Ekonomi Indonesia tumbuh 5%, namun kemiskinan stagnan. Mengapa pertumbuhan belum inklusif?

 

POLICY BRIEF

Paradox Pertumbuhan: Mengapa Angka Ekonomi Naik, tapi Kemiskinan Bergeming?

Menuju Pertumbuhan Inklusif dan Berkeadilan di Indonesia

 

1. Ringkasan Eksekutif

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5% per tahun. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05%, dan pada 2024 tetap berada di kisaran 5% (Badan Pusat Statistik).

Namun, penurunan angka kemiskinan berlangsung sangat lambat. Per September 2024, tingkat kemiskinan berada di sekitar 9%, dengan jumlah penduduk miskin lebih dari 25 juta jiwa. Sementara itu, rasio gini masih bertahan di kisaran 0,38, menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif tinggi (BPS, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Pertumbuhan terkonsentrasi pada sektor padat modal seperti keuangan, pertambangan, dan perkebunan skala besar, yang menyerap tenaga kerja terbatas dan cenderung menguntungkan pemilik kapital besar.

 

2. Masalah Kebijakan

2.1 Pertumbuhan Tidak Otomatis Mengurangi Kemiskinan

Secara teori, pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan nasional dan memperluas kesempatan kerja. Namun dalam praktik, efek “trickle-down” tidak berjalan optimal.

Menurut World Bank (Indonesia Economic Prospects, 2024), pertumbuhan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir lebih didorong oleh:

• Konsumsi rumah tangga kelas menengah
• Ekspor komoditas (batu bara, sawit, nikel)
• Sektor keuangan dan jasa modern

Sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah tinggi, tetapi elastisitas tenaga kerja rendah.

 

2.2 Konsentrasi Pertumbuhan pada Sektor Padat Modal

(a) Sektor Keuangan dan Perbankan

Industri perbankan mencatat pertumbuhan laba dua digit pada 2023–2024. Namun kontribusi sektor keuangan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional relatif kecil (kurang dari 5% total angkatan kerja menurut BPS).

Artinya, keuntungan besar tidak sebanding dengan penciptaan lapangan kerja luas.

(b) Komoditas: Batu Bara dan Sawit

Lonjakan harga komoditas global pada 2022–2023 meningkatkan surplus perdagangan Indonesia hingga rekor lebih dari USD 50 miliar (BPS).

Namun manfaatnya terkonsentrasi pada:

• Korporasi besar pemegang konsesi
• Pemilik modal dan investor

Buruh tambang dan pekerja perkebunan tetap berada pada tingkat upah minimum regional.

 

3. Ironi Sektor Pertanian: “Tinggi di Atas, Keropos di Bawah”

Sektor pertanian menyerap sekitar 29% tenaga kerja nasional, tetapi kontribusinya terhadap PDB hanya sekitar 12–13% (BPS, 2024).

Ketimpangan Sub-Sektor

Sub-Sektor	Karakteristik	Dampak Kesejahteraan
Perkebunan (sawit, karet)	Skala besar, ekspor, padat modal	Dinikmati korporasi
Tanaman pangan (padi, jagung)	Skala kecil, padat karya	Pendapatan petani stagnan

Mayoritas petani Indonesia adalah petani gurem dengan kepemilikan lahan <0,5 hektare.

Menurut data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, produktivitas tanaman pangan meningkat lambat, sementara biaya pupuk, benih, dan tenaga kerja naik signifikan dalam lima tahun terakhir.

Akibatnya:

• Nilai Tukar Petani (NTP) sering fluktuatif.
• Petani tetap menjadi kelompok rentan miskin.
• Urbanisasi tenaga kerja pertanian meningkat.

 

4. Struktur Ekonomi dan Ketimpangan

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD Economic Survey Indonesia, 2023):

Ketimpangan struktural di Indonesia berkaitan dengan dualisme ekonomi—antara sektor modern padat modal dan sektor informal padat karya berproduktivitas rendah.

Sebanyak sekitar 59–60% tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal (BPS, 2024).

Ini berarti mayoritas pekerja:

• Tidak memiliki perlindungan sosial memadai
• Upah rendah
• Rentan terhadap guncangan ekonomi

Pertumbuhan PDB tidak otomatis menaikkan produktivitas mereka.

 

5. Implikasi Kebijakan

Jika pola ini berlanjut:

• Pertumbuhan akan tetap stabil secara makro
• Ketimpangan tetap tinggi
• Kemiskinan turun sangat lambat
• Potensi instabilitas sosial meningkat

Pertumbuhan yang tidak inklusif berisiko menciptakan “middle-income trap sosial”: negara tumbuh, tetapi mobilitas sosial stagnan.

 

6. Rekomendasi Kebijakan

1. Revitalisasi Sub-Sektor Tanaman Pangan

• Reformasi distribusi pupuk subsidi berbasis data digital.
• Investasi irigasi dan mekanisasi skala kecil.
• Penguatan koperasi petani dan akses pasar langsung.
• Insentif harga minimum yang stabil.

Fokus pada petani kecil sebagai target utama pengentasan kemiskinan pedesaan.

 

2. Pemerataan Akses Modal bagi UMKM

• Reformulasi kredit usaha rakyat (KUR) agar benar-benar menjangkau usaha mikro.
• Integrasi pembiayaan dengan pendampingan manajemen.
• Insentif pajak untuk UMKM produktif padat karya.

UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional, tetapi kontribusi terhadap nilai tambah masih rendah.

 

3. Industrialisasi Padat Karya Berbasis Daerah

• Penguatan sektor manufaktur tekstil, alas kaki, dan agroindustri.
• Insentif investasi untuk industri yang memiliki rasio tenaga kerja tinggi.
• Integrasi hilirisasi dengan kewajiban penciptaan lapangan kerja lokal.

Manufaktur padat karya terbukti menjadi mesin pengentasan kemiskinan di negara Asia Timur.

 

4. Reformasi Distribusi dan Perlindungan Sosial

• Integrasi data kemiskinan nasional berbasis single registry.
• Skema perlindungan sosial adaptif terhadap inflasi pangan.
• Peningkatan kualitas pendidikan vokasi untuk mobilitas tenaga kerja.

 

7. Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia bukanlah ilusi—angka 5% itu nyata. Namun pertumbuhan tersebut belum cukup inklusif untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan.

Masalahnya bukan pada kecepatan pertumbuhan, tetapi pada struktur dan distribusinya.

Jika pertumbuhan terus didominasi sektor finansial dan ekstraktif, maka ekonomi akan melaju tanpa membawa serta rakyat miskin di dalamnya.

Transformasi menuju pertumbuhan inklusif berbasis produktivitas rakyat kecil bukan sekadar pilihan kebijakan—melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

 

Referensi

• Badan Pusat Statistik. 2024. Statistik Kemiskinan dan Ketimpangan Indonesia.
• World Bank. 2024. Indonesia Economic Prospects.
• Organisation for Economic Co-operation and Development. 2023. OECD Economic Survey: Indonesia.
• Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2024. Data Sektor Pertanian dan Tanaman Pangan.

#PertumbuhanEkonomi
#KemiskinanIndonesia
#KetimpanganSosial
#KebijakanPublik
#EkonomiInklusif