Ekspor Kakao, Sumut Raup US $ 12,7 Juta

Sumatera Utara Raup 12,7 Juta Dolar AS dari Ekspor Kakao

 

Medan, Sumatera Utara – Sumatera Utara meraup devisa sebesar 12,7 juta dolar AS dari ekspor kakao dalam tiga bulan pertama tahun 2007, menurut seorang pejabat setempat.

 

"Nilai ekspor kakao dari Januari hingga Maret 2007 meningkat sekitar 3 juta dolar AS dibandingkan dengan 9,4 juta dolar AS pada periode yang sama tahun lalu," kata Fitra Kurnia, pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, pada Kamis.

 

Volume ekspor kakao juga mengalami peningkatan, mencapai 7.636 ton dibandingkan 7.015 ton pada periode yang sama tahun 2006, tambahnya.

 

Ekspor kakao dari Sumatera Utara dikirim ke beberapa negara, seperti Malaysia, China, Singapura, dan Thailand.

 

Peningkatan pendapatan ekspor kakao ini disebabkan oleh naiknya harga kakao di pasar dunia serta meningkatnya permintaan terhadap komoditas tersebut, jelasnya.

 

SUMBER:

Antara, 3 Mei 2007

Modern VCO Factory to be Built in North Sulawesi

Manado, N Sulawesi - North Sulawesi will have a modern virgin coconut oil (VCO) factory which will be build at an investment value of Rp1.3 billion from provincial budget, an official has said.
"Bid for a contract to build the factory will finish this year and the factory will be operated next year," North Sulawesi Plantation Office head Rene Hosang said here Tuesday.
The proposed factory would use stainless steel machinery in a bid to maintain quality of VCO which was widely known as panacea, he said.
"Operation of the VCO factory will be handed over to a private firm which is required to make contribution to the provincial coffer. The VCO will be produced based on Indonesia''s National Standard (SNI) that it can be exported to many countries," he said.
The proposed VCO factory could be utilized by household business to purify their homemade VCO, Rene said.
North Sulawesi Coconut Farmer Association chairman Marthen Nelwan said the upcoming VCO factory would help improve quality of VCO which was mainly produced as home industry in many North Sulawesi households. (Source:Antara080507)

Pisang dan Mangga Indonesia Bebas Bea Impor

 

Jepang Melonggarkan Bea Impor untuk Pisang dan Mangga Indonesia

 

Jepang telah melonggarkan bea impor untuk beberapa buah asal Indonesia, seperti pisang, mangga, dan jambu air, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) yang ditandatangani dengan Jakarta pada pertengahan April 2007, menurut seorang pejabat.

 

Dalam putaran keenam negosiasi EPA, Jepang sepakat untuk membeli buah-buahan Indonesia serta membantu Jakarta dalam mengatasi hama lalat buah, kata Atase Pertanian Kedutaan Besar Indonesia di Jepang, Pudjiatmoko, di Tokyo pada Selasa.

 

Ia menambahkan bahwa produsen buah Indonesia harus dapat memanfaatkan kesepakatan ini dengan memasok buah-buahan berkualitas yang memenuhi standar mutu Jepang.

 

Pisang memiliki permintaan yang sangat tinggi di Jepang, melampaui apel mandarin dan jeruk yang selama beberapa tahun terakhir mendominasi selera masyarakat Jepang. "Hasil penelitian terbaru di Jepang menunjukkan bahwa permintaan terhadap apel menurun, sementara permintaan pisang meningkat," ujarnya.

 

Berdasarkan studi yang dilakukan pada tahun 2004, peningkatan konsumsi pisang diyakini disebabkan oleh harga pisang yang relatif lebih murah.

 

Jepang menerapkan peraturan ketat terhadap buah-buahan impor, terutama untuk mencegah masuknya hama tanaman yang dapat menyerang buah-buahan lokal.

 

SUMBER:

Antara, 1 Mei 2007

Indonesia Minta Konfirmasi EPA Kepada Jepang

 

Indonesia Akan Meminta Konfirmasi Jepang Terkait Penyelesaian EPA

 

Indonesia akan meminta konfirmasi dari Jepang mengenai penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi (Economic Partnership Agreement/EPA) dengan negara tersebut, kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di Jakarta pada Rabu.

 

"Kami akan pergi ke Jepang untuk meminta konfirmasi mengenai tindak lanjut EPA. Saat ini, kami masih menunggu informasi dari Menteri Perdagangan, Ekonomi, dan Industri serta Menteri Luar Negeri Jepang terkait rencana pertemuan bilateral kami," ujarnya.

 

Mari menyatakan bahwa negosiasi perjanjian tersebut telah memasuki tahap akhir. "Kami berupaya mendorong penyelesaian negosiasi secepat mungkin dan meminta kepastian mengenai jadwal serta waktu penandatanganan perjanjian oleh kepala negara kedua negara," katanya.

 

Mari berencana berangkat ke Jepang pada 16 Mei, kemudian melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat untuk mempromosikan investasi.

 

Menurut Ketua Perunding, Halida Miljani, dalam negosiasi pada bulan Maret, kedua pihak masih belum mencapai kesepakatan terkait substansi kerja sama.

"Kami berharap perjanjian ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak," ujarnya beberapa waktu lalu.

 

Indonesia menginginkan Jepang tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk peningkatan kapasitas, tetapi juga membantu pembangunan pusat manufaktur agar Indonesia dapat memasok komponen dengan standar kualitas Jepang bagi industri otomotif, teknik, dan elektronik.

 

"Jika Indonesia dapat melakukan ini, manfaatnya akan sangat besar. EPA akan mendukung pengembangan industri," katanya.

 

Halida mengakui bahwa pembangunan pusat manufaktur tidak dapat direalisasikan dalam waktu singkat karena EPA memang dirancang untuk kemitraan jangka panjang.

 

Ia juga mengakui bahwa dana dari Jepang untuk tujuan ini sangat terbatas, sementara pembangunan pusat manufaktur tidak dapat sepenuhnya mengandalkan bantuan pembangunan resmi (ODA). Selain itu, Jepang tidak dapat memaksa industri mereka untuk memberikan bantuan lain di luar bantuan teknis.

 

Dalam negosiasi mengenai liberalisasi perdagangan barang, Indonesia telah menyetujui penghapusan bea impor atas bahan baku untuk produksi komponen yang digunakan oleh perusahaan Jepang di Indonesia.

 

Halida mengatakan bahwa mekanisme dan kriteria perjanjian tersebut masih dalam pembahasan.

 

Sebelumnya, Indonesia telah menghapus produk baja untuk industri otomotif, elektronik, dan teknik dari daftar barang yang mendapat pembebasan bea impor.

 

Kesepakatan mengenai pembebasan bea impor ini dicapai dengan syarat bahwa Jepang akan membantu Indonesia dalam meningkatkan kapasitas industri komponen baja. "Kami akan terus membahasnya hingga mencapai kesepakatan," ujarnya.

 

SUMBER:

Antara, 10 Mei 2007