Sebatang pohon anggur di pot 304.000 rupiah

Pohon Anggur Vitis Vinivera L. ditanam dalam pot telah berbuah dipasarkan di Pocket Farm Doki-doki Ibaraki Prefecture dengan harga Rp 304.000,- per pot.

Penampilan dari Vitis Vinivera L. ini khas:
1.Buah seragam, dalam dompolan tubuh sempurna, dengan tangkai kuat.
2.Butiran buah berbentuk bulat besar, berwarna merah dan kulitnya agak keras.
3.Rasa buah manis dan segar.

Harga Pisang di Tokyo

Pada tanggal 1 Desember 2007 telah dipantau empat kemasan pisang yang dijual di toko pengecer di Jepang.

Di toko pengecer besar di wilayah Shinagawa-ku Tokyo, pisang Cavendish berukuran 180 gram per buah produk dari Negara Amerika Latin, kemasan seberat 750 gram dijual dengan harga 350 yen. Pisang Cavendish berukuran 160 gram per buah dari Negara Asia Tenggara kemasan seberat 900 gram berharga 350 yen. Sedangkan di toko pengecer kecil di wilayah Shinagawa-ku juga pisang Cavendish berukuran 170 gram per buah dari negara yang sama dengan kemasan seberat 750 gram dijual dengan harga murah hanya 100 yen.

Pisang monkey (60 gram per buah) asal dari Negara Asia Tenggara yang hanya seberat 550 gram dapat dijual dengan harga 220 yen.

Pisang yang dijual dipengecer kecil ini jauh lebih murah dari pada dipengecer besar. Sepertinya tidak terdapat keseragaman harga untuk buah produk impor ini di toko pengecer di kota Tokyo.

Pisang yang setengah matang dibungkus plastik transparan rapat sedangkan pisang yang sudah masak dibungkus plastik yang terdapat 3 lubang dengan garis tengah 0,8 cm.


Pisang organik yang telah memenuhi standar Jepang pada plastik kemasannya ditempeli label JAS seperti diatas


Pada bungkus plastik juga diberi label Vessel-ID dan PH-ID.

Pada pisang Monkey ditemple 2 buah lebel kertas nama perusahaan pada kulit pisang. Sedangkan label kertas nama pisang cavendish ditempel diatas plastik pembungkus. Sedangkan pisang Cavendish yang baru diimpor plastiknya sudah terdapat tulisan nama perusahaannya.

Selain label tersebut produk yang baru masuk juga diberikan label keterangan mengenai 5 macam kelebihan pisang tersebut yaitu pertama ditanam di daerah pegunungan yang ternama, kedua ditanam di daerah dengan ketinggian 500 m, ketiga berasal dari pulau yang banyak terdapat guano sehingga tidak menggunakan pupuk kimia, keempat pengairan menggunakan air yang bersih, kelima warna kulit bagus tanpa treatment bahan kimia.

Seminar Teh Indonesia di KBRI Tokyo

Untuk memperkenalkan dan mempromosikan teh Indonesia KBRI bekerjasama dengan Perusahaan Java Tea telah melaksanakan Seminar Teh di Loby KBRI pada tanggal 18 November 2007. Seminar berlangsung dari pikul 13:00 sampai dengan pukul 17:00, dihadiri oleh 86 orang peserta yang berasal dari kota Tokyo dan sekitarnya.

Dalam seminar telah disampaikan tentang sejarah teh, cara minum teh dan cara menanam teh di perkebunan di Indonesia. Prof. Dr. Masashi Omori dari Otsuma Woman’s University, Department of Food Science menyampaikan khasiat teh untuk kesehatan badan kepada para peserta seminar.

Pada kesempatan itu juga diperagakan cara menghidangkan teh agar dapat diperoleh rasa yang paling enak. Disamping itu para peserta telah menyaksikan pertunjukan tarian Indonesia dan memperoleh kursus bahasa Indonesia cuma-cuma secara kilat, Seluruh peserta terlihat sangat antusias mengikuti program tersebut sampai seminar usai.

Gambar-gambar suasana seminar teh terdapat dibawah.


Profesor Omori sedang menjelaskan khasiat teh


Peragaan cara menghidangkan teh yang benar


Para peserta seminar antusias mengikuti seminar

Penanganan Flu Burung

Avian influenza (AI) adalah penyakit pada unggas disebabkan oleh virus yang menyerang ayam, kalkun, itik, angsa dan spesies unggas lain terutama burung migrasi. Gejala yang ditimbulkan bervariasi, mulai dari infeksi tanpa gejala atau gejala ringan sampai dengan akut hingga terjadi kematian. Gejala klinis bervariasi tergantung beberapa faktor antara lain virus yang menginfeksi, spesies hewan, umur, jenis kelamin, penyakit lain dan lingkungan kandang.

Avian influenza lazim disebut flu burung, yang ganas dapat muncul dengan tiba-tiba di kandang, dan banyak ayam yang mati tanpa gejala yang termonitor seperti depresi, lesu, bulu rontok dan panas. Kerabang telur yang diproduksi lembek dan segera diikuti pemberhentian produksi. Muka dan pial kebiruan, kaki kemerahan dan udem. Ayam mengalami diare dan terlihat sangat haus. Pernapasan terlihat berat. Terjadi perdarahan pada kulit yang tanpa bulu. Kematian bervariasi dari 50% sampai dengan 100%.

Pada flu burung bentuk yang kurang ganas, gejala pernapasan terlihat menonjol. Gejala klinis lain yang dapat terlihat depresi, menurun jumlah konsumsi makanan, batuk, bersin dan keluar cairan dari mata dan hidung.

Agen penyebab flu burung
Virus fowl plaque pertama kali diketahui pada tahun 1878 sebagai penyebab penyakit pada ayam di Italia. Pada tahun 1955 virus tersebut dimasukkan ke dalam virus influenza, anggota famili Orthomyxoviridae. Virus influenza yang telah membentuk famili tersebut dibagi menjadi influenza tipe A, B atau C berdasarkan perbedaan antigen nucleoprotein dan protein matrix yang terdapat pada partikel virus.
Partikel virus ini mempunyai lapisan luar yang mengandung glicoproptein yang berperan dalam aktivitas aglutinasi, disebut antigen hemagglutinin (HA) dan neuramidase (NA). Perbedaan kedua antigen itu digunakan untuk mengindentifikasi serotipe virus influenza dengan inisial huruf H (untuk antigen hemaglutinin) dan N (untuk antigen neuramidase), disertai angka dibelakangnya, salah satu contoh H5N1.
Virus avian influenza –yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan flu burung- termasuk dalam tipe A. Di antara virus influenza tipe A terdapat 15 jenis antigen hemaglutinin (H1 sampai dengan H15) dan 9 jenis antigen neuramidase (N1 sampai dengan N9). Virus influenza yang biasa menyerang ternak (kuda, babi dan unggas) termasuk kedalam tipe A, perlu dicatat bahwa virus tipe A merupakan tipe yang dapat menimbulkan wabah pada manusia. Tipe B dan C menyerang manusia, tetapi tidak menyerang ternak.

