Perencanaan Kontinjensi Bisnis Peternakan

 

Perencanaan Kontinjensi Bisnis Peternakan Yang Efektif Masa COVID-19

 

 

Covid-19 menjadi priotitas teratas dalam agenda bisnis peternakan yang harus dihadapi secara global agar jalan bisnis peternakan bisa dilalui dengan baik. Berikut terdapat 10 kunci utama yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan suatu bisnis peternakan disiapkan dengan baik.

1. KOORDINASI RESPONS

Pertimbangkan untuk membentuk tim yang berdedikasi, melaporkan kepada Direktur Utama Perusahaan, untuk mengambil tanggung jawab untuk menilai dan mengelola dampak potensial dari Covid-19 (dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dan otoritas terkait untuk menghadapinya). Pastikan tim:

•Memiliki perwakilan dari fungsi-fungsi pendukung termasuk SDM, IT, pembelian, pengadaan, keamanan dan legalitas yang dibagi di berbagai wilayah dan zona waktu (jika relevan).

•Mengembangkan atau mengimplementasikan rencana kesinambungan bisnis peternakan, dengan mempertimbangkan kewajiban regulasi dan peraturan yang relevan dan masalah yang disebutkan di bawah ini.

•Memprioritaskan secara efektif dan mengelola hal penting yang berpotensi menimbulkan konflik.

•Membangun dan memelihara protokol internal dan eksternal yang jelas untuk komunikasi baik secara reguler maupun darurat dengan karyawan dan pemangku kepentingan utama lainnya.

•Mengawasi dan merespons perkembangan dan mengambil saran, dengan manajemen senior yang sesuai dan / atau pengawasan legalitas/hukum.

2. KELOLA DAMPAKNYA TERHADAP TENAGA KERJA

Pengusaha harus mematuhi tugas kesehatan dan keselamatan dan tugas perawatan yang lebih luas dan itikad baik yang diberikan kepada pekerja. Langkah-langkah untuk dipertimbangkan, tunduk pada persyaratan hukum setempat, termasuk mengambil tindakan untuk:

• Pantau saran Pemerintah dan Organisasi Kesehatan Dunia setempat dan beri tahu / ingatkan staf tentang rekomendasi untuk tidak bepergian ke daerah-daerah tertentu dan langkah-langkah untuk membantu mencegah penyebaran Covid-19.

• Memperkenalkan kebijakan yang melarang atau membatasi perjalanan bisnis, khususnya ke area berisiko tinggi, dan mempertimbangkan solusi komunikasi alternatif misalnya konferensi menggunakan video.

• Memperkenalkan kebijakan isolasi diri staf sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Pusat, Badan Nasional Penaggulangan Bencana, atau Pemerintah Daerah Provinsi.

• Menetapkan prosedur yang mengharuskan staf untuk melaporkan kepada petugas kesehatan jika mereka merasa tidak enak badan atau tidak ada, dan untuk melaporkan kemungkinan infeksi atau pajanan terhadap virus (termasuk mengikuti perjalanan pribadi ke daerah berisiko tinggi) atau kekhawatiran yang melibatkan orang lain yang pernah mereka hubungi di tempat kerja.

• Menyediakan staf dengan peralatan yang tepat untuk membersihkan tangan dan masker pelindung, dan dengan pelatihan atau dukungan kesehatan dan keselamatan tambahan yang mungkin mereka butuhkan.

• Menerapkan pengaturan yang fleksibel atau bekerja di rumah dan mengakomodasi permintaan yang memungkinkan untuk peran tertentu - pertimbangan mungkin termasuk apakah teknologi dan peralatan yang digunakan untuk memenuhi peningkatan tajam pekerjaan jarak jauh dapat diandalkan dan apakah tindakan lebih lanjut diperlukan untuk menjaga kerahasiaan pelanggan.

• Merencanakan strategi sumber daya seperti alokasi ulang staf, pemisahan tim, rotasi pengaturan di kantor / pekerjaan rumahan atau pelatihan silang staf yang melakukan fungsi-fungsi penting bisnis, untuk meminimalkan risiko gangguan jika sejumlah besar staf, atau staf kunci, tidak hadir.

• Memiliki pengaturan cadangan jika karyawan yang bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan tidak dapat melakukan peran mereka.

• Membuat pengaturan khusus untuk karyawan yang rentan.

• Pertimbangkan dengan cermat setiap rencana pemulangan staf dari area berisiko tinggi, khususnya dampaknya terhadap staf lokal dalam hal beban kerja dan potensi diskriminasi.

Masalah hukum yang lebih luas yang mungkin perlu dipertimbangkan meliputi:

• Manajemen lokal memiliki wewenang yang diperlukan untuk mengambil tindakan yang sesuai.

• Ketentuan ketenagakerjaan atau undang-undang mengizinkan atau mensyaratkan periode isolasi sendiri (apakah wajib atau dipaksakan sendiri) untuk memenuhi syarat sebagai cuti sakit yang dibayar atau sebagai cuti yang tidak dibayar.

• Pengusaha memiliki hak untuk meminta staf untuk bekerja dari rumah.

• Pengusaha dapat melakukan penyaringan sukarela atau wajib.

