Jepang larang penangkapan tuna bluefin

Agensi Perikanan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang mengajukan rencana pelarangan penangkapan ikan bluefin pada akhir tahun ini guna melindungi stok ikan tersebut di laut bebas. Hal tersebut telah dikaji pada 26 Mei 2007.

Tindakan yang mungkin dapat dilakukan yaitu melarang penangkapan ikan tuna blufin muda yang belum mencapai ukuran tertentu.

Sementara itu Agensi Perikanan MAFF memperkirakan tidak akan mempengaruhi pembatasan jumlah tangkapan, karena dengan menurunkan jumlah tangkapan yang hanya dilakukan oleh Jepang tidak akan efektif apabila kapal asing tetap meneruskan penangkapan seperti sebelumnya.

Ikan Tuna Bluefin yang ditangkap diperairan dekat dengan perairan wilayah Jepang kadang-kadang mendapat harga mencapai beberapa puluhan ribu yen per kilogram. Ikan-ikan ini biasa digunakan untuk bahan sushi atau sashimi.

Menyangkut masalah pertumbuhan mengenai sumber ikan tuna di seluruh dunia, sebagian disebabkan oleh penangkapan ikan tuna yang masih muda. Permintaan ikan tuna juga meningkat baik di Jepang maupun seluruh dunia karena banyak orang di Eropa dan Amerika Serikat melakukan diet yang lebih sehat menggunakan menu dengan bahan ikan.

Dalam pada itu industri perikanan ikan tuna berkembang pesat, hal ini mencerminkan popularitas ikan sebagai bahan makan yang diperlukan masyarakat luas.

Pada musim semi tahun ini Agensi Perikanan MAFF akan menetapkan sebuah komisi masalah stok ikan tuna Bluefin. Mereka akan mendiskusikan cara khusus untuk melindungi sumber ikan tuna ini.

Seminar bahan bakar Ethanol

Pada tanggal 15 Mei 2007 telah dilakukan seminar tentang Plant and Agricultural Biotechnology yang deiselenggarakan oleh United Nation University Yokohama. Pembicara tunggal adalah Professor Albert Sasson mantan Deputy Director-General of UNESCO, yang sedang menjadi Senior visiting Professor di United Nation University Yokohama.

Professor Albert Sasson menjelaskan tentang kebutuhan manusia akan bahan bakar yang berasal dari produk pertanian. Beliau mengatakan bahwa kebutuhan bahan bakar dunia semakin meningkat sementara cadangan bahan bakar bensin sudah mulai menipis. Untuk itu diperlukan mencari jalan keluar sebagai bahan bakar pengganti, atau paling tidak dapat mengurangi penggunaan bahan bakar bensin yang makin lama semakin menipis tersebut.

Pada saat ini harga bensin tidak menentu dan sering terdapat kecenderungan harganya makin lama makin meningkat. Karena kebutuhan bahan bakar tidak terelakkan lagi maka dilakukan pencarian bahan bakar lain yaitu ethanol maupun biodisel. Dewasa ini banyak orang berbicara tentang bahan bakar ethanol sehinga telah merangsang tercipta beberapa tipe kendaraan menggunakan bahan bakar dengan kandungan ethanol.

Ethanol diproduksi dari bahan produk pertanian yang kebanyakan bersaing dengan kebutuhan pangan manusia yaitu gula.

Salah satu negara penghasil ethanol terbesar di dunia adalah Brazil. Brazil juga merupakan negara penghasil gula terbesar didunia. Brazil mempunyai lahan 18 juta ha yang dapat dipergunakan menanam tebu. Brazil berani mendorong penggunaan bahan bakar ethanol karena Brazil mempunyai lahan yang luas dimana iklim dan tanahnya cocok untuk bercocok tanam tebu. Tetapi beliau mengingatkan agar hutan Amazon tetap dipertahankan sebagai penjaga kelesatarian lingkungan hidup di bumi ini.

Brazil sedang mengembangkan pembuatan mesin kendaraan yang dapat tidak hanya berbahan bakar bensin, tapi juga untuk campuran bensin dan ethanol maupun ethanol dengan konsentrasi tinggi.

Selain itu untuk biodisel telah dikembangkan dibeberapa negara. Beliau menyayangkan negara asia tenggara telah merencanakan proyek besar dengan cara menebang hutan untuk ditanami pohon kelapa sawit yang dapat dijadikan bahan baku bahan bakar biodisel. Sangat disayangkan kalau hutan tropis yang kita lindungi tersebut fungsi menajdi berkurang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pada saat ini kebutuhan bakar asal produk pertanian yang semakin meningkat tersebut akan mempengaruhi kebutuhan manusia terhadap bahan makanan pokok. Sehingga dikhawatirkan persaingan ini akan mempengaruhi kesejahteraan umat manusia, karena banyak sebagian besar penduduk didunia ini masih kekurangan bahan makanan. Maka dari itu beliau menekankan agar bahan bakar yang berasal dari produk pertanian berasal bukan dari bahan baku makanan pokok manusia, seperti biji jarak, limbah kayu, maupun tanaman rumput-rumputan.

Selain itu perlu dilakukan penggunaan teknologi tinggi dalam rangka peningkatan kwalitas maupun kuantitas produk pertanian. Untuk keperluan itu ditingkatkan penggunaan teknologi transgenic untuk memperoleh produksi tinggi maupun terkandung zat utama tinggi, seperti amylopectine. Untuk mendukung kebutuhan manusia semakin meningkat Nanotechnologi dan Biotechnology perlu digabungkan untuk dimanfaatkan dalam pencapaian kemakmuran manusia.

Terakhir yang sangat menarik untuk kita cermati adalah agar kita menghitung berapa besar energi masukan yang kita pergunakan untuk menanam tebu, memanen, mengangkut, mengolah menjadi ethanol dan sampai tersedianya bahan bakar. Jangan sampai energi yang dipergunakan untuk pembuatan bakar tersebut menjadi tidak jauh berbeda dengan energi bahan bakar yang dihasilkan.