Keganasan flu burung
Berdasarkan pada gejala klinis yang ditimbulkan, virus flu burung diklasifikasi menjadi dua yaitu low pathologenic (LPAI) yang bersifat kurang ganas dan highly pathologenic (HPAI) yang bersifat ganas. Sebagian besar virus flu burung termasuk LPAI. Gejala yang ditimbulkan jenis virus ini ringan yaitu berupa gejala saluran pernapasan ringan, depresi, penurunan produksi telur pada ayam petelur.
Tetapi beberapa galur LPAI dapat mengalalmi mutasi dilapangan menjadi virus HPAI. Virus yang sangat ganas menyebabkan highly pathogenic avian influenza (HPAI) yang dapat menyebabkan kematian mencapai 100%. Diantaranya termasuk ke dalam subtipe H5 dan H7. Akan tetapi tidak semua virus dalam subtipe tersebut menyebabkan HPAI.
Tanda-tanda HPAI pada unggas adalah mati tiba-tiba tanpa gejala klinis atau bisa terlihat ayam lemas, terjadi penurunan produksi telur, kerabang telur melunak, pembengkakan dikepala, kebiruan pada pial kepala, kemerahan pada kaki, keluar ingus, batuk, bersin dan diare.

Aspek kekebalan
Pada umumnya zat kebal tubuh yang ditimbulkan karena imunisasi atau infeksi virus alami dapat menangkal serangan infeksi virus yang kedua. Prinsip serangan sistem kekebalan pada penyakit flu burung tertuju pada hemagglutinin virus. Gen virus flu burung ini mudah mengalami mutasi yang dapat membuat perubahan karakter virus.
Sebagai hasil mutasi gen terjadi perubahan komposisi asam amino hemaglutinin virus ini secara konstan, sehingga perlindungan penderita yang terinfeksi virus flu burung menurun secara perlahan-lahan. Keadaan ini disebut antigenic drift. Perubahan yang perlahan-lahan ini tidak merubah kedudukan ikatan antibodi dengan antigen. Mutasi asam amino individual semacam itu tidak menimbulkan wabah. Sehingga hanya kehilangan kekebalan sebagian pada suatu populasi dan beberapa infeksi yang terjadi hanya menimimbulkan gejala ringan.

Akan tetapi jika seluruh bagian hemaglutinin baru terdapat di dalam virus, dapat menimbulkan wabah yang luas ke seluruh dunia. Hal ini terjadi karena tidak ada lagi perlindungan kekebalan yang tersisa untuk melawan infeksi virus baru tersebut. Keadaan ini disebut antigenic shift. Pada suatu keadaan tertentu dapat terjadi dua strain virus menginfeksi sebuah sel. Pertukaran segmen gen antara virus asal manusia dan virus asal unggas dapat terjadi dan akan menghasilkan virus reassortant baru.
Pertukaran partikel RNA terjadi pada proses pembentukan nucleocapsid virus baru. Sehingga diperoleh virus dengan selubung luar protein berasal dari suatu virus dengan partikel RNA baru yang berbeda dengan induknya. Virus ini dapat sangat berbahaya. Salah satu pandemik yang diyakini sebagai hasil reassortment antara influenza manusia dan burung adalah terjadi pada tahun 1918 dan menelan korban 20 juta orang meninggal.

Babi dinilai oleh para ahli sebagai tempat reassortment gen virus flu burung. Oleh karena itu memberikan hewan mati terinfeksi kepada babi dapat memunimbulkan virus flu burung baru yang ganas. Untuk mencegah keadaan seperti ini maka dianjurkan agar ayam yang terinfeksi atau mati karena terinfeksi flu burung harus dimusnahkan dengan cara dikubur atau dibakar.

Robert Webster dari rumah sakit anak di Memphis, Amerika Serikat menyatakan virus flu dari manusia dapat menular ke babi dan virus flu burung dari unggas juga dapat menular ke babi. Pada tubuh babi kedua virus tersebut dapat bermutasi atau saling bertukar gen dan menjadi subtipe virus baru.

Pembentukan subtipe virus baru itu memungkinkan terjadinya penularan virus dari hewan ke manusia. Penularan dengan cara itu sangat mungkin terjadi di Cina karena lokasi peternakan ayam, babi dan permukinan manusia berdekatan. Di Indonesia perlu diatur agar peternakan ayam harus jauh dari peternakan babi untuk mencegah terjadinya reassortment gen virus flu burung dan flu manusia.

Pencegahan dan pengendalian penyakit
Usaha pencegahan penyakit yang paling terdepan adalah tindakan Biosekuriti di peternakan. Biosekuriti bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit ke dalam suatu peternakan. Tindakan biosekuriti harus dilaksanakan dengan ketat agar penyakit tidak menyebar pada suatu kelompok ayam dalam peternakan. Langkah yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencegah atau mengurangi penyebaran virus adalah sebagai berikut:
1. Selalu menerapkan filosofi manajemen flock all-in all-out.
2. Menempatkan fasilitas kandang jauh dari saluran air yang biasa digunakan oleh unggas air liar, itik dan angsa.
3. Pagar peternakan harus ditutup rapat dan pada pintu masuk ditulis larangan masuk bagi orang yang tidak berkepentingan.
4. Hanya orang atau kendaraan berkepentingan yang diizinkan masuk peternakan. Pegawai dilarang mengunjungi peternakan lain atau pergi ke pasar burung. Mengurangi jumlah tamu kedalam peternakan seketat mungkin. Disediakan tempat parkir kendaraan yang terpisah jauh dari kawasan peternakan. Melakukan pencatatan keluar masuk kendaraan.
5. Ayam dijaga supaya tidak kontak atau menggunakan air yang mungkin sudah terkontaminasi dengan burung atau unggas liar. Mencegah burung liar masuk kedalam kandang dengan cara segera memperbaiki dinding kandang yang berlubang. Dilakukan pencegahan tikus masuk kedalam kandang.
6. Ayam bibit ditempatkan jauh dari lingkungan luar. Peternakan ayam jauh dari pemukiman dan peternakan lain.
7. Makanan ayam pada kandang terbuka akan menarik burung liar. Sehingga harus dihindari makanan tumpah dari tempatnya.
8. Ayam dikelompokkan dan ditempatkan dalam kandang yang terpisah berdasarkan umur.
9. Disediakan baju bersih dan peralatan yang sudah didesinfeksi bagi pegawai peternakan. Pekerja kandang mengenakan coverall, sarung tangan, masker, tutup kepala dan sepatu boot. Didepan pintu masuk kandang harus selalu disediakan bak desinfeksi alas kaki.
10. Pekerja kandang menangani atau masuk kandang ayam umur muda terlebih dahulu.
11. Jangan meminjamkan atau meminjam peralatan dari peternakan lain. Semua peralatan dan kendaraan harus didesinfeksi sebelum masuk atau keluar peternakan.
12. Melaksanakan penanganan sampah atau limbah dengan baik. Karena Avian Influenza dapat ditularkan melalui kotoran ayam. Sehingga perlu ditangani dengan baik.
13. Ayam yang sakit atau mati harus dikeluarkan dibakar diinsenerator, jangan sampai keluar peternakan. Diambil contoh ayam yang sakit atau mati, dikirim ke laboratorium untuk didiagnosa dengan teliti.

Vaksin yang digunakan selama ini dapat mencegah influenza pada beberapa spesies termasuk unggas. Akan tetapi perlu diketahui bahwa diantara 15 subtipe virus flu burung tidak terjadi proteksi silang. Karena tidak dapat diprediksi tipe mana yang akan menginfeksi ayam disuatu peternakan, vaksinasi dengan satu subtipe tidak menjamin dapat mencegah infeksi.

Program vaksinasi disertai tindak karantina yang ketat dapat mengendalikan penyakit bentuk ringan. Tetapi pada penyakit tipe ganas, tindak karantina yang ketat dan depopulasi cepat terhadap ayam-ayam yang tertular merupakan metoda yang efektif untuk menanggulangi flu burung. Semua ayam terinfeksi dan tertular dimusnahkan dengan cara dibakar, sehingga sumber bibit penyakit hilang dari peternakan di Indonesia.