• Absen sukarela atau bekerja dari rumah membutuhkan remunerasi, atau, jika karantina diberlakukan oleh Pemerintah, apakah tunjangan Jaminan Sosial dibayar.

• Pekerja dapat diminta untuk menggunakan cuti tahunan untuk absen yang relevan.

• Pengusaha akan mengizinkan permintaan ketidakhadiran staf di mana anggota keluarga memiliki virus atau mengasingkan diri (atau jika sekolah ditutup atau pengaturan pengasuhan anak terkena dampak) dan, jika demikian, atas dasar apa.

• Pengusaha memiliki kewajiban untuk memberi tahu / berkonsultasi dengan perwakilan kesehatan dan keselamatan atau dewan kerja / serikat pekerja sehubungan dengan tindakan yang diambil.

• Pengusaha mematuhi undang-undang diskriminasi dan privasi terkait dengan staf yang mungkin tertular virus dan memastikan perlindungan yang tepat bagi mereka yang berasal dari daerah berisiko tinggi terhadap intimidasi, diskriminasi, atau pelecehan.

• Pengusaha memenuhi syarat untuk mengajukan subsidi atau dukungan finansial dari otoritas nasional jika ada penutupan bisnis karena virus, atau pengurangan kapasitas karena sakit.

3. MENGELOLA RISIKO KONTRAK

Mengevaluasi implikasi potensial untuk para pelanggan dan kontrak rantai pasokan. Tinjau bagaimana Covid-19 akan memengaruhi kemampuan pengusaha untuk melakukan kewajiban kontrak pengusaha (baik secara langsung atau karena masalah dalam rantai pasokan pengusaha). Nilailah hak-hak apa yang mungkin pengusaha miliki jika rekanannya tidak dapat melakukan. Mempertimbangkan:

• Kejadian Wanprestasi - akankah kegagalan untuk memenuhi kewajiban menghasilkan Kejadian Wanprestasi?

• Force Majeure dan frustasi - akankah efek Covid-19, atau respons apa pun terhadapnya, ditangkap oleh ketentuan Force Majeure atau menggagalkan kontrak Anda? Ini mungkin mengharuskan pengusaha untuk mempertimbangkan apakah Covid-19 telah membuat tidak mungkin atau melanggar hukum bagi salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya.

• Perubahan hukum / ilegalitas - akankah respons Pemerintah yang relevan memicu perubahan dalam ketentuan hukum atau membuat kinerja ilegal?

• Perubahan Kerugian Material (PMM)- apakah efek Covid-19, atau respons apa pun, termasuk dalam klausa PMM?

• Penangguhan kinerja / pemutusan - apakah ini mungkin dan / atau kemungkinan dan, jika demikian, apa konsekuensinya, baik di bawah ketentuan kontrak - misalnya, kerusakan dilikuidasi - dan sebagai masalah hukum?

• Kewajiban pemberitahuan - apakah ada kewajiban pemberitahuan sehubungan dengan kemungkinan penundaan / penangguhan / penghentian / frustrasi?

• Mitigasi - adakah ketentuan tegas yang mengharuskan para pihak untuk mengurangi kerugian mereka sehubungan dengan Force Majeure yang mungkin terjadi atau peristiwa lainnya, seperti kewajiban untuk menggunakan "upaya yang wajar" dan menyusun solusi komersial? Bahkan jika tidak ada ketentuan kontrak yang tegas, kegagalan untuk memitigasi masih dapat memengaruhi jumlah kerusakan yang dapat dipulihkan.

• Pembayaran - dapatkah mereka dilakukan dari jarak jauh?

• Jaminan / ganti rugi / kinerja obligasi / kerusakan dilikuidasi - apakah ada risiko ini dipanggil jika kewajiban tidak dilakukan?

• Konsekuensi kesalahan itu - jika pengusaha bertindak (atau gagal bertindak) berdasarkan penilaian yang salah atas hak-hak pengusaha, apakah pengusaha akan melanggar?

• Kontrak terkait - apakah kegagalan untuk melakukan satu kontrak memiliki implikasi untuk kontrak lain?

• Hamparan non-kontraktual - adakah kewajiban non-kontraktual dalam yurisdiksi yang relevan yang harus menginformasikan pendekatan Anda?

• Risiko kebangkrutan - apakah pengusaha perlu berurusan dengan kebangkrutan rantai pasokan? Apakah mungkin (atau perlu) untuk mencari pemasok alternatif atau untuk menyetujui negosiasi ulang komersial

• Renegosiasi persyaratan - apakah pengusaha menganggap tidak ada pengabaian, tidak ada modifikasi lisan, seluruh perjanjian dan ketentuan terkait, dan memastikan bahwa pengaturan alternatif didokumentasikan dengan baik?

4. KELOLA PENGATURAN KEUANGAN

Peminjam dan pemberi pinjaman mungkin perlu meninjau dokumentasi keuangan dan pengaturan terkait untuk menilai konsekuensi potensial dan langkah-langkah darurat. Pertimbangan akan mencakup:

• Representasi / Representasi Berulang - apakah perusahaan dapat membuat representasi yang ditentukan pada waktu yang diperlukan?

• Usaha - bisakah perusahaan masih mematuhi usahanya? Apakah itu mendapat manfaat dari ambang batas, masa tenggang atau bantuan lainnya?

