Ringkasan Cara Menyusun Policy Brief

 

Policy Brief adalah sebuah dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini. Sebuah policy brief mungkin berfokus langsug pada penyediaan sebuah argumen untuk pengadopsian sebuah alternatif tertentu yang bertujuan untuk meyakinkan para pihak target akan pentingnya permasalahan saat ini dan perlu mengadopsi alternatif yang dipilih, selanjutnya berfungsi mendorong untuk melakukan tindakan. Dalam hal ini hasil penelitian yang ada diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam menginisiasi kebijakan yang lebih efektif.

 

Di negara atau pemerintah yang memiliki tradisi menulis yang kuat, policy brief maupun policy paper memiliki posisi sekaligus peran penting sebagai salah satu media atau alat komunikasi yang cukup berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan publik. Kuatnya tradisi menulis menjadi salah satu dasar bagi para penguasa sebelum mengambil kebijakan. Sebaliknya, dalam suatu negara atau pemerintah yang kurang memiliki tradisi menulis yang kuat, sebuah tulisan belum cukup mampu menjadi faktor yang memengaruhi seorang penguasa dalam mengambil suatu kebijakan.

 

Masih banyak masyarakat bahkan pejabat pemerintah yang belum tahu fungsi policy paper atau policy brief, policy brief bukan bulletin. Penulisan policy brief dan penggunaannya sebagai bagian dari alat dalam proses advokasi kebijakan masih jarang dilakukan oleh lembaga-lembaga di Indonesia. Walaupun manfaat policy brief atau policy paper masih belum maksimal dalam proses advokasi kebijakan, policy brief sebagai bagian dari advokasi kebijakan.

 

Pada sesi ini, secara khusus akan melatih peserta untuk menyusun policy brief sebagai dokumen singkat yang menyajikan penemuan dan rekomendasi dari penelitian yang ditujukan kepada audiens non-pakar, dan merupakan alat untuk menyampaikan masukan terhadap suatu kebijakan.

 

Sebelum menyusun Policy Brief, Anda harus telah mengidentifikasi beberapa hal berikut:

1.Mengidentifikasi isu kebijakan

2.Mengembangkan dialog dua-arah dan 'keterlibatan' dengan beneficiary dari manfaat riset (misalnya: pembuat kebijakan)

3.Menciptakan tim komunikasi dan diseminasi

4.Mengidentifikasi kelompok target audiens yang relevan

 

Komponen Policy Brief

Pada prinsipnya, sebuah policy brief adalah sebuah rekomendasi kebijakan yang merupakan dokumen yang berdiri sendiri, berfokus pada topik dan tidak lebih dari 2-4 halaman (1.500 kata) . Dalam menyampaikan isi dapat menggunakan model a laser focus, artinya benar-benar fokus pada satu topik.

 

Berikut ini 8 komponen yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan sebuah brief, yaitu :

1.Executive Summary: merupakan sebuah ringkasan eksekutif yang singkat dan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai tujuan dan rekomendasi policy brief yang disusun.

2.Pernyataan isu/masalah:sebuah frase topik sebagai pertanyaan yang memerlukan suatu keputusan, dirangkum sesingkat mungkin dalam satu pertanyaan. Sebagai contoh:

a.Peran apa yang dapat dilakukan oleh (setiap kelompok politik, sosial, organisasi) yang merupakan target audiens, yang dapat meningkatkan status (politik/ekonomi/sosial) bagi masyarakat atau target audiens yang dituju.

b.Bagaimana seharusnya ?

c.Siapa yang harus bertanggungjawab untuk memperbaiki / meningkatkan / mengatasi permasalahan yang disampaikan?

d.Kapan sebaiknya kelompok pengambil kebijakan memutuskan untuk terlibat dalam perkembangan masalah atau krisis yang disampaikan

3.Latar belakang masalah: menyajikan fakta-fakta penting sehingga para pengambil kebijakan memahami konteks masalah, termasuk dalam hal ini perlu disajikan bagaimana perspesi masyarakat mengenai permasalahan ini?

4.Pre-existing Policies: merupakan rangkuman apa yang telah dilakukan tentang masalah sejauh ini, tujuannya adalah untuk menginformasikan pembaca dari pilihan kebijakan yang direkomendasikan.

