Menlu Indonesia Soroti Pentingnya ASEAN

[Sirkuit Diplomatik] Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Soroti Pentingnya ASEAN

 

Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, menyatakan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memainkan peran penting dalam tiga aspek utama: hubungan antarnegara anggota, status internasional, dan ekonomi.

 

Natalegawa berada di Korea Selatan untuk meluncurkan edisi bahasa Korea dari bukunya, "Does ASEAN Matter?", minggu lalu dalam rangka memperingati 30 tahun hubungan antara Seoul dan ASEAN.

 

Peluncuran buku ini dilakukan menjelang KTT peringatan khusus antara Korea Selatan dan 10 negara anggota ASEAN di Busan minggu depan, dengan tujuan meningkatkan minat publik dan pemahaman tentang ASEAN.

 

“ASEAN telah memainkan peran kunci setidaknya dalam tiga hal. Pertama, dalam hal mengubah hubungan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Ada masa ketika Asia Tenggara ditandai oleh defisit kepercayaan, hubungan bilateral yang sulit, permusuhan, dan ketegangan. Namun melalui ASEAN, kita berhasil mengubah defisit kepercayaan ini menjadi kepercayaan strategis,” kata Natalegawa saat peluncuran bukunya di pusat kota Seoul pada 12 November.

 

“Saya tidak berpura-pura bahwa kita tidak memiliki masalah atau tantangan di antara kita. Setidaknya, ASEAN telah memungkinkan negara-negara di kawasan ini untuk mengelola potensi konflik dan mengatasinya dengan cara yang baik.”

 

Ia menambahkan bahwa organisasi antar-pemerintah ini telah memungkinkan negara-negara Asia Tenggara untuk memperoleh "sentralitas" dibandingkan masa lalu ketika mereka "terpecah oleh ketegangan di luar kendali mereka," selain transformasi ekonomi yang terjadi.

 

Natalegawa menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dari tahun 2009 hingga 2014 dan saat ini menjadi anggota High Level Advisory Board on Mediation di bawah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa serta tim penasihat eksternal Presiden Majelis Umum PBB.

 

Melalui bukunya, Natalegawa menekankan pentingnya kemitraan strategis antara Korea Selatan dan ASEAN untuk menjaga relevansi organisasi tersebut di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat.

 

“Keberagaman adalah ciri khas ASEAN. Jika Anda mencari karakteristik seragam yang menyatukan kami, Anda tidak akan menemukannya, karena keberagaman adalah identitas kami. ... Kami memiliki apa yang disebut persatuan dalam keberagaman,” ujarnya kepada The Korea Herald.

 

“Apa yang telah menyatukan kami di masa lalu adalah kemampuan untuk menjadikan keberagaman dan perbedaan sebagai kekuatan kami,” tambahnya, seraya menekankan bahwa para pemimpin harus memiliki pandangan yang luas dan tidak terlalu transaksional.

 

Natalegawa mencatat bahwa KTT khusus Korea-ASEAN sangat penting bagi kedua pihak, mengingat kepentingan geopolitik yang ada.

 

“Penting bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap upaya Korea di Semenanjung Korea. Perspektif lainnya adalah ekonomi, khususnya ekonomi digital,” katanya kepada The Korea Herald.

 

Natalegawa menambahkan bahwa ASEAN seharusnya secara proaktif mendekati China dan India agar bergabung dengan Regional Comprehensive Economic Partnership yang sangat dinantikan, daripada bersikap pasif.

 

SUMBER:

The Korean Herald, 18 November 2019, 21:18.

Oleh Kim Bo-gyung (lisakim425@heraldcorp.com)

Special SOM AMAF ke 33 dan Special SOM AMAF+3 ke 11

Pertemuan Special SOM AMAF ke-33 dan Special SOM AMAF+3 (Cina, Jepang, Korea) ke-11 akan diselenggarakan pada tanggal 9-12 Juli 2012 di Hotel Sheraton, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pertemuan ini akan dihadiri oleh kurang lebih 100-150 delegasi dari negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara Plus Three yaitu Cina, Jepang dan Korea serta Lembaga Internasional diantaranya FAO, ADB dan OIE. Khusus pada pertemuan kali ini juga akan datang perwakilan dari negara GCC (Gulf Cooperation Council) dan India.