• Perjanjian informasi - apakah laporan keuangan akan tertunda? Apakah pihak-pihak yang relevan (seperti auditor eksternal) dapat mengakses bangunan / informasi sesuai kebutuhan? Akankah pengiriman dokumen (seperti pelaporan keuangan, sertifikat operasional, atau permintaan pengabaian) ditunda karena ketidakhadiran karyawan? Apakah perlu untuk mengungkapkan dampaknya pada operasi atau default?

• Rasio keuangan - apakah ini dipengaruhi secara merugikan oleh historis atau perkiraan hilangnya pendapatan operasional atau perubahan dalam penilaian aset?

• Kejadian Wanprestasi - apakah perusahaan dalam situasi gagal bayar dan berisiko percepatan atau dukungan kredit dipanggil atau keamanan ditegakkan?

• Ketentuan Pengaruh Efek Material - akankah hal ini dipicu?

• Risiko cross-default - apakah perusahaan beresiko gagal bayar berdasarkan perjanjian apa pun karena posisinya di bawah perjanjian dan pembiayaan lain?

• Insolvensi - apakah perusahaan berisiko karena berdampak pada pendapatan?

• Layanan hutang - sudahkah perusahaan memberlakukan pengaturan staf dan TI untuk memastikan bahwa masih dapat secara operasional mempengaruhi pembayaran pokok dan bunga pada saat jatuh tempo?

• Ketentuan acara gangguan - apakah ada risiko gangguan material terhadap pasar atau sistem pembayaran individual yang berada di luar kendali para pihak?

• Dukungan kredit - apakah pengaturan dukungan keuangan berisiko dipanggil karena gagal bayar atau tidak mampu mengakses pembiayaan?

• Kewajiban pemberi pinjaman - apakah pemberi pinjaman mengatur pengaturan untuk memastikan pencairan tidak terpengaruh dan permintaan pengabaian / amandemen dapat dipertimbangkan dalam jangka waktu yang disyaratkan?

• Kegagalan pemberi pinjaman - apakah pemberi pinjaman berisiko "disentak" atau pandangan mereka tentang permintaan pengabaian tidak dihitung karena ketidakmampuan untuk merespons?

• Akses ke pembiayaan - akankah pemberi pinjaman dapat memproses aplikasi untuk bentuk-bentuk baru pembiayaan, pembiayaan kembali atau dukungan kredit (seperti letter of credit) ketika dibutuhkan? Akankah perusahaan dapat memenuhi persyaratan preseden? Apakah langkah-langkah alternatif tersedia?

• Menegosiasikan pembiayaan baru - akankah prakiraan finansial dan operasional serta uji tuntas perlu diperbarui? Apakah pengaturan logistik perlu disesuaikan untuk langkah-langkah penutupan transaksi?

5. PERTIMBANGKAN RISIKO KEBANGKRUTAN

Pertimbangkan posisi keuangan pengusaha dan posisi rekanan kontrak apa pun, khususnya:

• Kekhawatiran tentang posisi solvabilitas rekanan mana pun. Apa dampaknya pada bisnis pengusaha jika mereka memasuki proses kepailitan dan berhenti berdagang? Akankah mereka dapat terus berkinerja jika rantai pasokan mereka sendiri terganggu? Jika ada kekhawatiran maka pertimbangkan:

• Menemukan pemasok alternatif.

• Memperketat persyaratan kredit dan termasuk retensi klausul hak milik sampai pembayaran dilakukan.

• Upaya baru untuk mengumpulkan tunggakan pembayaran.

• Hak pemutusan pengusaha dan apakah undang-undang setempat akan mengizinkan pengusaha untuk menggunakannya jika terjadi kepailitan.

• Dampak dari perusahaan lain dalam grup pengusaha yang mengalami kebangkrutan, khususnya, akses pengusaha ke aset vital (IP, IT, karyawan, dll.) Dan apakah masih pantas untuk menggunakan mekanisme perbendaharaan kelompok / cash sweep.

• Dampak dari kinerja pasar saham global yang kurang pada defisit skema pensiun dan apakah kewajiban timbul untuk berkonsultasi dengan pihak yang berkepentingan sebagai hasilnya.

• Kemampuan pengusaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran saat jatuh tempo dan langkah-langkah apa pun yang perlu diambil untuk mengelola arus kas pengusaha, seperti mendorong kreditor pengusaha. Jika situasi keuangan pengusaha memburuk, pengusaha mungkin perlu mempertimbangkan apakah manajemen berkewajiban membuat pengajuan insolvensi. Pastikan bahwa direksi / manajemen mempertimbangkan tugas mereka dan dengan cermat mendokumentasikan keputusan.

6. MENJAGA DATA DAN DOKUMEN YANG SESUAI

Pastikan kepatuhan dengan undang-undang perlindungan data yang relevan. Dokumentasikan keputusan dan langkah yang diambil sebagai respons terhadap wabah, misalnya di mana hal ini mungkin diperlukan untuk mematuhi (atau kepatuhan bukti) dengan kewajiban kontraktual atau hukum / peraturan atau membantu dalam hal kemungkinan perselisihan di masa depan (apakah timbul di bawah kontrak atau sebaliknya). Misalnya, beberapa kewajiban tegas untuk memitigasi mungkin mengharuskan pengusaha menunjukkan upaya yang telah dilakukan. Pertimbangkan juga apakah dan jika demikian, bagaimana dokumen dapat dilindungi dari pengungkapan dalam pertikaian apa pun (baik dengan alasan hak hukum atau cara lainnya).