UN US Red Cross to Restore Fishering in Tsunami-Hit Areas

New York - The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) announced recently that it has partnered with the American Red Cross to help fishing communities in Indonesia’s Aceh Province that were heavily impacted by the 2004 tsunami.
The three-year project will assist in promoting the responsible and sustainable management of fisheries and aquaculture that coastal communities rely on for food and employment. Enhanced supervision of these sectors is crucial to prevent overfishing and prevent any further damage to ecosystems still recovering from the tsunami, FAO said as quoted by UN News Center.
Aceh Province’s western coastal area and Nias Island, North Sumatra, were devastated by an 8.9-magnitude earthquake and gigantic tsunami on December 26, 2004, which destroyed most of infrastructures, including harbors and fish markets, in the areas. (Source: Antara130507)

RI, Brunei Strengthen Cooperation in Fishery Sector

Denpasar - The Indonesian delegation to an international fisheries conference here held a meeting with its counterpart from Brunei Darussalam on Friday to strengthen the two countries'' cooperation in the field.
The meeting was held on the sidelines of the "Regional Ministerial Meeting on Promoting Responsible Fishing Practices in the Region," attended by representatives from 12 countries, namely Australia, Malaysia, Vietnam, Cambodia, the Philippines, Timor Leste, Singapore, Thailand, China, Brunei Darussalam, Japan and Indonesia, Sau P Hutagalung, chief information officer of the fisheries and marine resources ministry, said.
The Indonesian delegation was led by Fisheries and Marine Resources Minster Freddy Numberi while the delegation from Brunei was led by Industry and Primary Resources Minister Dr Haji Ahmad.
On the occasion, Freddy Numberi emphasized the importance of the implementation of "the Bali Plan of Action" agreed upon in Bali in 2005 at the "APEC Ocean Related Ministerial Meeting."
He also emphasized the importance of expanding the two countries'' cooperation by involving the private sectors from both countries to invest in fish catching, processing and marketing.
Numbery also said investment opportunities were wide open in the facility- and industry-related fishery development.
Dr Jahi Ahmad on the occasion appreciated the initiative Indonesia had taken with Australian support to organize the meeting to promote fishery resources especially in areas that border with other countries.
Hutagalung said during the two countries'' meeting the two ministers exchanged information about their fishery policies especially in sea fishing and fishery development.
The two ministers also agreed to increase cooperation in the field of fishery and to provide an umbrella for international cooperation in the sector. (Source: Antara060507)

RI to Increase Cotton Production to 70,000 Tons in 2010

Jakarta - Indonesia plans to increase its cotton production to 70,000 tons in 2010 to reduce its dependencw on imports, Director General of Plantations Achmad Manggabarani said here on Monday.
He said domestic need for cotton at present reached 550,000 tons a year but only 5,000 tons of it could be met by domestic production and the rest had to be met with imports.
"To meet the production target we plan to open 50,000 hectares of cotton plantations until 2010 and raise productivity to 1.4 tons per hectare," he said.
He said at present productivity of cotton plantations in Indonesia reachied only 0.6 tons per hectare because the seeds the farmers used were of low quality.
The cotton plantation development program would be implemented in 55 districts in seven provinces, namely Central Java, East Java, Yogyakarta, Bali, East Nusa Tenggara and South Sulawesi.
At a production rate of 70,000 tons a year, national cotton plantations'' contribution to the domestic textile industry and textile production would reach 4.7 percent or up 0.5 percent from the present level.
In 2006, cotton plantation development reached 8,980 hectares producing 4,191 tons of raw cotton equivalent to 1,397 tons of processed cotton to contribute 0.3 percent to the textile industry and textile production.
Manggabarani said three companies would be involved in the development of cotton, namely PT Nusa Farm in West Nusa Tenggara, PT Sukun in East Java, Central Java, Yogyakarta and Bali and PT Sebo Fajar in South Sulawesi.
The president director of PT Ade Agroindustry, Ii'' Tjahyadi, said the textile industry needed a large quantity of long-fiber cotton. "The seeds are mostly imported and the result are good," he said.
He said the country actually had large potentials for cotton plantation development but it still had yet to overcome irrigation problems because the plantations were located on marginal land.
Commenting on the irrigation problem, director of water management of the directorate of water and land management of the ministry of agriculture, Gator Irianto, said his office would strive to exploit water sources from shallow and surface water supply for cotton plantations.
"We will use local equipment for easy operation by local farmers," he said. (Source: Antara15/05/07)

RI to Develop Oil Palm Plantations in Tanzania

Jakarta - The Indonesian government is looking into the possibility of investing in oil palm plantations in Tanzania, Agriculture Minister Anton Apriyantono said Tuesday.
"In the era of globalization, we can develop plantations not only at home but also abroad,” he said in commenting on the results of his recent visit to the African country.
He said Tanzania now has around 59 million hectares of oil palm plantations and its climate which is not much different from Indonesia's is worth considering to make investment.
Every hectare of oil palm plantation in Tanzania now can produce 6 tons of palm oil, making opportunities to invest in the sector wide open, he said.
He said his office will soon send an expert team to Tanzania to look into the possibility of investment in the country''s oil palm plantations.
Indonesia and Malaysia currently supply 80 percent of the global need for palm oil, while the remaining 20 percent come from Thailand and India, he said.
Data from the Agriculture Ministry show Indonesia''s crude palm oil (CPO) output reaches 16 million tons per year, 12 million tons of which are exported. (Source: Antara080507)

North Sumatra Earns US$12.7 Million from Cocoa Exports

Medan, North Sumatra - North Sumatra earned US$12.7 million in foreign exchange from cocoa exports in the first three months of 2007, a local official said.
"The value of the cocoa exports from January to March 2007 increased by about US$3 million from US$9.4 million in a corresponding period last year," Fitra Kurnia, an official of North Sumatra’s industry and trade office, said here on Thursday.
The volume of the cocoa exports also increased to 7,636 tons from last year''s 7,015 tons in the first three month period of 2006, he said.
North Sumatra''s cocoa exports go to several countries such as Malaysia, China, Singapore and Thailand.
The higher cocoa export earnings happened because of an increase in the world cocoa price and in demand for the commodity, he said. (Source: Antara030507)

Modern VCO Factory to be Built in North Sulawesi

Manado, N Sulawesi - North Sulawesi will have a modern virgin coconut oil (VCO) factory which will be build at an investment value of Rp1.3 billion from provincial budget, an official has said.
"Bid for a contract to build the factory will finish this year and the factory will be operated next year," North Sulawesi Plantation Office head Rene Hosang said here Tuesday.
The proposed factory would use stainless steel machinery in a bid to maintain quality of VCO which was widely known as panacea, he said.
"Operation of the VCO factory will be handed over to a private firm which is required to make contribution to the provincial coffer. The VCO will be produced based on Indonesia''s National Standard (SNI) that it can be exported to many countries," he said.
The proposed VCO factory could be utilized by household business to purify their homemade VCO, Rene said.
North Sulawesi Coconut Farmer Association chairman Marthen Nelwan said the upcoming VCO factory would help improve quality of VCO which was mainly produced as home industry in many North Sulawesi households. (Source:Antara080507)

