Menlu Indonesia Soroti Pentingnya ASEAN

[Sirkuit Diplomatik] Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Soroti Pentingnya ASEAN

 

Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, menyatakan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memainkan peran penting dalam tiga aspek utama: hubungan antarnegara anggota, status internasional, dan ekonomi.

 

Natalegawa berada di Korea Selatan untuk meluncurkan edisi bahasa Korea dari bukunya, "Does ASEAN Matter?", minggu lalu dalam rangka memperingati 30 tahun hubungan antara Seoul dan ASEAN.

 

Peluncuran buku ini dilakukan menjelang KTT peringatan khusus antara Korea Selatan dan 10 negara anggota ASEAN di Busan minggu depan, dengan tujuan meningkatkan minat publik dan pemahaman tentang ASEAN.

 

“ASEAN telah memainkan peran kunci setidaknya dalam tiga hal. Pertama, dalam hal mengubah hubungan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Ada masa ketika Asia Tenggara ditandai oleh defisit kepercayaan, hubungan bilateral yang sulit, permusuhan, dan ketegangan. Namun melalui ASEAN, kita berhasil mengubah defisit kepercayaan ini menjadi kepercayaan strategis,” kata Natalegawa saat peluncuran bukunya di pusat kota Seoul pada 12 November.

 

“Saya tidak berpura-pura bahwa kita tidak memiliki masalah atau tantangan di antara kita. Setidaknya, ASEAN telah memungkinkan negara-negara di kawasan ini untuk mengelola potensi konflik dan mengatasinya dengan cara yang baik.”

 

Ia menambahkan bahwa organisasi antar-pemerintah ini telah memungkinkan negara-negara Asia Tenggara untuk memperoleh "sentralitas" dibandingkan masa lalu ketika mereka "terpecah oleh ketegangan di luar kendali mereka," selain transformasi ekonomi yang terjadi.

 

Natalegawa menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dari tahun 2009 hingga 2014 dan saat ini menjadi anggota High Level Advisory Board on Mediation di bawah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa serta tim penasihat eksternal Presiden Majelis Umum PBB.

 

Melalui bukunya, Natalegawa menekankan pentingnya kemitraan strategis antara Korea Selatan dan ASEAN untuk menjaga relevansi organisasi tersebut di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat.

 

“Keberagaman adalah ciri khas ASEAN. Jika Anda mencari karakteristik seragam yang menyatukan kami, Anda tidak akan menemukannya, karena keberagaman adalah identitas kami. ... Kami memiliki apa yang disebut persatuan dalam keberagaman,” ujarnya kepada The Korea Herald.

 

“Apa yang telah menyatukan kami di masa lalu adalah kemampuan untuk menjadikan keberagaman dan perbedaan sebagai kekuatan kami,” tambahnya, seraya menekankan bahwa para pemimpin harus memiliki pandangan yang luas dan tidak terlalu transaksional.

 

Natalegawa mencatat bahwa KTT khusus Korea-ASEAN sangat penting bagi kedua pihak, mengingat kepentingan geopolitik yang ada.

 

“Penting bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap upaya Korea di Semenanjung Korea. Perspektif lainnya adalah ekonomi, khususnya ekonomi digital,” katanya kepada The Korea Herald.

 

Natalegawa menambahkan bahwa ASEAN seharusnya secara proaktif mendekati China dan India agar bergabung dengan Regional Comprehensive Economic Partnership yang sangat dinantikan, daripada bersikap pasif.

 

SUMBER:

The Korean Herald, 18 November 2019, 21:18.

Oleh Kim Bo-gyung (lisakim425@heraldcorp.com)

Special SOM AMAF ke 33 dan Special SOM AMAF+3 ke 11

Pertemuan Special SOM AMAF ke-33 dan Special SOM AMAF+3 (Cina, Jepang, Korea) ke-11 akan diselenggarakan pada tanggal 9-12 Juli 2012 di Hotel Sheraton, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pertemuan ini akan dihadiri oleh kurang lebih 100-150 delegasi dari negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara Plus Three yaitu Cina, Jepang dan Korea serta Lembaga Internasional diantaranya FAO, ADB dan OIE. Khusus pada pertemuan kali ini juga akan datang perwakilan dari negara GCC (Gulf Cooperation Council) dan India.