7. PERTIMBANGKAN KLAIM ASURANSI

Pertimbangkan apakah konsekuensi dari gangguan bisnis apa pun dapat diklaim dalam polis asuransi yang ada, dan diskusikan dengan pialang apa pun kebutuhan untuk perlindungan pada paparan baru khusus. Khususnya:

• Tinjau asuransi yang ada, terutama asuransi gangguan bisnis dan "asuransi kredit", jika ada. Misalnya, perlindungan yang ada dapat menyebabkan "kehilangan penggunaan" bangunan karena kontaminasi atau perlindungan pembayaran dalam hal debitur menjadi bangkrut dan tidak mampu membayar. Mungkin juga ada persyaratan khusus sehubungan dengan tempat yang tidak dihuni. Periksa persyaratan untuk periode pemberitahuan dan persyaratan formal lainnya.

• Membuat pemberitahuan jika berlaku dan mematuhi kewajiban dengan ketat terkait dengan bagaimana dan kapan memberi tahu.

• Diskusikan dengan para pialang apakah perlindungan khusus mungkin disarankan, termasuk di mana ada ketidakhadiran karyawan besar yang direnungkan atau di mana kelompok besar karyawan mungkin perlu dipulangkan.

• Pertimbangkan apakah persetujuan perusahaan asuransi akan diperlukan untuk langkah-langkah apa pun yang pengusaha antisipasi untuk merespons peristiwa dan apakah kegiatan mitigasi dapat berada di bawah kepala pertanggungan yang tersedia.

8. MENGELOLA RISIKO OPERASIONAL

Pertimbangkan dampak operasional yang lebih luas, misalnya terkait dengan:

• Mengelola logistik yang lebih luas (dan biaya) untuk menghentikan kegiatan "bisnis seperti biasa" - ini mungkin penting di beberapa sektor, misalnya ketika penghentian pabrik diperlukan.

• Ketidakmampuan untuk mengadakan atau menghadiri pertemuan dan acara fisik (misalnya rapat umum pemegang saham) - sampai sejauh mana ini dapat diadakan dari jarak jauh? Apakah teknologinya cukup andal?

• Tingkat kepegawaian minimum yang diperlukan untuk mempertahankan operasi.

• Gangguan TI (misalnya di mana outsourcing) dan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan keuangan dan operasional tergantung pada sistem TI, baik di lokasi atau jarak jauh.

• Kehadiran di kunjungan lapangan, tes dan inspeksi.

• Kehadiran di acara-acara kritis waktu, khususnya di mana mungkin ada konsekuensi buruk dari kegagalan untuk menghadiri, seperti sidang atau sidang pengadilan atau ujian publik.

• Ketidakmampuan untuk mendapatkan tanda tangan, misalnya dalam kaitannya dengan dokumen yang membutuhkan penandatanganan fisik.

• Kewajiban untuk melaporkan risiko yang timbul dari (atau dampak) Covid-19, termasuk dalam laporan keuangan, atau berdasarkan peraturan dan perundangan penyalahgunaan pasar.

• Memberikan informasi tepat waktu yang diperlukan oleh otoritas pengawas atau hukum, misalnya di mana staf atau akses yang relevan mungkin tidak tersedia.

• Bagaimana menanggapi pertanyaan pemangku kepentingan atau pertanyaan pers dan apakah pengusaha perlu menunjuk juru bicara dan pengaturan Humas Internal untuk mengelola ini.

9. PERTIMBANGKAN DAMPAK PADA POTENSI TRANSAKSI M&A

Bisnis yang mau memasuki transaksi merger dan akuisisi (M&A) dengan target yang mungkin memiliki hubungan perdagangan dengan area atau sektor yang terkena dampak mungkin ingin mempertimbangkan untuk menunda atau mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri, misalnya melalui uji tuntas, kondisi, hak terminasi, usaha sebelum penyelesaian, jaminan atau ganti rugi.

10. TETAP UP TO DATE TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pastikan bahwa tim yang memimpin respons tetap mengikuti perkembangan situasi:

• Mematuhi kewajiban dan pedoman hukum yang berlaku saat ini: banyak aspek dari tanggapan pengusaha akan diinformasikan dengan kewajiban hukum dan peraturan pengusaha di setiap yurisdiksi yang relevan dan dengan panduan yang telah diberikan oleh otoritas terkait. Penting bahwa tim respon pengusaha memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban-kewajiban tersebut dan memastikan kepatuhan terhadapnya.

• Identifikasi dan menanggapi perubahan terhadap kewajiban atau panduan hukum yang relevan: ruang pengusaha untuk bermanuver mungkin tidak hanya dibatasi oleh rezim legislatif saat ini dengan yurisdiksi yang relevan tetapi juga dengan peraturan dan perundangan darurat baru atau panduan regulasi dan industri peternakan. Peraturan dan perundangan apa pun memungkinkan tindakan keras diperkenalkan dalam jangka waktu yang sangat ketat. Panduan dari Pemerintah, regulator, organisasi multilateral (misalnya Organisasi Kesehatan Dunia) dan kelompok industri atau organisasi perwakilan di yurisdiksi yang relevan juga dapat sering diperbarui dan perlu dipantau. Regulator sudah menjelaskan ekspektasinya, bahwa regulator mengharapkan semua perusahaan memiliki rencana kontijensi untuk menghadapi pandemi.