Japan Liberalizes Import Duties on Indonesia’s Banana, Manggo

Tokyo - Japan has liberalized import duties on such Indonesian fruits as banana, manggo, and rose-apple as a follow-up to the Economic Partnership Agreement (EPA) signed with Jakarta in mid April 2007, an official said.
In the sixth round of EPA negotiations, Japan agreed to buy Indonesian fruits and assist Jakarta in overcoming fruit flies, Agricultural Attache at the Indonesian embassy in Japan, Pudjiatmoko, said here Tuesday.
He said Indonesian fruit producers must be able to benefit from the agreement by supplying quality fruits which meet the Japanese quality standards.
Banana was on the great demand in Japan, overtaking mandarin apple and orange which for the past few years dominated the Japanese public''s appetite, he said.
"The results of a recent study made in Japan show demand for apples fell, while demand for banana was on the increase," he said.
The increase in banana consumption based on the study conducted in 2004 was believed to have been caused by the low prices of banana, he said.
Japan is imposing tight regulations on imported fruits, particularly to prevent plant pests from attacking the local fruits. (Source:Antara010507)

Indonesia to Seek Japan’s Confirmation on EPA Settlement

Jakarta - Indonesia will seek Japan''s confirmation regarding the settlement of the Economic Partnership Agreement (EPA) with that country, trade minister Mari Elka Pangestu said here on Wednesday.
"We will go to Japan to ask for a confirmation on the follow-up of the EPA. We are now still waiting for information from the Japanese ministers of trade, economy and industry and foreign affairs on our planned bilateral meetings," she said.
She said the negotiations on the agreement had now reached the final stage. "We are trying to encourage an early completion of the negotiations and inquire about the schedule and time frame for the two countries'' heads of state to sign the agreement," she said.
Mari plans to leave for Japan on May 16 and later proceed to the US to promote investment.
In the negotiations in March, according to chief negotiator Halida Miljani, the two sides still had yet to reach agreement on the substance of the cooperation.
"We wish the agreement would benefit both sides," she said here some time ago.
Indonesia wished Japan would provide help not only in the form of capacity in building of manufacturing centers to enable the country to also supply components of Japanese standard quality toits automotive, engineering and electronic industries.
"If Indonesia can do this, the benefit would be enormous. The EPA would support industrial development," she said.
Halida admitted that the manufacturing centers could not be materialized in the short-run because the EPA was indeed designed for a long-term partnership.
She also admitted that the funds from Japan for this purpose is very limited, while the building of the center could not fully rely on the official development assistance. In addition, she said, Japan could not force its industries also to give other kinds of help in addition to technical assistance.
In the negotiations on liberalization of trade of goods, Indonesia agreed to abolish import duty on raw materials for the production of components to be used in Japanese companies in Indonesia.
Halida said the mechanism and criteria for the agreement were still being discussed.
Earlier, Indonesia has scrapped steel products for automotive, electronic and engineering industries from the list of goods enjoying an import duty exemption.
The agreement on the import duty exemption was reached on the condition that Japan would help Indonesia in raising the capacity of its steel component industry. "We will continue discussing it to reach agreement," she said. (Source: Antara100507)

Indonesia to Open 50,000 New Rubber Plantations Until 2010

Jakarta - Indonesia plans to rejuvenate 250,000 hectares of traditional rubber plantations and create 50,000 new plantations starting this year until 2010 in an effort to become the world''s largest natural rubber producer, an industry spokesman said.
Sudarto Mangunkusumo, executive director of the Association of Indonesia Rubber Companies (Gapkindo), said here on Monday the government would provide up to Rp2 trillion for the project.
He said Gapkindo had suggested that the government speed up the issuance of land certificates to the people so that they could have access to bank loans.
Indonesia should be fast in the effort so that it would not lose the momentum, he said, adding that China was already trying to invest in the development of three million hectares of rubber plantations in Indochina to meet its future needs.
"In 25 years, China will have three million hectares of rubber plantations in Indochina. If a hectare could produce a ton of rubber China''s need later will be met. So where will we sell ours," he said.
He said Gapkindo had also suggested that the government provide the seeds for the program.
If the program was successful the country''s natural rubber production would rise from 2.9 million tons in 2010 to 3.5 million tons in 2015.
Based upon data from the National Industry Roadmap 2010 and Vision 2030 of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry in 2005 the country''s natural rubber production reached 2.27 million tons mostly coming from traditional plantations (1.8 million tons) while 210,000 tons from state-owned PT Perkebunan Nusantara plantations and 222,000 tons from private plantations. (Source:Antara080507)

China’s Guangxi Province Interested in Investing in RI Sugar Industry

Jakarta - The Guangxi Province in China is exploring possibilities of investment in the sugar industry in Indonesia, Industry Minister Fahmi Idris said.
"They are interested in building a sugar mill and open sugarcane plantations in Indonesia," Fahmi told the press after a meeting with Liu Qibao, a Guangxi provincial administration official, here on Monday.
He said the government will soon issue a policy on investment in the sugar industry under which those wishing to set up sugar mills in the country are also required to build sugarcane plantations. Investors would be given three years to prepare their sugarcane plantations.
Fahmi said, in his meeting with Liu Qibao, he had suggested that the Chinese investor set up a sugar mill and open a sugarcane plantation in Merauke district, Papua.
Merauke was a good location for the Chinese investment as vast tracts of land suitable for sugarcane planting were available there, he said. (Source: Antara 15/05/07)

Indonesia is a FMD Free Country Since 1990

Indonesian Policy on the Prevention of Foot and Mouth Disease (FMD)

INDONESIA IS A FMD FREE COUNTRY

The first outbreak of FMD in Indonesia occurred in East Java in 1887 which spread out to many parts of the country. The second outbreak in 1962 occurred in Bali and was reported sporadically up to 1966. Since then no cases was reported for at least 10 (ten) years. In 1973 there was an outbreak in Jembrana, Bali due to illegal movement of buffalo from Banyuwangi, East Java. The last out break occurred in Blora, Central Java in 1983 and within 2 (two) weeks the whole provinces in Java became infected.

