Waspada! Konsultan Asing Abal-abal

 

Bayangkan sejenak. Seorang konsultan asing baru tiga bulan berada di Indonesia. Lalu menyusun laporan yang disebut “komprehensif.” Isinya penuh istilah populer: tingkatkan SDM, percepat transisi hijau, perkuat tata kelola. Presentasinya elegan. Slide PowerPoint dipenuhi grafik warna-warni dan kutipan dari laporan Bank Dunia. Para pengguna konsultan asing mengangguk-angguk. Terpukau. Honor dibayar penuh. Kontrak diperpanjang. Sang konsultan pulang dengan rasa puas, merasa telah berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.

 

Tapi bagaimana dengan Indonesia? Masih di situ-situ saja. Korupsi masih langgeng. Ketimpangan makin nyata. Rakyat kecil tetap berjuang sendiri. Indonesia Emas 2045? Semakin mirip dongeng pengantar tidur. Sementara itu, konsultan terus datang dan pergi, meninggalkan tumpukan laporan yang tak pernah benar-benar dijalankan.

 

Indonesia seolah telah berubah menjadi laboratorium hidup. Tempat uji coba bagi para konsultan internasional. Mereka datang silih berganti. Membawa rekomendasi yang tampak rapi, tapi sejatinya hanya hasil copy-paste. Template-nya selalu sama. Ada grafik pertumbuhan ekonomi. Ada narasi tentang bonus demografi. Ada solusi generik yang bisa dipakai di mana saja. Di Lagos bisa. Di Manila pun sama. Jakarta? Tinggal ganti nama kota di slide.

Tak ada ruang untuk memahami konteks lokal. Tak ada upaya menyelami budaya, sejarah, dan realitas politik Indonesia. Seolah-olah negeri ini bisa disederhanakan jadi beberapa poin bullet di presentasi PowerPoint. Dan anehnya, kita pun sering kali menerimanya tanpa banyak tanya.

 

Para konsultan ini memang piawai. Mereka pandai menyusun laporan tebal. Isinya penuh istilah teknis dan analisis yang terlihat ilmiah. Tapi sayangnya, sering tak menyentuh realitas di lapangan. Mereka bicara soal "penguatan institusi". Tapi tak paham bagaimana politik patronase membentuk banyak keputusan di negeri ini. Mereka menyarankan "formalisasi sektor informal". Tapi tak sadar, sektor itu justru jadi penyelamat bagi jutaan orang. Tempat bertahan hidup saat ekonomi formal menutup pintu. Akhirnya, rekomendasi yang dibuat terasa asing. Jauh dari kenyataan. Seolah Indonesia hanya data di Excel, bukan negeri dengan dinamika sosial yang rumit dan penuh nuansa.

 

Yang lebih mengkhawatirkan adalah optimisme palsu yang mereka jual. Para konsultan ini datang dengan janji-janji besar. Mereka bicara tentang Indonesia Emas 2045. Disajikan dalam warna cerah, grafik naik, dan perbandingan manis dengan negara yang sudah “lepas landas.” Tapi semua itu dibangun di atas fondasi rapuh. Ketika diajak bicara soal hambatan nyata, soal tarik-menarik kepentingan di sektor tambang, atau soal daerah yang menolak kebijakan pusat, mereka menghindar. Jawabannya kabur. Normatif. Tidak menyentuh akar persoalan. Optimisme tanpa strategi konkret hanyalah ilusi. Dan celakanya, ilusi itu kerap dijadikan pegangan dalam menyusun kebijakan.

 

Ambil saja satu contoh: transisi hijau.

Mereka dengan mudah menulis, "hentikan batu bara, manfaatkan energi terbarukan." Terdengar indah. Masuk akal di atas kertas. Tapi mereka jarang, bahkan enggan, bicara tentang siapa yang harus dikalahkan dalam proses ini. Tak ada pembahasan tentang kekuatan para raja batu bara. Tak ada strategi untuk menghadapi kepentingan besar di balik industri ekstraktif. Daerah-daerah yang hidup dari tambang pun nyaris tak disebut. Istilah “just transition” dilontarkan seolah ini hanya soal teknis. Padahal kenyataannya, ini pertarungan politik besar. Nilainya triliunan rupiah. Taruhannya ribuan pekerjaan. Tapi semua itu luput dari laporan yang tebal dan rapi itu.

 

Ada keajaiban tersendiri dalam slide PowerPoint para konsultan ini. Mereka ahli meramu data mentah menjadi cerita yang memukau. Grafik GDP per kapita naik tajam. Angka layanan kesehatan melonjak. Jalan tol dan pelabuhan baru ditampilkan seolah menjadi simbol kemajuan. Semua dirangkai dalam narasi manis tentang "momentum pertumbuhan" dan "peluang emas." Indonesia digambarkan sedang bangkit. Siap menjemput masa depan. Tapi itu semua hanya di layar. Hanya dalam ruangan ber-AC. Di luar sana, di lapangan, cerita yang sama sekali berbeda sedang berlangsung. Ketimpangan masih tinggi. Layanan publik masih bolong. Dan banyak warga yang bahkan tak tahu bahwa mereka sedang ada dalam “window of opportunity.”

 

Para konsultan ini melihat Indonesia dari balik jendela hotel mewah di Jakarta. Mereka tak pernah duduk di warung kopi di pelosok Nusa Tenggara Timur. Tak pernah singgah di gubuk nelayan di pesisir Sulawesi. Mereka bicara tentang “ekspansi kelas menengah”. Tapi tak pernah bertanya, kenapa justru kelas menengah kita menyusut, dari 23% pada 2018 menjadi hanya 17% di 2023. Mereka bangga dengan istilah “bonus demografi”. Tapi lupa, bonus itu tak akan bertahan lama. Sementara kualitas pendidikan masih jauh dari cukup. Anak-anak kita belum siap bersaing di dunia global. Tapi semua itu tak masuk dalam laporan yang penuh jargon dan optimisme palsu.

 

Yang paling memprihatinkan dari fenomena ini adalah analisis tanpa akar dan solusi tanpa konteks. Para konsultan ini datang membawa resep dari luar. Mereka mengimpor best practices dari Korea Selatan atau Singapura. Tapi lupa, Indonesia bukan Seoul atau Singapura. Struktur politik kita berbeda. Budaya birokrasi kita punya logika sendiri. Modal sosial kita unik dan rumit. Tapi mereka tetap memberi saran seperti "perkuat tata kelola". Seolah-olah governance itu cuma software. Tinggal klik, langsung update. Padahal, di lapangan, membenahi tata kelola butuh waktu, keberanian, dan pemahaman yang dalam akan realitas lokal.

