pembangunan komunitas setelah disahkannya ASEAN Community Vision 2045: Resilient, Innovative, Dynamic, and People-Centred ASEAN pada 26 Mei 2025. Visi tersebut menempatkan masyarakat ASEAN sebagai pusat pembangunan komunitas dan menekankan partisipasi yang bermakna dan inklusif dari seluruh pemangku kepentingan.

 

Dalam konteks tersebut, bahasa merupakan salah satu infrastruktur sosial yang menentukan sejauh mana integrasi regional dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ini, Pasal 34 ASEAN Charter menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja ASEAN. Ketentuan tersebut tetap memiliki fungsi penting bagi komunikasi diplomatik, hubungan internasional, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan hubungan ASEAN dengan mitra eksternal.

 

Namun, penggunaan satu bahasa kerja pada tingkat kelembagaan tidak secara otomatis menghasilkan keterjangkauan komunikasi pada tingkat masyarakat. ASEAN memiliki keragaman bahasa yang sangat besar, sedangkan sebagian masyarakat, pelaku usaha mikro dan kecil, pekerja, komunitas perbatasan, pemuda, masyarakat desa, dan kelompok masyarakat sipil tidak selalu memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai untuk berpartisipasi langsung dalam seluruh proses regional.

 

Kajian akademis ini mengajukan Bahasa Indonesia–Melayu sebagai opsi bahasa regional tambahan, bukan sebagai pengganti bahasa Inggris dan bukan sebagai penghapusan bahasa nasional negara-negara anggota ASEAN.

 

Dasar kebijakannya bukan semata-mata jumlah penutur, tetapi kombinasi empat modal:

1. Modal historis: Melayu memiliki sejarah panjang sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi lintas komunitas di Asia Tenggara maritim. Literatur sejarah bahasa menyebut Melayu sebagai salah satu lingua franca penting perdagangan dan diplomasi di kawasan tersebut.
2. Modal kelembagaan: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura memiliki bentuk-bentuk bahasa Melayu/Indonesia yang berstatus resmi atau nasional.
3. Modal demografis: Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar di ASEAN, sementara Malaysia, Singapura, dan Brunei membentuk inti negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu dalam fungsi nasional; Timor-Leste juga memiliki hubungan historis dan geografis yang kuat dengan dunia Melayu-Indonesia.
4. Modal integrasi masyarakat: penggunaan bahasa regional yang lebih dekat dengan sebagian masyarakat Asia Tenggara dapat menjadi salah satu sarana tambahan untuk memperluas ASEAN awareness, pendidikan kawasan, mobilitas masyarakat, dan komunikasi ekonomi.

 

Proposal ini tidak menyatakan bahwa bahasa Indonesia–Melayu secara otomatis merupakan pilihan yang dapat diterima seluruh negara ASEAN. Sebaliknya, diperlukan kajian kelayakan multilateral, konsultasi antarpemerintah, pemetaan penutur, standardisasi terminologi, analisis biaya, serta pilot project sebelum perubahan kelembagaan dilakukan.

 

Kajian akademis ini merekomendasikan tiga tahapan:

Tahap I — 2026–2028: pembentukan kelompok kerja/komisi kajian bahasa ASEAN dan penyusunan peta linguistik regional.

Tahap II — 2028–2032: penerapan pilot penggunaan bahasa Indonesia–Melayu dalam program sosial-budaya, pendidikan kawasan, komunikasi publik ASEAN, dan kegiatan masyarakat.

Tahap III — 2032–2040: evaluasi komprehensif dan, apabila terdapat konsensus negara anggota, pembahasan opsi perubahan ASEAN Charter untuk menambahkan bahasa regional tersebut sebagai bahasa kerja tambahan.

Dengan demikian, pendekatan yang diusulkan bukanlah “English versus Indonesian-Malay”, melainkan “English plus an additional ASEAN regional language”, dengan tetap menghormati seluruh bahasa nasional dan bahasa lokal negara anggota.

 

1. ISU KEBIJAKAN

 

1.1. Bahasa dan pembangunan Komunitas ASEAN

ASEAN bukan hanya organisasi antarpemerintah. ASEAN juga membangun komunitas yang berorientasi kepada masyarakat. ASEAN Socio-Cultural Community secara eksplisit menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan dan menekankan komunitas yang inklusif, partisipatif, harmonis, serta memiliki kesadaran dan kebanggaan terhadap identitas, budaya, dan warisan ASEAN.

Bahasa mempunyai posisi strategis dalam tujuan tersebut.

Bahasa merupakan sarana untuk:

• menyampaikan kebijakan;
• melakukan pendidikan masyarakat;
• memperluas literasi ASEAN;
• memfasilitasi perdagangan;
• memperkuat mobilitas tenaga kerja;
• meningkatkan komunikasi lintas batas;
• menyebarkan informasi kedaruratan;
• memperkuat diplomasi masyarakat;
• mengembangkan industri kreatif;
• memperluas partisipasi pemuda; dan
• membangun identitas regional.

Karena itu, persoalan bahasa tidak semata-mata merupakan persoalan linguistik, tetapi juga berhubungan dengan akses, partisipasi, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan integrasi regional.

