Dalam
sejarah klasik, penjajahan identik dengan pendudukan wilayah, penguasaan sumber
daya alam, dan dominasi kekuatan militer oleh bangsa asing. Namun, di abad
ke-21, wajah penjajahan tak lagi hadir melalui senjata atau bendera kolonial.
Ia berubah menjadi bentuk yang lebih halus namun sistemik: dominasi ekonomi
global, ketimpangan perdagangan, dan eksploitasi lingkungan — terutama dalam
sektor pangan, pertanian, dan pengelolaan sampah.
Fenomena
ini sering disamarkan sebagai “perdagangan bebas”, “globalisasi”, atau
“efisiensi pasar”, tetapi dampaknya nyata dan berkepanjangan, terutama bagi
negara-negara berkembang di belahan selatan bumi.
Polarisasi Utara–Selatan: Ketergantungan dan Nilai Tambah
Negara-negara Global South termasuk Indonesia berperan
sebagai pemasok utama bahan mentah dunia seperti kopi, kakao, kelapa sawit,
rempah, dan komoditas pertanian lainnya. Namun, nilai ekonomi terbesar dari
komoditas ini justru dinikmati oleh negara-negara maju melalui industri
pengolahan, branding, dan distribusi. Akibatnya, negara produsen sering
terjebak dalam posisi sebagai pemasok bahan baku tanpa kemampuan mengolah
produk bernilai tinggi.
Misalnya, meskipun negara berkembang menyumbang porsi
besar produksi pangan global, Asia tetap menjadi pengimpor bersih pangan
terbesar pada 2023, sementara Amerika menjadi eksportir pangan terbesar dunia
menurut data FAO terbaru. Total perdagangan produk pertanian meningkat
signifikan antara 2010–2023, tetapi dominasi rantai nilai masih kuat di negara
maju. FAOHome
Selain
itu, laporan Kompas menyoroti bahwa lebih dari dua-pertiga negara berkembang
bergantung pada ekspor komoditas primer, menjadikan mereka rentan terhadap
fluktuasi harga dan perubahan permintaan global. Ketergantungan ini terjadi
pada sekitar 95 dari 143 negara antara 2021–2023. Lestari Kompas
Ketimpangan
dalam nilai tambah ini memperlihatkan bahwa meskipun negara berkembang
memproduksi banyak bahan baku, pendapatan terbesar tetap tertahan di hilir
industri yang dikuasai oleh negara maju. Ini menjadikan struktur perdagangan
global secara efektif meminggirkan peran negara berkembang dalam rantai nilai
yang lebih menguntungkan.
Paradoks Ketergantungan Pangan: Lumbung yang
Impor
Paradoks
muncul ketika negara yang relatif “surplus pangan” tetap bergantung pada impor
input produksi. Indonesia, meskipun menjadi salah satu produsen beras utama,
tetap mengimpor bahan baku plastik dan produk plastik senilai hampir US$1
miliar, serta memperkuat impor barang konsumsi lain yang banyak bergantung pada
teknologi dan bahan baku asing. Bisnis.com
Ekonomi+1
Kondisi
ini bukan semata karena produktivitas kurang, tetapi juga karena arsitektur
perdagangan global yang timpang — di mana teknologi pengemasan, input produksi
berteknologi tinggi, dan akses pasar masih didominasi oleh negara maju.
Sementara itu, regulasi domestik sering kali belum sepenuhnya memprioritaskan
produsen lokal seperti petani kecil dan nelayan.
Dari sisi pangan global, terdapat paradox besar: lebih
dari 1,05 miliar ton makanan terbuang sia-sia setiap tahun, sementara ratusan
juta orang tetap menghadapi kelaparan akut. Sekitar 19% dari total produksi
makanan global menjadi limbah, padahal hampir 783 juta orang mengalami
kelaparan serius pada 2022, menurut laporan PBB terbaru. Kompas
Impor Limbah: Ketika Negara Berkembang
Menjadi Tempat Akhir Sampah Dunia
Ketimpangan
global tidak berhenti pada pangan. Negara berkembang kerap menjadi tujuan akhir limbah negara maju — terutama
plastik. Data 2025 menunjukkan bahwa ekspor limbah plastik Inggris ke negara
berkembang meningkat tajam hingga 84%, dengan sebagian besar tujuan termasuk
Indonesia dan Malaysia. Tren ini terjadi meskipun Inggris bergabung
dalam koalisi yang mendukung pengurangan plastik global. The Guardian
Selain
itu, studi internasional menunjukkan bahwa negara-negara miskin mengimpor
limbah plastik lebih banyak daripada yang diperkirakan, sementara negara maju
lebih memilih mengolah limbah yang berkualitas tinggi sendiri. Lestari Kompas
Limbah
impor ini sering kali tidak hanya berupa bahan baku daur ulang yang bersih,
tetapi juga tercampur dengan sampah sulit diolah dan berbahaya, membebani
lingkungan dan kesehatan masyarakat lokal.
Fenomena
ini dikenal sebagai penjajahan ekologis — di mana negara maju “mengekspor”
masalah lingkungan mereka ke negara berkembang yang memiliki pengawasan
lingkungan dan kapasitas regulasi yang lebih lemah.
Penjajahan Ekonomi Tanpa Senjata
Penjajahan
modern kini tidak lagi menggunakan kapal perang atau tentara, melainkan mekanisme
pasar bebas, ketimpangan akses teknologi, kekuatan korporasi multinasional, dan
promosi gaya hidup konsumtif. Negara-negara selatan sering didorong menjadi pasar
besar dan sumber bahan mentah, sementara tetap kalah dalam penguasaan teknologi
pengolahan, distribusi, dan branding produk bernilai tinggi.
Ketika hilirisasi industri dan pengembangan
nilai tambah tidak didukung secara strategis, posisi tawar negara berkembang di
pasar global tetap lemah dan rentan terhadap gejolak ekonomi dunia.
Menuju Kedaulatan Pangan yang Adil dan
Berkelanjutan
Kedaulatan
pangan sejati bukan hanya soal tingkat produksi yang tinggi, tetapi juga keadilan
dalam rantai nilai, perlindungan terhadap produsen kecil, kemandirian
teknologi, dan hak masyarakat menentukan sistem pangan mereka sendiri.
Pencapaian kedaulatan pangan juga berarti mampu mengelola limbah secara
berkelanjutan dan menolak praktik impor limbah yang merugikan.
Negara-negara
Global South perlu memperkuat kerja sama, mempercepat hilirisasi industri,
membangun kapasitas teknologi nasional, serta memperjuangkan rezim perdagangan
global yang lebih adil. Langkah kolektif ini menjadi kunci dalam menghadapi
ketidakadilan pangan dan ekologis yang kini menjadi wajah baru penjajahan
dunia.
REFERENSI
- FAO (2024). Trade of Agricultural Commodities
— data perdagangan pangan global. FAOHome
- Kompas
(2025). Ketergantungan negara berkembang pada komoditas primer. Lestari
Kompas
- Kompas
(2024). Satu miliar ton makanan terbuang sementara 783 juta orang
kelaparan. Kompas
- The Guardian (2025). Peningkatan ekspor limbah
plastik ke negara berkembang. The
Guardian
- BPS & Kemenkeu RI (2024–2025). Data impor
plastik dan impor nonmigas Indonesia. Bisnis.com
Ekonomi+1
#KetidakadilanPangan
#PenjajahanModern
#SampahGlobal
#KedaulatanPangan
#EkologiPolitik