 

Contoh paling jelas ada pada rekomendasi soal formalisasi ekonomi. Dengan mudah mereka bilang, "bawa pekerja informal masuk ke sektor formal." Kedengarannya rapi. Rasional. Tapi mereka tak paham, informalitas di Indonesia bukan sekadar masalah aturan. Bagi tukang ojek atau pedagang kaki lima, bekerja di sektor informal adalah cara bertahan hidup. Masuk ke sektor formal bukan berarti naik kelas. Justru bisa berarti terjerat birokrasi rumit, kena pajak, dan kehilangan fleksibilitas yang selama ini jadi andalan.

 

Para konsultan ini tak pernah duduk bersama mereka. Tak pernah mendengar cerita dari para pelaku ekonomi kecil. Tak pernah mencoba memahami logika ekonomi-politik yang mereka jalani setiap hari. Yang mereka tahu hanyalah model, bukan realitas.

 

Para konsultan ini sering terjebak dalam arogansi metodologis. Mereka yakin bahwa realitas Indonesia bisa dipetakan lewat survei, wawancara dengan elite, dan grafik makroekonomi. Semua dihitung, dikalkulasi, lalu disimpulkan dari balik meja. Mereka jarang turun ke lapangan. Tak pernah menyelami kehidupan warga biasa. Tak melakukan observasi mendalam yang bisa membuka mata terhadap logika politik lokal.

 

Akibatnya, rekomendasi yang mereka hasilkan sering tak nyambung. Bertabrakan dengan kenyataan. Mereka bicara seolah tahu segalanya, padahal yang mereka lihat hanya permukaan. Dan yang lebih parah, mereka sering lupa sejarah panjang bagaimana kebijakan di Indonesia dibentuk, oleh tarik-menarik kepentingan, bukan hanya angka di spreadsheet.

 

Lebih parah lagi, mereka menderita amnesia historis yang kronis. Mereka bicara tentang “reformasi institusi” seolah-olah Indonesia belum pernah mencobanya. Padahal, kita sudah berkali-kali melakukan reformasi. Banyak yang gagal. Banyak yang tak pernah dievaluasi. Mereka tak belajar dari masa lalu. Dari proyek transmigrasi yang berakhir jadi bencana. Dari program one village one product yang mandek di tengah jalan. Bagi mereka, sejarah Indonesia dimulai dari tahun 1998. Sebelum itu dianggap masa gelap. Tak penting untuk dipahami. Padahal, justru di situlah banyak pelajaran penting yang mestinya jadi dasar berpikir.

 

Yang paling ironis adalah paradoks ketergantungan itu sendiri. Indonesia seolah tak percaya pada kemampuannya sendiri. Para pengguna konsultan asing lebih nyaman menunggu laporan dari konsultan asing ketimbang menggali ide dari dalam negeri. Analisis dianggap kredibel hanya jika datang dari lembaga internasional. Rekomendasi terasa meyakinkan hanya jika dibungkus dalam bahasa Inggris dan dicetak di kertas glossy. Seolah-olah pemikiran lokal tak cukup pintar. Tak cukup canggih untuk memahami persoalan bangsanya sendiri. Padahal, justru di sanalah sumber solusi yang paling relevan dan membumi.

 

Padahal, seperti kata pepatah Betawi: “Elang terbang tinggi, tapi tetep makan bangkai.” Para konsultan ini memang tampak hebat. Mereka datang dengan metodologi yang canggih, bahasa yang keren, dan presentasi yang memukau. Tapi ujung-ujungnya, mereka hanya mengulang hal yang sudah lama diketahui. Masalah yang mereka soroti bukanlah temuan baru. Sudah sejak dulu dibahas oleh akademisi lokal. Sudah lama dirasakan oleh praktisi di lapangan. Mereka hanya membungkus ulang bangkai lama, lalu menjualnya sebagai temuan baru. Bedanya cuma satu: datang dari luar, maka terdengar lebih dipercaya.

 

Fenomena konsultan abal-abal ini telah melahirkan industri konsultansi yang bekerja seperti excavator anggaran negara. Triliunan rupiah dihabiskan setiap tahun. Dibayar untuk laporan-laporan tebal yang ujung-ujungnya hanya berdebu di rak kementerian. Tidak dibaca. Tidak dijalankan. Hanya jadi formalitas. Sementara itu, peneliti lokal yang paham konteks Indonesia justru kekurangan dana. Mereka sulit melakukan riset mendalam karena akses anggaran minim.

 

Yang lebih tragis, banyak dari mereka akhirnya direkrut juga, sebagai “konsultan lokal.” Gajinya kecil. Tapi ide dan analisanya diambil. Lalu dikemas ulang dengan label “keahlian internasional.” Inilah bentuk baru kolonialisme intelektual. Pengetahuan lokal diekstrak, dikemas, dan dijual kembali kepada kita sendiri. Dengan harga yang berkali-kali lipat.

 

Para konsultan ini ikut melanggengkan narasi top-down yang sudah lama mengakar dalam birokrasi Indonesia. Mereka memandang negeri ini seperti mesin besar yang bisa dikendalikan dari Jakarta. Mereka tak pernah benar-benar turun mendengar suara rakyat. Tak mendengar petani di Lombok yang menjual tanah karena gagal panen terus-menerus. Tak melihat nelayan di Riau yang kehilangan mata pencaharian karena laut tercemar industri.

 

Rekomendasi mereka terdengar mulia, "perkuat inklusi sosial," "tingkatkan kualitas SDM." Tapi semua itu kosong, karena tidak lahir dari pemahaman nyata tentang kehidupan di akar rumput. Mereka tak paham bahwa eksklusi sosial di Indonesia bukan hanya soal layanan publik yang sulit dijangkau. Tapi soal struktur kekuasaan. Soal siapa yang punya akses ke tanah, laut, dan modal. Dan siapa yang terus-menerus tersingkir dari sistem.

 

Pertanyaannya sederhana, tapi penting: mengapa Indonesia begitu mudah percaya pada ilusi yang dibuat para konsultan abal-abal?

 

Pertama, karena kita mengalami krisis kepercayaan diri intelektual. Banyak pengguna konsultan asing merasa bahwa analisis berbahasa Inggris dengan referensi jurnal luar negeri pasti lebih hebat. Sementara analisis dalam bahasa Indonesia, meski paham konteks lokal, sering dianggap kurang bergengsi.

 

Kedua, karena budaya jalan pintas dalam birokrasi. Para pengambil kebijakan ingin solusi cepat untuk masalah yang rumit. Mereka lebih suka beli "best practices internasional" ketimbang membangun proses belajar yang panjang dan melelahkan. Tak ada waktu untuk trial and error.

 

Ketiga, karena lemahnya akuntabilitas. Tak banyak yang bertanya apakah rekomendasi dari konsultan itu benar-benar berdampak. Yang penting, proyek sudah jalan. Ada laporan tebal. Ada presentasi untuk atasan. Dan bisa dilaporkan ke donor. Soal hasil? Itu urusan nanti.

 

Jalan keluar dari jebakan konsultan abal-abal bukan dengan menolak bantuan luar, tapi dengan kembali pada akar sendiri, pada epistemologi lokal.

