Dataran pesisir luas
ini, yang terletak di dekat Laut Jepang, diberkahi dengan air melimpah dan
tanah yang subur, serta dihiasi dengan sawah yang berwarna kuning keemasan di
awal musim semi, adalah salah satu lumbung pangan terfertil di negara ini.
Namun, ada sebuah perasaan malaise yang tak terbantahkan di sini.
Para petani yang
mengelola sawah-sawah ini semakin menua dan jumlahnya terus berkurang.
Tanah-tanah yang terbengkalai dan ditumbuhi ilalang menjadi pemandangan yang
biasa ditemui. Karena ukuran lahan mereka yang kecil dan turunnya harga beras
yang drastis, banyak petani yang merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup.
"Pertanian Jepang
tidak memiliki uang, tidak ada pemuda, dan tidak punya masa depan," kata
seorang petani, Hitoshi Suzuki, 57 tahun, yang berdiri di lahan pertanian
keluarga yang telah berusia 450 tahun saat angin dingin bertiup dari laut.
Masalah di sektor
pertanian ini mencerminkan perasaan kelumpuhan yang sedang melanda Jepang,
ekonomi terbesar kedua di dunia. Menghadapi tantangan besar akibat populasi
yang menua dan pertumbuhan ekonomi yang rendah secara kronis, negara ini
berusaha mempertahankan status quo, dengan menghabiskan kekayaan besar yang
telah terakumulasi, alih-alih membuat perubahan besar, kata para ekonom.
"Krisis pedesaan
Jepang memberikan gambaran tentang masa depan negara ini," kata Yasunari
Ueno, seorang ekonom di Mizuho Securities di Tokyo.
Menurut banyak petani
dan ahli pertanian, pedesaan Jepang sedang mendekati titik mati, akibat
depopulasi, liberalisasi perdagangan, dan anggaran pemerintah yang menipis.
Mereka menyebutkan ini sebagai krisis pedesaan terbesar sejak Perang Dunia II.
Di Shonai, harga tanah pertanian telah turun hingga 70 persen dalam 15 tahun
terakhir, dan jumlah petani telah menyusut setengahnya sejak 1990.
Di seluruh Jepang,
produksi beras—beras yang merupakan makanan pokok tradisional—telah turun 20
persen dalam dekade terakhir, yang memicu alarm di negara yang kini mengimpor
61 persen makanannya, menurut Biro Statistik Pemerintah Jepang.
Penuaan dianggap
sebagai masalah terbesar di pedesaan, di mana, menurut Kementerian Pertanian,
70 persen dari tiga juta petani Jepang berusia 60 tahun atau lebih. Sejak tahun
2000, defisit anggaran yang melonjak memaksa Tokyo untuk memangkas belanja
proyek-proyek infrastruktur publik yang selama ini menopang ekonomi pedesaan,
sementara penurunan ekspor kini telah menghilangkan pekerjaan di pabrik yang
selama ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi banyak rumah tangga petani.
Meskipun krisis
keuangan global saat ini semakin memperburuk keadaan, akar masalahnya terletak
pada sistem ekonomi pedesaan Jepang yang mengandalkan petani keluarga kecil
yang sangat tidak efisien, yang sudah ada sejak akhir Perang Dunia II. Namun
meskipun banyak petani dan ahli pertanian sepakat bahwa sistem ini sedang
mengalami keruntuhan, perubahan dihalangi oleh berbagai kepentingan yang telah
mapan dan ketakutan untuk mengganggu kebiasaan yang sudah ada.
Pertanyaannya sekarang
adalah apakah titik balik akan segera tercapai. Perubahan tersebut bisa sangat
signifikan karena pemilih pedesaan membentuk dasar dari piramida politik, di
puncaknya berdiri Partai Liberal Demokrat, yang telah memerintah Jepang selama
lebih dari setengah abad. Partai ini diperkirakan akan menghadapi persaingan
ketat dengan Partai Demokrat sebagai oposisi dalam pemilihan umum yang harus
diadakan paling lambat awal September.
Di daerah pedesaan
seperti Yamagata, provinsi penghasil beras di utara tempat Shonai berada,
tanda-tandanya masih beragam.
Takashi Kudo, pemilik
perusahaan konstruksi di sini, mengatakan bahwa dia tetap menjadi pendukung
setia anggota parlemen Partai Liberal Demokrat, yang membantu perekonomian
lokal dan perusahaannya dengan pengeluaran untuk proyek-proyek lokal. Namun
kini, kata Kudo, penjualan perusahaannya telah turun sepertiga dalam dekade
terakhir, memaksanya untuk memecat setengah dari 23 karyawannya.
Keadaan semakin sulit,
bahkan kuil Shinto setempat berhenti mempekerjakan musisi untuk festival musim
panas, katanya. Warga setempat merasa ditinggalkan oleh partai, yang
menyebabkan menurunnya keanggotaan dalam kelompok pendukung pemilu, katanya.
Namun, warga tidak merangkul oposisi, yang, menurutnya, menderita masalah yang
sama dengan partai yang berkuasa, yakni kurangnya arah yang jelas.