Rangkaian agenda pertemuan akan diawali dengan pertemuan special SOM AMAF ke-33 pada tanggal 9-10 Juli 2012 dan dilanjutkan dengan pertemuan Special SOM AMAF+3 ke-11 pada tanggal 11 Juli 2012 dan diakhiri dengan kunjungan lapang pada tanggal 12 Juli 2012 dengan tujuan ke Kebun Salak di Sleman, Peternakan Koi, dan Candi Borobudur.

Pertemuan akan dibuka secara resmi pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012, pada saat negara-negara Plus Three datang dan rencananya pembukaan ini akan diresmikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubowono X.

Adapun isu-isu penting yang akan diangkat pada pertemuan ini diatantaranya adalah:

1.     Memantapkan ketahanan pangan kawasan regional ASEAN melalui evaluasi pelaksanaan kegiatan ASEAN Integrated Food Security Framework (AIFS) dan Strategic Plan of Action of Food Security (SPAFS)

2.     Mengevaluasi dan memantapkan kerjasama dengan negara-negara Plus Three dan Development partner (lembaga international)

3.     Mengatasi dampak-dampak terhadap penularan penyakit hewan di kawasan regional ASEAN

4.     Mengevaluasi pelaksanaan Asean Economic Community (AEC) Blueprint dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi AEC Blueprint sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Hasil dari pertemuan ini akan dibawa ke pertemuan tingkat menteri ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry (AMAF) untuk disahkan pada tanggal 24-30 September 2012 di Laos.

Sumber: Kemtan

Special SOM-AMAF 2009: Peta Besar Ketahanan Pangan ASEAN dan Peran Strategis Indonesia

 

 Laporan Special SOM AMAF 11 – 13 Agustus 2009 di Ho Chi Minh City

 

 

I. PENDAHULUAN

Pertemuan Special Senior Officials’ Meeting of the 30th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (Special SOM-30th AMAF) telah diselenggarakan di Ho Chi Minh City, Vietnam, 11-13 Agustus 2009. Pertemuan dipimpin oleh Dr. Le Van Minh, Director-General of International Cooperation Department, Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam dan dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN, wakil dari Asian Development Bank (ADB) serta Sekretariat ASEAN. Delegasi RI dipimpin oleh Dr. Tachrir Fathoni, Kepala Badan Litbang Kehutanan dengan anggota delri yang terdiri dari unsur-unsur Deptan, Dephut, DKP dan Deplu.

II. JALANNYA DAN HASIL-HASIL PERTEMUAN

Roadmap of ASEAN Community

Pertemuan menggarisbawahi usulan dari ASEAN Task Force on Codex (ATCF) dan ASEAN Sectoral Working Group on Livestock (ASWGL) bahwa pengembangan Good Animal Husbandry Practices dan ASEAN Good Hygiene Practices sebagaimana tercantum dalam AEC Blueprint, tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dikoordinasikan dengan badan sektoral lainnya yang terkait, termasuk ASEAN Expert Group on Food Safety (AEGFS).

ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework and Strategic Plan of Action on Food Security (SPA-FS)

Sekretariat ASEAN menyampaikan perkembangan mengenai implementasi AIFS Framework and SPA. Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sejauh ini, antara lain: pembuatan video ASEAN and World Food Security, penyelenggaraan 2009 Roundtable Conference on East Asia Food Security Cooperation Strategy, 21-22 April 2009 di Beijing, serta ASEAN-FAO Regional Conference on Food Security, 27-28 Mei 2009 di Bangkok.

Dalam kesempatan ini, perwakilan ADB, Mr. Katsuji Matsunami, menyampaikan presentasi proposal berjudul ADB Support for ASEAN Integrated Food Security. Proposal ini memiliki 3 (tiga) fokus, yaitu mendukung pengembangan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), mengembangkan pasar beras internasional yang stabil serta memperkuat sistem informasi ketahanan pangan.

Pertemuan pada prinsipnya dapat menyetujui proposal ADB tersebut, namun meminta agar dalam tahap finalisasinya juga dikaitkan dengan inisiatif yang telah ada sebelumnya, yaitu: East Asia Emergency Rice Reserve (EAERR) dan ASEAN Food Security Information System (AFSIS). Selain itu, mengingat beras merupakan komoditas yang sensitif secara politis, maka ADB diminta untuk dapat menyampaikan beberapa alternatif opsi dukungan pengembangan ketahanan pangan agar SOM-AMAF dapat memutuskan opsi mana yang paling dapat diterima oleh seluruh negara ASEAN pada pertemuan Prep-SOM – 31st AMAF mendatang di bulan Oktober 2009.