 

Pertama, kita harus membangun kembali kepercayaan diri intelektual. Kita perlu percaya bahwa pemahaman terbaik tentang Indonesia datang dari mereka yang hidup, tumbuh, dan bermimpi di tanah ini. Mereka yang melihat langsung masalah, bukan hanya membaca datanya.

 

Kedua, kita perlu mengubah cara pikir birokrasi. Para pengguna konsultan asing harus berhenti bersikap seperti klien yang tinggal beli solusi. Sudah saatnya bertindak sebagai pemilik masalah, yang terlibat penuh, bertanggung jawab, dan mau belajar dalam proses panjang mencari jalan keluar.

 

Ketiga, kita harus serius memperkuat ekosistem riset dan kebijakan lokal. Perlu investasi jangka panjang untuk membangun kapasitas, kelembagaan, dan infrastruktur riset. Bukan hanya demi laporan yang rapi, tapi demi kebijakan yang kontekstual, tajam, dan berpihak pada rakyat.

 

Indonesia hari ini berdiri di persimpangan antara ilusi dan realitas.

Di satu sisi, ada ilusi bahwa visi Indonesia Emas 2045 bisa dicapai hanya dengan mengikuti saran para konsultan asing. Rekomendasi yang rapi, tapi tak paham medan. Di sisi lain, ada realitas yang menuntut kerja keras, proses belajar tanpa henti, dan keberanian menghadapi rumitnya politik dan kenyataan di lapangan.

 

Seperti pepatah Minang bilang, “Alam takambang jadi guru.” Indonesia harus belajar dari dirinya sendiri. Dari tanahnya, dari rakyatnya, dari sejarah dan kerumitannya. Bukan dari template universal yang dibawa orang luar. Para konsultan asing tak akan pernah mampu menggantikan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman nyata. Mereka bisa memberi masukan, tapi tidak bisa memahami dengan utuh.

 

Maka pertanyaannya: sampai kapan kita terus membeli ilusi yang dibungkus jargon internasional? Kapan kita mulai percaya pada pikiran kita sendiri, pada suara rakyat, dan pada kekuatan lokal? Ataukah kita akan terus terjebak dalam siklus laporan-laporan mewah, yang tampak cerdas, tapi lumpuh di hadapan realitas?

 

Tentang Konsultan yang Sesungguhnya Diperlukan

Agar tidak salah paham, kritik ini bukan serangan membabi buta terhadap semua konsultan. Bukan pula penolakan terhadap kolaborasi global. Ada konsultan yang benar-benar memberi nilai. Terutama mereka yang membawa transfer teknologi dan keahlian teknis di bidang-bidang yang memang belum cukup kuat di Indonesia.

 

Konsultan dalam pengembangan teknologi finansial, energi terbarukan, manufaktur canggih, atau infrastruktur digital, mereka datang dengan solusi nyata. Dengan keahlian spesifik. Dengan pendekatan yang bisa langsung diterapkan. Mereka membantu mempercepat proses belajar. Mereka adalah jembatan yang penting.

 

Yang perlu dikritisi adalah jenis konsultan yang berbeda. Mereka datang membawa analisis makro yang generik. Rekomendasi kebijakan yang abstrak. Tapi minim pemahaman tentang ekonomi-politik Indonesia. Mereka menjual “policy advice” seolah bisa ditransplantasi begitu saja. Padahal tubuh politik kita tidak selalu cocok dengan organ luar yang mereka tawarkan.

 

Bedanya jelas. Konsultan teknis datang untuk menjawab masalah nyata dengan solusi konkret. Konsultan kebijakan yang bermasalah datang dengan template global untuk tantangan struktural yang kompleks. Yang pertama membangun kapasitas. Yang kedua menciptakan ketergantungan.

 

Ini seperti membedakan dokter spesialis dengan paranormal. Dokter datang dengan diagnosis, keahlian, dan tindakan medis. Paranormal datang dengan mantra. Indonesia butuh lebih banyak dokter spesialis, dan lebih sedikit paranormal kebijakan.

 

Karena masalah-masalah besar kita bukan hanya soal teknis. Tapi juga soal adaptasi. Soal bagaimana kita belajar, menyesuaikan, dan membentuk solusi dari dalam. Ini tidak bisa dibeli. Tidak bisa diimpor. Tapi harus tumbuh melalui proses politik yang jujur dan berkelanjutan.

 

Jadi, mari kita hargai konsultan yang datang dengan kerendahan hati dan keahlian nyata. Tapi tetap waspada pada mereka yang datang membawa arogansi, seolah-olah Indonesia bisa diselamatkan hanya dengan template universal dan presentasi PowerPoint.

Abe Tawarkan 600 Juta Yen Hibah ke Zimbabwe

 

Abe Menawarkan 600.000.000 ¥ Hibah ke Zimbabwe dalam Upaya untuk Melawan Ofensif Ekonomi China

Perdana Menteri Shinzo Abe menawarkan bantuan dalam bentuk hibah sebanyak 600 juta ¥ ke Zimbabwe pada hari Senin 28 Maret 2016, untuk membantu agar lebih banyak perusahaan Jepang kembali lagi sebagai penggerak pertanian di tengah agresifisitas yang dilakukan oleh China.

Pada konferensi pers bersama setelah pertemuan puncak bilateral dengan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe, Abe berjanji memberikan ¥ 600 juta bantuan keuangan untuk mendanai proyek jalan di koridor utara-selatan negara kaya sumber daya itu.

Dia juga mengatakan Jepang akan mempertahankan konsultasi dengan Zimbabwe untuk menanggulangi kekurangan pangan yang parah di sana.

Bantuan ini untuk negara Afrika yang miskin merupakan bantuan yang kedua Jepang sejak tahun lalu, ketika diperpanjang ¥ 1,8 miliar hibah pertama dalam 15 tahun.

Dengan membantu Zimbabwe dalam perbaikan infrastruktur, Tokyo berharap bisa membawa lebih banyak perusahaan Jepang ke Zimbabwe pada saat China secara agresif mencari peluang ekonomi di Afrika.

Tahun lalu, Presiden China Xi Jinping mengunjungi ibukota Harare dan menghasilkan 10 kesepakatan dan nota kerjasama ekonomi.

Pada konferensi pers, Mugabe mengundang perusahaan-perusahaan Jepang berinvestasi di negaranya, yang kaya akan mineral seperti emas, platinum dan nikel. Dia mengatakan perusahaan-perusahaan Jepang dapat mengambil keuntungan dari zona ekonomi khusus di negara ini.

"Pintu Zimbabwe terbuka untuk investor Jepang dan mereka harus melihat ke depan untuk hubungan yang saling menguntungkan dengan kami," kata Kepala Negara yang umurnya tertua di dunia, pada akhir bulan lalu berumur 92 tahun.

