Tugas Diplomat Mulia, Bukan Menjinjing !

 

Ketika mendengar kata diplomat, bayangan kita mungkin langsung melayang ke perundingan tingkat tinggi, gedung-gedung megah di ibu kota negara, atau pertemuan penting di forum internasional. Namun realitas di lapangan tak selalu semewah itu. Di balik tugas mulianya, banyak diplomat Indonesia justru masih harus menghadapi permintaan-permintaan tak masuk akal, bahkan terkesan melecehkan profesi. Dari menjinjing tas belanjaan hingga mengantar jemput keluarga pejabat yang melancong ke luar negeri, pekerjaan tambahan ini jelas bukan bagian dari tugas resmi mereka.

 

Padahal, Konvensi Wina 1961 dan regulasi resmi dari Kementerian Luar Negeri RI sudah tegas menyebutkan apa saja tugas seorang diplomat. Fokusnya adalah mewakili negara, melindungi WNI di luar negeri, mempromosikan kepentingan nasional, hingga menjalin kerja sama bilateral dan multilateral. Tak satu pun pasal menyebut bahwa diplomat harus menjadi asisten pribadi pejabat dan kerabatnya. Namun, praktik di lapangan tak selalu berjalan seideal aturan tertulis.

 

Banyak diplomat Indonesia, terutama yang bertugas di luar negeri, mengaku harus melayani urusan pribadi para pejabat, lengkap dengan permintaan yang kadang menyulitkan. Di tengah keterbatasan jumlah staf dan beban kerja yang berat, permintaan semacam ini menjadi beban tambahan yang tidak semestinya mereka tanggung. Terlebih lagi, kondisi geopolitik global yang makin kompleks, dari perang dagang hingga konflik bersenjata—membuat peran dan tanggung jawab diplomat semakin berat dan strategis.

 

Pada Juni 2025, misalnya, Kemenlu RI mengoordinasikan evakuasi WNI dari Iran akibat ketegangan militer antara Israel dan Amerika Serikat. Di balik layar, diplomat Indonesia berjibaku menyusun logistik, negosiasi dengan otoritas setempat, hingga memastikan keselamatan WNI. Semua itu dilakukan di tengah tekanan tinggi dan risiko besar. Sementara di waktu yang hampir bersamaan, muncul surat dari salah satu lembaga pemerintah yang meminta perwakilan diplomatik RI di luar negeri untuk mengurusi kepergian keluarga pejabat. Kontras yang menyedihkan.

 

Fenomena ini pun ramai diperbincangkan warganet. Bukan karena kasusnya baru, tetapi karena rasa lelah dan jengah yang selama ini terpendam mulai mengemuka. Banyak diplomat muda bersuara, meski masih secara anonim, tentang pengalaman melayani “rombongan keluarga besar” dari tanah air. “Kami paham tugas kami melayani WNI, tapi kadang permintaannya sungguh di luar batas,” ungkap salah satu diplomat muda sambil tersenyum getir.

 

Meski begitu, para diplomat tetap berpegang pada semangat pengabdian. Mereka berusaha melayani siapa pun warga negara Indonesia yang membutuhkan bantuan di luar negeri—baik pekerja migran, mahasiswa, hingga istri pejabat. Namun, jelas ada batasan antara pelayanan publik dan penyalahgunaan jabatan oleh segelintir orang yang merasa lebih berhak.

 

Sebagai profesi, diplomat memiliki tanggung jawab strategis dan mulia. Dalam kelas-kelas pelatihan diplomat, mereka dibekali kemampuan menyelesaikan konflik, menjalin hubungan internasional, serta menjaga nama baik bangsa. Benjamin Franklin pernah berkata, diplomat sejati adalah orang yang bijaksana, tenang, dan sabar, bahkan dalam menghadapi situasi paling sulit sekalipun.

 

Di Indonesia, pengertian diplomat dijelaskan secara formal dalam Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 6 Tahun 2024, yakni PNS yang bertugas melaksanakan kegiatan diplomasi dalam pelaksanaan politik luar negeri. Tugas utamanya terangkum dalam lima kata kunci: representing, promoting, protecting, negotiating, dan reporting.