5.Pilihan kebijakan : memberikan gambaran tindakan yang mungkin atau tidak untuk dilakukan, dengan setidaknya 3 program potensial tindakan.

6.Keuntungan dan kelemahan: setiap opsi kebijakan pasti memiliki keuntungan dan kelemahan, sehingga perlu disampaikan perspektif pro dan kontra dari pilihan dalam poin-pint atau format outline.

7.Rekomendasi: setelah memprioritaskan pilihan kebijakan yang disampaikan dan membahas pro dan kontra, dalam bagian ini berisi rekmendasi pada pengambil kebijakan.

8.Sources Consulted or Recommended: menyediakan informasi bagi para pengambil keputusan bila memiliki minat dan wakatu untuk membaca tentang isu tertentu. Pada dasarnya berisi sebuah bibliografi, menyediakan ditulis dekripsi 1-3 kalimat dan evaluasi dari setiap sumber yang terdaftar.

 

Template sebuah Policy Brief

•  Ringkasan Eksekutif

Lead dengan pernyataan pendek, dalam bagian ini terdiri dari ± 150 kata berisi tujuan dan rekomendasi singkat. Diharapkan bagian ini mampu mempersuasi dan menarik minat pembaca pembaca untuk melangkah lebih lanjut. Ditulis setelah selesai menyusun policy brief.

•  Pendahuluan

Menjawab pertanyaan why? Di dalam bagian ini, diharapkan mampu menjelaskan arti dan urgensi masalah yang disampaikan. Selain itu berisi pula tujuan penelitian, memberikan gambaran tentang temuan dan kesimpulan. Bagian ini bertujuan pula untuk menarik minat pembaca.

•  Pendekatan yang digunakan dan Hasil

Bagian ini menyajikan ringkasan fakta-fakta, menjelaskan masalah dan konteks, menjelaskan metode penelitian dan analisis. Sehingga pembaca mampu memahami bagaimana penelitian yang dilakukan, termasuk metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data, serta menjelaskan latar belakang yang relevan. Dalam penulisannya tidak diharapkan membahas terlalu teknis. Menekan pentingnya manfaat yang akan didapatkan dan peluang yang tersedia.

- Hasil

Dalam menyampaikan hasil yang penting yaitu "Apa yang bisa kita pelajari?"

Mulailah menuliskan gambaran umum, kemudian diikuti ke khusus sehingga memudahkan audiens untuk mudah mengikuti konten yang disampaikan

•  Kesimpulan

Apakah arti dari penyajian yang kita sampaikan? Dalam menulis kesimpulan, gunakan bagian untuk menginterpretasikan data dan bertujuan untuk memberikan kesimpulan yang kuat.

•  Implikasi dan Rekomendasi

Tulisan pada bagian ini berisi apa yang bisa terjadi dan apa yang harus terjadi, kedua hal tersebut mengalir dari kesimpulan dan harus didukung oleh bukti.

Merancang Design Policy Brief

·Judul merupakan titik acuan, dan dapat diikuti dengan sub-judul. Dalam pemilihan judul harus dipilih kata yang menarik minat pembaca.

·Dapat ditambahkan sidebars, yang ditulis pendek, dekritif, stimulating (menggunakan pertanyaan) dan berfokus pada tindakan

·Design dibuat menarik dengan warna atau pilihan font

·Dapat menggunakan grafik, foto dan grafis

·Perlunya melakukan review dokumen setelah selesai penulisan

 

SUMBER:

Kebijakan Kesehatan Indonesia, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

#ProfessionalLeadership

#ProfessionalEducation

#PolicyBrief

Manfaat Penggabungan Litbang K/L ke BRIN

 

 

Pendahuluan

Penggabungan lembaga riset dan pengembangan (litbang) pemerintah ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem riset dan inovasi di tanah air. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan struktur yang lebih terkoordinasi, efisien, dan terfokus dalam pengembangan riset yang mendukung kemajuan teknologi dan pembangunan ekonomi nasional. Melalui kebijakan ini, diharapkan riset dan inovasi dapat lebih cepat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaannya.