Mengamankan investasi internasional sangat penting untuk Zimbabwe, yang juga menderita kekeringan.  Ekonominya, yang digunakan untuk menjadi lokomotif pertanian, telah menderita parah sejak Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi mengikuti program reformasi tanah Mugabe pada tahun 2000. Setelah sanksi mereda pada tahun 2014, Uni Eropa kembali melakukan investasi langsung tahun 2015 untuk pertama kalinya dalam 13 tahun.

Tetapi masyarakat internasional tetap kritis terhadap pelanggaran hak asasi manusia Mugabe dan ia masih terkena pelarangan pemasukan ini baik dari AS maupun dari Uni Eropa.

Meskipun kecaman internasional, Jepang mengundang pemimpin Afrika karena ia masih memegang kekuasaan pada saat Jepang sedang mencoba untuk membangun konsensus untuk rencana untuk mereformasi PBB. Pada hari Senin (28 Maret 2016), kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam masalah ini serta upaya Jepang untuk memperoleh dukungan kursi tetap di Dewan Keamanan.

Kedua pemimpin juga berjanji untuk mensukseskan 6th Tokyo International Conference on African Development (TICAD) pada bulan Agustus, yang akan diselenggarakan oleh Afrika untuk pertama kalinya. Sedangkan kelima pertemuan TICAD sebelumnya, Jepang telah menjadi tuan rumah.

 

SUMBER: 

 

Oleh Ayako Mie

http://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/28/national/politics-diplomacy/abe-offers-%C2%A5600-million-grant-zimbabwe-bid-counter-chinese-economic-offensive/

Pertemuan Dubes RI dengan Presiden Pasona O2

Bapak Dubes Prof. Dr. Jusuf Anwar bersama Ny. Lastrijah Jusuf Anwar pada tanggal 25 Pebruari 2009 berkenan memenuhi undangan makan malam Presiden Pasona O2 Mr. Yasuyuki Nambu, bertempat di Nym-Poo-Lym, Tokyo. Selain Mr. Nambu dan Mrs. Nambu hadir pula pejabat Pasona O2 antara lain Ms. Junko Fukasawa, Mr. Yoshihisa Endo, Mr. Seiichi Hayakawa, Ms. Marikanazawa dan Ms. Eri Tsukamoto serta beberapa undangan lain dari kalangan pemerintah, swasta, anggota dewan majelis, perguruan tinggi, dan kedutaan negara sahabat.

Sebagai tamu utama Bapak Dubes RI menyampaikan ucapan terimakasih atas penerimaan Pasona O2 dengan baik terhadap Wakil Presiden RI Jusuf Kalla beserta rombongan pada Januari 2009. Mr. Nambu dari Pasona O2 mengatakan setelah kunjungan Wapres RI ke Pasona O2 diharapkan dapat dibangun hubungan kerjasama antara Pasona O2 dan masyarakat Indonesia.

Dubes RI Prof. Dr. Jusuf Anwar menyambut baik ajakan Presiden Pasona O2 tersebut terutama kerjasama dalam teknologi pertanian yang sedang dikembangkan oleh Pasona O2. Atase Pertanian yang ikut mendampingi Dubes menambahkan kepada pihak Pasona O2 bahwa Indonesia selama ini telah melakukan kerjasama pelatihan pertanian di Jepang program MAFF Jepang yang dilaksanakan oleh Japan Agricultural Exchange Council dan kerjasama dengan Asosiasi Pertanian di beberapa prefektur di Jepang. Diharapkan Pasona O2 bidang pelatihan pertanian bisa memberikan kesempatan untuk menerima Trainee asal Indonesia. Pihak Pasona O2 akan mempertimbangkan penerimaan trainee asal luar negeri yang akan berlatih dalam jangka waktu dua bulan.

Tampak pada gambar Dubes RI Prof. Dr. Jusuf Anwar (paling kanan) dan Ny. Lastrijah Jusuf Anwar sedang berpose bersama Presiden Pasona O2 (paling kiri) dan Ny. Nambu dan Dubes Marshall Islands Mr. Jiba Kabua.

Kunjungan Menteri KPDT ke KBRI Tokyo, Jepang

Menteri Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) Bapak Muhamad Lukman Edi pada 24 Februari 2009, melakukan kunjungan ke KBRI Tokyo disela-sela kunjungan kerja ke Jepang. Dalam kunjungannya beliau didampingi Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur Drs. Agus Salim Dasuki, M.Eng. dan 6 orang Pejabat dan Staf KPDT. Beliau melaporkan kepada Dubes KBRI Tokyo Prof. Dr. Jusuf Anwar tentang kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan selama 4 hari tanggal 22 – 25 Pebruari 2009. Tujuan Kunjungan Kerja ke Jepang ini adalah untuk menjajagi kerjasama dengan Jepang dalam bidang pembangunan infra struktur daerah tertinggal. Di depan para Koordinator Fungsi dan Atase Teknis Bapak Menteri memaparkan visi dan misi KPDT, serta pencapaian program KPDT yang telah dilaksanakan. Bapak Menteri menyampaikan bahwa pada tahun 2007 sudah terdapat 28 daerah tertinggal Indonesia yang sudah lepas dari ketertinggalannya.

Seusai pemaparan visi dan misi KPDT, tampak pada gambar Menteri KDPT Bapak Muhamad Lukman Edi dan Bapak Dubes Prof. Dr. Jusuf Anwar sedang malakukan pertukaran cindera mata berupa logo Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan logo Kedutaan Besar Republik Indonesia, Tokyo. Bapak Dubes berseloroh, “Sama-sama Garuda, tetapi Garuda KBRI lebih besar”. Sebelum acara pertukaran cindera mata, Bapak Dubes memberikan penjelasan bahwa memang Jepang termasuk penyandang dana terbesar dalam kerjasama dengan Indonesia, tetapi sebaiknya kita usahakan agar bantuan kerjasama jangan dalam bentuk pinjaman tetapi dalam bentuk hibah. Semoga usaha Bapak Menteri dan rombongan dapat mencapai hasil terbaik untuk kemajuan bangsa.

Jabar Kerjasama Perikanan dengan Ishinomaki

Pemerintah Propinsi Jawa Barat melakukan usaha peningkatan kerjasama bidang Perikanan dengan Pemerintah Ishinomaki, Prefektur Miyagi, Jepang. Kerjasama tersebut telah dimulai sejak bulan April 2007, berupa pelatihan awak buah kapal penangkap ikan, pelatihan pengolahan produk perikanan, dan teknologi perikanan. Sejak pertengahan tahun lalu telah dilatih sebanyak 22 orang lulusan Sekolah Kejuruan Perikanan di Ishinomaki. Pada tanggal 2-3 Desember 2008 Wakil Gubernur Jawa Barat Yusuf Macan Efendi melakukan kunjungan kerja ke Ishinomaki guna membicarakan peningkatan kerjasama ini, termasuk didalamnya usaha hibah kapal penangkap ikan. Dalam pertemuan dengan para pejabat pejabat Pemerintahan Ishinomaki dan Kamar dagang Ishinomaki, Wagub juga menawarkan kerjasama dalam bidang pariwisata seperti ecotourism. Tampak pada Gambar Wagub sedang memperlihatkan lambang logo Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebagai tanda kenang-kenangan kunjungan kepada Wali Kota Ishinomaki Mr. Kimio Doi. Dalam kunjungannya beliau didampingi 4 orang anggota DPRD dan 5 orang pejabat Propinsi Jawa Barat.