Rangkaian agenda pertemuan akan diawali dengan pertemuan special SOM AMAF ke-33 pada tanggal 9-10 Juli 2012 dan dilanjutkan dengan pertemuan Special SOM AMAF+3 ke-11 pada tanggal 11 Juli 2012 dan diakhiri dengan kunjungan lapang pada tanggal 12 Juli 2012 dengan tujuan ke Kebun Salak di Sleman, Peternakan Koi, dan Candi Borobudur.

Pertemuan akan dibuka secara resmi pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012, pada saat negara-negara Plus Three datang dan rencananya pembukaan ini akan diresmikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubowono X.

Adapun isu-isu penting yang akan diangkat pada pertemuan ini diatantaranya adalah:

1.     Memantapkan ketahanan pangan kawasan regional ASEAN melalui evaluasi pelaksanaan kegiatan ASEAN Integrated Food Security Framework (AIFS) dan Strategic Plan of Action of Food Security (SPAFS)

2.     Mengevaluasi dan memantapkan kerjasama dengan negara-negara Plus Three dan Development partner (lembaga international)

3.     Mengatasi dampak-dampak terhadap penularan penyakit hewan di kawasan regional ASEAN

4.     Mengevaluasi pelaksanaan Asean Economic Community (AEC) Blueprint dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi AEC Blueprint sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Hasil dari pertemuan ini akan dibawa ke pertemuan tingkat menteri ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry (AMAF) untuk disahkan pada tanggal 24-30 September 2012 di Laos.

Sumber: Kemtan

Refleksi Kegagalan KTT di Pattaya

 

Beberapa Refleksi Kegagalan KTT di Pattaya

 

Pada bulan April lalu, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Plus Three (APT), KTT Asia Timur (EAS), serta pertemuan terkait ASEAN lainnya dibatalkan meskipun seluruh pemimpin negara peserta telah tiba di lokasi konferensi di Pattaya, Thailand. Pembatalan ini terjadi setelah serangkaian penundaan sejak pertama kali ditangguhkan pada Desember 2008. Keputusan untuk membatalkan pertemuan diambil setelah para pengunjuk rasa anti-pemerintah menyerbu lokasi konferensi—suatu kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ASEAN. Meskipun demikian, satu-satunya pertemuan yang tetap berlangsung adalah KTT Trilateral Jepang-Tiongkok-Korea Selatan (ROK) yang diadakan di lokasi berbeda, yang setidaknya memberikan sedikit penghiburan atas peristiwa tersebut.

 

Kekacauan di Pattaya jelas merupakan kejadian di luar kendali (force majeure) yang dipicu oleh dinamika politik dalam negeri Thailand. Namun, peristiwa ini terjadi di tengah latar belakang peristiwa sebelumnya, yaitu mulai berlakunya Piagam ASEAN. Awalnya, ASEAN berencana merayakan momentum tersebut dalam KTT yang akan diadakan di Thailand pada Desember 2008, tetapi akhirnya perayaan tersebut dialihkan ke Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang diadakan di Jakarta pada bulan yang sama. Sementara itu, KTT ASEAN sendiri baru dapat diselenggarakan pada akhir Februari 2009 dan pada 1 Maret menghasilkan Deklarasi Cha Am-Hua Hin tentang Peta Jalan Komunitas ASEAN (2009-2015).

 

Pemerintah Thailand telah berupaya keras untuk menjadwal ulang dan merelokasi KTT APT, EAS, serta pertemuan lainnya, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Harus diakui bahwa momentum pembangunan komunitas Asia Timur dalam kerangka APT dan ASEAN Plus Six mengalami hambatan hingga tingkat tertentu. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Piagam ASEAN, mulai tahun ini masa jabatan Ketua ASEAN diubah menjadi berdasarkan tahun kalender. Dengan demikian, pemerintah Thailand akan tetap memegang posisi Ketua ASEAN, yang sebelumnya diserahkan oleh Singapura, selama periode 18 bulan hingga Desember 2009. Hal ini berarti bahwa waktu dan prospek keberhasilan penyelenggaraan KTT ASEAN, KTT ASEAN+3, dan KTT Asia Timur sangat bergantung pada perkembangan politik domestik di Thailand.