In 1986 Indonesia was stated as FMD free country and officially recognized by Office International des Epizooties (OIE) in 1990.

FMD OUTBREAK IN EUROPE AND SOUTH AMERICA IN 2001
At the end of February and March 2001 an outbreak of FMD was erupted in some European countries and South America preceded by FMD outbreak in the United Kingdom followed by outbreaks in France, the Netherlands and Republic of Ireland, Argentina, Uruguay and Brazil. The outbreak of FMD in Europe and South America has caused an importation ban on some commodities by other countries.

PREVENTIVE ACTION TAKEN BY INDONESIA
Considering the FMD outbreak in 2001 which occurred in Europe and South America, in order to safeguard the free status of FMD, Indonesia has implemented some actions as follows :

1. Strict restriction on importation of animal, animal products and related products from FMD infected countries through a Circular Letter from the Minister of Agriculture No. TN 510/94/A/IV/2001 concerning Refusal and Preventive Actions on the Introduction of Foot and Mouth Disease (FMD) (attached) which regulates the following criteria:

• total ban for some commodities from countries where the outbreak still exist.
• temporary ban for certain commodities from certain countries where outbreaks are under controlled
• total ban lifting, where the country has been officially declared as free of FMD by Office International des Epizooties (OIE).
The implementation of importation ban will be evaluated bi-weekly which focused on the progress of disease situation and control conducted by infected countries.

2. Conducting serological surveillance every year by Center for Biologic Products and field monitoring conducted by 7 (seven) Disease Investigation Center (DIC). Field monitoring is also done by diagnostic laboratories in the provinces and districts level particularly in the border areas with infected countries such as Malaysia and the Philippines, whereby the results are always negative.

3. Strict control on visitor movement who come from FMD outbreak countries at international airports and seaports. Obligation for passengers to declare on carrying belongings of animal origin and disinfections of passenger’s footwear. Disposal of garbage of aircraft and ship in port area are also implemented properly.

4. Public Awareness Campaign are conducted through electronic mass media and newspapers and distribution of leaflets and brochures for passengers from abroad, posters at airports and sea ports, extension for farmers, stakeholders and consumers related to the hazard of FMD.

5. Develop "Emergency Center for FMD" which coordinates communication between institution concerned and private sectors/stakeholders either in Indonesia or with other countries.

Jepang bebas penyakit classical swine fever 1 April 2007

Menurut berita mingguan dari Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang no. 664 20 April 2007, Jepang telah menjadi negara bebas dari penyakit classical swine fever pada tanggal 1 April 2007 setelah memenuhi persyaratan dari OIE code.

Classical swine fever merupakan penyakit menular akut pada babi yang pernah menyebar diseluruh Jepang akan tetapi wabah penyakit ini telah menurun tajam setelah dilakukan pengendalian penyakit ini dan penggunakan vaksin hidup yang dimulai tahun 1969.

Sejak tahun 1992 sudah tidak terdapat wabah penyakit ini. Dalam beberapa kesempatan, program pemberantasan telah diperkenalkan secara bertahap sejak tahun 1996 untuk menetapkan tindakan pengendalian tanpa vaksinasi sehingga dilakukan pemberantasan penyakit ini secara penuh dengan cara bekerjasama dengan pemerintah propinsi dan kabupaten, produser dan semua organisasi terkait.

Sebagai salah satu rangkaian tindakan yang telah dilakukan yaitu pelarangan vaksinasi sejak 1 April 2006 dan diikuti pengamatan penyakit ini. Setahun kemudian dilaporkan hasil program pemberantasan penyakit tersebut kepada organisasi dunia Office International des Epizooties (OIE). Jepang telah menjadi negara bebas dari penyakit classical swine fever pada tanggal 1 April 2007 setelah memenuhi persyaratan dari OIE code.

Bagaimana kalau kita ikuti langkah Jepang ini. Atau kita hanya ingin bernostalgia saja bagaimana beratnya usaha kita membebaskan penyakit foot and mouth disease di Indonesia.

The history of classical swine fever in Japan including its countermeasures

1888 The disease whose main symptom was infectious pneumonia and enteritis broke out in Hokkaido.
In the following year it was confirmed as the first occurrence of classical swine fever in Japan. It had occurred almost every year since then.

1920 The inactivated vaccine with carbolic acid glycerin was implemented and improved step by step.

1932 The greatest number of animals was affected in Japan. (41,018 heads)

1966 The greatest number of animals was affected in Japan following World War II. (24,406 heads)

1969 National Institute of Animal Health had developed inactivated live vaccine and implemented. Through the organizational vaccination campaign, the outbreak was sharply decreased.

1992 The last outbreak of classical swine fever in Japan had observed in Kumamoto Prefecture

1996 Classical swine fever eradication program began. Watching the disease, through-going vaccination, confirmation of eradication after stopping vaccination, and the reinforcement of import quarantine were planned.

1999 Vaccination had stopped in 3 prefectures (Tottori, Okayama, and Kagawa).
32 prefectures had stopped vaccination until April 2000.

2000 Except with the approval of governor of prefectural government, all vaccines were stopped in principle on October 1st. The importation of pork etc. from countries and areas using vaccines was halted.

2006 The guidelines on control measures for specific domestic animals infectious disease with classical swine fever was established in late March. All vaccinations were completely banned from April.

2007 On April 1st, according to the OIE code, Japan became a classical swine fever free country.

Jepang perlu 600 ton ikan Kawahagi Indonesia

Perusahaan yang bergerak dalam bidang import produk perikanan sedang meninginkan ikan kawahagi dari Indonesia. Saat ini perusahaan tersebut selama ini mengimpor produk olahan ikan Kawahagi (Dried Seasoned Leather Jacket) dari Negara Asia Tenggara lain. Karena jumlah tangkapan ikan kawagi dari Negara tersebut telah menurun drastis maka perusahaan ini ingin mengimpor ikan Kawahagi dari Indonesia secepatnya.

Kebutuhan impor ikan kawahagi ini sekitar 600 ton per tahun. Pada saat ini perusahaan tersebut memerlukan 40 ton. Diharapkan dalam sehari dilakukan pemrosesan ikan sebanyak satu ton untuk dijadikan ikan giling kering yang berbentuk seperti krupuk, Dried Seasoned Fish. Tetapi ini bukan kerupuk karena tidak dicampur dengan tepung.