 

Nazaruddin Nasution, mantan Duta Besar RI untuk Kamboja, menegaskan bahwa tugas seorang diplomat sangat serius dan tak bisa dipandang remeh. Saat menjabat sebagai Kuasa Usaha ad interim di KBRI Washington DC, ia menjadi penghubung langsung antara Presiden Bill Clinton dan Presiden Soeharto di masa krisis 1998. Dalam situasi itu, diplomat memegang peran kunci yang bisa menentukan arah sejarah bangsa.

 

Selain negosiasi dan perwakilan, pelindungan terhadap WNI menjadi salah satu pilar penting diplomasi. Nazaruddin mengenang perannya dalam peristiwa pembajakan pesawat Garuda di Bangkok pada 1981. Saat itu, diplomat Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelamatkan 48 penumpang, termasuk WNI. Dalam kondisi genting, diplomasi yang tenang dan efektif menjadi satu-satunya jalan untuk menghindari korban jiwa.

 

Kini, tantangan diplomasi tak hanya datang dari situasi konflik, tetapi juga dari ketimpangan persepsi tentang tugas diplomat itu sendiri. Ketika diplomat Indonesia harus fokus menyelamatkan WNI dari wilayah konflik seperti Myanmar, Afghanistan, atau Irak, masih ada yang memaksa mereka untuk melayani kebutuhan tur pelesiran keluarga pejabat. Ini jelas bertolak belakang dengan esensi profesi diplomasi yang seharusnya dihormati dan dijaga martabatnya.

 

Di kawasan yang lebih stabil seperti Eropa, Amerika, atau Asia-Pasifik, tugas diplomatik lebih banyak berkutat pada promosi kerja sama, fasilitasi bisnis, hingga perlindungan hak-hak warga negara. Namun tetap saja, kadang muncul intervensi dari pihak-pihak yang memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi.

 

Sudah saatnya kita sebagai bangsa merevisi cara pandang terhadap tugas diplomat. Mereka bukan pesuruh atau petugas serba bisa. Mereka adalah penjaga muka bangsa, perwakilan negara, pelindung warganya di luar negeri, dan penjuru penting diplomasi global. Jika bangsa ini ingin dihormati di mata dunia, hormatilah dulu para diplomatnya.

REFERENSI

Mahdi Muhammad, Kris Mada dan Nur Adji. 11 Juli 2025. Diplomat, Pelajarannya Berunding, Tugasnya Malah Menjinjing. https://www.kompas.id/artikel/tugas-diplomatik-dari-tugas-resmi-hingga-yang-tak-resmi

Tak Terdeteksi Pesawat China Tembus Gaza Dunia Diam

 

Ketika dunia hanya bisa bicara, Tiongkok justru bergerak diam-diam. Israel memblokir Gaza dari darat, laut, dan udara. Namun, Cina tiba-tiba muncul dan menembus langsung ke jantung krisis kemanusiaan terbesar dunia.

 

Sejak 2 Maret 2025, Israel memperketat blokade dengan nyaris tak ada bantuan yang bisa masuk. Lebih dari dua juta warga sipil terperangkap tanpa makanan dan tanpa obat. Dunia memang bicara keras, tetapi tak ada yang benar-benar bisa berbuat. Sementara itu, Tiongkok justru diam—tak ada pernyataan marah, tak ada manuver terbuka. Hingga pada awal Mei 2025, sesuatu yang tak masuk akal pun terjadi.

 

Sebuah pesawat militer China, tipe Y-20, mendarat mulus di Lebanon, membawa bantuan untuk Gaza. Yang mengejutkan semua orang adalah bagaimana pesawat ini bisa sampai ke sana. Mereka terbang sejauh 6.000 km dari Asia Timur, melewati langit Israel dan Mesir—tanpa satu pun radar yang berhasil mendeteksi. Timur Tengah seolah tunduk pada teknologi Tiongkok.

 

"Baru saja mempermalukan sistem pertahanan Israel," tulis salah satu pengamat militer Arab Saudi di media Al Arabiya. Dari daerah perbatasan, bantuan dengan logo Palang Merah dan tulisan Mandarin masuk ke Gaza. Warga menyambutnya sambil menangis. Ini adalah pertama kalinya bantuan besar berhasil masuk, bahkan ketika wilayah udaranya dilanggar. Namun, kali ini tidak ada rudal, tidak ada peringatan, dan tidak ada protes ke PBB. Seolah-olah, mereka takut menyinggung raksasa yang bernama China.