Delri telah melakukan kunjungan ke Pasar Lelang Ishinomaki, Pabrik Pengolahan Kamaboko, Pusat Pelatihan Trainee Perikanan dan Kantor Gubernur Miyagi. Pada gambar sebelah tampak Delri sedang berada disamping kapal ikan yang sedang menurunkan hasil tangkapannya di Pasar Lelang Ikan Ishinomaki.

Southeast Asian Nations Endorse Rice Action Plan

The world’s biggest rice-exporting and -importing nations have collectively endorsed a new Rice Action Plan targeting many of the problems that triggered this year’s rice price crisis.

At a meeting of the ten-nation Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in the Vietnamese capital Hanoi on October 24, 2008, ministers of agriculture unanimously endorsed a seven-point action plan presented by the International Rice Research Institute (IRRI). ASEAN includes two of the world’s largest rice exporters, Thailand and Vietnam, and several importing nations as well.

The endorsement came at the 30th annual meeting of the ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry (AMAF). It was presented as part of a comprehensive food security strategy being developed for the region, home to more than 500 million rice consumers, including some of Asia’s poorest.

“The message is very clear,” IRRI’s director general, Robert S. Zeigler, said. “We have the scientific expertise, knowledge, and partnerships to grow the rice Asia needs and now—with this endorsement by these nations—we have strong political support. The only thing missing are the financial resources needed to implement this.”

Dr. Zeigler told the ministers that IRRI needs an additional US$15 million a year for the next ten years to adequately support the ASEAN Rice Action Plan. “At a time of trillion-dollar bailouts for the global financial sector, $15 million a year is barely the annual bonus of a former Wall Street executive,” Dr. Zeigler said.

The Rice Action Plan was developed by IRRI earlier this year during the rice price crisis in consultation with its partners around the region. It includes the following measures:

1. Bring about an agronomic revolution to reduce existing yield gaps.
Depending on production conditions, an unexploited yield gap of 1–2 t/ha currently exists in most farmers’ fields in the rice-growing areas of Asia. This yield gap can be reduced through the integrated use of stress-resistant varieties and better crop management practices. This requires funding support to programs aimed at improving farmers’ skills in practices such as land preparation, water and nutrient management, and the control of various pests, diseases, and weeds.

2. Accelerate the delivery of new postharvest technologies to reduce losses.
Postharvest includes the storing, drying, and processing of rice. Considerable losses occur in terms of both the quantity and quality of rice during postharvest operations because of the use of old and inefficient practices. The active promotion of exciting new technologies that are currently available for on-farm storage and drying will reduce losses considerably.

3. Accelerate the introduction and adoption of higher-yielding rice varieties.
New rice varieties are available today that can increase production, but farmers are not using them because the systems that introduce new varieties are under-resourced. Enhancing germplasm exchange, variety testing, and release pipelines can make current high-yielding stress-resistant varieties and hybrids more widely available to farmers in irrigated and rainfed lowland areas of Asia.

4. Strengthen and upgrade breeding pipelines for developing new varieties and hybrids.
Funding for the development of new rice varieties has declined steadily over the past decade or more. This must be reversed in order to develop the next generations of new rice varieties that will be required for productivity growth in sustainable agriculture. Several opportunities are available to accelerate the development of new rice varieties and hybrids with higher yield, better grain quality, and increased tolerance of abiotic stresses and with multiple resistances to insects and diseases through new molecular breeding approaches.

5. Accelerate research on the world’s thousands of rice varieties so scientists can use the vast reservoir of untapped genetic resources they contain.
Working with IRRI, the world’s nations have spent decades carefully collecting thousands of rice varieties. More than 100,000 rice types are now being carefully managed and used at IRRI and in Asian nations. However, only a small fraction of these vital genetic resources has been characterized in detail or used widely. New molecular methods have now opened the door for revealing the valuable genetic characteristics in each variety.

6. Develop a new generation of rice scientists and researchers for the public and private sectors.
Part of the current rice crisis reflects the lack of investment in science, including human capital investment. The education and training of young scientists and researchers are also vital concerns for the rice industry. Asia urgently needs to train a new generation of rice scientists and researchers to enable the region to exploit the latest developments in modern science more effectively.

7. Provide rice policy support.
Conducive policy environments are needed to achieve the fuller use of technology for rapid production growth in an efficient, equitable, and sustainable manner. Rice production is being affected by several dynamic economic factors and their potential impact can be manipulated through suitable policy reforms. The identification of policy constraints, the generation of alternative policy options, and policy advocacy are therefore essential.

Important Agricultural Research Topics in Southeast Asia

The Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council of Japan has decided to formulate “International Research Strategies” in addition to the present “Guidelines”. The strategies, firstly clarify recent movements surrounding international research and then present important research topics to be tackled with and the cross cutting policies for promoting international research, mainly for those developing countries that are important to Japan’s international research.

There are recent movements surrounding international research.

1. Changes in global food supplies and their impact on Japan

In recent year, international prices of grain and other farm products have increased sharply against the background of greater demand for feed grains as increasing population and economic growth of developing countries with large population such as China and India and of the conflicts between foods and bio-fuels. Moreover, in the situation where investment fund is flowing in agricultural markets, financial markets influence grain market, and international food prices tend to fluctuate rapidly. This situation threatens food security in those developing countries heavily relying their foods on international food markets.

2. Emerging global warming

Forests and farmland have functions to absorb and store atmospheric CO2, a major cause of global warming. They thus play important roles in preventing global warming. From 2000 to 2005, the world’s forests, however, suffered a net loss of 0.73 million hectares on average per year, which is equivalent to 20% of Japan’s land. This reduction may further aggravate global warming and other environmental problems. Actions to combat global warming by controlling deforestation in developing countries are drawn worldwide attention. In order to realize this, discussion among countries has set out concerning technical and methodological approaches.

3. Expanding international cooperation to secure safety and protect lives

In Japan and other developed countries, public concerns are growing about food quality and safety, as well as supplying food in quality. On other hand, there are many developing countries to be produce agricultural products, still focusing on the quantity. Responding quickly and adequately to these concerns, it is important to enhance quarantine and epidemic prevention schemes, based on latest scientific knowledge and by collecting overseas information. It is also necessary to tackle with these issues in a series of processes, from production to processing, distribution and consumption, through international cooperation and information exchange.