Cara pemrosesan ikan dengan cara menggiling daging ikan sampai lembut, lalu dicampur dengan gula, garam dan sorbitol dan bahan penyedap. Komposisi campuran adonan tersebut menjadi sebagai berikut: daging ikan 89,00%; gula 7,00%; garam 1,50%; sorbitol 2,00 % dan monosodium glutamate 0,50%. Bahan tersebut dibuat bentuk lonjong pipih dengan ukuran diameter panjang 12 cm, diameter pendek 8 cm, dan ketebalan 0,2 cm dengan berat sekitar 44 gram. Gilingan daging yang sudah terbentuk tersebut dijejer diatas jaring-pengering untuk dijemur dibawah sinar matahari selama 2 hari sehinga beratnya menjadi 14 gram. Ikan dikemas dengan kemasan tertutup rapat seberat 15kgs/pe bag/carton.

Harganya sangat menggiurkan 5 dolar per kg. Diharapkan peluang pasar ini direspon cepat oleh pengusaha penangkap ikan dan eksportir produk ikan olahan Indonesia.

Economic Outlook and Improving Investment Climate

The Government of the Republic of Indonesia held group luncheon presentation at Imperial Hotel Tokyo on May 8, 2007. The opening remarks were presented by H.E. Dr. Jusuf Anwar, Ambassador of the Republic of Indonesia and Mr. Yuji Shirakawa, Chairman Nikko Citigroup Limited.

Dr. Anggito Abimanyu, Head of Fiscal Policy Office, Ministry of Finance presented “Economic outlook and improving Investment Climate”. He explained “Recently Approved Investment Law – Supportive Climate for Investment” to fifty Japanese Investors.

A. Equal legal status
1. Equal status and treatment to domestic and foreign investors

B. Investors’ protection
2. Protection against nationalization and any exploration, as must be based on law and compensated at market prices
3. Guaranteeing the right to repatriate earnings in foreign currency
4. Omission of the forced divestiture and limited duration of foreign investment under 1967 Foreign Investment Law

C. Dispute resolution
5. Binding international arbitration in the event of dispute between the government and foreign investors

D. Negative list
6. All business activities open to investment unless explicitly close/restricted
7. A transparent investment negative list based on standard industrial classifications to be issues as a single Presidential Regulation

E. Property rights
8. Stronger property rights (e.g. land use rights for investor of up to 95 years)

F. Immigration procedures
9. Allowing expatriate to be granted two years residence permits with multiple entry visas
10. The Residence permits to be turned into a permanent residence permit for living in Indonesia continuously for more than two years

G. Tax incentives
11. Special tax incentives for certain types of investment under certain conditions. For e.g. : tax holidays for pioneer industries, income tax reductions, exemption of import duty and VAT for capital goods and raw materials, accelerated depreciation and reduced property tax.

AMAF ke 28 dan AMAF+3 ke-6 di Singapura

Pertemuan Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF) ke-28 dan AMAF + 3 ke-6
Singapura, 13-18 Nopember 2006


1. The ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry ke-28 dan AMAF Plus Three ke-6 telah diselenggarakan di Singapura pada tanggal 13-17 Nopember 2006. Sidang dipimpin oleh Menteri Pertanian Singapura dan dihadiri delegasi dari seluruh negara anggota ASEAN, RRC, Jepang, Korea dan Sekretariat ASEAN.


2. Delri diketuai oleh Menteri Pertanian dan beranggotakan wakil-wakil dari instansi terkait di Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Luar Negeri, dan pejabat Fungsi Ekonomi KBRI Singapura.


3. Pertemuan para Menteri Pertanian dan Kehutanan didahului dengan Prep SOM AMAF dan SOM AMAF Plus Three. Adapun hasil-hasil penting dalam pertemuan AMAF dan AMAF Plus Three antara lain adalah:

a. Sidang menyetujui untuk memperpanjang satu tahun proyek percobaan EAERR yang berakhir Maret 2007 sampai Maret 2008. Tujuan pemberlakuan masa transisi ini untuk memberi waktu bagi proses perumusan “Guidelines” cadangan beras dan uji coba pelaksanaan penyaluran beras ke daerah-daerah rawan pangan yang terkena bencana.

b. Dalam evaluasi implementasi MOU on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme, Sidang menyetujui hasil kajian dan rekomendasi ASEAN Sekretariat untuk membubarkan working group on frozen prawn, frozen chicken, canned pineapple, canned tuna karena dianggap tidak relevan dengan situasi pasar dan nilai-nilai perdagangan regional saat ini. Selain itu, natural rubber dan coconut oil products dikeluarkan dari daftar produk MOU on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme. Indonesia sebagai focal point working group on pepper menyampaikan kurang berminatnya partisipasi negara-negara anggota ASEAN dan menyarankan agar dipertimbangkan untuk dibubarkan serta mengusulkan agar working group on tea and coffee disatukan dan Indonesia bersedia menjadi lead country. Vietnam sebagai lead country working group on coffee menyetujui usulan Indonesia dengan catatan Vietnam yang menjadi lead country-nya. Sementara belum ada kesepakatan, masing-masing negara masih menjadi lead country working group semula.

c. Malaysia sebagai ketua ASEAN Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) Task Force menyampaikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam implementasi kerangka kerjasama ASEAN dalam pengendalian dan pemberantasan HPAI yang mencakup lima kegiatan yaitu diseases surveillance and alert system, containment measures, stamping out policy and strategy vaccination, diagnostic capabilities, establishment of diseases free zone’s compartment for recovery export capacity, information sharing, emergency preparedness plans, public awareness and communications. Selain itu, disampaikan pula bahwa pertemuan mengenai diseases surveillance and alert system akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada Februari 2007 bekerjasama dengan ASEAN Development Bank (ADB). Sehubungan dengan masalah flu burung, Indonesia telah menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah RI dan diperolehnya ijin dari Roche Switzerland untuk memproduksi antiviral tamil flu. Philipina menyambut baik informasi tersebut dan akan menyampaikan ke pemerintahnya.