Mengingat sifat virus flu burung yang mudah mutasi seperti diterangkan diatas, perlu pengendalian dan pemberantasan secara terencana dan terpadu untuk menghindari kemungkinan munculnya virus subtipe baru.

Berdasarkan sifat virus tersebut maka penangan virus harus hati-hati, dan diusahakan berada dalam suatu laboratorium yang aman dan terkontrol sehingga virus tersebut terkendali dengan baik dan tidak berbahaya. Dengan beberapa kendala tersebut diatas, perlu dilakukan monitoring perkembangan penyakit ini di lapangan dan penelitian pembuatan vaksin generasi baru menggunakan inovasi biologi molekuler.

Sumber:
Infovet edisi 116, tahun 2004.
(Drh. Pudjiatmoko, Ph.D. Ilmuwan dari Masyarakat Ilmuwan dan Tekhnolog Indonesia (MITI))

Cabinet Members (August 28, 2007)

Shinzo Abe (Prime Minister)

Hiroya Masuda (Internal Affairs and Communications Minister)

Kunio Hatoyama (Justice Minister)

Nobutaka Machimura (Foreign Minister)

Fukushiro Nukaga (Finance Minister)

Bunmei Ibuki (Education, Culture, Sports Science and Technology Minister)

Yoichi Masuzoe (Health, Labor and Welfare Minister)

Takehiko Endo (Agriculture, Forestry and Fisheries Minister)

Akira Amari (Economy, Trade, and Industry Minister)

Tetsuzo Fuyushima (Land, Infrastructure and Transport Minister)

Ichiro Kamoshita (Environment Minister)

Mashiko Komura (Defense Minister)

Kaoru Yasano (Chief Cabinet Secretary)

Shinya Izumi (National Public Safety Commission Chairman)

Fumio Kishida (State Minister in Charge of Okinawa and Affairs related to the Northern Territories)

Hiroko Ota (State Minister in Charge of economic and Fiscal Policy)

Yoko Kamikawa (State Minister in Charge of Population and Gender-equality Issues)

Generasi Muda Jepang Hindari Konsumsi Ikan

 

Meskipun orang Jepang umumnya disebut sebagai masyarakat dengan pola makan berbasis ikan, mereka sebenarnya tidak mengonsumsi ikan dalam jumlah besar hingga akhir Perang Dunia II. Pangan pokok dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang sebelumnya adalah nasi, ubi jalar, dan sayuran. Kemungkinan besar, mereka hanya mengonsumsi satu ekor ikan kembung per minggu dalam kondisi terbaik. Namun, konsumsi ikan mulai meningkat sejak tahun 1960, sebagian karena didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat pada masa itu.

 

Konsumsi ikan di Jepang mencapai puncaknya pada periode 1998 hingga 2001, tetapi mulai menurun sejak tahun 2002. Saat ini, generasi yang disebut sebagai "baby boomer" cenderung lebih sering makan ikan, sehingga mendukung volume konsumsi secara keseluruhan.

 

Namun demikian, konsumsi ikan diperkirakan akan menurun seiring dengan bertambahnya usia dan berkurangnya jumlah generasi tersebut. Di sisi lain, kecenderungan generasi muda untuk tidak mengonsumsi ikan tampaknya akan terus berlanjut, menunjukkan kontras dengan tren di belahan dunia lainnya, di mana konsumsi ikan mulai meningkat.

 

Dalam perdagangan, total impor produk perikanan Jepang pada tahun 2005 mencapai 1,6 triliun yen, turun 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pada periode Januari–September 2006 hanya meningkat tipis sebesar 0,7%. Volume impor produk segar, beku, dan dingin yang menjadi andalan pada tahun 2005 turun 4,4% menjadi 2,29 juta ton, dengan nilai impor tetap sebesar 1,17 triliun yen. Volume impor pada periode Januari–September 2006 tercatat sebesar 1,46 juta ton, dengan nilai mencapai 1,3 triliun yen. Sebaliknya, harga impor per unit diperkirakan naik sekitar 10%.

 

Ekspor produk perikanan Jepang, yang sebelumnya umumnya hanya mencapai sekitar 10% dari volume impor, melampaui angka 20% pada tahun 2006, meskipun volume produksi domestik tidak mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa tren perdagangan hasil laut mulai berubah, sebagaimana tren konsumsi hasil laut juga mulai mengalami perubahan.

 

SUMBER:

Isaribi no. 54, 2007.

Pameran Internasional Produk Perikanan Ke-9

The 9th Japan International Seafood and Technology Expo diselenggarakan di East 4 • 5 Hall, Tokyo International Exhibition Center "Tokyo Big Sight" 18-20 Juli 2007. Sebagai penyelenggara expo ini adalah Japan Fisheries Association. Yang datang dalam expo besar ini adalah pengusaha ikan, pengusaha mesin pengolah ikan (exhitor), pembeli dan konsumen. Terdapat 22.493 pengunjung yang tercatat pada The 8th Japan International Seafood and Technology Expo.

Expo ini disponsori oleh The ministry of Health, Labour and Welfare, The Ministry of Economy, Trade and Industry,The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries dan Japan Food Industry Center, Organization of Food Marketing Distribution Structure Improvement, National Cooperative association of squid processors dan berbagai organisasi swasta lainnya.

Setiap perusahaan memamerkan produknya dalam booth berukuran 9 m2 dengan ongkos sewa 250.000 yen. Untuk memperoleh kesempatan mengiklankan produk baru kepada para pelanggan yang prospektif, pada expo ini juga dilengkapi fasilitas “the Exhibitors and Exhibited Products Fliers Service”.

Fasilitas tersebut menawarkan pengiriman fliers exhibitor melalui PM (Promotion Mail) dan DM (Direct Mail) kepada Fishermen's federations and unions around the country, Fish stores, School lunch services, Take-out sushi shops, High-end Japanese cuisine restaurants, Japanese restaurants, Supermarkets, mass merchandisers, Department stores (those in charge of fisheries and gifts), Consumer cooperative associations, Select influential buyers who have visited the exposition in the past, Fisheries processing businesses, Sushi bars (including conveyor sushi bars), Izakaya taverns, Mid-range Japanese cuisine restaurants.

Perusahaan dari Indonesia yang mengikuti expo ini hanya satu perusahaan yaitu PT. Darma Samudera Fishing Industries (DSFI). DSFI menjajakan produk-produknya yaitu Red Snapper (Lutjanus Sangueinus), Malabar Snapper (Lutjanus altifrontalis), Grouper (Epinephelus Sp), Red mullet (parupeneus heptachantus), Baramundi ()Lates Calcalifer), Silver Jobfish (Pristipomoides filamentosus), Kingfish / Spanish Mackerel (Scomberomorus commersonii), Tuna (Thunnus albacares), Parrot fish (Scarrus Sp.), Octopus (Octopus vulgaris), Golden Threadfin (Nemiptherus Sp.), Blue Swimming Crab (portunus pelagicus), Logigo Squid (Logigo bleekeri), Cuttle fish (Sepia officinalis), oil fish (Lepidocybium Flavobrunneum), Seafood Mix.

Hasil analisis The 8th Japan International Seafood and Technology Expo oleh penyelenggara adalah sebagai berikut:

A. Exhibitor dan Pengunjung

1.Terdapat 295 perusahaan yang memamerkan produknya yang berasal dari 10 negara, kecuali Jepang yang memamerkan dalam satu suatu tempat.