• Berhubungan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah atau Kementerian / Lembaga yang terkait dengan tingkat dan dampak setiap pengawasan yang mungkin dikenakan.

Rencana Kontinjensi COVID-19 Peternakan

Konteks dan Fungsi

Kantor Bisnis Peternakan (KBP) atau Usaha Peternakan dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial yang terkait dengan menjamin pasokan pangan sebagai sumber protein hewan dari berbagai daerah di mana peternakan beroperasi, harus menetapkan Rencana Kontinjensi yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran virus penyebab penyakit COVID-19, untuk ditambahkan pada Business Continuity Plans (BCP) yang seharusnya sudah ada di setiap Kantor Bisnis Peternakan, khususnya Pandemi Preparedness Plan (PPP), dengan tujuan utama untuk memastikan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan dan untuk melayani pelanggan aman dan nyaman, dan untuk ketahanan operasi perusahaan Bisnis Peternakan.

Rencana ini menentukan adopsi beberapa langkah dan inisiatif yang sejalan dengan rekomendasi umum dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta langkah-langkah tambahan lainnya yang dianggap tepat untuk memastikan kesinambungan berbagai bisnis dan berbagai fasilitasnya.  Langkah-langkah penting lebih lanjut dipertimbangkan untuk menjaga kewajiban yang timbul dari penetapan keadaan alarm negara dan penetapan keadaan darurat negara, dengan mempertimbangkan perkembangan keadaan di semua wilayah di Indonesia, serta prosedur tambahan yang mungkin diberlakukan di geografi lain.  Saat ini, perlu persiapan mengantisipasi gangguan dalam penyediaan produk dan / atau dalam distribusi produk oleh Kantor Bisnis Peternakan.

Langkah-langkah ini dievaluasi setiap hari dan ditinjau setiap kali dibenarkan oleh Tim Pemantau Pandemi (TPP) yang secara permanen memantau evolusi epidemi, yang dibentuk sesuai dengan PPP dan dengan aturan tata kelola internal dalam hal manajemen krisis (SRMK - Struktur Respons Manajemen Krisis) dan yang telah mendapatkan saran ahli dalam masalah kesehatan.  Dalam konteks ini Tim Manajemen Krisis pusat dan Tim Komunikasi Krisis diaktifkan. Tim Manajemen Krisis lokal juga diaktifkan untuk melaporkan kepada masing-masing Kepala Cabang Perusahaan.  Dokumen ini akan diperbarui sesuai dengan penilaian risiko yang dilakukan oleh kelompok pemantauan tersebut.

Dalam dokumen ini, yang dimaksudkan untuk memberi informasi kepada berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan Kelompok Kantor Bisnis Peternakan, selanjutnya akan dijelaskan secara ringkas langkah-langkah utama dan inisiatif yang berlaku di fasilitas Kantor Bisnis Peternakan di semua wilayahnya dan di berbagai unit bisnis.

Akses ke Kantor dan Peternakan

Semua kunjungan ke kantor atau lingkungan peternakan akan dicegah.  Dalam hal sangat diperlukan atau sangat penting, mereka harus mengisi kuesioner kesehatan dan menggunakan gel sanitasi tangan sebelum memasuki tempat kantor atau peternakan. Petugas sekuriti kantor atau peternakan akan melakukan penyaringan pengunjung sebelum akreditasi biasa.

Penyaringan ini akan dilengkapi dengan mengukur suhu menggunakan termometer tanpa kontak, tanpa ada tanggapan atau elemen yang diperoleh direkam. Penyaringan ini atau penolakan untuk dilakukan penapisan seperti itu dapat mengakibatkan pengunjung tidak diizinkan memasuki tempat tersebut.

Peningkatan kebersihan dan kesehatan di tempat kerja

Semua karyawan dan pengguna fasilitas secara umum harus mempromosikan penguatan kebersihan tangan dan etika pernapasan.

Semua pekerja yang memasuki tempat kantor atau peternakan atau pabrik harus menggunakan gel sanitasi tangan pada setiap saat mau masuk.

Ketersediaan dukungan dengan gel sanitasi alkohol di tempat, terutama di tempat-tempat di mana mencuci tangan tidak dimungkinkan, misalnya, ruang tunggu, lobi, kantin, ruang penjagaan, dan lainnya.

Penguatan tim pembersih untuk memastikan pembersihan permukaan yang sering disentuh, misalnya toilet, pegangan, pegangan tangan, furnitur ruang rapat, keyboard, dan layar.

Karyawan yang fungsinya tidak memungkinkan penerapan peraturan kantor pusat dan yang masuk dalam kelompok risiko karena mereka berusia lanjut atau menderita penyakit kronis (seperti penyakit jantung, diabetes, atau penyakit pernapasan) atau sedang hamil harus berkonsultasi dengan rumah sakit atau klinik kesehatan untuk menjamin penilaian kasus per kasus dari situasi mereka.