d. Sidang menyepakati pembentukan AHTF dan agreement AHTF telah ditandatangani oleh ke 10 Menteri Pertanian ASEAN pada tanggal 17 November 2006. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan kontribusi, termasuk Indonesia sebesar US $ 300,000 untuk jangka waktu 6 tahun mulai TA 2007. Dengan adanya AHTF ini kerjasama penanganan penyakit hewan tiangkat regional dapat lebih ditingkatlkan.

e. Sidang tidak mencapai konsesus untuk penandatanganan Draft Ministerial Statement on Agriculture and Forestry on ASEAN Cooperation to Strengthen Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) in the Region. Draft tersebut merupakan tindak lanjut dari SSOM AMAF ke-27 di Bohol, Pilipina dan telah disirkulasikan oleh ASEAN Sekretariat kepada para negara anggota ASEAN sebelumnya untuk mendapatkan tanggapan. Adanya kebuntuan, SOM AMAF merekomendasikan dibentuknya kelompok kecil untuk membahas perihal dimaksud. Dalam pembahasan di Kelompok Kecil yang diketuai Pilipina, delegasi Malaysia, Kamboja dan Brunei Darussalam menyatakan membutuhkan waktu untuk mempelajari isi draft tersebut dan mengusulkan agar beberapa komponen dari draft tersebut dimasukkan dalam Joint Press Statement AMAF. Kelompok kecil merekomendasikan, antara lain:

i) Dimasukkannya isu FLEG dalam Provisional Agenda Pertemuan AMAF ke-28 dan Pertemuan AMAF+3 ke-6

ii) Dibahas kembali Statement dimaksud pada pertemuan-pertemuan ASEAN yang terkait.

iii) Dimasukkannya isu FLEG dalam Laporan AMAF ke-28 dan Joint Press Statement AMAF.

iv) Pembasan lanjutan masalah FLEG pada pertemuan roundtable policy ASOF dengan fasilitasi ASEAN Sekretariat.

Adanya tantangan dari beberapa negara ASEAN, khususnya Malaysia, dalam membentuk kerjasama combating illegal trade and its associated illegal trade in timber, Philipina mengusulkan agar Indonesia dan Philipina mengeluarkan bilateral joint statement perihal dimaksud menjelang KTT ASEAN ke-12 di Cebu. Usul tersebut akan dikomunikasikan melalui Dirjen ASEAN.

f. Sidang merekomendasikan bahwa ASEAN Standing Committee (ASC) merupakan forum yang tepat untuk merundingkan MOU on Inspection and Quarantine Cooperation between ASEAN-China karena memuat berbagai masalah termasuk TBT, FTA dan lainnya. Sidang menyepakati masukan perubahan MOU akan disampaikan ke focal point ASC masing-masing negara. Selain itu, Sidang menyambut baik hasil pertemuan ASEAN-China Forum on Entry-Exit Inspection and Quarantine tanggal 2 Nopember 2006 yang menghasilkan Nanning Consesus dan mencatat agar dipercepatnya penandatanganan MOU dimaksud.
g. Sidang menyepakati perpanjangan masa berlakunya MOU on Agricultural Cooperation Between ASEAN and China yang akan berakhir pada akhir tahun 2006. Berkaitan dengan usulan penanda tanganan MOU tersebut akan diselesaikan setelah meperoleh persetujuan dari masing-masing nergara anggota ASEAN, dalam hal ini seluruh Negara anggota ASEAN telah menyampaikan persetujuannya kecuali Malaysia. China mengharapkan agar MOU tersebut dapat ditandatangani pada ASEAN Summit di Ceibu, Philippine bulan Desember 2006 mendatang.


4. Sidang menyetujui dan mengesahkan berbagai aktivitas kerjasama sektoral ASEAN dalam rangka meningkatkan daya saing produk Pertanian ASEAN melalui:

a. Harmonisasi ASEAN Good Agricultural Practices (GAP). Diharapkan masing-masing negara anggota dapat mensosialisasikannya sehingga para petani ASEAN dapat sepenuhnya mengikuti tata cara teknis yang telah ditetapkan dalam GAP.

b. Harmonized Maximum Residue Limits (MRLs) of Pesticides for Vegetables and Fruits berjumlah 117 untuk 19 jenis pestisida.

c. Harmonisasi standar ASEAN untuk buah Mangga, Duren dan Nanas.

d. Standard for Inactivated Canine Parvovirus Vaccine.

e. Kerangka acuan dan ruang lingkup kerjasama dibawah ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (ASSP).


5. Pada pertemuan AMAF dan AMAF Plus Three, Indonesia telah mengingatkan dan menghimbau seluruh negara anggota ASEAN dan AMAF Plus Three untuk waspada terhadap masuknya produk pertanian illegal dari negara lain terutama yang dicurigai mengandung penyakit seperti kasus Meat Bone Meal (MBM) dari Spanyol yang telah ditolak kembali oleh Indonesia. Indonesia mengusulkan pada pertemuan AMAF +3 agar kerjasama di bidang karantina ditingkatkan.


6. Pertemuan ASEAN Plus Three lebih banyak memfokuskan pada pembahasan proyek kerjasama antara ASEAN, China, Jepang dan Korea. Pembahasan terdiri dari kegiatan proyek yang telah berjalan dan usulan baru.


7. Pertemuan para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN Plus Three menyambut baik progress proyek yang sedang berjalan yaitu:

a. East Asia Rice Reserve Management System (Jepang)

b. Research and Development on Food, Agriculture, Fisheries and Forestry, berupa Third ASEAN Plus Three Seminar on Multifunctionality of Agriculture (Jepang)

c. Human Resources Development in Food, Agriculture, Fisheries and Forestry terdiri antara lain:

(i) Study Tour on Agriculture Development in China for Senior Officials from ASEAN Plus Three Countries (China)
(ii) Symposium on Quality and Safety of Agricultural Products for ASEAN Plus Three (China)
(iii) Seminar on Rural Renewable Energy Utilization and Agricultural Sustainable Development for 10+3 Countries (household Bio-gas Technology and Equipment Exhibition) (China)
(iv) Seminar on Review and Prospects of Agricultural Cooperation between China and ASEAN (China)
(v) Training Course for the ASEAN Food Security Information System (AFSIS). (China)
(vi) Training Course on Plant Variety Protection (Plant Breeder’s Right) (Jepang)
(vii) Reconstruction Support Project for Agriculture in Asia (Jepang)
(viii) Seminar of Agricultural Policies (Jepang)
(ix) Strengthening Monitoring, Assessment and Repoting (MAR) on Sustainable Forest Management (SFM) in Asia (Jepang)
(x) Human Resources Development Programme for Sustainable Agriculture and rural Development. (Jepang).
(xi) Training Course on Underground Water Management and Development (Korea)
(xii) Training Programme on Plant Quarantine for ASEAN. (Korea)