2.Rata-rata terdapat 21,7 orang pengunjung pedagang ke satu booth perusahaan, sedangkan jumlah maksimum 400 orang.

3.Rata-rata tiket undangan dari setiap perusahaan.yang telah dikirimkan sebanyak 845,7 orang, sedangkan jumlah maksimum 10.000 orang.

B. Hasil expo yang diperoleh oleh exhibitor adalah sebagai berikut:

1.Sebanyak 53,8% memperoleh pelanggan baru.

2.Sebanyak 52,1% dijanjikan untuk memperoleh pesanan.

3.Sebanyak 48,7% melanjutkan hubungan bisnis dengan pelanggan lama.

4.Sebanyak 24,8% menerima permintaan pesanan atau sample.

5.Terdapat 23,1% memperoleh evaluasi yang baik.

6.Terdapat 21,4% memperoleh informasi tentang perdagangan

C. Kontrak bisnis dengan exhibitor yang telah diperoleh adalah sebagai berikut:

1.Sebanyak 46,2% melakukan kontrak bisnis dengan supermarket / mass retailer

2.Sebanyak 45,3% melakukan kontrak bisnis dengan Seafood Processing

3.Terdapat 43,5% melakukan kontrak bisnis dengan Sushi shop

4.Terdapat 36,8% melakukan kontrak bisnis seafood broker

5.Terdapat 35,9% melakukan kontrak bisnis dengan Trading Agency.

Dialog Petani ASEAN di Palembang

Tujuh petani Jepang datang ke Palembang menghadiri Dialogue of ASEAN Farmer di Hotel Aston pada tanggal 18 Juli 2007. Sedangkan peserta dialog dari negara ASEAN sebanyak 15 petani yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina, Vietnam, dan Kamboja. Acara dibuka oleh Ibu Ir. Yusni Emilia Harahap, MM. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.

Tujuh petani Jepang yang telah datang pada acara tersebut yaitu Mr. Yochihide Morita dan Mrs. Ishako Morita dari Hiroshima, Mr. Keiichiro Mizuta berasal dari Nara, Mr. Toshiro Ichinose dari Kumamoto, Mr. Zengo Gomi dari Yamanashi, Mr. Takao Otake dan Mr. Yuichi Ishikawa dari Gunma. Mereka merupakan sebagian petani Jepang yang telah melatih petani muda Indonesia yang mengikuti program magang petani muda yang diselenggarakan oleh Departemen Pertanian.

Tujuh petani senior dari Jepang ini berantusias datang pada dialog ini karena mereka ingin lebih meningkatkan lagi hubungan bisnis dengan para alumni magang petani yang telah kembali ke Indonesia. Mereka merasa bangga banyak diantara alumni magang petani yang dulu pernah mereka latih sekarang telah menjadi petani sukses yang mampu mengekspor produk pertaniannya ke Jepang.

Sebagai contoh Sdr. Yudi Kurniawan seorang petani dari Malang Jawa Timur yang pernah magang di pertanian Mr. Takao Otake di Gunma, Jepang sekarang telah menjadi eksportir Teh Ashitaba ke Jepang. Teh tersebut terkenal di Jepang karena mengandung antioksidan dan berkhasiat menjadi anti kanker.

Selain itu mereka bahagia karena pada sehari sebelum acara diolog petani ASEAN mereka mendapat kesempatan menghadiri PENAS KTNA XII yang merupakan pertemuan besar Petani-Nelayan seluruh Indonesia yang dihadiri oleh 26.000 petani-nelayan dari 33 Propinsi.

Di lubuk hati mereka, jauh hari sebelum datang ke Indonesia mereka berharap dapat bertatap muka dengan Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudoyono Doktor Pertanian lulusan IPB, yang membuka acara PENAS KTNA XII.

Pada acara dialog petani ASEAN setiap negara menyampaikan permasalahan dan perkembangan pertanian di negaranya masing-masing dan memberikan pandangannya tentang rencana kerjasama petani di kawasan Asia Tenggara. Perwakilan dari Vietnam sangat berantusias memamerkan sertifikat standar internasional yang mereka kontongi sebagai persyaratan untuk ekspor produk pertaniannya termasuk sertifikat halal.

Petani Jepang mengharap kerjasama petani ASEAN dan Jepang dapat ditingkatkan lagi baik dalam bidang alih teknologi maupun agribisnis.

Perwakilan IRRI menyampaikan laporan perkembangan bantuan IRRI yang telah dilaksanakan dengan baik kepada beberapa negara di kawasan ASEAN termasuk Indonesia.

Dialog ini telah mencatat tiga hal yang telah dirumuskan bersama yaitu permasalahan yang sedang dihadapi oleh para petani di Asia Tenggara, cara pemecahan masalahnya dan langkah tindak lanjut yang diperlukan seperti yang tertulis pada 3 hal sebagai berikut:

1. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh para petani ASEAN yaitu:
a.Harga produk pertanian yang tidak stabil,
b.Resiko tinggi dalam bercocok tanam,
c.Posisi tawar yang rendah terhadap pedagang,
d.Infrastruktur kurang memadai,
f.Akses memperoleh pinjaman bank yang rendah,
g.Limbah pertanian yang menumpuk,
h.Kurangnya minat pemuda menjadi petani .

2. Untuk memecahkan masalah ini disarankan agar melakukan:
a.Pengembangan sistem pertanian terpadu,
b.Peningkatkan pengetahuan dan tehnik bertani serta penyebarankannya,
c.Penentukan standar internasional makanan dan mengembangkan brand untuk dapat masuk akses pasar,
d.Kerjasama antar petani untuk meningkatkan posisi tawar,
e.Penigkatan peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan akses Bank,
f.Pengembangan istitusi dan organisasi pertanian,
g.Pengembangan pusat-pusat pelatiahan pertanian.

3. Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah meneruskan transformasi informasi dan teknologi serta berbagi pengalaman diantara semua petani ASEAN dengan pembentukan suatu forum petani ASEAN.

Acara yang telah berjalan dengan lancar penuh keakraban ini ditutup oleh Bapak Ir. Heri Suliyanto MBA, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Departemen Pertanian RI.

Agricultural and Fisheries Trade Policies

1. Introduction

Indonesia has taken significant steps to liberalize its trade, investment, and regulatory regimes in several key sectors during the period under review, although the scope of the liberalization has affected some sectors more than others.

Agriculture supports the largest segment of the Indonesian population and the poor, and has a primary role in achieving the objective of poverty alleviation. The two thirds of farming households in Indonesia who are net consumers of rice were adversely affected when the Government announced a seasonal import restriction on rice from January 2004, which has been extended repeatedly and effectively become permanent. Indonesia has removed a number of licensing restrictions affecting agriculture. Sanitary and phytosanitary and food quality regulations have led to import restrictions, particularly on animals and animal products and other food items requiring a halal certificate. In the forestry sector, the ban on log exports was reinstated in a bid to stem losses from the smuggling of illegally felled logs, which is thought to account for more than half of output from the sector. However, this may not adequately address environmental damage caused by illegal logging and may instead depress prices, thereby encouraging domestic processing of wood-based products.

The 2001 liberalization of the oil and gas sector has allowed foreign firms to enter the oil market, particularly in exploration and production; private companies are now allowed to open retail outlets for fuel. Pertamina's monopoly on importing and distributing fuel has been lifted, and refining, storage, and transport have been liberalized; Pertamina was scheduled to be privatized in 2006. An electricity law passed in September 2002 envisaged an end to the state electric company's monopoly on electricity distribution and the possibility for private companies, both local and foreign, to sell power directly to consumers within five years. In January 2005, however, the Constitutional Court announced that the law was unconstitutional and it was annulled.