Progress of Country Initiatives for Programmes or Projects on Food, Agriculture and Forestry By ASEAN Member States

Indonesia telah menyampaikan agar 2 (dua) inisiatif proposal yang diajukan Indonesia, yaitu: Indonesia’s Initiative on the ASEAN Networking for Agriculture Vulnerability to Climate Change (agenda item 4.1) dan Indonesia’s Initiative on ASEAN Strategy in Addressing the Impact of Climate Change on Agriculture, Fisheries and Forestry (agenda item 4.2) digabungkan menjadi satu inisiatif baru yang terfokus pada strategi adaptasi pertanian dan pengembangan sumber daya terbarukan.

Pertemuan juga menerima laporan perkembangan dari beberapa inisiatif lainnya, yaitu: i) Malaysia’s Initiative on the Establishment of a Network for Pesticide Regulatory Database dan APHCN, ii) Philippines Initiative on ASEAN IPM Network, iii) Singapore Initiative on ASEAN GMF Testing Network dan AARNET, serta iv) Thailand’s Initiative on ASEAN Food Safety Network, ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed, dan Collaboration of ASEAN R&D in Sericulture.

Consideration of the Report of the 16th Meeting of the Joint Committee (JC) on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme, 14-16 July 2009, Siem Reap, Cambodia

Pertemuan menyepakati draft MoU on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme (lampiran 1) setelah membahas beberapa perubahan. Pertama, Indonesia telah mengusulkan agar judul MoU perlu ditambahkan kata ‘fishery’, namun judul MoU yang disepakati tidak memasukkan fishery, dengan pertimbangan bahwa ‘agriculture’ sudah mencakup livestock dan fishery. Selanjutnya, Malaysia menarik kembali usulan untuk menambahkan istilah ‘secrecy’ dalam chapter IX karena dianggap cukup menggunakan ‘confidentiality’. Selain itu, pertemuan juga menyetujui rekomendasi pertemuan ASOF ke-12 untuk menghapuskan National Focal Point on Promotion of Forest Product agar tidak terjadi duplikasi, memperhatikan bahwa dalam kerangka ASOF telah dibentuk ASEAN Experts Group on Forest Product Development yang memiliki tujuan, agenda dan program kerja yang sama.

Selain itu, disepakati pula bahwa draft MOU on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme, komoditi forest products akan ditangani oleh ASEAN Forest Products Industry Club (AFPIC). Indonesia mengusulkan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPK), Dephut sebagai national coordinator dan focal point untuk Forest Products. Selanjutnya, ASEAN NFPWG on Forest Products ditangani oleh AFPIC-Malaysia.

Cooperation in Food

Thailand selaku tuan rumah pertemuan ke-29 ASEAN Food Security Reserve Board (AFSRB) menginformasikan bahwa penyelenggaraannya akan dilaksanakan pada akhir tahun 2009. Sehubungan dengan hal ini, pertemuan mengimbau Thailand agar jadwal dan tempat penyelenggaraan pertemuan ke-29 ASFRB dapat disampaikan kepada seluruh negara anggota pada kesempatan pertama.

Pertemuan juga menerima laporan dan rekomendasi Brunei Darussalam (Chairman AWG on Halal Food) dan Lao PDR (Chairman ATF on Codex).

Consideration of the Report of the 16th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Crops (ASWGC), 20-22 May 2009, Manila, Philippines

Pertemuan dapat menerima laporan Philippina selaku Chairman ASWGC dan sepakat untuk merekomendasikan beberapa dokumen untuk disahkan dalam AMAF mendatang, yaitu :
List of 7 ASEAN MRLs for 5 pesticides: carbendazim (grapes and oranges), chlorpyrifos (longans and litchi), phosalone (durian), ethion (pummelo) and deltamethrin (chilli pepper)

ASEAN Standards for Young Coconut, Banana, Garlic and Shallot
The establishment of Expert Working Group on ASEAN GAP (EWG-ASEAN GAP)

Consideration of the Report of the 17th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Livestock (ASWGL), 6-8 May 2009, Yogyakarta, Indonesia