In Southeast Asia, while highly profitable agricultural activities are being carried out along with economic growth, there remains traditional farming under rain-fed condition in some areas. This results in economic disparity between the former and the latter areas. Hence, improving food productivities and agricultural incomes in the latter areas remains an essential challenge to be address in the region.

In recent years, resource crops and unused biomass resources for bio-fuels (e.g. felled oil palm trunks and wasted cassava pulp) and bio-plastics have been drawn attention in Southeast Asia. Thus it is necessary to develop technologies for efficient energy conversion and new crop varieties. Moreover, CO2 emissions from deforestation in developing countries become global issues. Asia is an expected region with high possibilities of the reduction in CO2 emissions by controlling over deforestation.

There is a great risk of the outbreak of emerging zoonosis in developing countries, although the real situation about the infection to the people is not clear in these countries. As in the region there is anxiety about expanding infections of avian influenza virus and the outbreak of new strains of influenza virus, protecting against livestock diseases is yet another essential challenge to be addressed.

Key Priorities for Research

1. Promoting research for enhancing efficiency in water use, such as water-saving cultivation and the evaluation of the function in water collection and distribution by small irrigation facilities.

2. Developing high-yielding biomass crops and efficient energy conversion technologies in order to expand the production of bio-energy and biomaterials by utilizing unused local biomass resources, such as felled oil palm trunks and wasted cassava pulp.

3. Developing evaluation and forecasting techniques for sustainable agricultural and forestry systems contributing to reductions in greenhouse gas emissions resulting from the depletion and degradation of forests in developing countries.

4. Promoting research for sophisticating anti-infection technologies, including those to expedite inspection for avian influenza virus and the development of influenza vaccine for poultry.

Forum Perlindungan Varietas Tanaman Diresmikan di Tokyo

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) telah mendapat perhatian masyarakat dunia termasuk negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Negara ASEAN+3 yang terdiri atas Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, Thailand, Vietnam, China, Jepang, dan Korea Selatan, akhirnya sepakat membentuk forum yang berhubungan dengan PVT dengan nama East Asia Plant Variety Protection Forum (EAPVP Forum).

Sebenarnya forum ini telah digagas tahun lalu ketika diselenggarakannya Workshop on the Cooperation and Harmonization in Plant Variety Protection in the Asian Region di Tokyo, pada 5 Oktober 2007. Saat itu dilakukan pertukaran pendapat dan pandangan antara perwakilan pemerintah dan organisasi dari negara-negara ASEAN+3 untuk membentuk sistem perlindungan varietas tanaman yang lebih kuat. Pada saat itu telah disepakati pernyataan bersama termasuk kerjasama bidang perlindungan varietas tanaman.

Kemudian pada 2 November 2007 dalam 7th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry plus 3 (AMAF+3) di Bangkok proposal Jepang tentang pembentukan Forum EAPVPF ini diterima yang kemudian melahirkan pertemuan pertama kalinya pada 23 Juli 2008 di Tokyo. Pertemuan perdana Forum EAPVP ini yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari negara-negara ASEAN+3 untuk mengukuhkan pembentukan Forum EAPVP. Indonesia diwakili oleh Dr. Mulyanto Inspektur Jenderal Departemen Pertanian dan Ir. Hindarwati, MSc Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian.

Ada 3 landasan dasar operasinal forum EAPVP yaitu: (1) kepentingan sistem perlindungan varietas tanaman, (2) kegunaan pengembangan dan harmonisasi sistem perlindungan varietas tanaman, (3) Pembentukan East Asia Plant Variety Protection Forum. Aktivitas yang akan dikerjakan forum dititikberatkan pada: (1) kebijakan kegiatan operasional dan (2) pertukaran informasi perlindungan varietas tanaman antar negara-negara anggota.

Kerangka kerja forum ini meliputi: (1) partisipasi negara anggota forum dan negara organisasi yang diundang, (2) pelaksanaan pertemuan-pertemuan, (3) penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan, (4) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
Forum ini menetapkan lima kerangka kerja yaitu: (1) kerjasama dalam capacity building, (2) kegiatan kerjasama untuk pengembangan dan harmonisasi sistem perlindungan varietas tanaman, (3) kegiatan kerjasama yang berhubungan dengan pengujian, (4) kerjasama penelitian dan pengembangan tehnik identifikasi varietas tanaman dengan analisis DNA, dan (5) pembuatan website resmi.

Khusus untuk kerjasama dalam capacity building, ada tiga hal yang dijadikan fokus. Pertama, program pelatihan internasional dengan mengundang trainee dari negara-negara peserta. Enam program akan direncanakan oleh negara China, Jepang dan Korea Selatan. Kedua, workshop, seminar dan pelatihan dengan mengundang petugas bidang perlindungan varietas tanaman dari negara-negara peserta. Tujuh program ini akan disiapkan oleh Indonesia, Myanmar, Philipina, Thailand dan Vietnam. Ketiga, pengiriman tenaga ahli ke negara-negara peserta. Untuk itu, China, Jepang dan Korea akan menyediakan tenaga ahli bidang perlindungan varietas tanaman.

Kerjama teknis meliputi (1) harmonisasi garis besar pengujian termasuk pengujian kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan, (2) pengembangan dan penggunaan data base yang berhubungan dengan perlindungan varietas tanaman, (3) pengembangan sistem aplikasi secara elektronik. Pada kerjasama dalam pengujian, negara peserta dengan kepentingan yang sama akan memulai penyelidikan dan pengkajian pemanfaatan data pengujian umum.

Forum ini menyadari perlunya website resmi yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama anggota forum. Melalui tukar pikiran dan informasi dalam Forum EAPVP akan mendorong perluasan dan peningkatan hubungan kegiatan kerjasama di negara ASEAN+3 dan mendukung realisasi landasan umum sistem perlindungan varietas tanaman di setiap negara. Akhirnya harmonisasi sistem perlindungan varietas tanaman di negara ASEAN+3 dapat terealisasi.

Dari 13 negara ASEAN+3 yang telah masuk menjadi anggota International Union for Protection New Varieties of Plants (UPOV) yang berkedudukan di Genewa, Swis tercatat baru 5 negara yaitu China (Act of 1978), Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Vietnam (Act of 1991). Pada November 2007 jumlah anggota UPOV seluruhnya tercatat 65 negara.

Pada Juni 2008, Indonesia, Malaysia, Philipina, dan Jepang masih melindungi semua tanamannya. Akan tetapi Korea Selatan telah membuat daftar tanaman yang dilindungi sebanyak 223 varietas, sedangkan China 152 varietas, Thailand 33 varietas, dan Vietnam 27 varietas.

Melalui forum ini, Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan diri menjadi anggota UPOV. Dengan menjadi anggota forum ini, di dalam negeri sendiri diharapkan para peneliti dan breeder akan terdorong untuk meningkatkan kerjasama dalam pengembangan varietas unggul tanaman Indonesia. Para petani dapat meningkatkan mutu dan kwantitas produksinya dengan menggunakan varietas bibit unggul, di pihak lain breeder dapat memperoleh intensif melalui hak atas kekayaan intelektualnya.