Indonesia's average applied MFN tariffs for the manufacturing sector have been reduced, but certain industries (e.g. chemicals, fabricated metal products, motor vehicles, motor cycles, bicycles) continue to be subject to high rates. In the textiles and clothing sub sector, average MFN tariff protection has dropped to 10.3%. However, since 2002, under a decree concerning textile import arrangements, only companies that have production facilities using imported fabrics as inputs for finished products may obtain import licences. There are no limits on foreign ownership in the automotive sector and no local-content requirements or incentives. Tariff barriers have also been lowered, although they remain high by international standards.

The financial sector has undergone major restructuring and reform since the financial crisis in 1997-98. The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) oversaw substantial consolidation during its six years of operation, but a large portion of the banking system remains in government control. During the period under review, Indonesia has continued to make progress towards establishing a strong and competitive private banking sector although the two biggest state banks still have weak governance and large non-performing loans (NPLs). According to Bank Indonesia, total banking sector NPLs as a percentage of total loans rose to 9.3% in 2006 compared to 8.2% in 2003. Banks still dominate the financial system, accounting for 80% of financial assets but the strengthening of non-bank financial institutions (NBFIs) - such as insurance companies, finance companies and pension funds, while small for a country of Indonesia's size - has become a key policy imperative, as articulated in the 2006 financial sector policy reform package. The development of NBFIs promises to increase access to low-cost financial services and mobilize domestic savings and channel them into profitable investments.

Indonesia has been undertaking significant policy reform in the telecommunications sector. This has brought about increased private sector and foreign participation. The two main carriers, PT Telkom and PT Indosat, which are 65% and 16% state-owned, respectively, have been partially sold to private investors. Competitive licences have been awarded for the provision of GSM mobile services, Internet services, and other value-added services.

Given its size and island structure, Indonesia faces considerable challenges in establishing the extensive transport infrastructure essential for its economic and social development. Road development policy is focused on increasing road capacity and quality by strengthening main national road corridors and providing better access to less developed and remote areas. Ports are generally inefficient, imposing additional time and costs on domestic cargoes and exports. While the main airports function well, increased transport demand due to deregulation and the proliferation of low-cost airlines is putting pressure on capacity at medium and small-sized airports.

Agriculture (including animal husbandry, fishing, and forestry) accounted for almost 13% of GDP in 2006; it remains the most important sector in terms of employment, providing livelihoods for over 44% of the workforce, which indicates that labour productivity in agriculture is only one fifth of the level in the rest of the economy. The country has a vast range of mineral resources, which have been exploited intensively, enabling the mining sector to make an important contribution to exports. The manufacturing sector began to expand rapidly in the mid 1980s and by 2006 accounted for 28% of GDP. More recently, the services sector has grown, boosted by the travel and tourism industry; in 2006 it accounted for over 40% of GDP and employed nearly 38% of the working population.

2. Agriculture and Forestry

(i) Features

Agriculture represented 12.9% of Indonesia's GDP and 44.5% of the labour force in 2006, is home to the largest segment of the Indonesian population and the poor, and has a primary role in achieving the objective of poverty alleviation, rural development and employment creation. Agricultural trade accounts for 16.7% of exports and 11.5% of imports. Indonesia is the world's largest producer of coconuts, second largest producer of copra, palm kernels, palm oil, and natural rubber, and the third largest producer of rice. Production is concentrated in the islands of Java, Sumatera, and Sulawesi. Smallholder farms (with an average size of one hectare) occupy the largest share of cultivated land (87%) and grow mostly food crops, accounting for 90% of total rice and maize output. Large-scale farms, state- or privately owned, account for a small share of agricultural output, but the larger share of agricultural exports, such as rubber, palm oil, coffee, and cocoa. Agricultural GDP is dominated by food crops (52%); rice production dominates these crops with over 54 million tonnes in 2006.

Indonesia is a net exporter of agricultural products, with palm oil and rubber accounting for the majority of exports in volume terms. Indonesia is the world's second largest producer of crude palm oil; with exports worth around US$4.5 billion it has become Indonesia's most important cash crop. Indonesia is the world's second largest producer of rubber, exporting approximately 90% of its production with total rubber exports exceeding US$3 billion in 2005. It is also the world's third largest producer of cocoa with an estimated 13% share of the world market; both foreign and domestic investors are currently active in cocoa production. Imports are more diversified with high volumes of soybean and sugar; also, a high proportion of imports is in animal feed (oilseed cake) and raw material for exports (cotton). In 2003, Indonesia was the world's biggest importer of rice, importing 13.5% of world trade; it was the third biggest producer, after China and India, with 8% of world production. Due to the current rice import ban, apart from the quantities imported by BULOG to replenish Government stockpiles, only limited registered quantities of rice were imported during 2006.


(ii) Main developments

The Medium-Term Development Plan (MTDP) 2004-09 identifies the main constraints to growth in the agriculture sector as including: relatively high poverty and low welfare of farmers; inadequate incentives to invest in production increases; low level of technology transfer for the processing of products, resulting in low productivity; high dependence on rice consumption as the major food crop; and lack of basic infrastructure and poor access to markets and services. As part of the MTDP, the Government has initiated a plan for revitalization of the agriculture sector with the objective of achieving annual average growth of about 3.5% during 2004-09 and increased incomes and well-being of farmers. The plan calls for increasing investment in key infrastructure, in particular farm-to-market roads and irrigation; encouraging diversification into higher-value-added crops; improving agricultural research; and better ensuring that exports meet world standards.

With almost two thirds of poor household heads working in agriculture, increasing agricultural productivity is essential for broad-based poverty reduction. Historically, agriculture has performed well and contributed significantly to Indonesia's growth, bringing with it increases in employment and a reduction in poverty. It achieved this by focusing on the staple food crops rice, corn, sugar, and soybeans. However, with productivity gains of most food crops slowing down significantly, and with the majority of farmers operating less than half a hectare, these crops provide less potential for generating additional employment and income growth. According to the World Bank, total factor productivity growth in agriculture has been negative since the early 1990s, from annual gains of 2.5% in 1968-92 to annual contractions of 0.1% from 1993 to 2000.

(a) Border measures

Tariff protection and binding commitments

In the Uruguay Round, Indonesia bound 100% of all agricultural lines; the number of bound tariff lines increased to 1,500 compared with only 65 before the round. In general Indonesia's tariffs are applied at levels well below bound rates. The average bound tariff is 47% and the average applied tariff is 8.7%. The difference between bound and applied tariffs varies among sectors. There is little difference between bound and applied tariffs for beverages and spirits but in other sectors the applied tariff is about one tenth the bound rate.

Initially set at zero (under Indonesia's IMF commitment on food items), the tariffs on rice and sugar were raised when BULOG's monopoly over imports was eliminated. Tariffs on the various types of sugar have been reduced in conjunction with a plan to restructure the sugar processing industry, including the closure of inefficient state-owned sugar mills; in 2003 the Government switched from an ad valorem to a specific tariff in order to deal with under-invoicing practices in particular. In the case of rice, the tariff was set at a specific rate of Rp 430/kg in 2000 (with an ad valorem equivalent at around 30%). Although meant to be temporary, the tariffs on sugar and rice are still in effect.