 

2. KONTEKS KELEMBAGAAN ASEAN

 

2.1. Bahasa kerja ASEAN saat ini

Pasal 34 ASEAN Charter menyatakan:

“The working language of ASEAN shall be English.”

Dengan demikian, bahasa Inggris memiliki dasar hukum langsung sebagai bahasa kerja ASEAN.

Kajian akademis ini tidak mengusulkan penghapusan ketentuan tersebut.

Opsi kebijakan yang dikaji adalah penambahan bahasa regional, sehingga fungsi bahasa Inggris sebagai bahasa kerja tetap dipertahankan, sementara ASEAN mempunyai instrumen bahasa tambahan untuk menjangkau masyarakat dan memperkuat dimensi regional.

 

2.2. Konsekuensi hukum

Perubahan Pasal 34 tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh satu negara.

Pasal 48 ASEAN Charter menetapkan bahwa setiap negara anggota dapat mengusulkan perubahan Charter; usulan tersebut diajukan melalui ASEAN Coordinating Council berdasarkan konsensus untuk diputuskan ASEAN Summit. Perubahan yang disepakati melalui konsensus harus diratifikasi oleh seluruh negara anggota sesuai ketentuan masing-masing.

Oleh karena itu, perubahan bahasa kerja merupakan proses diplomatik dan hukum multilateral, bukan sekadar keputusan administratif.

 

3. MODAL DASAR BAHASA INDONESIA–MELAYU

 

3.1. Melayu sebagai lingua franca historis

Melayu memiliki sejarah panjang dalam jaringan perdagangan maritim Asia Tenggara.

Kajian Cambridge University Press menggambarkan Melayu sebagai bahasa penting dalam perdagangan dan komunikasi Asia Tenggara pada masa awal modern. Bahasa tersebut menyebar melalui jaringan pelabuhan, perdagangan, diplomasi, mobilitas masyarakat, dan kontak antarbahasa.

Anthony Reid juga mendokumentasikan penggunaan Melayu sebagai bahasa perdagangan di kawasan yang terkait dengan Sriwijaya dan Melaka, serta penggunaannya sebagai lingua franca pada pusat-pusat perdagangan di Asia Tenggara maritim.

 

Fakta historis tersebut penting karena menunjukkan bahwa gagasan mengenai bahasa penghubung regional bukan sesuatu yang sepenuhnya baru bagi Asia Tenggara.

Namun, sejarah lingua franca tidak boleh disamakan dengan klaim bahwa seluruh masyarakat ASEAN saat ini menggunakan bahasa Melayu. Kondisi kontemporer jauh lebih kompleks dan multibahasa.

 

4. DIMENSI DEMOGRAFIS DAN GEOGRAFIS

 

4.1. Indonesia

Indonesia merupakan pusat demografis utama dari kawasan yang dikaji.

Data BPS untuk 2025 menunjukkan populasi Indonesia sangat besar dan tersebar dalam lebih dari satu sistem kebahasaan. Karena itu, istilah “bahasa Indonesia sebagai bahasa mayoritas penduduk” harus dipahami dalam konteks bahasa nasional dan bahasa bersama, bukan sebagai bahasa ibu tunggal seluruh penduduk. Berdasarkan data BPS adalah sekitar 248,5 juta penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas dapat berbahasa Indonesia. Hanya 5.177.554 orang tidak dapat berbahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia mempunyai fungsi nasional sebagai bahasa komunikasi antaretnis dan antardaerah, sehingga menyediakan modal kelembagaan yang penting untuk peran regional.

 

4.2. Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara inti penggunaan bahasa Melayu dalam fungsi nasional.

Estimasi resmi Department of Statistics Malaysia menunjukkan jumlah penduduk Malaysia pada 2025 sekitar 34,2 juta jiwa.

Bahasa Melayu mempunyai kedudukan penting dalam sistem pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan publik Malaysia.

 

4.3. Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan negara berpenduduk kecil tetapi memiliki posisi strategis karena bahasa Melayu mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan kenegaraan dan kebudayaan. Data terbaru dari Department of Economic Planning and Statistics (DEPS), Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam menunjukkan bahwa pada 2025 jumlah penduduk Brunei Darussalam diperkirakan mencapai 458.600 orang.

Dalam konteks kebijakan regional, Brunei memberikan contoh bahwa bahasa Melayu dapat berfungsi bersamaan dengan bahasa Inggris dalam sistem yang berorientasi internasional.

 

4.4. Singapura

Singapura merupakan negara multibahasa dengan empat bahasa resmi dan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja utama. Menurut Department of Statistics Singapore (SingStat), jumlah penduduk Singapura per Juni 2026 mencapai 6,21 juta jiwa. Sebanyak 13,5% Etnis Melayu.

Bahasa Melayu mempunyai posisi khusus sebagai salah satu bahasa resmi dan bahasa nasional Singapura.

Karakter multibahasa Singapura menunjukkan bahwa pengembangan bahasa regional tidak harus menghilangkan fungsi bahasa Inggris atau bahasa lainnya.

 

4.5. Thailand Selatan

Wilayah Thailand Selatan memiliki komunitas Melayu yang kuat, terutama di provinsi-provinsi perbatasan selatan.