Indonesia melaporkan hasil-hasil dari pertemuan tersebut, antara lain kemajuan proyek-proyek kerjasama seperti Regularization of Products and Utilization of Animal Vaccines, Promotion of International Trade in Livestock and Livestock Products, serta Strengthening of Animal Disease Control Programme among ASEAN Member States. Pertemuan menerima laporan Indonesia selaku Chairman ASWGL. Selanjutnya pertemuan sepakat untuk merekomendasikan dua dokumen untuk disahkan pada AMAF mendatang, yaitu :
Accreditation of the Veterinary Biologics Assay Division (VBAD) Pakchong, Thailand
ASEAN Criteria for Accreditation of Milk Processing Establishment (setelah dilakukan revisi terlebih dahulu oleh Malaysia).

Cooperation in Fisheries

Consideration of the 17th Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi), 3-5 Juni 2009, Quang Nam, Vietnam

Menanggapi diberlakukannya EC Regulation No 1005/2008 to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and uregulated (IUU) Fishing, yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2010, telah disusun ASEAN Common Position on EC Regulation on IUU Fishing Catch Certification Scheme (lampiran 2) yang meminta penerapan EC Regulation tersebut diterapkan berdasarkan phase-based approach dan ditunda masa berlakunya.

Indonesia menyampaikan posisi untuk tidak mendukung ASEAN Common Position dimaksud, sebaliknya mendukung sepenuhnya EC Regulation untuk tetap diberlakukan 1 Januari 2010. Selain itu, Kamboja juga menyatakan bahwa sektor perikanannya belum siap untuk menerapkan kebijakan EC tersebut sehingga tidak mendukung ASEAN Common Position. Di sisi lain, delapan Negara ASEAN lainnya menyatakan setuju dengan ASEAN common position tersebut, terutama mengenai phase-based approach.

Memperhatikan adanya tiga kepentingan yang berbeda, Sekretariat ASEAN menawarkan dua opsi yang perlu dipertimbangkan yaitu tetap mengadopsi ASEAN Common Position dengan skema ASEAN minus Indonesia dan Kamboja atau pendekatan bilateral masing-masing negara ASEAN dengan pihak Uni Eropa. Hal ini belum mencapai konsensus dan akan ditindaklanjuti Sekretariat ASEAN dengan focal point perikanan Negara-negara ASEAN.

Cooperation in Forestry

Pertemuan dapat menerima laporan Myanmar terhadap hasil 12th Meeting of the ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF), 25-27 Juni 2009 di Nay Pyi Taw, Myanmar dan mengusulkan agar 2 (dua) dokumen penting, yaitu: ASEAN Criteria and Indicators for Legality of Timber dan ASEAN Guidelines on Phased Approach to Forest Certification dapat disetujui oleh AMAF.

Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN Position Paper on REDD Plus sedang dalam penyelesaian di bawah koordinasi Indonesia (ARRN-FCC) dan mengusulkan agar menjadi bahan untuk dibahas dalam pertemuan 31st AMAF mendatang.

ASEAN Plus Three Cooperation in Food Agriculture and Forestry Sector

Thailand selaku Lead Country untuk East Asia Emergency Rice Reserve (EAERR) Pilot Project dan ASEAN Food Security Information System (AFSIS) menyampaikan laporannya. Terkait EAERR, dilaporkan bahwa pada 11th Project Steering Committee (PSC) yang berlangsung pada 10-11 Februari 2009 di Siem Reap, Kamboja telah diusulkan untuk mengembangkan EAERR menjadi ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) dan mengkaitkannya dengan ASEAN Integrated Food Security Policy Framework and its Strategic Action Plan of Action sebagai salah satu pilar dalam kerangka implementasinya. Hingga saat ini, draft APTERR Agreement hampir dapat disepakati, kecuali terkait pasal mengenai origin of rice, dikarenakan Thailand, Jepang dan Korsel masih memiliki keberatan.

Sementara itu, terkait dengan AFSIS, disampaikan bahwa the 1st Phase Project telah berakhir pada tahun 2007. Selanjutnya, pertemuan AMAF+3 telah menyetujui implemetasi 2nd Phase Project untuk periode 2008-2012. Elemen-elemen tambahan dari 2nd Phase ini ialah Early Warning Information, Agricultural Commodity Outlook dan Mutual Technical Cooperation.