 

Setelah kejadian ini, China akhirnya bersuara. Mereka menyerukan penghentian perang dan pengembalian hak-hak kemanusiaan rakyat Gaza. Yang paling mengejutkan adalah pernyataan terbuka mereka yang mendukung prinsip kemerdekaan Palestina. Ini bukan sekadar soal bantuan; ini adalah sinyal kekuatan. Tiongkok mungkin diam, tetapi sekali bergerak, dunia—termasuk Israel dan Amerika—tak berkutik. Negara-negara Arab pun tampak malu karena kalah cepat.

 

Satu pelajaran penting dari langkah ini adalah: ketika banyak negara hanya bisa bicara, Tiongkok justru turun tangan. Tanpa sorotan kamera, tanpa pencitraan, tanpa basa-basi—hasilnya nyata. Bantuan tiba di Gaza, tanpa perang, tanpa peluru.

 

Pertanyaannya sekarang: apakah ini pertanda bahwa pengaruh Beijing semakin tak bisa diremehkan? Dan apakah ini akan mengubah cara dunia memandang Cina?

Jepang Menoleh ke Eurasia

 

 Peta Lingkar Laut Jepang dan negara-negara Asia Timur (peta ortografi berpusat Toyama) (Prefektur Toyana)

Saatnya Jepang Menoleh Ke Eurasia

 

Mempertimbangkan posisi geografis Jepang dalam hal politik-strategi—posisi geopolitik Jepang; menjadikan posisi Jepang bisa jadi tidak stabil karena terjebak di antara kekuatan besar. Tetapi juga berkat posisi itu, Jepang bisa diuntungkan apabila menangani situasi ini dengan baik.

 

Mengembangkan diplomasi otonom memiliki banyak kendala, tetapi meskipun diplomasi Jepang telah dicirikan oleh diplomasi altruistik, hal ini memiliki aspek negatif dan positif, tergantung pada keadaan.

 

Diplomasi Jepang sangat dipengaruhi oleh hubungan antara kekuatan darat (kekuata Eurasia Cina, dan Rusia) dan kekuatan laut (kekuatan maritim, AS dan Inggris) yang mengapitnya. Hubungan antara kedua kelompok ini merupakan penentu utama nilai eksistensial dan posisi diplomatik Jepang.

 

Dengan kata lain, Jepang merupakan variabel subordinat yang dipengaruhi oleh hubungan antara kedua kelompok tersebut. Selama Perang Dingin, ketika “kekuatan laut” sangat kuat, aliansi dengan kekuatan laut adalah satu-satunya jalur kehidupan diplomasi Jepang.

 

Namun demikian, karena hubungan antara kedua kekuatan semakin seimbang, berosilasi antara konfrontasi, negosiasi, dan kedekatan, Jepang harus bersiap untuk mengambil sikap yang lebih fleksibel. Hal ini ini adalah realisme sejati.

 

Transformasi Eurasia menurut Watanabe Hirotaka terdapat dua faktor eksternal yang mendorong transformasi lingkungan internasional Eurasia. Secara populer disebut "transisi kekuasaan". Hal ini mengacu pada kebangkitan China, tetapi kebalikannya adalah pengaruh Amerika Serikat yang memudar.

 

Faktor lain yang berkontribusi terhadap transformasi Eurasia adalah perubahan lingkungan alam dan perubahan peta strategis yang menyertainya. Posisi geopolitik Laut Jepang diharapkan semakin signifikan sebagai jalur transportasi strategis bagi China, Jepang, dan Korea Selatan. Ini adalah kelahiran rute Samudra Arktik.

 

Ambisi China untuk rute pelayaran Arktik, yang akan dapat dilayari sepanjang tahun karena pemanasan global, sungguh luar biasa. Isu ini juga menandai pergeseran pemikiran geopolitik di Eurasia.

 

Ini berarti bahwa Eurasia tidak lagi menjadi benua dengan pintu keluar utaranya diblokir oleh Samudra Arktik, tetapi pulau Eurasia baru yang dikelilingi oleh laut di semua sisi.