Namun, kondisi linguistik wilayah tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai penggunaan bahasa Melayu standar Indonesia atau Malaysia.

Varian Melayu setempat, bahasa Thai, dan bahasa-bahasa lainnya hidup berdampingan dalam ekologi linguistik yang kompleks.

Karena itu, Thailand Selatan lebih tepat diposisikan sebagai wilayah potensial untuk studi konektivitas bahasa, bukan sebagai dasar klaim bahwa Thailand secara nasional merupakan negara penutur Melayu.

 

4.6. Filipina Selatan

Filipina Selatan memiliki berbagai komunitas dan varian bahasa yang berhubungan dengan dunia Melayu, termasuk dalam jaringan perdagangan dan sejarah Islam di kawasan Mindanao dan Sulu.

Akan tetapi, bahasa-bahasa lokal Filipina Selatan memiliki sejarah dan struktur tersendiri. Penggunaannya tidak dapat begitu saja dikategorikan sebagai bahasa Indonesia-Melayu standar.

Dengan demikian, Filipina Selatan merupakan bagian penting dari jaringan sejarah dan geografis Melayu, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengklaim bahwa mayoritas penduduk Filipina menggunakan bahasa Melayu.

 

4.7. Timor-Leste

Timor-Leste menjadi konteks baru yang penting karena sejak Oktober 2025 telah diterima sebagai anggota ASEAN ke-11. Timor-Leste memiliki 1.341.737 penduduk berdasarkan Sensus Penduduk dan Perumahan 2022.

Timor-Leste memiliki bahasa resmi Tetum dan Portugis, sementara bahasa Indonesia memiliki hubungan historis yang signifikan dengan sistem pendidikan, perdagangan, media, dan interaksi masyarakat pada periode sebelumnya.

Kondisi ini memberikan ruang bagi kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan penggunaan bahasa Indonesia–Melayu sebagai salah satu instrumen komunikasi regional tanpa mengurangi kedudukan Tetum dan Portugis.

 

5. PEMETAAN MODAL DASAR

 

Dimensi	Indonesia	Malaysia	Brunei	Singapura	Thailand Selatan	Filipina Selatan	Timor-Leste
Bahasa Melayu/Indonesia	Nasional	Nasional	Nasional	Resmi/nasional	Varian lokal	Varian terkait Melayu	Hubungan historis dengan Indonesia
Status regional	Sangat tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Subregional	Subregional	Anggota ASEAN
Basis historis	Sangat kuat	Sangat kuat	Sangat kuat	Sangat kuat	Kuat	Kuat	Kuat
Potensi pendidikan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Terbatas/subregional	Terbatas/subregional	Potensial
Potensi ekonomi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Subregional	Subregional	Berkembang
Tantangan standardisasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa dasar kebijakan paling kuat bukan klaim bahwa bahasa Indonesia–Melayu telah menjadi bahasa mayoritas di seluruh kawasan, melainkan kombinasi kedekatan historis, jaringan geografis, jumlah penduduk, status kelembagaan, dan potensi interoperabilitas linguistik.

 

6. ARGUMEN KEBIJAKAN

 

6.1. Bahasa sebagai infrastruktur integrasi ASEAN

Integrasi ekonomi tidak hanya memerlukan infrastruktur fisik.

ASEAN juga memerlukan:

• infrastruktur digital;
• infrastruktur hukum;
• infrastruktur pendidikan;
• infrastruktur informasi; dan
• infrastruktur komunikasi.

Bahasa merupakan bagian dari infrastruktur komunikasi tersebut.

ASEANstats mencatat populasi ASEAN sekitar 693,20 juta jiwa pada 2025, sementara nilai perdagangan barang ASEAN mencapai lebih dari US$4,37 triliun.

Besarnya skala ekonomi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi komunikasi dapat memiliki nilai strategis, meskipun manfaat ekonominya tetap harus diuji secara empiris melalui pilot project dan analisis biaya-manfaat.

 

7. POTENSI MANFAAT

 

7.1. Memperluas ASEAN awareness

Bahasa Indonesia–Melayu yang lebih dekat dengan sebagian masyarakat kawasan berpotensi digunakan untuk:

• materi informasi ASEAN;
• kampanye publik;
• pendidikan kawasan;
• media sosial ASEAN;
• konten digital;
• program pemuda;
• program budaya; dan
• komunikasi masyarakat perbatasan.

ASEAN sendiri telah menempatkan peningkatan kesadaran ASEAN dan penguatan identitas sebagai bagian penting dari kerja sama sosial-budaya.

 

7.2. Memperkuat ekonomi masyarakat

Penggunaan bahasa regional tambahan berpotensi mengurangi hambatan komunikasi bagi:

• UMKM;
• pekerja migran;
• wisatawan;
• pelaku ekonomi kreatif;
• pedagang lintas batas;
• operator pariwisata;
• komunitas pesisir; dan
• pelaku ekonomi digital.

Namun, klaim mengenai peningkatan produktivitas atau pengurangan biaya transaksi harus diuji secara kuantitatif.

 

7.3. Memperkuat industri kreatif ASEAN

Bahasa Indonesia–Melayu dapat menjadi salah satu platform bersama untuk:

• film;
• musik;
• sastra;
• animasi;
• podcast;
• konten digital;
• penerbitan;
• permainan digital; dan
• ekonomi kreatif.