Non-tariff border protection

During the period under review, Indonesia had removed a number of licensing restrictions affecting agriculture. Those remaining include alcoholic beverages ; these may eventually have to be eliminated unless Indonesia is granted special exemptions. Indonesia had granted sole import rights for rice, soybeans, sugar, wheat flour, and garlic to BULOG, the national food logistics agency, and sole import rights for cloves were granted to the BPPC, a cloves marketing agency. Indonesia notified the WTO that BULOG operates as a state-trading enterprise within the meaning of Article XVII of GATT. The purpose of establishing Perum Bulog as a state trading enterprise (STE), is to support domestic rice producers, to stabilize the price of rice at consumer and producer levels in implementing its statutory functions, the agency engages in domestic procurement, sales/distribution, import/export, and management of rice reserve stock holding.

Sanitary, phytosanitary, and food quality regulations have led to import restrictions, particularly on animals and animal products and other food items requiring a halal certificate.

(b) Domestic support measures

Indonesia maintains a number of domestic programmes that are classified as domestic supports under the Agreement on Agriculture. These include general services, programmes to promote agricultural development, stock holding and administered price systems for some commodities, and domestic food aid. Most of these programmes appear to fall under the Green Box, as notified to the WTO.

(iii) Selected items

The agriculture sector can be divided into five broad sub-sectors: food crops, cash crops, animal husbandry, fishing, and forestry. The predominant food crops are rice and other food staples such as maize, cassava, sweet potatoes, and soybeans, and have traditionally been cultivated on relatively small landholdings. Indonesia is also an important producer of a wide range of cash crops, including rubber, palm oil, copra, coffee, tea, cocoa, sugar, and tobacco. Most of these commodities are grown on commercial plantations and are destined primarily for export.

Rice

Rice is the most important food crop and the preferred staple of the great majority of Indonesians. It has always been the main focus of Indonesia's policy on agriculture and food security; at the heart of the policy has been the Government's endeavour to stabilize the price of rice by intervening in the market to defend a ceiling price for consumers and a floor price for producers, and by controlling trade (Box IV.1). Self-sufficiency was attained briefly in 1985 and again since 2004, but in the intervening years Indonesia became one of the world's largest rice importers. During the period under review, the Government has come under increasing pressure to deal with rice farmers' complaints of low prices, particularly during harvests, which they have tended to blame on the abundance of cheaper rice imports. In January 2004, the Government announce that rice imports would be banned for six months to protect farmers during the main harvest. The ban was subsequently extended and remains in place as strong harvests from 2004 to 2006 have reduced the need for imports. In 2005, Indonesia produced 54 million tonnes of un-husked rice, equivalent to 32.4 million tonnes husked. Domestic requirements are estimated to be approximately 32 million tonnes.

Maintaining stable rice prices is critically important for the poor, as rice constitutes 24% of their consumption. Two thirds of farming households in Indonesia are net consumers of rice, that is, they consume more rice than they produce. High rice prices were detrimental to the poor during the crisis in 1997/8 when the collapse of the rupiah led to a surge in the domestic price of trade able goods consumed by the poor, most importantly the price of rice. The Government restored relative macroeconomic stability in 2001, strengthening the rupiah and bringing down the price of rice as a result. During the period under review, mostly due to shortages as a result of the ban on rice imports, the price of rice surged about 30% above international prices, rising 55% between February 2005 and March 2006, far ahead of other domestic food prices and was considered to be the main factor in the increase in the poverty headcount in 2006 . In 2006, local rice cost over 40% more than rice imported from Viet Nam (Table IV.5).

had an explicit mandate to ensure price stability and was given monopoly import rights to enable it to achieve this. Growing inefficiency at Before the economic crisis, Indonesia had a good record for stabilizing rice prices: the real price of rice had been kept roughly at or near the world price for 20 years. During this period BULOGBULOG , together with the economic crisis led to the collapse of the rice stabilization scheme. At the end of the 1990s, BULOG lost its monopoly; import licences were granted to general importers with no quantity limits, and the private sector was responsible for over half of Indonesia's total rice imports.

The fertilizer subsidy comes indirectly in the form of a gas subsidy to the nitrogen/urea factories and in 2006 amounted to Rp 3,006 billion. The gas subsidy reduces factory prices enabling smallholder farmers (mostly food crop farmers) to obtain affordable fertilizer prices. The amount of gas subsidies is limited to the production needed by smallholder farmers. The Government determines the ceiling prices for the outlets where farmers obtain the fertilizer.

The Government also subsidizes some food crop seeds for rice, maize, and soybean. Two state-owned companies PT Sang Hyang Seri and PT Pertani were assigned as suppliers of subsidized seed for the period 1986-06 (regulated in the Minister of Finance Decree No. 100/PMK/2005). In 2006, the amount of the subsidy was Rp 165 billion, enabling farmers to pay lower prices. In 2007, the MOA plans to provide subsidized seeds directly to farmer, with a total subsidy value of roughly Rp 1.7 trillion.

To facilitate access to financial services, the Government provides subsidized credit to smallholder farmers. Farmers pay interest at 9% per annum, and the Government pays the difference between the commercial and the subsidized rates. With this scheme, smallholder farmer are expected to have more access to commercial bank financing as credit risks are shared among the Government, commercial banks and farmers.

To provide an incentive to rice farmers, the Government determines the rice procurement price (HPP), usually before the beginning of planting season (around October). In 2006, the procurement price was Rp 3,350 per kg or around US$365 per tonne.
The Government is facing difficulties in imposing high import tariffs on rice to protect its domestic farmers and rice industries. The specific import duty of Rp 430 per kg has been bound since 2000. However, illegal imports and the black market are two major challenges, due to the low price of rice outside the borders, rendering tariff protection and restrictive import policies less effective.

There was a brief period of free trade in rice between January 1999 and December 2003, initially with no tariff and then with a specific tariff of Rp 430/kg. From January 2004, the Government announced a seasonal import ban, which has been extended repeatedly so that is has effectively taken on the character of a permanent ban. BULOG became a state-owned enterprise and, while it claims to no longer have a mandate to stabilize prices, has responsibility for purchases and sales from BULOG stocks. The authorities indicate that BULOG has the capacity to absorb around 5% of total domestic rice production.

Fishing

In 1982, international recognition of the concept of the archipelago State permitted Indonesia to declare the waters separating the many islands to be an exclusive economic zone, thereby giving the country undisputed control over the vast marine fisheries resources of this area. These resources began to be developed in 1987, both through licences issued to foreign fishing fleets and the encouragement of private investment in the fishing industry. Particular emphasis was given to shrimp and tuna fisheries. Nevertheless, productivity in the sea-fishing industry has remained low while over-fishing in some areas has threatened to deplete fish stocks. Illegal fishing, by foreign and domestic operators, has also been a serious problem, causing both environmental damage and revenue losses estimated at about US$2 billion per year.

Fishing is also of great importance in the subsistence economy and fish provide an estimated two thirds of the animal protein in the Indonesian diet. However, there is a widening gap between supply and demand for fish. Many marine fisheries are in decline with the productivity of coastal reef fisheries threatened by the use of destructive fishing techniques and poaching. The fisheries in western Indonesia are operating at or above the maximum sustainable yields, leaving little room for further expansion in commercial fisheries.