 

Dalam situasi tersebut, wajar jika muncul kekhawatiran dari beberapa anggota utama ASEAN, seperti Indonesia—yang merupakan tempat Sekretariat ASEAN dan memiliki kepentingan khusus serta tanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi ASEAN—bahwa penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi ASEAN tidak boleh terus-menerus bergantung pada gejolak politik negara Ketua ASEAN saat ini, yaitu Thailand. Oleh karena itu, muncul gagasan agar ASEAN bersikap lebih fleksibel dalam menentukan lokasi pertemuan, termasuk mempertimbangkan Jakarta sebagai alternatif jika diperlukan, mengingat Sekretariat ASEAN berada di sana. Namun, hingga saat ini, ASEAN menolak opsi tersebut.

 

Di kawasan ini, telah terbentuk konsensus bahwa ASEAN harus berada di posisi pengendali ("driver’s seat") dalam upaya membangun komunitas regional. Namun, perkembangan terbaru mungkin menuntut peninjauan ulang terhadap pandangan tersebut. Sementara itu, KTT Trilateral Jepang-Tiongkok-Korea Selatan yang pertama berhasil diselenggarakan di Fukuoka pada Desember 2008 di luar kerangka KTT ASEAN, yang menjadi contoh penting dari upaya kerja sama regional yang dilakukan secara mandiri tanpa keterlibatan ASEAN.

 

Pada 27 April, Menteri Luar Negeri Jepang, Nakasone Hirofumi, mengundang seluruh duta besar negara peserta KTT EAS ke sebuah resepsi di Tokyo, di mana ia menjelaskan pidato kebijakan Perdana Menteri Jepang, Aso Taro, yang sebenarnya telah disiapkan untuk KTT di Pattaya. Pidato tersebut membahas kontribusi Jepang bagi Asia dalam menghadapi krisis ekonomi dan keuangan global saat ini. Selain itu, dalam pertemuan tahunan Trilateral Commission yang baru-baru ini diadakan di Tokyo, seorang delegasi dari Tiongkok menyampaikan gagasan baru dengan menekankan pentingnya memperkuat kerja sama regional di antara negara-negara ASEAN Plus Six. Sementara itu, di Amerika Serikat, Kurt M. Campbell telah dinominasikan sebagai Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, yang menandakan adanya perubahan kebijakan diplomasi AS serta perhatian baru terhadap inisiatif Asia Timur.

 

Dengan berbagai dinamika yang terus berkembang di kawasan, sementara kerja sama regional antarnegara ASEAN tampak mengalami stagnasi, semakin besar harapan agar para pejabat pemerintah, akademisi, dan pemimpin bisnis dari negara-negara ASEAN Plus Six, Amerika Serikat, serta negara lain yang memiliki kepentingan, dapat secara aktif mengeksplorasi inisiatif baru untuk kerja sama regional. Diharapkan pula mereka dapat menghasilkan gagasan-gagasan segar melalui pertukaran pandangan yang jujur dan konstruktif.

 

SUMBER :

ISHIGAKI Yasuji. Some Reflections on Aborted Summit in Pattaya. Delegate for Japan to AALCO. Former Professor of Tokai University. "CEAC Commentary", June 26, 2009.

ASEAN SEOM 3/37 di Yangon

The Third Meeting of the ASEAN Senior Economic Officials of the Thirty-Seventh ASEAN Economic Ministers Meeting (SEOM 3/37)
Yangon、19-21 Juni 2006


UMUM

1. The Third Meeting of the ASEAN Senior Economic Officials of the Thirty-Seventh ASEAN Economic Ministers Meeting (SEOM 3/37) diselenggarakan di Yangon, Myanmar. Sidang ini dipimpin oleh Mr. Bounsom Phommavihane, SEOM Leader of Lao PDR, serta dihadiri oleh delegasi dari seluruh negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN.