Hal ini sejalan dengan agenda ASEAN yang melihat kebudayaan sebagai salah satu instrumen kohesi sosial, pembangunan ekonomi, dan identitas regional.

 

7.4. Memperkuat identitas regional tanpa menghapus identitas nasional

Konsep yang ditawarkan bukan satu bahasa untuk menggantikan bahasa nasional, melainkan bahasa tambahan untuk memperkuat komunikasi regional.

Prinsipnya:

One ASEAN – Many Languages – Additional Regional Bridge Language.

Dengan prinsip tersebut, bahasa Thai, Vietnam, Khmer, Lao, Myanmar, Filipino, Tetum, Melayu, Indonesia, Inggris, dan berbagai bahasa lokal tetap memperoleh ruang dalam kerangka multilingual ASEAN.

 

8. TANTANGAN KEBIJAKAN

 

8.1. Variasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu

Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu memiliki akar sejarah yang berdekatan, tetapi telah mengalami perkembangan politik, pendidikan, terminologi, dan standardisasi yang berbeda.

Kajian akademik mengenai keduanya menunjukkan adanya proses konvergensi sekaligus divergensi.

Contoh perbedaan dapat ditemukan dalam:

• kosakata;
• istilah administrasi;
• istilah hukum;
• istilah teknologi;
• istilah pendidikan;
• ejaan;
• pelafalan; dan
• terminologi ekonomi.

Karena itu, konsep “Bahasa Indonesia-Melayu ASEAN” memerlukan standardisasi tersendiri.

 

8.2. Resistensi politik dan persepsi dominasi

Negara-negara ASEAN yang bahasa nasionalnya bukan bagian dari rumpun Melayu dapat mempertanyakan:

• dasar pemilihan bahasa;
• potensi dominasi budaya;
• biaya implementasi;
• manfaat langsung bagi masyarakat mereka;
• perlakuan terhadap bahasa nasional masing-masing; dan
• alasan mengapa bahasa tersebut memperoleh status kelembagaan regional.

Kekhawatiran tersebut harus diperlakukan sebagai persoalan kebijakan yang sah, bukan sebagai hambatan yang dapat diabaikan.

 

8.3. Beban administratif

Penambahan bahasa kerja dapat meningkatkan kebutuhan:

• penerjemahan;
• interpretasi;
• terminologi;
• pelatihan pegawai;
• dokumentasi;
• perangkat lunak;
• penyuntingan;
• pengujian bahasa; dan
• anggaran.

Karena itu, perubahan kelembagaan perlu didahului analisis biaya.

 

8.4. Risiko fragmentasi

Jika tidak dikelola dengan baik, konsep bahasa Indonesia–Melayu dapat menghasilkan dua standardisasi regional yang bersaing.

Karena itu, kebijakan harus menghindari formulasi yang menjadikan “Bahasa Indonesia” dan “Bahasa Melayu” sebagai dua proyek yang saling berkompetisi.

Pendekatan yang lebih teknis adalah mengembangkan ASEAN Indonesian-Malay Language Framework dengan dua varian standar nasional yang tetap diakui.

 

9. OPSI KEBIJAKAN

 

Opsi 1 — Mempertahankan status quo

Bahasa Inggris tetap menjadi satu-satunya bahasa kerja ASEAN.

Keuntungan

• tidak membutuhkan perubahan Charter;
• biaya administrasi relatif rendah;
• kesinambungan kelembagaan terjaga;
• tidak menimbulkan persoalan pemilihan bahasa baru.

Keterbatasan

• peluang penguatan konektivitas bahasa regional tidak dikembangkan;
• kesenjangan antara komunikasi kelembagaan dan masyarakat akar rumput tetap dapat terjadi;
• potensi bahasa regional sebagai instrumen soft connectivity belum dimanfaatkan secara sistematis.

 

Opsi 2 — Bahasa Indonesia–Melayu sebagai bahasa regional tambahan non-Charter

 

ASEAN tidak mengubah Pasal 34, tetapi mengembangkan bahasa Indonesia–Melayu sebagai ASEAN regional communication language untuk program tertentu.

Keuntungan

• dapat dilakukan melalui program dan keputusan sektoral;
• risiko politik lebih rendah;
• dapat diuji melalui pilot project;
• biaya dapat dikendalikan;
• efektivitas dapat diukur.

Keterbatasan

• belum memiliki kedudukan sebagai bahasa kerja ASEAN;
• penggunaan terbatas pada program tertentu;
• manfaat administratif mungkin belum maksimal.

 

Opsi 3 — Bahasa Indonesia–Melayu sebagai bahasa kerja tambahan

 

Pasal 34 ASEAN Charter dapat dibahas untuk menambahkan bahasa Indonesia–Melayu sebagai bahasa kerja tambahan.

Keuntungan potensial

• memberikan dasar hukum yang lebih kuat;
• memperluas akses komunikasi;
• meningkatkan simbolisme identitas regional;
• memberikan landasan bagi standardisasi terminologi ASEAN.