 

Wilayah pesisir di sekitar Samudra Arktik merupakan titik strategis bagi negara-negara Eurasia, seperti yang ditunjukkan oleh lokasi pangkalan militer AS di peta dan untuk jalur perdagangan dan transportasi.

 

Dengan kata lain, selain rute transportasi yang mengelilingi Eurasia melalui Pasifik dan Laut Cina Timur, Samudra Hindia, dan Samudra Atlantik, ketersediaan rute Samudra Arktik yang luas akan mengubah peta rute transportasi baru di Eurasia.

 

Selain rute geografis sebelumnya di sepanjang sumbu timur-barat, pengembangan rute vertikal yang membentang dari utara ke selatan akan memperkuat signifikansi geopolitik baru Eurasia.

 

Akibatnya, peta kekuatan Eurasia dapat dimodifikasi secara signifikan. Skenario seperti itu kemungkinan akan membutuhkan poros baru dalam kerangka hubungan Jepang-Rusia dan Jepang-Cina.

 

Mempertimbangkan politik kekuasaan, jika hubungan antara AS dan China tetap baik, kepulauan Jepang akan menjadi wilayah pusat transportasi dan perdagangan. Jika ketegangan antara kedua kekuatan meningkat, krisis yang sedang berlangsung di Ukraina tidak akan lagi menjadi masalah orang lain. Sekali lagi, diplomasi Jepang selalu kuat secara langsung.

 

Hubungan yang tulus dan bersahabat antara kedua kekuatan ini tentunya merupakan skenario terbaik bagi Jepang. Namun, Jepang dapat dikatakan memiliki kinerja yang sangat baik secara historis. Faktanya tidak menjadi negara yang terbagi seperti Polandia, Jerman, atau Semenanjung Korea.

 

Secara historis, diplomasi Jepang telah berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran di bawah naungan kekuatan AS dan telah berhasil dalam diplomasi ikut-ikutan. Sebelum zaman Edo, Jepang merupakan bagian dari wilayah Tiongkok Raya melalui upeti dan perdagangan, sebuah kekuatan darat.

 

Menyusul kemunduran China di era itu, diplomasi Jepang didasarkan pada aliansi dengan Inggris dan Amerika Serikat, pemimpin modernisasi dan kekuatan laut.

 

Semoga kita bisa belajar dari kondisi geopolitik negara Jepang untuk kepentingan diplomasi NKRI yang terletak diantara dua benua dan dua Lautan, serta sebagai anggota ASEAN. Dalam rangka mempertahankan prinsip kebijakan politik luar negeri bebas aktif.

 

Bebas aktif berarti politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada satu kekuatan tertentu.

 

SUMBER:

Pudjiatmoko. Saatnya Jepang Menoleh Ke Eurasia.  bicaranetwork.com. https://www.bicaranetwork.com/bicara/pr-2956457565/saatnya-jepang-menoleh-ke-eurasia?page=2

Diplomasi Jepang di Era Multipolar!

 

Diplomasi Jepang di Era Multipolar, Pro Amerika Namun Otonom

Dibandingkan dengan AS, Jepang adalah negara dengan posisi geopolitik, kekuatan nasional dengan karakteristik nasional yang berbeda. Oleh karena itu, persepsi regional dan internasional berbeda antara Jepang dan AS. Meskipun “pandangan dunia multipolar” dimiliki oleh negara-negara anggota UE, China, Rusia, dan negara-negara Asia Timur lainnya, namun media Jepang dan AS cenderung enggan menggunakan istilah ini.

 

Artikel ini bersumber dari kajian independen Prof. Watanabe Hirotaka (Profesor Universitas Teikyo), yang berjudul “Pro-American yet Autonomous in a multipolar era”, yang dimuat di Yūrashia Dainamizumu to Nihon, The Japan Forum on International Relations (JFIR) Commentary. No. 144. October 21, 2022.

 

Diprediksi persepsi tentang “hegemoni AS” semakin surut. Sejauh mana Jepang menganggap ini pada nilai nominal. Meskipun aliansi Jepang-AS merupakan landasan diplomasi Jepang, namun Jepang harus mempertimbangkan bahwa persepsi global tentang tatanan internasional berubah sebagai respons terhadap kebangkitan China.

 

Namun demikian, hanya sedikit orang yang percaya bahwa kebangkitan China akan mencapai kesetaraan dengan AS dalam hal kekuatan keseluruhan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.