Para breeder akan diberikan hak PVT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian sertifikat hak PVT dilakukan apabila suatu varietas telah memenuhi persyaratan baru, unik, seragam dan stabil berdasarkan hasil pemeriksaan substantif. Pemerintah Indonesia melaksanakan pengembangan penerbitan sertifikasi hak PVT untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat pertanian secara nasional maupun internasional.

Sumber: Berita Iptek online 28 Juli 2008

Training Executive Group Sustainable Indonesian Fisheries Product Competitiveness Japan, 7 - 14 June 2008

Participants of Training Executive Group Sustainable Indonesian Fisheries Product Competitiveness:

1. Prof. Dr. Martani Huseini, Director General of Fisheries Product Processing and Marketing, Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF).
2. Ir. Sahut Parulian Hutagalung, M.Sc. Director of Foreign market Development, Directorate General of Fisheries Product Processing and Marketing, MMAF
3. Ir. Sadullah Muhdi, MBA, Director of Domestic marketing,Directorate General of Fisheries Product Processing and Marketing, MMAF
4. Ir. Nazori Djazuli, M.Sc. Director of Standardization and Accreditation, Directorate General of Fisheries Product Processing and Marketing, MMAF
5. Ir. Saifuddin, M.M.A. Director of Planning Bureau, Secretariat General of MMAF
6. Dr. Soen'an Hadipoernomo, M.Ed., Director of Data, Statistic, and Information Center, Secretariat General of MMAF
7. Ir. Soenaryanto, M.Sc., Director of Aquaculture Business and Services, Directorate General of Aquaculture, MMAF
8. Ir. Ibrahim Ismail, Director of Fishing Business enterprise, Directorate General of Cupture Fisheries
9. Wahyu Widayat, M.Sc., Deputy Director for Export Development, Directorate of Foreign Market Development, Directorate General of Fisheries Product Processing and Marketing, MMAF

Seminar Coalition for Africa Rice Development

– Toward a Green Revolution in Africa -

1. Seminar Coalition for Africa Rice Development – Toward a green revolution in Africa diselenggarakan tanggal 29 Mei 2008 Pasifico Yokohama, Yokohama. Penyelenggara utamanya adalah NEPAD, AGRA, FASID dan JICA dan disponsori oleh Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF). Seminar ini merupakan bagian dari Forth Tokyo International Conference on African Development (TICAD IV).

2. Dengan latar belakang isu kekurangan bahan makanan dan kenaikan harga makanan di dunia seminar diselenggarakan dengan tujuan: a) Menetapkan pentingnya perbaikan produktivitas pertanian menuju pengembangan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan di Afrika; b) Mempertimbangkan kemungkinan sebuah revolusi hijau padi dan pengembangan pedesaan, terutama melalui peningkatan produksi padi secara cepat.

3. Agendanya meliputi : Opening Remarks, Key Note Speech, “Launching of : Coalition for African Rice Development”, Messages from Vietnam, Togo, World Bank, UNDP, AfDB and IRRI/WARDA; Panel Discussion: Toward a rice Green Revolution in Africa.

4. ”Coalition for African Rice Development” (CARD) merupakan insiatif strategi dalam rangka membantu usaha-usaha negara Afrika meningkatkan produksi berasnya, dan juga berperan sebagai kelompok konsultasi donor bilateral maupun multilateral. CARD juga menjadi wadah organisasi regional dan internasional bekerja sama dengan negara Afrika penghasil beras. Anggotanya pada saat ini adalah AGRA, NEPAD, FARA, WARDA, IRRI, JIRCAS dan JICA. Sasaran CARD adalah meningkatkan produksi beras dua kali lipat di Sub-Sahara Africa dalam waktu sepuluh tahun, dari 14 juta ton per tahun menjadi 28 juta ton per tahun.

5. Mr. Masatoshi Wakabayashi Menteri Pertanian Jepang dalam sambutan tertulisnya menyebutkan MAFF Jepang juga akan aktif berpartisipasi dalam “Coalition for African Rice Development”. Jepang akan membantu sebaik-baiknya dalam peningkatan keahlian, ketrampilan dan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran berupa peningkatan produksi padi menjadi dua kali lipat di Afrika selama 10 tahun ini. Pendekatan konkrit dalam usaha peningkatan produksi beras, sangat penting mengimplementasikan penelitian dan pengembangan bidang pembibitan padi termasuk varietas NERICA, desiminasi teknologi penanaman padi, peningkatan fasilitas irigasi dan pengembangan sumber daya manusia.

6. Mr. Kenzo Oshima, Senior Vice President, JICA dalam presentasinya menyampaikan tujuan seminar ini adalah untuk Launching inisiatif multi-stake holder bidang pertanian di Afrika yang dinamakan “Coalition for African Rice Development” disingkat CARD. Organisasi yang berperan dalam launching ini adalah Alliance for a Green Revolution (AGRA) yang diwakili oleh Dr. Namanga Ngongi dan Forum for Agricultural Research in Africa (FARA) diwakili oleh Dr. Mothly Jones. Tiga hal yang perlu diperhatikan CARD dalam menjalankan tugasnya adalah: a) Peningkatan produksi padi yang menyebabkan kenaikan keuntungan para petani padi sehingga dapat mengantarkan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani; b) CARD ini harus respek terhadap prinsip kepemilikan dan kepemimpinan Afrika; c) Inisiatif pembangunan pedesaan dan peningkatan taraf hidup petani. Jepang sendiri akan meningkatkan bantuannya melalui ODA ke Afrika, direncanakan jumlahnya menjadi dua kali lipat dalam 5 tahun mendatang sampai dengan 2012.

7. Duta Besar Ambassador O. Wiloughby, Acting CEO, NEPAD Secretariat pada Key Note Speech menekankan : a) Pemimpin Afrika telah sepakat bekerjasama melalui NEFAD untuk melihat visi CAADP terealisir; b) NEFAD sebagai salah satu program African Union, akan meneruskan bekerja lebih dekat dengan AUC yang saling menguntungkan dalam implementasi CAADP; c) Pemerintah Jepang diundang untuk bergabung dengan NEPAD dan AUC dalam implentasi dan intervensi nyata yang telah diidentifikasi pada level negara maupun komunitas regional; d) Empat hal yang harus dipertimbangkan adalah: program produktivitas pertanian; program fasilitasi perdagangan produk pertanian; program tatalaksana pencegahan bencana alam; dan pendanaan sektor pertanian.

8. Prof. Kojiro Otsuka dari FASID pada Key Note Speech yang berjudul Fundamental Strategy for African Agricultural Development menyimpulkan : a) Panen padi di Afrika dengan hasil dua kali lipat dapat dicapai dengan cara peningkatan produktivitas padi 50% dan peningkatan area panen padi 33% (1,5x1.33 = 2.0); b) Dengan keberhasilan penanaman padi dapat menjadi model Green Revolution untuk tanaman lain.