Tantangan

• memerlukan konsensus;
• memerlukan ratifikasi seluruh negara anggota;
• membutuhkan biaya penerjemahan dan interpretasi;
• memerlukan mekanisme standardisasi;
• membutuhkan penerimaan politik seluruh anggota ASEAN.

 

10. REKOMENDASI KEBIJAKAN BERTAHAP

 

Rekomendasi 1

Membentuk ASEAN Commission/Working Group on Indonesian-Malay Language

Diusulkan pembentukan badan atau kelompok kerja ASEAN yang bertugas:

1. memetakan penggunaan bahasa Melayu/Indonesia;
2. menginventarisasi terminologi;
3. melakukan penelitian komparatif;
4. menyusun korpus digital;
5. mengembangkan terminologi ASEAN;
6. mengembangkan kamus ASEAN;
7. menyiapkan pedoman penerjemahan;
8. melakukan kajian biaya;
9. melakukan konsultasi publik; dan
10. menyiapkan rekomendasi kepada ASEAN Coordinating Council.

Badan tersebut perlu melibatkan:

• Indonesia;
• Malaysia;
• Brunei Darussalam;
• Singapura;
• Timor-Leste;
• negara anggota ASEAN lainnya;
• akademisi;
• lembaga bahasa;
• pelaku usaha;
• masyarakat sipil; dan
• generasi muda.

 

11. REKOMENDASI 2

 

ASEAN Indonesian-Malay Language Framework

Kerangka standardisasi perlu memuat:

 

A. Standardisasi istilah

Bidang prioritas:

• hukum;
• ekonomi;
• perdagangan;
• kesehatan;
• pendidikan;
• lingkungan;
• teknologi;
• digital;
• ketenagakerjaan;
• kebencanaan; dan
• keamanan nontradisional.

 

B. Kamus ASEAN

Dikembangkan dalam format:

English – Indonesian – Malay – Thai – Vietnamese – Khmer – Lao – Myanmar – Filipino – Tetum

sebagai instrumen multilingual, bukan sebagai pengganti bahasa nasional.

 

C. Terminologi bersama

Istilah yang memiliki perbedaan antara Indonesia dan Malaysia dapat diberi format:

ASEAN Preferred Term dengan keterangan varian nasional.

 

12. REKOMENDASI 3

 

Pilot Project 2027–2028

Sebelum mengubah ASEAN Charter, penggunaan bahasa Indonesia–Melayu dapat diuji pada bidang:

1. ASEAN Youth

Program pemuda ASEAN.

2. ASEAN Tourism

Informasi pariwisata regional.

3. ASEAN Creative Economy

Ekonomi kreatif dan industri budaya.

4. ASEAN Disaster Communication

Komunikasi risiko dan kebencanaan.

5. ASEAN Public Information

Informasi publik ASEAN.

6. ASEAN SME Communication

Informasi bagi UMKM.

7. ASEAN Digital Platform

Konten digital ASEAN.

Keberhasilan pilot dapat diukur melalui:

• jumlah pengguna;
• tingkat pemahaman;
• waktu komunikasi;
• biaya penerjemahan;
• partisipasi masyarakat;
• engagement digital;
• penggunaan oleh UMKM;
• kepuasan pengguna; dan
• cakupan geografis.

 

13. REKOMENDASI 4

 

Kurikulum Opsional Studi Bahasa ASEAN

Negara anggota dapat memperkenalkan mata pelajaran atau modul pilihan:

“ASEAN Languages and Regional Communication”

Materinya meliputi:

• pengantar bahasa Indonesia;
• pengantar bahasa Melayu;
• sejarah bahasa Melayu;
• bahasa-bahasa ASEAN;
• sejarah perdagangan Asia Tenggara;
• budaya ASEAN;
• komunikasi lintas budaya;
• ASEAN Community;
• diplomasi masyarakat; dan
• literasi regional.

Program tersebut tidak dimaksudkan menggantikan bahasa nasional maupun bahasa asing yang sudah diajarkan.

 

14. REKOMENDASI 5

 

Kajian Perubahan Pasal 34 ASEAN Charter

Perubahan Pasal 34 sebaiknya ditempatkan sebagai opsi jangka menengah/panjang, bukan langkah pertama.

Tahap yang disarankan:

2026–2027: Feasibility Study.

2027–2028: ASEAN-wide Consultation.

2028–2030: Pilot Programme.

2030–2032: Independent Evaluation.

2032–2035: Diplomatic Consultation.

2035–2040: Apabila konsensus terbentuk, pembahasan formal melalui mekanisme Pasal 48 ASEAN Charter.

Pasal 48 mensyaratkan proses konsensus dan ratifikasi seluruh negara anggota.

 

15. FORMULASI ALTERNATIF PASAL 34

 

Apabila pada masa mendatang seluruh negara anggota mencapai konsensus, salah satu formulasi yang dapat dikaji adalah:

ARTICLE 34

WORKING LANGUAGES OF ASEAN

The working languages of ASEAN shall be English and Indonesian-Malay.

Namun, formulasi tersebut hanya merupakan contoh teknis untuk kajian hukum dan belum merupakan usulan amendemen resmi.

Alternatif yang lebih hati-hati:

The working language of ASEAN shall be English. ASEAN may designate additional regional working languages in accordance with modalities determined by the ASEAN Summit.