Dukungan psikologis kepada karyawan, termasuk mereka yang bekerja di rumah kantor, disediakan bagi mereka yang memintanya ke klinik kesehatan.

Dinas Luar Kantor

Semua perjalanan bisnis karyawan Kantor Bisnis Peternakan antara wilayah yang berbeda ditangguhkan dan harus diganti dengan teleconference.  

Perjalanan antara lokasi Kantor Bisnis Peternakan di wilayah yang sama akan dikenakan batasan yang ditetapkan oleh manajemen lokal kantor cabang.

Manajemen Kantor Bisnis Peternakan melarang karyawannya untuk menggunakan transportasi massal untuk bepergian ke kantor atau tempat kerja apa pun.

Sosialisasi Peraturan

Sampai pemberitahuan lebih lanjut, semua acara / pertemuan / kegiatan pelatihan dan yang serupa harus dihindari. Ketika penting untuk bertemu, radius minimal 2 meter antara peserta dan ventilasi alami ruangan harus dijamin mencukupi untukorang semua yang berada di dalamnya.

Ubah bentuk kontak antara karyawan dan antara mereka dengan pelanggan dan penyedia layanan mereka. Sama sekali tidak ada jabat tangan atau sentuhan dalam bentuk apa pun.

Untuk karyawan yang bekerja di lingkungan kantor, jika tidak mungkin untuk menjamin jarak minimum 2 meter antara meja kerja (dengan pengecualian meja kerja dengan pemisah) karyawan harus mencari ruang kerja lain yang tersedia di lokasi atau menilai kemungkinan bekerja di bawah kendali kantor pusat (telework).

Setiap pekerja dengan gejala COVID-19 (seperti, batuk atau suhu tinggi) diharuskan melaporkan gejalanya ke klinik kesehatan terdekat dan harus pergi ke ruang isolasi.  Maka seseorang harus menghubungi saluran telon kesehatan -(dengan nomor telpon yang telah ditentukan)- dan ikuti instruksi langkah yang harus dilakukan orang yang bersangkutan.

Pengaturan di Kantor Pusat

Peraturan kantor pusat berlaku untuk sebanyak mungkin orang di setiap tim jika penerapannya tidak memengaruhi operasi atau kelangsungan bisnis peternakannya. Peraturan kantor pusat wajib diikuti setiap kali karyawan yang memungkinkan untuk bekerja.

Tidak termasuk kasus di mana itu wajib (peraturan kantor pusat diatur sebelumnya), kecuali ketika mengadopsi opsi yang berbeda daripada menggunakan sistem skala berputar dua mingguan, yaitu, dua minggu penuh, dengan rotasi berlangsung setelah akhir pekan.

Semua karyawan yang fungsinya memungkinkan penerapan peraturan kantor pusat, yang termasuk dalam kelompok risiko karena mereka berusia lanjut atau menderita penyakit kronis (seperti penyakit jantung, diabetes atau penyakit pernapasan) atau sedang hamil, dan yang telah diberi tanda oleh area kesehatan, harus tetap di kantor terdekat sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Dokumen jadwal yang menunjukkan ketersediaan karyawan, misal kesibukan, harus diperbarui secara permanen.

Setiap karyawan harus mengakses portal karyawan dan mendaftarkan ke status kantor pusat mereka.

Karyawan yang bekerja dari rumah (WFH)

Karyawan harus bertindak secara bertanggung jawab dan mengambil semua langkah yang wajar untuk meminimalkan risiko tertular virus, sesuai dengan pedoman Kementerian Kesehatan dan WHO, dan mematuhi instruksi berikut:

Hindari acara, pertemuan sosial, dan sejenisnya yang tidak perlu, serta ruang publik dengan konsentrasi orang;

Mengadopsi perilaku sosial yang bertanggung jawab dengan menghilangkan kontak fisik dan menerapkan jarak sosial termasuk meminimalkan waktu yang dihabiskan di luar rumah. Saat berada di luar rumah, aturan jarak 2 m harus diterapkan sedapat mungkin;

Cuci tangan sesering mungkin dan cobalah untuk tidak menyentuh wajah Anda dengan tangan Anda, yaitu mulut dan mata;

Mengemban tanggung jawab sipil dan sosial untuk memastikan bahwa karyawan tidak berada dalam kontak yang tidak perlu dengan orang-orang yang sakit, memiliki gejala atau telah melakukan perjalanan baru-baru ini;

Jika karyawan melakukan kontak dengan operator atau tersangka yang mungkin karyawan lakukan, Karyawan tersebut harus segera mengisolasi diri dan memberi tahu klinik kesehatan setempat.

Karyawan yang tinggal di rumah

Karyawan harus menemukan cara untuk melakukan pekerjaannya secara efisien. Ini mungkin berarti kunjungan yang perlu sesekali ke kantor.

Penyedia Layanan

Persyaratan yang berlaku di Kantor Bisnis Peternakan pada COVID-19 ini harus ditransmisikan secara tepat waktu kepada penyedia layanan yang menyediakan layanan di fasilitas Galp dan konfirmasi akan diperlukan bahwa rekomendasi tersebut dipenuhi, dengan pengecualian dari titik kontak Kedokteran Kerja, yang harus dengan disesuaikan dengan aturan yang berlaku di masing-masing perusahaan / entitas.