 

Masih ada pandangan kuat bahwa AS adalah hegemoni global dan harus tetap menjadi polisi dunia meski pengaruhnya semakin berkurang. Meskipun demikian, kesenjangan antara kekuatan AS dan China semakin menyempit.

 

Hal itu terlihat ketika Jepang mempertimbangkan turbulensi yang signifikan di AS, seperti selama pemerintahan Trump. Dalam survei opini publik yang dilakukan oleh Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR) pada akhir tahun 2020, segera setelah pembentukan pemerintahan Biden, lebih dari separuh orang Eropa merasakan krisis yang kuat tentang goncangan demokrasi Amerika.

 

Pada titik balik ini, penting untuk memikirkan kembali diplomasi Jepang dan dunia dari sudut pandang geopolitik. Ini karena, secara geopolitik, Jepang dapat terjebak di antara kekuatan AS dan China. Itu bisa dengan mudah menjadi variabel dependen dalam kerangka hubungan AS-China.

 

“Diplomasi Pro-AS namun otonom”

 

Sejauh mana Jepang bisa bertindak sebagai perantara atas hubungan yang rumit itu? Bisakah Jepang menunjukkan wawasan diplomatiknya?

 

Cita-cita diplomasi Jepang adalah memainkan peran independen sebagai jembatan antara kedua belah pihak. Pendapat ini sering mendapat tanggapan sebagai berikut: "itu masuk akal dalam teori tetapi tidak mungkin dicapai dalam praktik."

 

Ini tentu tidak akan mudah. Namun, haruskah Jepang menyerah, merendahkan diri, dan puas menjadi mitra junior AS karena sulit menjadi perantara atau jembatan? Ini menimbulkan masalah yang menyentuh jantung diplomasi Jepang. Ini mungkin masalah gaya hidup individu, tapi bagaimana dengan bangsa?

 

Bahkan jika itu mungkin tampak idealis, maka perlukah mempertimbangkan bagaimana Jepang dapat memainkan peran politik yang lebih penting di Asia dan secara global—untuk menggunakan ekspresi retoris, akankah dikatakan “diplomasi Pro-AS namun otonom.” Tidak ada yang lebih baik daripada memiliki teman yang mandiri dan dapat diandalkan.

 

Wajar jika negara merdeka memiliki perbedaan pendapat. Namun, jika hubungan kepercayaan dibangun, itu harus memungkinkan untuk bekerja sama pada satu tujuan dengan cerdik—itu adalah bukti sekutu yang kuat dan dapat diandalkan.

 

Skenario ini membutuhkan diplomasi Jepang yang semakin fleksibel. Selanjutnya, penting untuk mengasah wawasan yang memadai untuk meyakinkan negara-negara tetangga dan dunia untuk melakukan dan mengkomunikasikan wawasan ini secara efektif. Orang mungkin menyebutnya "diplomasi wawasan".

Ini tidak boleh terbatas pada diskusi pembangunan pertahanan atau perlombaan senjata. Realisme militer sedang bangkit, tetapi kehancuran di Ukraina menggambarkan tragedi hari ini sebagai akibatnya.

Yang kita butuhkan dalam diplomasi sekarang adalah realisme politik. Dalam konteks ini, meskipun pernyataan pejabat yang berpengalaman di lapangan sangat dihargai, harapan saat ini adalah munculnya pejabat negara dan politisi yang memiliki wawasan kebijakan luar negeri yang tinggi.

 

Jepang adalah negara tepercaya dan aman yang termasuk di antara negara-negara terkemuka dunia dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Ini memiliki citra yang baik berdasarkan kredibilitas yang kuat dan ciri khas nasional.

 

Oleh karena itu, tidaklah gegabah atau sembrono bagi suatu negara untuk memiliki visi jangka panjang yang luas untuk stabilitas tatanan internasional (=pemerintahan global) dan dapat merespons dengan bebas.

 

Jika terlihat goyah dalam membuat komitmen positif dengan mengorbankan stabilitas, itu akan mengembalikan ekspektasi dunia terhadap Jepang.

 

“Saatnya Meningkatkan Diplomasi Jepang!” – Indo-Pasifik dan Asia Timur adalah pilihan lain, tetapi apakah tidak ada pilihan lain dalam bentuk diplomasi kredibilitas Eurasia?