 

Manfaat Penggabungan Litbang K/L ke dalam BRIN

 

1.     Meningkatkan Koordinasi dan Efisiensi

Salah satu tujuan utama penggabungan ini adalah untuk mengurangi tumpang tindih dan meningkatkan koordinasi antara lembaga riset yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Sebelumnya, setiap kementerian memiliki unit riset sendiri-sendiri yang kadang tidak terhubung satu sama lain. Dengan adanya BRIN, alokasi anggaran riset dapat dimaksimalkan dan kegiatan riset menjadi lebih terintegrasi, sehingga efisiensi dan sinergi antar lembaga dapat lebih optimal.

 

2.     Mempercepat Inovasi yang Relevan dengan Kebutuhan Nasional

BRIN memiliki fokus yang lebih terarah pada prioritas nasional, seperti energi terbarukan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Dengan satu lembaga yang menangani berbagai sektor riset, diharapkan hasil riset dapat lebih cepat diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah strategis yang dihadapi bangsa, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

 

3.     Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Penggabungan ini juga membawa potensi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) riset di Indonesia. Dengan adanya pengelolaan yang lebih terpusat, program pelatihan dan pengembangan SDM riset dapat lebih terarah dan sesuai kebutuhan. Selain itu, penguatan infrastruktur riset seperti laboratorium, fasilitas penelitian, dan teknologi informasi menjadi prioritas utama yang dapat mendukung hasil riset yang lebih berkualitas.

 

4.     Kolaborasi yang Lebih Baik antara Akademisi, Industri, dan Pemerintah
BRIN berpotensi menjadi pusat kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah. Kerja sama ini sangat penting untuk mempercepat proses hilirisasi hasil riset, sehingga inovasi yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi dapat diimplementasikan secara praktis dan memberi dampak langsung bagi masyarakat dan ekonomi.

 

Mudarat Penggabungan Litbang K/L ke dalam BRIN

 

1.     Tantangan dalam Perubahan Struktur Organisasi

Proses penggabungan ini tidak terlepas dari tantangan, terutama terkait dengan perubahan struktur organisasi. Beberapa lembaga yang sebelumnya memiliki otonomi dalam pengelolaan riset mungkin merasa terganggu dengan transisi ini. Pengaturan anggaran, pembagian tugas, serta penyusunan kebijakan yang baru kadang menimbulkan kebingungan dan menghambat kelancaran operasional lembaga riset pada tahap awal.

 

2.     Risiko Penyusutan Fokus Riset Spesifik

Walaupun integrasi dapat meningkatkan efisiensi, ada kekhawatiran bahwa riset yang sangat spesifik dan teknis, yang sebelumnya dikelola oleh kementerian atau lembaga terkait, tidak mendapat perhatian yang cukup. BRIN yang menangani berbagai sektor mungkin lebih fokus pada isu-isu besar dan strategis, sehingga riset yang lebih terfokus dan membutuhkan perhatian khusus dapat terabaikan.

 

3.     Beban Administratif yang Berat

Penggabungan lembaga riset ke dalam satu badan yang lebih besar sering kali membawa beban administratif yang lebih kompleks. Proses birokrasi yang lebih panjang dan melibatkan banyak pihak bisa memperlambat pengambilan keputusan dan implementasi riset, terutama bagi penelitian yang membutuhkan respons cepat atau riset terapan di lapangan.

 

4.     Anggaran Riset yang Terbatas

Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah alokasi anggaran riset yang terbatas. Meskipun tujuan penggabungan adalah untuk efisiensi, banyak riset jangka panjang atau riset dengan biaya besar yang belum mendapatkan perhatian yang memadai. Anggaran riset yang terbatas sering kali menjadi kendala bagi peneliti dalam mengembangkan proyek-proyek riset yang membutuhkan dana besar dan berkelanjutan.

 

Kesimpulan dan Saran

 

Secara keseluruhan, penggabungan lembaga riset ke dalam BRIN menawarkan banyak manfaat, terutama dalam hal efisiensi, koordinasi, dan peningkatan kualitas riset nasional. BRIN memiliki potensi untuk mendorong riset yang lebih terfokus pada kebutuhan pembangunan nasional dan mempercepat hilirisasi inovasi. Namun, tantangan terkait perubahan struktur, fokus riset, beban administratif, dan keterbatasan anggaran harus diperhatikan dengan seksama. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan riset dan perkembangan teknologi, dengan perhatian khusus pada penyesuaian anggaran dan penyederhanaan birokrasi agar BRIN dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

Rahasia Menyusun Policy Brief yang Meyakinkan Pembuat Kebijakan: Contoh dari Transisi Energi Indonesia 2025!