9. Pesan tertulis dari Mr. Bui Ba Bong, Vice Minister of Agriculture and Rural Development Vietnam menyebutkan Vietnam 20 tahun yang lalu masih sebagai Negara pengimpor beras, tetapi sejak 1989 Vietnam telah menjadi Negara pengekspor beras kedua di dunia dengan volume ekspor 4 – 4,5 jutan ton beras setiap tahun. Vietnam telah memperoleh bantuan internasional untuk pengembangan pertanian termasuk sektor beras. Pada saat ini lebih dari 80% sawah padi dapat irigasi yang cukup dan petani dapat menanam padi 2 kali setahun bahkan bisa 3 kali setahun. Rata-rata produksinya sekitar 5 ton per ha dan dibeberapa tempat pada musim kering bisa mencapai 8 ton beras per ha. Melalui land reform dan pengembangan teknologi pertanian Vietnam telah dapat mencukupi kebutuhan beras dalam negeri dan telah dapat mengekspor ke beberapa Negara di Asia dan Afrika. Vietnam akan meningkatkan kerjasama teknik dalam peningkatan produksi beras dengan negara-negara Afrika. Dr. Karen Brooks, Sector Manager dari World Bank menyampaikan perlu digalakannya kerjasama selatan-selatan dan World Bank siap membantu projek-projek pertanian terutama untuk perluasan area tanaman padi. Mr. Kossi Messan Ewovor Pimpinan WARDA mengutarakan bahwa dua puluh satu anggota West Africa Rice Development Association (WARDA) dan 15 pusat Kelompok Konsultasi pada Penelitian Pertanian Internasional secara resmi ditetapkan menjadi ”Coalition for African Rice Development"(CARD).

10. Diskusi Panel dengan Judul “Toward a rice Green Revolution in Africa” yang dimoderatori Prof. Kejiro Otsuka, FASID menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: a) World Bank akan membantu projek berhubungan dengan Teknologi pertanian untuk peningkatan produksi pangan, World Bank akan membantu pembangunan infrasturktur irigasi, pembiayaan penelitian bidang pertanian, dan bantuan peningkatan pembangunan agribisnis; b) FARA mengemukakan perlu dibangun struktur penelitian bidang pertanian di Afrika dengan cara pengembangan African Rice Research Center; Peningkatan taraf hidup para petani; CARD dipacu untuk meningkatkan produksi tanaman pangan; c) IRRI/WARDA mendorong program implementasi tekonologi bercocok tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dengan dititikberatkan pada peningkatan kwalitas bibit, perbaikan varietas, tatalaksana pertanahan, praktek agronomi, tatalaksana pengairan, dan penanganan pasca panen; Perkiraan biaya untuk capacity buliding sekitar 22,8 juta US dolar selama 5 tahun; d) AGRA mengungkapkan perlunya usaha mengantisipasi tantangan biodiversity; rencana Program for Africa’s Seed System (PASS) dengan dana 10 juta US dolar; serta Soil Health Initiative dengan dana 180 juta US dollar.

Kunker Bupati Pontianak ke Yamanashi

1. Pada tanggal 30-31 Mei 2006, Bupati Pontianak Agus salim bersama Asisten II Gubernur Kalbar, Ketua Bappeda, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perindistrian dan Perdagangan, Kepala Bakomapin, dan Kepala sekolah SPP-SPMA Kalimantan Barat melakukan kunjungan ke Kabupaten Hokuto, Propinsi Yamanashi, Jepang.

2. Selama kunjungan rombongan didampingi oleh Mr. Hirano Hirotaka petani Jepang di Indonesia, Mr. Kunio Yamanaka dari Japanese Agricultural Cooperation Association. Inc. (JACA), Mr. Hideo Toyoshima GM Ibaraki Central Horticultural and Agricultural Cooperation Association dan Drh. Pudjiatmoko, Ph.D Atase Pertanian Keduataan Besar Republik Indonesia untuk Jepang.

3. Kunjungan bertujuan untuk menjajagi kerjasama antara Kabupaten Hokuto dan Kabupaten Pontianak. Dalam kunjungan tersebut di Kantor Bupati Hokuto, Agus Salim memaparkan masih tersedianya tanah yang masih luas di kabupaten Pontianak dan mengajak Bupati Kabupaten Hokuto, Mr. Shirokura Masaji untuk bekerjasama dalam bidang, pertanian, perikanan dan peternakan.

4. Bupati Shirokura Masaji yang didampingi oleh Kepala Dinas Keuangan, Perencanaan dan Pertanian menyambut baik ajakan tersebut, dan akan melakukan kunjungan balasan ke Kabupaten Pontianak. Selama ini terdapat lulusan SPP-SPMA asal Kalimantan Barat yang sedang trainee di Pertanian Izumi Farm dan Perusahaan Pengolahan Pasca Panen Izumi Food di Popinsi Yamanashi.


5. Bupati Agus Salim dan rombongan mengunjungi Pertanian Izumi milik Keluarga Mr. Umezu Tetsuichi di 2415, Nishiide, Ooizumi-mura, Kita Koma-gun, Yamanasi Prefecture. Di pertanian ini terdapat 11 trainee perempuhan Indonesia, 9 orang berasal dari Kalimantan Barat, sedangkan 2 orang dari Sulawesai Selatan. Mereka ditempatkan ke Yamanashi melalui kerja sama antara Asosiasi Koperasi Pertanian Jepang, JACA dan Agro International Indonesia, NGO Pekan Baru. Masa training satu tahun yang dapat diperpanjang sampai 3 tahun. Pada saat kondisi kesehatan secara umum terlihat baik. Menurut orang tua angkat hanya terdapat sedikit masalah mengenai pemilihan makanan halal.

6. Rombongan juga mengunjungi Pabrik Pengolahan Sayur Izumi Food di 3800-1 Tanido, Ooizumi-mura, Kitamori-shi, Yamanashi Prefecture, milik Mr. Koike Yoshihito. Di pabrik ini terdapat 12 trainee perempuhan Indonesia, 8 orang berasal dari Kalimantan Barat, sedangkan 4 orang dari Jawa Barat. Diperusahaan ini terdapat 72 pekerja dan dapat menghasilkan 80 jenis makanan sayuran siap saji sebanyak 20.000 kemasan per hari yang dipasarkan langsung ke supermarket. Bahan baku berasal dari pertanian sendiri maupun dari pertanian di sekitarnya.


7. Dari hasil kunjungan ini Bupati Pontianak dan rombongan bertekad untuk menyediakan 380 ha tanah untuk membangun kawasan agro industri di wilayah kerjanya baik untuk mensuplai kebutuhan produk pertanian di Indonesia maupun untuk diekspor ke kawasan Asia Tenggara dan Jepang.