Jepang Harus Membantah Klaim Rusia

 

Jepang Harus Membantah Setiap Klaim Sepihak yang Dibuat oleh Rusia

 

Jepang akan menjadi tuan rumah KTT G7 Ise-Shima pada 26 dan 27 Mei. Sebelum itu, Perdana Menteri Shinzo Abe akan mengunjungi beberapa negara di Eropa dan Sochi, Rusia, selama libur "Golden Week" pada awal Mei, untuk bertemu dengan para pemimpin Eropa dan Presiden Vladimir Putin.

 

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyampaikan pandangan kerasnya secara rinci untuk menolak semua hal terkait negosiasi bilateral dengan Jepang sejak era Soviet, mengenai perjanjian damai Rusia-Jepang. Meskipun demikian, Perdana Menteri Abe berani mengunjungi Rusia untuk melakukan pertemuan bilateral, meskipun ada keberatan dan kekhawatiran di kalangan sekutu Barat, terutama Amerika Serikat.

 

Alasan utama yang dinyatakan secara terbuka oleh Abe adalah untuk menyelesaikan perjanjian damai dengan Rusia. Jika dia begitu berkomitmen untuk pertemuan puncak dengan Putin, saya akan menyarankan agar pemerintah Jepang melakukan hal berikut demi mendapatkan pemahaman dari komunitas global.

 

Yaitu, mempromosikan sudut pandang Jepang tentang masalah ini baik di dalam maupun luar negeri, untuk menunjukkan bagaimana klaim Rusia jelas salah. Hingga saat ini, pemerintah Jepang terlalu memperhatikan sisi Rusia, meskipun kritik mereka terhadap Jepang mengabaikan negosiasi sebelumnya terkait perjanjian damai. Jika hal ini terus berlanjut, komunitas global tidak akan memahami sudut pandang Jepang. Selain itu, hal ini akan membuat Abe berada pada posisi defensif dalam pertemuan puncak tersebut sejak awal.

 

Saat ini, Kremlin menyebarkan propaganda anti-Jepang secara global yang dengan tegas menolak semua proses pembicaraan Rusia-Jepang sebelumnya terkait sengketa Kepulauan Kuril, meskipun argumen mereka kurang berdasar. Mereka menyatakan bahwa sengketa teritorial setelah Perang Dunia II telah selesai, dan "pembicaraan Rusia-Jepang mengenai perjanjian damai tidak relevan dengan masalah teritorial."

 

Di pihak Rusia, Presiden Putin mengatakan bahwa "Kuril Selatan (Wilayah Utara bagi Jepang) adalah milik Rusia sebagai hasil Perang Dunia II, sesuai dengan hukum internasional" pada September 2005, dan bahkan lebih keras lagi, "Penyerahan pulau Habomai dan Shikotan berdasarkan Deklarasi Bersama Soviet-Jepang bukanlah pengembalian wilayah" pada Maret 2012 dan Mei 2014.

 

Tahun lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Igor Morgulov sepenuhnya menyangkal fakta dengan menyatakan, "Kami tidak pernah melakukan negosiasi apa pun dengan Jepang mengenai sengketa teritorial." Selain itu, Menteri Luar Negeri Lavrov mengundang 200 wartawan Rusia dan lebih dari 250 wartawan asing ke konferensi pers pada 26 Januari tahun ini, untuk mengecam Jepang dengan alasan yang tidak berdasar, dengan merujuk secara rinci pada Piagam PBB dan Deklarasi Bersama Soviet-Jepang.

 

Apa yang secara konsisten dikemukakan oleh para pemimpin Rusia saat ini adalah bahwa Jepang tidak mengakui realitas yang telah diselesaikan sebagai hasil Perang Dunia II, dengan kata lain, Jepang terlalu revisionis.

 

Konferensi pers Lavrov diadakan saat Ukraina dan Suriah menarik banyak perhatian dari komunitas global, dan dia membahas secara rinci mengenai perjanjian damai Rusia-Jepang pada kesempatan tersebut, atas nama pemerintah Rusia. Hal ini secara implisit menunjukkan adanya niat kuat dari pihak Rusia untuk mempromosikan logika mereka tentang perjanjian damai dengan Jepang ke seluruh dunia.

 

Yang paling saya khawatirkan adalah pihak Jepang tidak mengungkapkan informasi kepada publik Jepang dan komunitas global untuk menunjukkan betapa tidak masuk akalnya logika Rusia, sementara Rusia meluncurkan kampanye internasional secara agresif.

 

Dengan sangat disayangkan, pemerintah Jepang hanya mengatakan, "Klaim Rusia tidak konstruktif dan tidak sesuai dengan fakta dan kesepakatan pertemuan puncak bilateral kami" untuk menanggapi Morgulov. Namun, saya sangat skeptis apakah pernyataan seperti itu dapat meyakinkan siapa pun untuk memahami mengapa argumen Rusia bertentangan dengan fakta dan kesepakatan bilateral, dan mengapa mereka salah.

 

Selain itu, saya khawatir dengan tanggapan Jepang terhadap pandangan mengerikan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Lavrov dengan cara yang sama. Pemerintah Jepang hanya mengatakan, "Klaim mereka tidak dapat kami terima, karena inti dari perjanjian damai adalah masalah kedaulatan Wilayah Utara, yaitu sengketa teritorial," tanpa menjelaskan mengapa klaim Rusia salah.

 

Lebih jauh lagi, pihak Jepang mengatakan, "Kami tidak mempertimbangkan tindakan spesifik terhadap mereka, termasuk protes." Tentu saja, proses negosiasi diplomatik yang sensitif seperti pembicaraan teritorial harus dirahasiakan. Namun, pemerintah Jepang harus lebih proaktif mempromosikan pandangan fundamental mereka kepada komunitas global, untuk membantah distorsi fakta oleh Rusia.

 

SUMBER:

HAKAMADA Shigeki. Japan Should Refute Every Lopsided Claim that Russia Makes. The Japan Forum on International Relations (JFIR) E-Letter, 20 Juni 2016, Vol. 9, No. 3.