Commercial effort is focused on high-value species such as prawns and tuna. Fishing in Indonesia accounted for 2.4% of constant-price GDP in 2004. The value of shrimp exports alone stood at US$824 million in 2004, with the total value of fish exports at around US$2 billion. As an archipelagic country, Indonesia has over 17,000 islands and 81,000 km of coastline, which provide an excellent resource for brackish-water shrimp farming to support the growth of shrimp exports. Japan is the largest export market for Indonesian shrimp, followed by the EC and the United States. One of the most critical challenges faced by the industry relates to quality standards imposed by developed country importers, including freedom from antibiotic contamination; Indonesian shrimp growers lack the capacity to comply. Other problems are the low productivity and high cost of production of domestic shrimps, which have caused difficulties in managing cheap shrimp imports from the likes of China, Thailand, and Viet Nam.

Sistem irigasi pertanian di Niigata

Pada tanggal 17 Juni 2007 kami melakukan kunjungan ke pertanian milik Mr. Nobutoshi Ikezu di Niigata Prefecture. Pada saat itu kami tertarik untuk mengamati persediaan air yang cukup pada pengelolaan pertaniannya.

Sekitar 3 km dari tempat tersebut tedapat sungai besar yang debit airnya cukup dan tidak berlebih. Air sungai dinaikan ke Tempat penampungan air menggunakan pompa berkekuatan besar. Tempat tersebut terlihat sekitar 3 km dari pertanian milik Mr.Nobutoshi Ikezu (Bangunan putih di bagian tengah pada gambar di atas).

Air dari tempat penampungan dialirkan menggunakan pipa-pipa air bawah tanah berdiameter 30 cm ke pertanian di sekitarnya.

Pada setiap pemilik sawah terdapat tempat pembukaan air irigasi tersebut. Pembagian air ini bergilir berselang sehari, yang berarti sehari keluar, sehari tutup. Penggunaannya sesuai dengan kebutuhan sawah setempat yang dapat diatur menggunakan tuas yang dapat dibuka tutup secara manual.

Dari pintu pengeluaran air tersebut dialirkan ke sawahnya melalui pipa yang berada di bawah permukaan sawahnya. Kalau di tanah air kita pada umumnya air dialirkan melalui permukaan sawah.

Sedangkan untuk mengatur ketinggian air dilakukan dengan cara menaikan dan menurunkan penutup pintu pembuangan air secara manual seperti yang terlihat pada gambar di atas.

Pembuangan air dari sawah masuk saluran irigasi yang terbuat dari beton sehingga air dengan mudah kembali ke sungai kecil, tanpa merembes terbuang ke bawah tanah. Pencegahan perembesan air dilakukan dengan sangat efisien.

Peresmian WFP School Feeding Campaign

WFP bekerjasama dengan Japan Advertising Council (JAC) telah melakukan pengambilan gambar di sebuah Sekolah Dasar di Lombok untuk pembuatan iklan layanan masyarakat yang akan dipublikasikan pada siaran TV, radio dan Billboard serta masmedia lain. Peresmian dilakukan di United Nation University (UNU) pada tanggal 25 Juni 2007 mulai jam 11:00 sampai dengan jam 12:00. Peresmian ini dihadiri para pejabat pemerintah, anggota corps diplomatic, dan wartawan.

Peresmian dibuka oleh Ms. Mihoko Tamamura Director WFP Japan Relation Office. Beliau menyampaikan ucapan terimakasih kepada JAC atas bantuannya dalam pembuatan iklan layanan masyarakat. Beliau menyampaikan moto dari iklan layanan masyarakat ini adalah “Sepotong biscuit merupakan tiket menuju masa depan”. WFP menyediakan biscuit untuk setiap siwa satu bungkus yang telah dikemas khusus dengan tulisan biscuit WFP gratis produksi PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.

Dengan memakan 50 gram biscuit seorang anak akan memperoleh 200 kcal dan 50% kebutuhan vitamin dan mineral selama satu hari. Pada tahun 2006 WFP telah memberikan makanan kepada 20,2 juta anak dari 71 negara dan akan berusaha mencapai 50 juta anak pada tahun 2008.

Pada sambutan singkat Dr. Pudjiatmoko Atase Pertanian KBRI Tokyo menyampaikan ucapan permohonan maaf atas ketidak hadiran Bapak Dubes, penyampaian salam kepada hadirin, ucapan terimakasih kepada penyelenggara program dan himbauan kepada para hadirin untuk mendukung dan membantu program WFP School Feeding Campaign.

Selanjutnya petugas pengambil gambar mempresentasikan pengambilan gambar untuk iklan School Feeding campaign di sebuah Sekolah Dasar di Lombok NTB dengan diselingi pemutaran film hasil karyanya. Mereka senang telah bekerja dengan lancar karena mendapat dukungan dan bantuan dari para guru dan murid sekolah setempat serta masyarakat di sekitarnya. Para murid menyambut baik dan berantusias untuk diambil gambarnya, sedangkan masyarakatnya tertib ketika dilakukan pengambilan gambar.

Pada gambar ditampilkan seorang anak sedang membaca buku pelajaran bahasa Indonesia dimana mejanya terbentuk dari 3 potong biscuit, sedangkan narasinya disampaikan oleh aktor Jepang yang terkenal Kazunari Ninomiya. Iklan Layanan Masyarakat ini akan ditayangkan dan disebarluaskan mulai bulan Juli 2007.

Sekilas mengenal World Food Programme
(WFP)


World Food Programme (WFP) adalah organisasi program bantuan bersama yang dibentuk oleh PBB tahun 1963 dan diawasi oeh FAO. WFP adalah sebuah lembaga kemanusiaan terbesar di dunia yang berkantor pusat di Roma, Italia. Selain itu, WFP juga memiliki perwakilan yang tersebar di 80 negara. WFP bekerja untuk membantu masyarakat yang tidak mampu memperoleh atau menghasilkan pangan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

WFP bergerak untuk menghapuskan kelaparan dan malnutrisi, dengan tujuan utama menghilangkan kebutuhan akan bantuan pangan.
Strategi utama yang mendasari aktivitas WFP adalah menyediakan bantuan pangan dengan tujuan:
1. Menyelamatkan manusia yang merupakan pengungsi dan dalam situasi darurat lainnya;
2. Memperbaiki gizi dan kualitas hidup masyarakat yang paling rentan pada saat mendesak;
3. Membantu membangun aset dan memperbaiki taraf hidup masyarakat miskin khususnya melalui program padat karya.

Bantuan pangan WFP juga ditujukan untuk memerangi masalah kurang gizi, menurunkan tingkat kematian anak, memperbaiki kesehatan ibu hamil, dan memerangi berbagai penyakit termasuk HIV dan AIDS, serta Program padat karya membantu meningkatkan stabilitas lingkungan hidup dan ekonomi serta produksi agrikultur.

Pada tahun 2005, WFP mendistribusikan 4,2 juta ton bahan makanan kepada 96,7 juta orang di 85 negara (wikipedia.com), 35 juta orang mendapatkan bantuan melalui operasi darurat, termasuk korban konflik, bencana alam, dan kehancuran ekonomi di negara-negara seperti Afghanistan, Korea Utara, Pakistan, dan Niger. Pengeluaran secara langsung mencapai US$ 2,9 juta untuk menjalankan program perbaikan dan normalisasi.

Operasi WFP yang terbesar di tahin 2005 adalah operasi di Darfur, Sudan dimana program tersebut menyentuh 3,4 juta orang. Selain itu, WFP juga memiliki program bantuan pangan bagi anak-anak, program school-feeding di 74 negara, dan mendorong orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka, terutama anak perempuan.

WFP memperoleh dana dari donasi pemerintah negara-negara di dunia, perusahaan, dan donor pribadi. Di tahun 2005, WFP memperoleh dana sejumlah US$ 2,8 juta dari kontribusi negara-negara. Seluruh dana sepenuhnya yang diperoleh berdasarkan sumbangan sukarela.