Alternatif kedua memberikan ruang bagi pengembangan bahasa regional tanpa langsung mengubah struktur utama ASEAN Charter.

 

16. KELEMBAGAAN NASIONAL YANG DIREKOMENDASIKAN

 

16.1. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN

 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Berfungsi sebagai:

• koordinator diplomasi kebijakan;
• penghubung dengan ASEAN Secretariat;
• fasilitator konsultasi antarnegara;
• penyusun strategi diplomasi regional; dan
• koordinator proses menuju ASEAN Coordinating Council.

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN merupakan unit yang relevan untuk mengoordinasikan dimensi diplomatik usulan tersebut.

 

16.2. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

Badan ini mempunyai tugas pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta secara resmi mencantumkan penguatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dalam visi dan misinya.

Perannya dapat meliputi:

• linguistik komparatif;
• standardisasi;
• terminologi;
• korpus;
• kamus;
• penerjemahan;
• pembelajaran BIPA;
• digital language technology; dan
• kerja sama kebahasaan regional.

 

17. PERAN PTRI ASEAN

 

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN (PTRI ASEAN) merupakan instrumen diplomasi yang relevan untuk mengartikulasikan gagasan tersebut di lingkungan ASEAN.

PTRI ASEAN dibentuk pada 2009 dan Wakil Tetap RI untuk ASEAN menjadi bagian dari Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR), yang berkedudukan di Jakarta.

Untuk Kajian akademis ini, PTRI ASEAN dapat diposisikan sebagai:

“Lead Diplomatic Facilitator”

dalam:

• penjajakan posisi negara anggota;
• penyusunan agenda konsultasi;
• komunikasi dengan Committee of Permanent Representatives;
• koordinasi dengan ASEAN Secretariat;
• diplomasi kebahasaan; dan
• pengembangan coalition of interest.

 

18. PEMANGKU KEPENTINGAN REGIONAL

 

Kajian akademis ini merekomendasikan pelibatan:

Tingkat ASEAN

• ASEAN Summit;
• ASEAN Coordinating Council;
• Committee of Permanent Representatives;
• ASEAN Secretariat;
• ASEAN Socio-Cultural Community Council;
• ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts;
• Senior Officials Meeting on Culture and Arts;
• ASEAN Committee on Culture and Information.

ASEAN sendiri telah memiliki struktur AMCA, SOMCA, ASEAN COCI, dan Sub-Committee on Culture untuk kerja sama budaya.

Tingkat nasional

• Kementerian luar negeri;
• kementerian pendidikan;
• kementerian kebudayaan;
• lembaga bahasa;
• universitas;
• lembaga penelitian;
• dunia usaha;
• organisasi masyarakat;
• media;
• komunitas pemuda.

 

19. STRATEGI DIPLOMASI

 

19.1. Narasi kebijakan

 

Narasi yang digunakan sebaiknya tidak:

“Bahasa Indonesia adalah bahasa terbesar ASEAN.”

Narasi tersebut terlalu menyederhanakan realitas linguistik ASEAN.

Narasi yang lebih kuat adalah:

“Bahasa Indonesia–Melayu merupakan salah satu bahasa dengan modal historis, geografis, demografis, kelembagaan, dan budaya yang signifikan untuk dikaji sebagai bahasa komunikasi regional tambahan ASEAN.”

 

19.2. Prinsip non-hegemonik

Usulan perlu ditegaskan sebagai:

bukan Indonesianisation ASEAN,

melainkan:

regional language connectivity.

Dengan demikian, negara non-Melayu tidak ditempatkan sebagai pihak yang harus “mengikuti” bahasa Indonesia-Melayu.

 

20. STRATEGI MENGHADAPI KEBERATAN NEGARA NON-PENUTUR

 

Keberatan dari Viet Nam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan negara anggota lain perlu dijawab melalui desain kebijakan.

Kekhawatiran 1

“Bahasa ini hanya menguntungkan negara tertentu.”

Respons kebijakan:

Pilot dilakukan terbatas dan evaluasi manfaat dilakukan untuk seluruh negara.

 

Kekhawatiran 2

“Bahasa nasional kami akan tersisih.”

Respons kebijakan:

Tidak ada perubahan terhadap status bahasa nasional.

 

Kekhawatiran 3

“Biaya terlalu besar.”

Respons kebijakan:

Dimulai dengan program digital dan pilot berbiaya rendah.

 

Kekhawatiran 4

“Bahasa Indonesia dan Melayu berbeda.”

Respons kebijakan:

Dibentuk framework terminologi bersama dengan pengakuan terhadap varian nasional.

 

Kekhawatiran 5

“Bahasa Inggris sudah memadai.”

Respons kebijakan:

Bahasa Inggris tetap dipertahankan; bahasa Indonesia–Melayu dikaji sebagai instrumen tambahan untuk komunikasi masyarakat dan konektivitas regional.