Area Tempat Makan

Ruang makan ditutup di kantor, dan di bawah peraturan layanan minimum di fasilitas industri.

Ruang Isolasi

Di setiap fasilitas kantor bisnis dan peternakan, ruang isolasi tersedia untuk dapat melakukan respos terhadap situasi di mana ada gejala COVID-19.

Operasi Komersial

Karyawan di stasiun layanan dan toko harus mematuhi instruksi berikut:

Tingkatkan mencuci tangan atau menggunakan sanitiser tangan selama shift mereka sehingga mereka melakukannya setiap 30 menit;

Meningkatkan frekuensi peralatan kebersihan (termasuk pompa, mesin pembayaran, coffee bar, counter, toilet) dan ruang yang digunakan oleh pelanggan;

Memperkuat persediaan barang-barang kebutuhan jalan, kafetaria, dan toilet;

Perkuat ketersediaan dan kemudahan akses gel disinfektan untuk digunakan oleh pelanggan;

Memperkuat komunikasi praktik yang baik kepada pelanggan;

Sarankan kepada pelanggan untuk menggunakan metode pembayaran contactless, misal transfer atau emoney;

Mengevaluasi berdasarkan kasus per kasus dan, tergantung pada kasusnya, menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi kontak dengan pelanggan selama penjualan;

Tampilkan pemberitahuan dengan jelas di toko ritel yang mengingatkan pelanggan bahwa untuk melindungi staf dan klien mereka hanya boleh mengunjungi / menggunakan layanan jika mereka tidak memiliki suhu / batuk baru / belum mengunjungi wilayah yang berisiko tinggi (zona merah);

Pada batasnya, pindah ke layanan toko, melalui pass nilai dan dorong penggunaan terminal pembayaran otomatis (jika tersedia).

Rencana kesinambungan bisnis

Orang-orang yang bertanggung jawab atas unit-unit bisnis harus menguji aktivasi skenario tidak tersedianya tim prioritas yang diperkirakan dalam rencana kesinambungan bisnis mereka.

Untuk peternakan dan pabrik pengolah produk hewan, rencana kesinambungan bisnis individu di tempat memastikan kelangsungan operasi dengan tim berkurang, mengurangi dampak dari setiap kasus infeksi.  Semua pekerjaan yang tidak penting di pabrik industri sementara sedang ditunda.  Perusahaan akan meminimalkan orang luar (bukan karyawan tetap) di lokasi ini.

 

Komunikasi

Kapan pun informasi diminta oleh klien / mitra tentang persiapan Kantor Bisnis Peternakan untuk mencegah penyebaran COVID-19, pihak manajemen akan memberikan informasi terbaik yang tersedia serta langkah-langkah yang disediakan dalam rencana kontinjensi ini dan dalam rencana kesinambungan bisnis.  Pihak manajemen harus menyadari bahwa posisinya berubah sangat cepat.  Untuk mengelola ketidakpastian ini sebaik mungkin, Kantor Bisnis Peternakan memiliki Tim Monitoring Pandemik (TMP) dan mengadopsi langkah-langkah pencegahan di fasilitas Kantor Bisnis Peternakan di semua wilayah dan di berbagai unit bisnis.

Prioritas Vaksin COVID-19 Uji Klinis

Prioritas vaksin  COVID-19 untuk uji klinis Tahap IIb / III WHO

 

 

Persyaratan dan kriteria yang diusulkan agar menjadi pertimbangan untuk evaluasi dan prioritas kandidat vaksin COVID-19 untuk dipertimbangkan dalam pengembangan lebih lanjut oleh WHO. Target audiens termasuk para ilmuwan vaksin, pengembang produk, produsen, regulator, dan agen pendanaan.

Di bawah ini dipaparkan unsur persyaratan dan kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penilaian vaksin COVID-19 kasus per kasus pada waktu mendatang, dengan penekanan pada prioritas untuk evaluasi Tahap IIb / III.

Kriteria yang dianggap sangat penting dalam pemeringkatan vaksin dilaporkan dalam huruf tebal dalam tabel. WHO juga akan memberikan panduan penilaian untuk mempromosikan konsistensi dan prediktabilitas evaluasi.