Cooperation in Food, Agriculture and Forestry with Dialogue Partners, International Organizations and, Other Third Parties

ASEAN-India

Mengingat Indonesia telah menarik proposal Indonesia’s Initiative on ASEAN Networking for Agriculture Vulnerability to Climate Change yang sebelumnya akan dibiayai oleh ASEAN-India Fund serta menggantinya dengan proposal baru, maka perubahan ini akan disampaikan terlebih dahulu oleh Sekretariat ASEAN kepada pihak India.

ASEAN-Korea

Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN Sekretariat telah mengirimkan surat undangan untuk Pertemuan ke-1 Ad-Hoc Working Group on the establishment of Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO). Pertemuan ini akan diselenggarakan pada 24-26 Agustus 2009 di Jakarta.

Other Matters

Terkait dengan usulan untuk pengembangan dan implementasi ASEAN Multi-Sectoral Framework on Climate Change and Food Security (AFCC-FS), delegasi Kamboja mempertanyakan judul yang menggunakan istilah ‘food security’, mengingat pada pertemuan AMAF, disepakati untuk mengkaji dampak perubahan iklim terhadap ‘agriculture’, bukan hanya ketahanan pangan. Kamboja juga menilai bahwa istilah ‘multi-sectoral’ tidak perlu dicantumkan dalam judul. Sekretariat ASEAN menanggapi bahwa usulan Kamboja akan dibahas dalam workshop mendatang. Selain itu, Indonesia telah mengusulkan agar ASEAN memiliki common position dalam pertemuan COP-15 yang akan datang di Copenhagen, Denmark.

Terkait Strategic Plan of Action (SPA) for the ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry (2005-2010), sejumlah action lines-nya saat ini telah tercakup dalam AEC Blueprint serta ASCC Blueprint. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan untuk mengkonsolidasikan isi dari masing-masing dokumen tersebut.

Rangkaian pertemuan Thirty-First Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (31st AMAF) dan the 9th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry Plus Three (9th AMAF Plus Three) akan diselenggarakan pada 31 Oktober-5 November 2009, di Jerudong, Brunei Darussalam.

III. PENGAMATAN

Sesuai dengan harapan negara-negara anggota ASEAN, Indonesia diminta menjadi prime mover dalam rangka antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Untuk itu, pada pertemuan-pertemuan berikutnya, Indonesia harus siap memimpin dalam aktivitas ASEAN tersebut, termasuk mencari peluang pendanaannya bersama-sama dengan Sekretariat ASEAN.
Agar Indonesia turut memikirkan sikap bersama yang diambil ASEAN terhadap EC Regulation on IUU Fishing tanpa mengorbankan kepentingan Indonesia yang mendukung penerapan EC Regulation tersebut mulai tanggal 1 Januari 2010.

#ASEAN
#KetahananPangan
#AMAF
#KebijakanRegional
#PerubahanIklim

Refleksi Kegagalan KTT di Pattaya

 

Beberapa Refleksi Kegagalan KTT di Pattaya

 

Pada bulan April lalu, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Plus Three (APT), KTT Asia Timur (EAS), serta pertemuan terkait ASEAN lainnya dibatalkan meskipun seluruh pemimpin negara peserta telah tiba di lokasi konferensi di Pattaya, Thailand. Pembatalan ini terjadi setelah serangkaian penundaan sejak pertama kali ditangguhkan pada Desember 2008. Keputusan untuk membatalkan pertemuan diambil setelah para pengunjuk rasa anti-pemerintah menyerbu lokasi konferensi—suatu kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ASEAN. Meskipun demikian, satu-satunya pertemuan yang tetap berlangsung adalah KTT Trilateral Jepang-Tiongkok-Korea Selatan (ROK) yang diadakan di lokasi berbeda, yang setidaknya memberikan sedikit penghiburan atas peristiwa tersebut.

 

Kekacauan di Pattaya jelas merupakan kejadian di luar kendali (force majeure) yang dipicu oleh dinamika politik dalam negeri Thailand. Namun, peristiwa ini terjadi di tengah latar belakang peristiwa sebelumnya, yaitu mulai berlakunya Piagam ASEAN. Awalnya, ASEAN berencana merayakan momentum tersebut dalam KTT yang akan diadakan di Thailand pada Desember 2008, tetapi akhirnya perayaan tersebut dialihkan ke Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang diadakan di Jakarta pada bulan yang sama. Sementara itu, KTT ASEAN sendiri baru dapat diselenggarakan pada akhir Februari 2009 dan pada 1 Maret menghasilkan Deklarasi Cha Am-Hua Hin tentang Peta Jalan Komunitas ASEAN (2009-2015).