WFP meluncurkan usaha pengumpulan dana yang disebut Walk the World. Dalam satu hari di setiap tahun, ratusan ribu masyarakat di setiap daerah pembagian waktu berjalan dalam usaha mengakhiri kelaparan terhadap anak-anak. Di tahun 2005, lebih dari 200 ribu masyarakat berjalan kaki di 296 lokasi. Sedangkan di tahun 2006 terdapat sekitar 760 ribu masyarakat di 118 negara di seluruh dunia. Acara ini merupakan bagian dari kampanye untuk mencapai target Millenium Development Goals, yang menginginkan agar jumlah penduduk yang menderita kelaparan dan kemiskinan dapat dikurangi hingga separuhnya di tahun 2015.

Indonesia pernah keluar dari keanggotaan WFP di tahun 1996 karena krisis ekonomi dan konflik yang menimbulkan situasi rawan pangan serta memburuknya status gizi masyarakat. Namun pada tahun 1998, Indonesia kembali menjadi anggota WFP, ditandai dengan diperolehnya bantuan WFP dalam bentuk Emergency Operation yang kemudian disusul dengan program PRRO yaitu program penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat di Jakarta dan Surabaya. Selain itu WFP juga menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat pengungsi dan masyarakat yang baru kembali dari pengungsian guna mempercepat proses integrasi dan rekonsiliasi paska krisis.

Kantor pusat WFP terletak di kota Roma, Italia dengan alamat:
World Food Programme (WFP)
Via C.G.Viola 68
Parco dei Medici
00148 - Rome - Italy
Tel: +39-06-65131
Fax: +39-06-6513 2840
E-mail: wfpinfo@wfp.org

ODA Jepang turun 11,7% pada tahun 2006

Jepang turun menduduki urutan ke tiga dalam Official Development Assistance (ODA) untuk tahun 2006, penurunan ini merupakan yang pertama kali sejak 24 tahun yang lalu.

Menurut data Organization for Economic Coopretaion and Development, Jepang menyumbangkan net ODA sebesar $ 11,61 milyar pada tahun 2006, mengalami penurunan 11,7 % dari tahun 2005.

Negara dengan net ODA teratas adalah Amerika Serikat, yang telah menyumbangan $22,74 milyar, disusul Inggris dengan besar sumbangan $12,6 milyar.

Net ODA yaitu Gross ODA dikurangi pengembalian hutang yang diterima untuk pinjaman ODA yang telah lewat. Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, Gross ODA Jepang masih menempati urutan ke dua dengan jumlah $18 milyar pada tahun lalu, dibawah Amerika Serikat dengan jumlah $24 milyar.

Net ODA Jepang melewati Amerika Serikat pada tahun 1993 dan masih bertahan menjadi donatur terbesar didunia sampai tahun 2000, puncaknya sebesar $14,49 milyar pada tahun 1995.

Akhir-akhir ini Jepang telah mengurangi anggaran ODA untuk menanggulangi peti simpanan pemerintah kosong dan defisit fiskal yang semakin bertambah.

Sementara itu negara-negara Amerika dan Eropa sedang mencoba meningkatkan ODA untuk meredam kepentingan antara kemiskinan dan terorisme sedunia sejak serangan 11 September 2001, kata pejabat kementerian luar negeri Jepang.

Program Pemberian Makanan di Sekolah

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan layanan masyarakat (PSA) terbaru mengenai program pemberian makan di sekolah resmi diluncurkan di Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 Juni 2007. Acara ini dibuka dengan sambutan pembukaan dari Ibu Mihoko Tamamura, Direktur Kantor Hubungan WFP Jepang, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Dr. Pudjiatmoko, Atase Pertanian Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo. Peluncuran ini dihadiri oleh berbagai pihak termasuk organisasi sponsor, wartawan, pejabat pemerintah, dan anggota korps diplomatik.

 

 

 

 

Lima biskuit menyediakan 200 kilokalori serta 50% kebutuhan vitamin dan mineral harian

 

Siaran Pers WFP

 

Program Pangan Dunia (WFP) menyambut baik peluncuran iklan layanan masyarakat (PSA) baru untuk media cetak, radio, dan televisi yang mempromosikan program pemberian makan di sekolah yang didukung oleh Dewan Periklanan Jepang.

 

PSA ini menampilkan biskuit kaya mikronutrien milik WFP yang diperkaya dengan 14 mineral dan vitamin esensial yang menjadi bagian penting dari program pemberian makan di sekolah. PSA ini menggambarkan meja-meja sekolah anak-anak yang terbuat dari biskuit WFP, simbolis bagaimana program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar di sekolah dengan baik. Dengan slogan "Sebuah biskuit adalah tiket ke masa depan"

 

“Kami sangat berterima kasih kepada Dewan Periklanan Jepang atas dukungan mereka terhadap inisiatif pemberian makan di sekolah kami,” kata Ibu Mihoko Tamamura, Direktur Kantor Hubungan WFP Jepang. “Kampanye PSA ini akan memberikan dampak luar biasa dalam membangkitkan dukungan dari masyarakat Jepang terhadap upaya kami untuk menghapus kelaparan anak di dunia.”

 

PSA ini difilmkan di Lombok, Indonesia, di mana malnutrisi tersebar luas di kalangan anak usia sekolah. Sekitar setengah dari anak-anak menderita anemia akibat kekurangan zat besi dan kekurangan vitamin A yang marginal, yang sering kali mengakibatkan penurunan kemampuan kognitif. Studi terbaru menemukan bahwa prevalensi anemia menurun dari 24% menjadi 10% pada anak-anak yang menerima biskuit WFP. Kemampuan kognitif mereka juga meningkat secara signifikan.

 

Salah satu perusahaan periklanan terbesar di dunia, Dentsu, merancang dan memproduksi PSA baru ini. Iklan televisi dan radio ini dinarasikan oleh aktor Jepang terkenal, Kazunari Ninomiya, yang penampilannya baru-baru ini dalam film Clint Eastwood pemenang Oscar, “Letters from Iwo Jima”, mendapatkan pujian luas.

 

PSA baru ini akan disiarkan di televisi dan radio serta muncul di media cetak dan papan reklame mulai awal Juli.

 

Dewan Periklanan Jepang berkomitmen untuk melayani kepentingan umum melalui kampanye iklan layanan masyarakat. Dewan ini terdiri dari lebih dari 1.300 anggota perusahaan sukarela, termasuk organisasi media, agensi periklanan, dan perusahaan lain dari Jepang. PSA yang diproduksi oleh dewan ini dicetak dan/atau disiarkan secara gratis oleh organisasi media anggota.

 

WFP telah terlibat dalam program pemberian makan di sekolah selama lebih dari 40 tahun dan merupakan penyedia makanan sekolah terbesar di negara-negara berkembang. Di negara-negara miskin, makanan sekolah yang gratis dan bergizi menarik anak-anak untuk bersekolah sekaligus meningkatkan kinerja mereka dengan memungkinkan mereka berkonsentrasi pada pelajaran. Pada tahun 2006, WFP menyediakan makanan sekolah untuk 20,2 juta anak di 71 negara dan menargetkan untuk mencapai 50 juta anak pada akhir 2008.

 

WFP adalah lembaga kemanusiaan terbesar di dunia yang setiap tahunnya, rata-rata menyediakan makanan untuk 90 juta orang miskin guna memenuhi kebutuhan gizi mereka. Diantaranya, 58 juta anak yang kelaparan di 80 negara termiskin di dunia.