2. Delegasi Indonesia diketuai oleh Herry Soetanto, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, dengan anggota terdiri unsur-unsur dari Departemen Perdagangan, Kantor MENKO Bidang Perekonomian, Badan Standardisasi Nasional (BSN), BKPM, Departemen Pertanian, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian dan KBRI di Yangon.

3. Berbagai isu penting telah dibahas pada sidang tersebut yaitu (i) pembahasan “Follow-up to the ASEAN Economic Ministers’ Retreat, 15 May 2006, Makaty City, Philippines”, terkait dengan akselerasi ASEAN Economic Community (AEC) dari tahun 2020 menjadi tahun 2015; review atas berbagai komite di bawah SEOM; masukan AEM kepada Eminent Persons Group (EPG) mengenai AEC; persiapan pertemuan ‘Informal East Asia Economic Ministers’ pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur; serta pembahasan isu terkait dengan negosiasi di bidang jasa dan investasi dengan mitra dialog; (ii) pembahasan “Follow-up to the Decisions of SEOM 2/37, 20-22 March 2006, Kuala Lumpur, Malaysia, antara lain terkait dengan hasil COPS II dan tindak lanjutnya; (iii) pembahasan berbagai isu penting dalam pelaksanaan CEPT AFTA; (iv) pembahasan berbagai isu penting terkait dengan Mitra Dialogue; dan (v) persiapan ‘the 38th ASEAN Economic Ministers’ Meeting’ bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan persiapan ‘the 12th ASEAN Summit’ bulan Desember 2006 di Cebu, Filipina.


POKOK-POKOK HASIL SIDANG

4. Memperhatikan pembicaraan akselerasi AEC dari 2020 menjadi 2015 dalam pertemuan AEM Retreat bulan Mei di Manila yang lalu, khususnya terhadap tingkat kemajuan yang dicapai dalam upaya integrasi di bidang perdagangan barang, jasa dan investasi, SEOM sepakat untuk mengadakan ‘brainstorming’ pada saat pertemuan Special SEOM di Jakarta, tanggal 3-7 Juli 2006 yang akan datang. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan langkah-langkah yang bersifat ‘coherent’ dalam upaya pencapaian percepatan integrasi ekonomi, termasuk percepatan integrasi di sektor-sektor prioritas ASEAN.

5. Dalam upaya perampingan dan efektitas kegiatan dari berbagai Komite/ Kelompok Kerja ASEAN di bawah naungan SEOM, telah disepakati bahwa proliferasi Kelompok Kerja di bidang standard hanya bersifat ‘Ad Hoc’ dan efektitas kerjasama dibidang industri hendaknya bisa ditingkatkan dengan cakupan kegiatan yang lebih luas selain kerjasama AICO yang selama ini dilakukan. Sedangkan tentang usulan pengalihan kegiatan perdagangan jasa di bidang ‘Maritim’ kepada STOM (Senior Transport Official Meeting), SEOM sepakat bahwa hendaknya hal ini tetap ditangani oleh CCS (Coordinating Committee on Services) sejalan dengan program liberalisasi ASEAN di bidang perdagangan jasa termasuk ‘jasa maritim’ ketimbang apabila hal ini ditangani STOM yang banyak berorientasi kepada pengaturan/ regulasi.
SEOM menugaskan Sekretariat ASEAN untuk mengkaji ulang dan menyempurnakan TOR dari SEOM dan komite-komite dibawahnya (CCCA, CCS dan CCI) karena beban yang semakin bertambah dalam penanganan FTA/CEP dengan mitra dialog. Usulan ASEAN untuk pembentukan Komisi FTA secara aklamasi tidak bias diterima. Oleh karena itu, sebagai jalan keluar dari semakin banyaknya hal yang harus ditangani, maka diusulkan untuk memperkuat peran dari komite-komite tersebut.