"Reaksi yang
muncul adalah kekecewaan politik, bukan pemberontakan politik," kata Kudo,
45 tahun, yang duduk di kantornya di bawah foto anggota parlemen Liberal
Demokrat dari distrik setempat, Koichi Kato.
Meski demikian,
semakin banyak orang yang menyerukan agar Partai Demokrat diberi kesempatan.
Pada bulan Januari, seorang anggota dewan sekolah yang tidak dikenal, yang
mencalonkan diri sebagai kandidat oposisi, mengalahkan kandidat Liberal Demokrat
yang sedang menjabat untuk menjadi gubernur Yamagata, yang sebelumnya telah
lama dikuasai oleh Partai Liberal Demokrat.
"Rasa bahwa
L.D.P. semakin tidak terhubung dengan masalah nyata di pedesaan mulai
terasa," kata Takeshi Hosono, seorang direktur di Shogin Future-Sight
Institute, sebuah perusahaan riset pasar yang berbasis di kota Yamagata.
Banyak warga Yamagata
merasa bahwa partai tersebut telah terlalu jauh dalam meliberalisasi
perdagangan dan mengurangi pengeluaran publik, kata Hosono, mencerminkan rasa
ketidakpuasan bahwa kota-kota besar seperti Tokyo telah berkembang pesat dalam
beberapa tahun terakhir, sementara daerah pedesaan semakin merosot.
Beberapa orang lain
mengatakan mereka merasa bahwa Partai Liberal Demokrat tidak cukup jauh dalam
melakukan reformasi, mengeluhkan bahwa partai dan kelompok-kelompok lokal yang
mendukungnya telah menghalangi petani lokal untuk melakukan perbaikan besar
yang menantang status quo.
Salah satu inovator
tersebut adalah Kazushi Saito, seorang petani beras dan babi yang enam tahun
lalu menantang salah satu institusi terkuat di pedesaan Jepang, koperasi
pertanian nasional, dengan mencoba mendirikan koperasi alternatif yang lebih
kecil. Dia mendaftar 120 petani lain yang tidak puas dengan koperasi nasional,
yang mereka rasa hanya berusaha menjual mesin dan pupuk mahal.
Namun, ketika dia
berusaha mendaftarkan koperasi barunya, sebagaimana diizinkan oleh hukum,
pejabat pertanian provinsi menolak melakukan prosedur administrasi, yang pada
akhirnya menggagalkan rencananya, katanya.
"Kepentingan yang
telah mapan sedang mengarahkankan pertanian Jepang ke tembok," kata Saito,
52 tahun.
Saito dan petani lain
mengatakan bahwa pemerintah juga membuat hambatan terhadap solusi yang paling
jelas untuk masalah pertanian, yakni penciptaan lahan pertanian yang lebih
besar dan efisien. Rata-rata lahan pertanian komersial di Jepang sekarang hanya
4,6 hektar, dibandingkan dengan sekitar 440 hektar untuk lahan pertanian
komersial di Amerika Serikat.
Meski pemerintah
mengatakan bahwa konsolidasi semacam itu diperlukan, Saito dan yang lainnya
mengatakan bahwa usaha mereka untuk mengakumulasi lahan terhambat oleh dukungan
harga untuk lahan pertanian, yang dimaksudkan untuk melindungi nilai aset
petani kecil tetapi justru membuat lahan terlalu mahal untuk dibeli. Pembatasan
produksi beras, yang juga dimaksudkan untuk membantu petani kecil dengan
menopang harga beras, membuatnya sulit untuk memperluas produksi, kata banyak
petani.
Meskipun ada dukungan
harga, pembatasan impor yang lebih longgar dan penurunan permintaan terkait
dengan perubahan kebiasaan makan Jepang telah menurunkan harga beras, merugikan
pertanian dari segala ukuran. Ini telah memicu kemarahan yang meningkat tidak
hanya terhadap Partai Liberal Demokrat tetapi juga terhadap
kementerian-kementerian Jepang yang kuat, yang selama ini memandu negara ini
namun sekarang tampaknya tidak mampu memimpin jalan keluar dari kebuntuan ini.
"Era pasca perang
yang bergantung pada Tokyo jelas telah berakhir," kata wali kota Shonai,
Maki Harada.
Suzuki, dengan
pertanian keluarga yang berusia 450 tahun, telah memperluas lahan yang dia
kelola menjadi 40 hektar, sebagian besar disewa dari petani yang telah pensiun.
Namun harga tanah yang membengkak, pembatasan produksi beras, dan biaya
pertanian Jepang yang sangat mekanis hanya membuat lahan yang lebih besar ini
merugi lebih banyak daripada lahan yang lebih kecil di sekitarnya, katanya.
"Pertanian bisa
menghidupkan kembali ekonomi lokal, jika dipulihkan lagi," kata Masayoshi
Honma, seorang profesor pertanian di Universitas Tokyo. "Tanpa reformasi,
pertanian hanya akan terus merosot hingga mati."
RSS Feed (xml)