 

Realitas Lokasi Geopolitik Jepang

 

Jepang adalah negara Pasifik dan bagian dari benua Eurasia. Jepang biasanya melihat Eurasia (benua Asia) berada di luar Laut Jepang.

 

Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk melihat hubungan lebih dekat dengan Amerika Serikat (yang letaknya lebih jauh melintasi Samudra Pasifik) daripada dengan China dan Semenanjung Korea (yang letaknya tepat di seberang Laut Jepang).

 

Hal ini diyakini tidak wajar. Meskipun memiliki atribut geografis dan budaya Asia Timur, kebijakan luar negeri Jepang memiliki struktur yang bengkok. Di sisi lain secara politis dan diplomatis lebih dekat dengan Amerika Serikat, yang letaknya jauh di Samudera Pasifik.

 

Ini telah menjadi tradisi sejarah sejak kebijakan era Meiji “keluar dari Asia dan masuk ke Eropa”, tetapi berapa lama hal ini dapat berlanjut dalam menghadapi pertumbuhan luar biasa di China dan Asia Tenggara? Mari kita lihat Peta 1 berikut.

Peta memiliki arti yang berbeda tergantung pada bagaimana cara melihatnya. Peta diatas adalah "peta terbalik" terkenal yang diterbitkan oleh Prefektur Toyama. Meskipun Laut Jepang memisahkan Jepang dari benua Asia (Jepang dan Cina) dari sudut pandang strategi diplomatik, di peta ini lebih terlihat seperti "laut pedalaman" yang terjepit di antara benua dan Jepang.

 

Lebih alami untuk melihat Eurasia dan Jepang sebagai satu zona ekonomi dan kepabeanan. Peta ini menunjukkan Jepang dalam posisi geografis yang berbeda dari peta Mercator (proyeksi peta silinder yang dipopulerkan oleh kartografer Flandria Gerardus Mercator pada tahun 1569) yang sudah dikenal, yang memiliki Samudra Pasifik di tengah peta pada sumbu horizontal timur-barat.

 

Apalagi, Jepang diposisikan sebagai “negara penyangga” antara kekuatan kontinental (kekuatan darat) dan kekuatan maritim (kekuatan laut). Seperti yang terlihat dari benua yang menghadap Samudera Pasifik, Jepang adalah pemecah gelombang dan benteng.

Sebaliknya, sisi Pasifik adalah benteng dan pos terdepan melawan kemajuan benua. Dengan kata lain, Jepang adalah pemecah gelombang bermata dua dari sudut pandang benua dan Samudra Pasifik. Mari kita periksa Peta berikut.

Ini menunjukkan pengerahan pasukan pertahanan militer AS di seluruh dunia, seperti yang terlihat dari atas Kutub Utara. Mereka membentuk jaringan keamanan yang mengelilingi Samudra Arktik.

 

Penyebaran militer global AS mencakup Hawaii, Okinawa, Diego Garcia di Samudra Hindia, beberapa pangkalan militer di Eropa, ditambah Armada Keempat di Atlantik, Armada Keenam di Mediterania, Armada Ketiga dan Ketujuh di Pasifik Timur dan Barat, dan Armada Kelima di Samudera Hindia.

 

Dalam pengertian ini, Okinawa dan Guam menempati posisi penting dalam pertahanan Pasifik Barat dan benua Asia.

 

Pelabuhan militer dan pangkalan angkatan laut Rusia terletak di sisi lain Samudra Arktik. Posisi strategis Samudra Arktik ditentang secara diametris tergantung pada apakah hubungan AS-Rusia bermusuhan atau bersahabat.

 

Laut Jepang memiliki signifikansi geopolitik yang sama. Karena pemanasan global membuat Samudra Arktik lebih praktis, perkembangan baru dalam hubungan antara AS, China, Eropa, dan Rusia juga dimungkinkan.

 

SUMBER:

Pudjiatmoko. Diplomasi Jepang di Era Multipolar, Pro Amerika Namun Otonom. bicaranetwork.com. https://www.bicaranetwork.com/bicara/pr-2956457017/diplomasi-jepang-di-era-multipolar-pro-amerika-namun-otonom