 

21. ANALISIS RISIKO

 

Risiko	Probabilitas	Dampak	Mitigasi
Resistensi politik	Tinggi	Tinggi	Konsultasi bertahap
Persepsi dominasi Indonesia/Malaysia	Sedang–tinggi	Tinggi	Governance multilateral
Biaya penerjemahan	Sedang	Sedang	Digital-first
Perbedaan terminologi	Tinggi	Sedang	ASEAN terminology framework
Kurangnya penutur di negara tertentu	Tinggi	Sedang	Kurikulum opsional
Fragmentasi standar	Sedang	Tinggi	ASEAN language framework
Rendahnya pemanfaatan	Sedang	Sedang	Pilot dan evaluasi
Konflik dengan bahasa nasional	Rendah–sedang	Tinggi	Prinsip non-substitution

 

22. INDIKATOR KINERJA 2026–2040

 

Output

1. ASEAN Indonesian-Malay Language Working Group terbentuk.
2. ASEAN Language Mapping selesai.
3. ASEAN Indonesian-Malay Corpus tersedia.
4. ASEAN Terminology Database tersedia.
5. ASEAN Indonesian-Malay Dictionary diterbitkan.
6. Pilot program berjalan.
7. Modul pendidikan regional dikembangkan.

Outcome

1. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ASEAN.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program ASEAN.
3. Peningkatan penggunaan bahasa regional dalam ekonomi kreatif.
4. Peningkatan akses informasi ASEAN.
5. Peningkatan mobilitas dan komunikasi lintas negara.

Impact

Indikator dampak jangka panjang dapat mencakup:

• ASEAN awareness;
• ASEAN identity;
• regional mobility;
• SME participation;
• cultural exchange;
• digital engagement; dan
• regional social cohesion.

 

23. ROADMAP KEBIJAKAN

 

Periode	Agenda	Output
2026	Kajian awal	Feasibility Study
2027	Pembentukan working group	ASEAN Language Working Group
2027–2028	Pemetaan bahasa	Linguistic Atlas
2028	Terminologi	ASEAN Language Database
2028–2030	Pilot	Regional Communication Pilot
2030	Evaluasi independen	Evaluation Report
2030–2032	Konsultasi politik	ASEAN Consultation
2032–2035	Perluasan program	Regional Language Programme
2035–2040	Kajian Charter	Legal/Diplomatic Review
≥2040	Keputusan ASEAN	Berdasarkan konsensus

 

24. REKOMENDASI TAKTIS UNTUK PEMERINTAH INDONESIA

 

Prioritas 1

Menugaskan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri bersama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyusun feasibility study.

Prioritas 2

Menempatkan isu tersebut dalam agenda konsultasi PTRI ASEAN dengan Committee of Permanent Representatives.

Prioritas 3

Mengembangkan kerja sama awal dengan:

• Malaysia;
• Brunei Darussalam;
• Singapura;
• Timor-Leste.

Keempat negara tersebut memiliki basis institusional yang berbeda tetapi relevan dalam kajian bahasa Melayu/Indonesia.

Prioritas 4

Mengundang negara ASEAN lainnya sejak awal agar kebijakan tidak dipersepsikan sebagai proyek eksklusif kelompok tertentu.

Prioritas 5

Membangun ASEAN Indonesian-Malay Digital Language Platform.

Platform dapat menyediakan:

• kamus;
• terminologi;
• penerjemahan;
• pembelajaran;
• corpus;
• AI language tools;
• materi pendidikan; dan
• konten ASEAN.

 

25. KESIMPULAN KEBIJAKAN

 

Bahasa merupakan bagian penting dari pembangunan komunitas ASEAN.

Bahasa Inggris tetap mempunyai fungsi strategis sebagai bahasa kerja ASEAN dan sebagai jembatan ASEAN dengan komunitas internasional. Pada saat yang sama, sejarah kawasan menunjukkan bahwa Melayu mempunyai pengalaman panjang sebagai bahasa komunikasi perdagangan, diplomasi, dan interaksi lintas komunitas di Asia Tenggara.

Perkembangan modern menghasilkan Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu sebagai dua bentuk standar nasional yang memiliki hubungan historis tetapi juga mengalami divergensi.

Karena itu, gagasan bahasa Indonesia–Melayu sebagai bahasa regional ASEAN sebaiknya tidak dibangun berdasarkan klaim homogenitas linguistik, melainkan berdasarkan pendekatan multilingual regional connectivity.

Kajian akademis ini memformulasikan tiga pilihan:

1. mempertahankan status quo;
2. mengembangkan Bahasa Indonesia–Melayu sebagai bahasa komunikasi regional melalui program sektoral tanpa perubahan Charter; atau
3. dalam jangka panjang, mengkaji kemungkinan menjadikannya bahasa kerja tambahan apabila seluruh negara anggota mencapai konsensus.

Dari sisi kelembagaan, opsi kedua menyediakan ruang untuk melakukan pengujian empiris sebelum mempertimbangkan perubahan hukum.

Dengan demikian, langkah awal yang paling dapat diverifikasi adalah membentuk mekanisme kajian ASEAN, melakukan pemetaan linguistik, mengembangkan standardisasi terminologi, dan menjalankan pilot project.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan manfaat regional yang terukur dan seluruh negara anggota menerima konsep tersebut, pembahasan perubahan Pasal 34 dapat ditempatkan pada tahap berikutnya sesuai mekanisme Pasal 48 ASEAN Charter.