 

Pemerintah Thailand telah berupaya keras untuk menjadwal ulang dan merelokasi KTT APT, EAS, serta pertemuan lainnya, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Harus diakui bahwa momentum pembangunan komunitas Asia Timur dalam kerangka APT dan ASEAN Plus Six mengalami hambatan hingga tingkat tertentu. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Piagam ASEAN, mulai tahun ini masa jabatan Ketua ASEAN diubah menjadi berdasarkan tahun kalender. Dengan demikian, pemerintah Thailand akan tetap memegang posisi Ketua ASEAN, yang sebelumnya diserahkan oleh Singapura, selama periode 18 bulan hingga Desember 2009. Hal ini berarti bahwa waktu dan prospek keberhasilan penyelenggaraan KTT ASEAN, KTT ASEAN+3, dan KTT Asia Timur sangat bergantung pada perkembangan politik domestik di Thailand.

 

Dalam situasi tersebut, wajar jika muncul kekhawatiran dari beberapa anggota utama ASEAN, seperti Indonesia—yang merupakan tempat Sekretariat ASEAN dan memiliki kepentingan khusus serta tanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi ASEAN—bahwa penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi ASEAN tidak boleh terus-menerus bergantung pada gejolak politik negara Ketua ASEAN saat ini, yaitu Thailand. Oleh karena itu, muncul gagasan agar ASEAN bersikap lebih fleksibel dalam menentukan lokasi pertemuan, termasuk mempertimbangkan Jakarta sebagai alternatif jika diperlukan, mengingat Sekretariat ASEAN berada di sana. Namun, hingga saat ini, ASEAN menolak opsi tersebut.

 

Di kawasan ini, telah terbentuk konsensus bahwa ASEAN harus berada di posisi pengendali ("driver’s seat") dalam upaya membangun komunitas regional. Namun, perkembangan terbaru mungkin menuntut peninjauan ulang terhadap pandangan tersebut. Sementara itu, KTT Trilateral Jepang-Tiongkok-Korea Selatan yang pertama berhasil diselenggarakan di Fukuoka pada Desember 2008 di luar kerangka KTT ASEAN, yang menjadi contoh penting dari upaya kerja sama regional yang dilakukan secara mandiri tanpa keterlibatan ASEAN.

 

Pada 27 April, Menteri Luar Negeri Jepang, Nakasone Hirofumi, mengundang seluruh duta besar negara peserta KTT EAS ke sebuah resepsi di Tokyo, di mana ia menjelaskan pidato kebijakan Perdana Menteri Jepang, Aso Taro, yang sebenarnya telah disiapkan untuk KTT di Pattaya. Pidato tersebut membahas kontribusi Jepang bagi Asia dalam menghadapi krisis ekonomi dan keuangan global saat ini. Selain itu, dalam pertemuan tahunan Trilateral Commission yang baru-baru ini diadakan di Tokyo, seorang delegasi dari Tiongkok menyampaikan gagasan baru dengan menekankan pentingnya memperkuat kerja sama regional di antara negara-negara ASEAN Plus Six. Sementara itu, di Amerika Serikat, Kurt M. Campbell telah dinominasikan sebagai Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, yang menandakan adanya perubahan kebijakan diplomasi AS serta perhatian baru terhadap inisiatif Asia Timur.

 

Dengan berbagai dinamika yang terus berkembang di kawasan, sementara kerja sama regional antarnegara ASEAN tampak mengalami stagnasi, semakin besar harapan agar para pejabat pemerintah, akademisi, dan pemimpin bisnis dari negara-negara ASEAN Plus Six, Amerika Serikat, serta negara lain yang memiliki kepentingan, dapat secara aktif mengeksplorasi inisiatif baru untuk kerja sama regional. Diharapkan pula mereka dapat menghasilkan gagasan-gagasan segar melalui pertukaran pandangan yang jujur dan konstruktif.

 

SUMBER :

ISHIGAKI Yasuji. Some Reflections on Aborted Summit in Pattaya. Delegate for Japan to AALCO. Former Professor of Tokai University. "CEAC Commentary", June 26, 2009.