UNSUR PERSYARATAN (BOBOT)	SYARAT MINIMAL YANG DAPAT DITERIMA	KRITERIA
Keamanan Vaksin (25 poin)	Data kejadian yang merugikan untuk mendukung kemajuan ke fase IIb / III Data dari penelitian pada hewan dan manusia bahwa vaksin tidak menimbulkan risiko peningkatan penyakit	Kurangnya risiko peningkatan penyakit yang signifikan didukung oleh data klinis dan / atau praklinis dari model hewan yang relevan / cocok, dan dari temuan serius yang tidak terduga (mis. AE yang tak terduga) yang dapat memerlukan penyelidikan lebih lanjut
		Ketersediaan dan beratnya tindak lanjut keselamatan, mis. kartu buku harian dll
		Ukuran basis data keselamatan memadai untuk mendukung fase IIb / III
		Jenis populasi termasuk, mis. Lansia, wanita hamil dan subjek dengan kondisi kronis
		Studi pertumbuhan dan reproduksi
Potensi-Efikasi Vaksin (25 poin)	Bukti bahwa dosis yang dipilih menginduksi respon imun yang memadai pada manusia sehingga dapat memberikan perlindungan	Besarnya respon imun pada manusia (pada dosis yang dipilih) dibandingkan dengan tingkat perlindungan yang diduga, didukung oleh studi tantangan yang menunjukkan perlindungan vaksin dari penyakit (misalnya, pneumonitis) dalam model hewan yang dikarakterisasi atau dengan data lain (termasuk penanda pengganti yang berasal dari uji klinis atau riwayat alami data penyakit). Respons imun yang diukur idealnya berkaitan dengan mekanisme perlindungan kandidat vaksin, mis. titer antibodi netralisasi dan respons CMI untuk vaksin yang dimaksudkan untuk menginduksi 1
		Kualitas tes respons imun untuk pembacaan imunogenisitas utama 2
		Kualitas data yang mendukung tingkat perlindungan putatif 3
		Bukti yang cukup mendukung pemilihan dosis termasuk dosis / respons pada lansia
		Kecepatan / tingkat respons imun setelah dosis vaksin pertama
		Daya tahan respon imun
Stabilitas vaksin (10 poin)	Data stabilitas cukup untuk memastikan  dosis vaksin yang diuji	Vaksin ini memiliki stabilitas yang memadai melalui studi stabilitas kualitas
Aplikasi vaksin (15 poin)	Rejimen yang terkendali mempertimbangkan pengaturan sumber daya. Persyaratan khusus untuk imunisasi dapat diatasi. Volume dosis parenteral maksimum: 1 mL	Rejimen: Dosis tunggal disukai Penerimaan rute administrasi, Volume dosis (0,5 ml lebih disukai untuk parenteral) Persyaratan khusus yang dapat mengganggu implementasi tidak disukai
Ketersediaan vaksin (25 poin)	Kemampuan diperagakan dengan cepat peningkatan produksi untuk memungkinkan penggunaan dalam uji coba dan untuk penggunaan yang lebih luas	Jumlah rejimen dengan kualitas yang memadai tersedia untuk uji klinis Fase IIb / III
		Perkiraan kapasitas produksi bertahap termasuk kapasitas penyangga dan pengiriman perangkat

¹ Minimum # subjek yang diperlukan untuk masuk ke fase IIb / III akan ditunjukkan dalam panduan penilaian

² Misalnya, untuk vaksin yang menginduksi imunitas humoral (bahkan jika mereka juga menginduksi imunitas seluler): Penggunaan standar internasional dalam studi manusia di mana layak, titer Penetral mengevaluasi baik IC50 dan IC80, dan Sensitivitas dari setiap tes pseudovirion neutron dipahami relatif terhadap virus WT; dan untuk vaksin yang memicu imunitas seluler: Kualifikasi uji yang memadai untuk menginterpretasikan hasil.

³ Misalnya, untuk model hewan, beratnya eksperimen dan tingkat kemunculan model yang digunakan, dan untuk data manusia, tingkat kepercayaan pada penanda pengganti.

Catatan: Penilaian ini tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial atau promosi. WHO melepaskan tanggung jawab dan tanggung jawab apa pun atas cedera, kematian, kehilangan, kerusakan, atau prasangka lain apa pun yang muncul sebagai akibat dari atau dalam sehubungan dengan penggunaan penilaian ini.

Untuk setiap kandidat vaksin harus melewati:

• Tes potensi untuk masing-masing vaksin

• Pengembangan proses (mungkin lebih rumit untuk vaksin hidup yang dilemahkan atau vaksin vektor)

• Formulasi (eksipien, bahan pembantu dan bahan pengawet)

• Filtrasi (untuk sterilitas)

• Suhu penyimpanan (stabilitas)

• Jalur administrasi

• Penggunaan dan bentuk vaksin  (monodosis vs multidosis; kering-beku VS cair)

• Proses Validasi

• Konsistensi

Prioritas kandidat vaksin COVID-19 pada kondisi saat ini

Jenis Vaksin	Potensi Keuntungan
Inaktif / adjuvant	B, C, F
Subunit / adjuvant	B, C *
Virus hidup dilemahkan	A, B, C, D, E
Vektor	A *, B, C *, D, E, G
DNA	B, D, E, F, G
RNA	B, D, E, F

Keterangan:

A. 1 dosis

B. Potensi untuk menetralkan Ab tingkat tinggi

C. Strategi yang telah terbukti sebelumnya

D. Cenderung menginduksi respon CMI sitotoksik

E. Risiko teori lebih rendah untuk peningkatan?

F. Kecepatan pengembangan,

G. Kemampuan untuk secara cepat membuat jumlah besar vaksin

H. Durasi kekebalan

I. Stabilitas vaksin (mis. Tidak rentan terhadap mutasi)

J. Biaya / dosis

* Semoga bermanfaat untuk beberapa contoh jenis vaksin ini

# Ini nerupakan gambaran secara teori saja dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kesimpulan tentang kelebihan atau kekurangan vaksin yang spesifik

Sumber:

WWW.WHO.Int.

Vaccine prioritization for WHO Phase IIb/III clinical trial

Diunduh 19 Mei n2020