6. SEOM telah membicarakan kemungkinan inputs AEM kepada EPG tentang AEC dengan memperhatikan aspek ‘competitiveness’ dan peran sentral ASEAN dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif ASEAN di bidang ekonomi, serta kemungkinan integrasi ekonomi ASEAN setelah 2020. Inputs ini juga termasuk pandangan-pandangan AEM dalam pertemuan Retreat yang lalu, seperti kemungkinan terbentuknya ‘Common Market’. Disepakati pula bahwa pembicaraan tentang hal ini akan dilakukan pada saat ‘brainstorming’ di Jakarta pada saat Special SEOM tanggal 3-7 Juli 2006 yang akan datang, sehingga hasil pembicaraan ini bisa disampaikan dalam AEM-38 di Kuala Lumpur bulan Agustus 2006. Disamping itu, SEOM mencatat keinginan EPG untuk bertemu dengan AEM pada saat pertemuan AEM-38.

7. Untuk mempersiapkan pembicaraan dalam pertemuan informal ‘East Asia Economic Ministers’ bulan Agustus 2006, SEOM berpandangan bahwa upaya integrasi ekonomi di kawasan ‘East Asia’ hendaknya didahului dengan ‘kerjasama ekonomi’ sebelum pembicaraan menuju FTA, antara lain dengan titik berat kepada upaya ‘building confidence’ di ASEAN dan sekaligus menjadikan pentingnya peran sentral ASEAN di kawasan ‘East Asia’.

8. SEOM telah membicarakan ‘guiding principles’ untuk perundingan FTA di bidang perdagangan jasa dan investasi dengan sejumlah Mitra Dialogue, yang antara lain mencakup aspek-aspek ‘comprehensiveness & substantially all trade’; timeframe; Special & Differential Treatment (S&D); Technical & Economic Cooperation. Sementara itu, SEOM mencatat mengenai belum adanya kesamaan pandangan ASEAN terhadap isu ‘Substantive Business Operation (SBO)’ dan ‘Portfolio Investment’.

9. Menindak lanjuti hasil pertemuan COPS II di Jakarta tanggal 12-13 Juni 2006 yang lalu, khususnya dalam pelaksanaan integrasi sektor-sektor prioritas ASEAN termasuk Logistics, SEOM sepakat untuk mengundang seluruh ‘Implementing Bodies’ terkait dalam pertemuan Special SEOM tanggal 3-7 Juli 2006 di Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa memberikan pandangannya terhadap kebijakan-kebijakan terkait dari masing-masing Roadmap dalam upaya finalisasi Phase 2 Roadmap sektor-sektor prioritas ASEAN tersebut. Protocol Phase 2 dari masing-masing Roadmap diperkirakan baru bisa ditanda tangani para Menteri Ekonomi ASEAN pada saat pertemuan ASEAN Summit di Cebu, bulan Desember 2006 yang akan datang.
SEOM juga sepakat bahwa “legal enactment” untuk Phase-2 dari Priority Integration Sectors (PIS) dapat diterbitkan oleh masing-masing Negara paling lambat 31 maret 2007, dengan ketentuan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007, menyusul “legal enactment” untuk Phase-1 yang harus diterbitkan selambat-lambatnya tanngal 31 Desember 2006 untuk diimplementasikan mulai tanggal 1 Januari 2007. Namun demikian, diberikan kesempatan untuk hanya mengeluarkan satu legal enactment untuk Phase-1 dan Phase-2 sekaligus, karena Phase-2 merupakan ‘updating’ dari Phase-1.

10. SEOM telah menyoroti sejumlah isu yang menjadi ganjalan dalam pelaksanaan CEPT AFTA, antara lain tentang program kerja penghapusan NTBs yang dimulai tahun 2008/2010, dimana seluruh anggota ASEAN telah dapat menyetujuinya kecuali Philipina yang masih menganggap bahwa di tahun 2010 adalah pengesahan daftar NTBs yang akan dihapus. Dalam hal ini, pertemuan telah meminta Philipina untuk bisa mempergunakan ‘fleksibilitas’ yang tersedia dalam program penghapusan NTBs untuk bisa dipertimbangkan para Menteri Ekonomi ASEAN dalam pertemuannya di Kuala Lumpur yang akan datang.