8. Proyek-proyek baru yang disetujui dalam kerangka kerjasama ASEAN Plus Three adalah sebagai berikut:

a. Usulan ASEAN terdiri dari 2 proyek yaitu:

(i) Strengthening Human Resource Capacities for Agricultural Competitiveness for ASEAN Countries (CLMV) Project.
(ii) 2nd Phase of AFSIS Project.

b. Usulan China terdiri dari dua proyek yaitu:

(i) Training course for AFSIS.
(ii) Seminar on Sustainable Agriculture Development (Forum).

c. Usulan Jepang terdiri dari satu proyek yaitu:
(i) Promotion Project for New Plant Variety Protection System in Asia
(ii) Utilization bio-mass energy in Asia Region masih perlu dibahas lebih lanjut.

d. Usulan Korea terdiri dari tiga proyek yaitu:

(i) Symposium of Preventing Spread of Avian Influenza
(ii) Technical Assistance through Training Programme on Plant.
(iii) Second Training Course on underground Water Management and Development.

Sidang telah berjalan dengan lancar dan membahas berbagai hal yang tercantum dalam agenda Sidang. Dari Sidang tersebut, dapat diamati hal-hal sebagai berikut:

a. Terlihat adanya upaya keras dari Malaysia untuk mencegah terbentuknya kerjasama dalam combating illegal logging and its associated illegal trade di ASEAN. Usaha tersebut terlihat dari sikap dan alasan klasik yang dikemukan. Sehubungan dengan itu, tawaran Pilipina untuk mengeluarkan bilateral joint statement perihal dimaksud menjelang KTT ASEAN ke-12 di Cebu perlu direalisasikan dan bila perlu joint statement tersebut diperluas dengan mengikuti negara anggota ASEAN lainnya seperti Laos.

b. Pada pertemuan AMAF +3, terlihat adanya persaingan yang cukup tinggi antara China dan Jepang. Hal ini ditunjukkan dari keengganan China untuk mendukung pilot project on East Asia Emergency Rice Reserve, yang merupakan gagasan Jepang, menjadi institusi permanen dan mengusulkan untuk dikaji sebelum dilembagakan.

c. Usulan agar tujuan dan peranan kersama AMAF perlu dipertajam dengan meperhatikan aspek pengentasan kemiskinan.

d. Singapura nampaknya akan terus mencoba dengan berbagai cara untuk menginternasionalisasikan isu asap dan kebakaran hutan. Hal ini terlihat dari kuatnya keinginan negara ini untuk mempertahankan usulan masalah asap yang tidak dibahas dalam agenda dimasukkan dalam Report 28th AMAF. Delri berhasil mengagalkan usaha Singapura tersebut.

e. Berbagai isu yang memerlukan koordinasi lintas sektoral secara nasional perlu diperhatikan sehingga dapat memperkuat posisi nasional di berbagai forum internasional.

Ekspor nonmigas ke Jepang Januari 2007 mencapai angka terbesar

Menurut BPS nilai ekspor Indonesia Januari 2007 mencapai US$ 8,35 miliar.

Nilai ekspor Indonesia Januari 2007 mencapai US$ 8,35 miliar atau mengalami penurunan sebesar 12,04 persen dibanding ekspor Desember 2006. Sementara bila dibanding Januari 2006 mengalami peningkatan sebesar 10,52 persen.

Ekspor nonmigas Januari 2007 mencapai US$ 6,87 miliar, turun 9,92 persen dibanding Desember 2006 sedangkan dibanding ekspor Januari 2006, meningkat 19,75 persen.

Peningkatan ekspor nonmigas terbesar Januari 2007 terjadi pada karet dan barang dari karet sebesar US$ 69,5 juta, peranan karet dan barang dari karet terhadap ekspor nonmigas sebesar 6,22 persen.

Ekspor nonmigas ke Jepang Januari 2007 mencapai angka terbesar yaitu US$ 1,15 miliar, disusul Amerika Serikat US$ 884,7 juta dan Singapura US$ 679,6 juta, dengan kontribusi ketiganya mencapai 39,56 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa ( 25 negara ) sebesar US$ 1,13 miliar.

Menurut sektor, ekspor hasil pertanian periode Januari 2007 meningkat 10,05 persen dibanding periode yang sama tahun 2006, sementara ekspor hasil industri serta hasil tambang dan lainnya naik masing-masing sebesar 17,21 persen dan 33,98 persen.

OCHA Festival 2007 di Shizuoka 1 - 4 November 2007

OCHA Festival 2007 atau Tea Festival 2007 akan diselenggarakan di kota Shizuoka pada tanggal 1 – 4 November 2007. Festival yang ke tiga ini diselenggarakan oleh pemerintah Prefektur Shizuoka.

Teh dikenal sebagai minuman yang dapat digunakan untuk media mempelancar komunikasi serta dapat membuat badan terasa santai bagi peminumnya. Teh juga menimbulkan efek yang menguntungkan ini telah dibuktikan secara ilmiah bisa membuat tubuh menjadi segar.

Industri teh merupakan salah satu jenis industri yang sedang berkembang pesat dan pasarnya sangat menjanjikan.

Jepang merupakan negara ekonomi terkuat nomor dua dengan GDP 4.623 trilyun USD pada tahun 2004. Jepang mempunyai daya beli tinggi dan berpotensi besar terutama dalam pasar minuman.

Shizuoka merupakan pusat green tea di Jepang. Shizuoka terkenal akan keindahan alamnya yang dihiasi dengan keelokan gunung Fuji. Disamping itu juga terkenal dengan kebun tehnya yang menghampar hijau, yang luasnya 45% dari seluruh kebun teh di Jepang.

Festival ini diharapkan dapat mendorong orang diseluruh dunia mengenal teh lebih dekat lagi. Maka dari itu panitia telah melaksanakan Festival ini dua kali yaitu pada tahun 2001 dan 2004. Festival tersebut telah dikunjungi oleh 140.000 pengunjung dan peserta Festival dari 24 negara.