 

26. RANCANGAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN

 

DRAFT

ASEAN REGIONAL LANGUAGE CONNECTIVITY INITIATIVE

ASEAN Member States:

1. Recognising the linguistic diversity of Southeast Asia;
2. Reaffirming the importance of ASEAN identity and people-centred community building;
3. Recognising the historical role of Malay as a regional language of communication;
4. Respecting the national languages and linguistic diversity of all ASEAN Member States;
5. Recognising English as the existing working language of ASEAN;
6. Seeking to enhance people-to-people connectivity;

Agree to:

1. conduct a comprehensive study on ASEAN regional language connectivity;
2. establish an ASEAN Working Group on Indonesian-Malay Language Connectivity;
3. develop an ASEAN linguistic mapping and terminology database;
4. implement pilot programmes in education, culture, tourism, youth, digital communication and public information;
5. evaluate the social, economic, administrative and diplomatic impacts of the pilot programmes; and
6. consider further institutional or legal measures based on the findings of the evaluation and in accordance with the ASEAN Charter.

 

27. DAFTAR PUSTAKA

 

Adelaar, K. A., & Schapper, A. (Eds.). (2024). The Oxford guide to the Malayo-Polynesian languages of Southeast Asia. Oxford University Press.

 

Anderbeck, K. (2024). Historical linguistics of the Malayic subgroup. In K. A. Adelaar & A. Schapper (Eds.), The Oxford guide to the Malayo-Polynesian languages of Southeast Asia (pp. 111–126). Oxford University Press.

 

ASEAN. (2007). The ASEAN Charter. Association of Southeast Asian Nations.

 

ASEAN. (2025). ASEAN Community Vision 2045: Resilient, Innovative, Dynamic, and People-Centred ASEAN. Association of Southeast Asian Nations.

 

ASEAN. (2025). Forging a new era: Timor-Leste admitted into ASEAN. Association of Southeast Asian Nations.

 

ASEAN. (2026). Chair’s Statement of the 48th ASEAN Summit. Association of Southeast Asian Nations.

 

ASEAN. (2026). Cebu Protocol to Amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nations. Association of Southeast Asian Nations.

 

ASEANstats. (2026). ASEANstats Data Portal. ASEAN Secretariat.

 

Cambridge University Press. (2022). The geographic and demographic expansion of Malay. In The Cambridge handbook of language contact.

 

Lim, B. S., & Poedjosoedarmo, G. R. (2016). Bahasa Indonesia and Bahasa Melayu: Convergence and divergence of the official languages in contemporary Southeast Asia. In Communicating with Asia. Cambridge University Press.

 

Reid, A. (2010). Malay (Melayu) and its descendants: Multiple meanings of a porous category. In Imperial Alchemy. Cambridge University Press.

 

Sirulhaq, A., & Kurniawan, M. A. (2024). Regional identity and lingua franca in the ASEAN region: A comparative study of Indonesian and Malay. Journal of ASEAN Studies, 12(2), 383–412. https://doi.org/10.21512/jas.v12i2.9582

 

Badan Pusat Statistik. (2026). Jumlah penduduk menurut provinsi, generasi, dan jenis kelamin, 2025. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

 

Department of Statistics Malaysia. (2025). Current population estimates, 2025. Government of Malaysia.

 

Philippine Statistics Authority. (2025). 2024 Census of Population: Population counts declared official by the President. Government of the Philippines.

 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2026). Profil organisasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

 

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN. (2026). Tentang PTRI ASEAN. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Wan Ahmad Fayhsal. 24 Maret 2022. Usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi ASEAN wajar disokong.

 

LAMPIRAN 1

Matriks Pesan Kebijakan

Pesan	Formulasi yang disarankan
Tujuan	Memperluas konektivitas bahasa masyarakat ASEAN
Posisi Inggris	Tetap sebagai bahasa kerja ASEAN
Posisi Indonesia-Melayu	Bahasa regional tambahan yang dikaji
Bahasa nasional	Tetap dihormati dan tidak digantikan
Dasar historis	Melayu sebagai lingua franca perdagangan dan diplomasi
Dasar kontemporer	Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura
Timor-Leste	Anggota ASEAN ke-11 sejak 2025
Negara non-Melayu	Mitra konsultasi, bukan pihak yang harus menerima secara otomatis
Langkah pertama	Feasibility study dan pilot
Perubahan Charter	Opsi jangka panjang berdasarkan konsensus

 

LAMPIRAN 2

Executive Policy Message

Bahasa Indonesia–Melayu tidak diposisikan sebagai pengganti bahasa Inggris.

Usulan kebijakan adalah membangun jembatan bahasa regional tambahan yang berakar pada sejarah Asia Tenggara, memiliki basis kelembagaan kontemporer, dan dapat digunakan untuk memperluas komunikasi ASEAN kepada masyarakat.

Pendekatan tersebut menjaga tiga prinsip:

English for global connectivity.

Indonesian-Malay for regional connectivity.

National and local languages for cultural diversity.

Ketiganya dapat ditempatkan dalam satu kerangka:

ONE ASEAN – MANY LANGUAGES – STRONGER REGIONAL CONNECTIVITY

 

#BahasaASEAN

#BahasaMelayu

#BahasaIndonesia

#ASEAN2045

#KonektivitasASEAN