Pada kesempatan SEOM ini disajikan dan dibahas hasil studi oleh konsultan mengenai perkembangan komitmen ASEAN dalam perdagangan di bidang jasa dalam kerangka ‘ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)’. Kesimpulan dan rekomendasi hasil studi tersebut antara lain menyatakan bahwa setelah 10 (sepuluh) tahun sejak diberlakukan, pelaksanaan AFAS belum memberikan hasil optimal karena antara lain keengganan atau sensitivitas sebagian besar Negara anggota ASEAN membuka akses pasar dalam perdagangan di bidang jasa.

11. Dalam pembicaraan langkah-langkah lebih lanjut perundingan FTA/CEP ASEAN dengan sejumlah Mitra Dialogue, khususnya tentang perundingan ASEAN FTA dengan India, sejumlah anggota ASEAN termasuk Indonesia menyarankan untuk tidak meneruskan perundingan dengan India, karena pihak India yang masih belum menunjukkan keseriusannya dalam penyelesaian perundingan perdagangan barang. Sementara sejumlah anggota ASEAN lainnya menyarakan agar perundingan tersebut sepakat agar Malaysia selaku Co-chair bisa mengangkat hal ini kepada AEM di Kuala Lumpur.

12. Pertemuan reguler SEOM 4/37 akan diadakan pada tanggal 17-21 Juli 2006 di Singapura. Pertemuan AEM-38 di Kuala Lumpur akan diadakan pada tanggal 22-23 Agustus 2006 didahului oleh pertemuan AIA & AFTA Council, tanggal 21 Agustus 2006. Sedangkan rangkaian pertemuan ke-12 ASEAN Summit akan akan diadakan di Cebu, Philipina pada tanggal 6-13 Desember 2006.


PENGAMATAN

13. Nampaknya upaya pemenuhan target liberalisasi di bidang perdagangan barang, jasa dan investasi ASEAN masih belum sepenuhnya terlaksana, karena antara lain adanya keengganan sejumlah anggota ASEAN yang belum siap untuk membuka pasarnya. Keadaan ini menyebabkan perundingan FTA dengan sejumlah Mitra Dialogue juga mengalami hambatan.

14. Beberapa komitmen yang telah disepakati di bidang perdagangan barang dan jasa dalam kerangka CEPT-AFTA tidak sepenuhnya dapat dipenuhi, antara lain tidak melaksanakan komitmen pemberian konsesi tarif atas produk ekspor tertentu, dan adanya keinginan negara anggota tertentu untuk menunda atau memperlambat komitmen penghapusan NTBs.

15. Berbagai komitmen yang telah disepakati dengan Mitra Dialog terutama dengan China dan Korea telah mengakibatkan skema CEPT-AFTA terkait dengan Rules of Origin (ROO) telah menjadi ”worse off”, tidak lagi kondusif untuk mendorong dunia usaha di negara anggota ASEAN dalam peningkatan perdagangan intra-ASEAN. Hal ini mencerminkan negara anggota ASEAN lebih memfokuskan perhatiannya kepada kerjasama ASEAN dengan Mitra Dialog, merupakan ASEAN sebagai satu entitas dalam pengembangan ekonomi khususnya perdagangan sebelum membuka diri kepada negara lain di luar ASEAN.

16. Dari hasil pengamatan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada usaha-usaha strategis atau ”breakthroughs” atau ’mindset’ baru oleh ASEAN, sangat sulit diharapkan terwujudnya percepatan (akselerasi) AEC dari tahun 2020 menjadi 2015.


TINDAK LANJUT

17. Perlunya diadakan rapat-rapat koordinasi dalam menghadapi pertemuan Special SEOM di Jakarta, 3-7 Juli 2006 dan SEOM 4/37, tanggal 17-21 Juli 2006 di Singapura, dengan mengikut sertakan sejumlah instansi dan dunia usaha terkait .

18. Perlunya menyiapkan konsep Peraturan Menteri Keuangan tentang Implementasi Phase-1 dan Phase-2 dari PIS sesuai dengan batas akhir yang sudah disepakati yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2006 untuk Phase-1 dan tanggal 31 Maret 2007 untuk Phase-2.

Yangon, 22 Juni 2006