 

Cara Menyusun Policy Brief dari Hasil Kajian

 

Judul Hasil Kajian

“Indonesia Energy Transition Outlook 2025: Menavigasi Transisi Energi Indonesia di Persimpangan Jalan: Momen Penting untuk Mendefinisikan Kembali Masa Depan”

 

Judul Tentatif Policy Brief

Bagaimana transisi energi Indonesia dapat berjalan mulus sesuai dengan kemampuan dan kapasitas tanpa menimbulkan gejolak dalam harga dan akses serta ketersediaan bagi masyarakat

 

User / Pembaca Policy Brief

Anggota legislatif atau eksetif atau yudikatif

 

Tujuan

Memberikan update studi yang baru

Menambah perspektif baru yang lain kepada pengambil kebijakan

Mengkaji apakah rekomendasi yang diusulkan masuk akal dan dapat diimplementasikan

 

Paradigma / Positioning

Komitmen net zero emission tahun 2060, sehingga harus ada transisi ke arah energi bersih, memahami adanya tantangan (harga keekonomian EBT yang relatif masih mahal, kondisi over supply PLN) dan peluang (kemajuan teknologi dan skala EBT, kerjasama internasional dengan negara maju) dll.

 

Solusi: berkaitan dengan investasi (anggaran) dan kebijakan (regulasi yang ada)

 

Data dan Fakta dari Hasil Kajian

Latar Belakang:

Kondisi geopolitik dapat mengganggu ketersediaan bahan bakar fosil, yang Indonesai masih merupakan net-importir.

Sementara ada target transisi energi, bauran EBT saat ini 13,1%, jauh dari target.

Proyeksi KEN yang baru terlalu bergantung pada sektor lain dan dapat menurunkan komitmen Indonesia untuk ikut berkontrobusi mencegah pemanasan global < 1,5°C.

 

Kesimpulan Hasil Kajian dan Rekomendasi

Indonesia masih belum bisa memenuhi komitmen penurunan emisi, perlu target yang lebih ambisius agar kenaikan suhu < 3 derajat

 

Rekomendasi jangka pendek: 

1. menegakkan kepatuhan terhadap pemantauan dan perencanaan (misalnya pengolahan mineral, bangunan ramah lingkungan, standar emisi bahan bakar, pengadaan energi terbarukan, lokasi yang terikat, dan lainnya.) 

2. memberikan insentif untuk mencapai hasil yang cepat (misalnya elektrifikasi jalan raya, mekanisme perdagangan karbon, dan lainnya).

 

Rekomendasi jangka Panjang:

1. melakukan pembangunan infrastruktur pendukung (misalnya produksi hidrogen/amonia, memperkuat kewenangan pemerintah daerah).

2. mempersiapkan mekanisme pasar (misalnya layanan tambahan untuk fleksibilitas listrik, energy service company (ESCO), dan lainnya).

 

Rekomendasi di Policy Brief

Kalau setuju dengan hasil kajian: berikan alasan penguatan dan upaya implementasinya. Misalnya: karakteristik daerah berbeda, dan dimungkinkan pengembangan berbeda untuk tiap daerah sehingga dokumen rencana umum energi daerah (RUED) dapat disesuaikan dengan sumber energi primer yang ada serta kapasitas yang tersedia dan kemampuan masyarakat. Mendorong pembangunan sektor energi sesuai kekhasan daerah masing-masing.

 

Kalau tidak setuju dengan hasil rekomendasi: berikan alasan mengapa dan carikan alternatif. Misalnya: penetapan target EBT yang lebih ambisius ini mungkin tidak feasible saat ini mengingat kondisi riil yang ada, perlu ditinjau ulang dampaknya secara kemampuan investasi, potensi kenaikan harga energi, akses dan lain-lain.

#policybrief 

#transisienergi 

#netzero2060 

#energibersih 

#kebijakanpublik