Prefektur Shizuoka tidak hanya penting dalam teh di Jepang tetapi juga sedunia. Maka dari itu telah diputuskan untuk menyelenggarakan Festival teh ke tiga pada tahun 2007 ini untuk mempromosikan industri teh, penanaman teh dan penelitian teh.

Bagi yang ingin berpartisipasi dalam festival ini sekali gus mempromosikan teh tanah air, dipersilahkan menghubungi Mr. Yukihiro YAMAGUCHI Assistant Director of Tea Promotion Office for Shizuoka Prefectural Government, Mizunomori Bldg.3F, 14-1 Minamichou,Shizuokacity,422-8067,JAPAN
e-mail: yukihiro1_yamaguchi@pref.shizuoka.lg.jp

PEDOMAN SERTIFIKASI KONTROL VETERINER

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA


PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 381/Kpts/OT.140/10/2005


TENTANG

PEDOMAN SERTIFIKASI KONTROL VETERINER
UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,


Menimbang :
a. bahwa untuk menjamin pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal dalam rangka mewujudkan kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, setiap unit usaha pangan asal hewan wajib memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi pangan asal hewan;
b. bahwa bagi setiap unit usaha pangan asal hewan yang telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi perlu diberi sertifikat kontrol veteriner;
c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan keamanan, mutu, dan gizi pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dipandang perlu menetapkan Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan dalam Peraturan Menteri Pertanian;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3982);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/ TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Ijin Usaha Pemotongan Hewan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/ TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Ijin Usaha Pemotongan Unggas;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/ TN.240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi serta Hasil Ikutannya;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/ TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/ TN.240/12/1992 tentang Persyaratan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri;
16. Keputusan Menteri Pertanian No.306/Kpts/TN.330/ 4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ Kp.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

Memperhatikan :
Terrestrial Animal Health Code 2004 Office Internationale des Epizooties (OIE) yang mengatur pelaksanaan ekspor-impor pangan asal hewan antar negara.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN SERTIFIKASI KONTROL VETERINER UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sertifikat Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.
2. Higiene adalah segala upaya yang berhubungan dengan masalah kesehatan, serta berbagai usaha untuk mempertahankan atau untuk memperbaiki kesehatan.
3. Sanitasi pangan asal hewan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembangbiaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan asal hewan dan membahayakan kesehatan manusia.
4. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap unit usaha pangan asal hewan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
5. Kesehatan Masyarakat Veteriner selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
6. Pangan Asal Hewan adalah pangan yang berasal dari hewan berupa daging, susu dan telur.
7. Unit Usaha Pangan Asal Hewan adalah unit usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat untuk tujuan komersial yang meliputi Rumah Pemotongan Hewan, Rumah Pemotongan Unggas, Rumah Pemotongan Babi, usaha budidaya unggas petelur, usaha pemasukan/pengeluaran, distributor, ritel, dan atau pengolahan pangan asal hewan.
8. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat.
9. Rumah Pemotongan Unggas yang selanjutnya disingkat RPU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat.
10. Usaha Pemasukan (importir) Pangan Asal Hewan adalah suatu usaha yang kegiatannya melakukan pemasukan pangan asal hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
11. Usaha Pengeluaran (eksportir) Pangan Asal Hewan adalah usaha yang kegiatannya melakukan pengeluaran pangan asal hewan ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
12. Usaha Distribusi Pangan Asal Hewan adalah suatu usaha yang kegiatannya mengumpulkan pangan asal hewan untuk selanjutnya dijual kepada usaha ritel dan atau usaha pengolahan pangan asal hewan.
13. Usaha Ritel (pengecer) Pangan Asal Hewan adalah suatu usaha yang kegiatannya menjual pangan asal hewan kepada konsumen umum.
14. Usaha Pengolahan Pangan Asal Hewan adalah suatu usaha yang kegiatannya melakukan pengolahan pangan asal hewan dengan cara pemanasan (perebusan, pengasapan, penggorengan, pasteurisasi), fermentasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pengawet.
15. Dinas Propinsi adalah unit kerja propinsi yang membidangi fungsi Kesmavet.
16. Dinas Kabupaten/Kota adalah unit kerja kabupaten/kota yang membidangi fungsi Kesmavet.
17. Pengawas Kesmavet adalah dokter hewan atau tenaga paramedik pemerintah yang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat pengawas kesmavet serta ditunjuk oleh Kepala Dinas Propinsi atas nama Gubernur atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota untuk melaksanakan pengawasan Kesmavet.
18. Dokter Hewan Penanggung Jawab Kesmavet adalah dokter hewan yang diserahi tugas sebagai penanggung jawab keamanan dan mutu di unit usaha pangan asal hewan termasuk pemeriksaan antemortem dan postmortem di RPH/RPU.
19. Auditor NKV adalah petugas pemerintah dengan latar belakang pendidikan dokter hewan, sarjana peternakan, sarjana lain di bidang pangan dan gizi atau paramedik veteriner yang telah mengikuti pelatihan auditor NKV dan memiliki sertifikat auditor NKV.
20. Surveilans adalah kegiatan audit berkala oleh Tim Auditor Dinas Propinsi yang dilakukan berdasarkan hasil keterangan audit dan atau audit sewaktu-waktu oleh Tim Auditor Direktorat Jenderal Peternakan.
21. Verifikasi adalah evaluasi metode, sistem, prosedur, pengujian dan penilaian penerapan higiene-sanitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Propinsi pada unit usaha pangan asal hewan.


Pasal 2


(1) Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman:
a. bagi Pengawas Kesmavet untuk menyelenggarakan pengawasan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
b. bagi pelaku usaha di bidang pangan asal hewan dalam menerapkan higiene- sanitasi sebagai persyaratan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu pangan.

(2) Peraturan ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;
b. mewujudkan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, dan utuh untuk pangan asal babi.


Pasal 3


Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pelaku usaha pangan asal hewan yang wajib memiliki NKV, persyaratan untuk memperoleh NKV, tata cara memperoleh NKV, kewajiban pencantuman NKV, masa berlaku, perubahan dan pencabutan NKV, pembinaan, serta pengawasan.

BAB II
PELAKU USAHA PANGAN ASAL HEWAN YANG WAJIB MEMILIKI NKV

Pasal 4


(1) Pelaku usaha pangan asal hewan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang berusaha di bidang:
a. Rumah Pemotongan Hewan, Rumah Pemotongan Unggas, Rumah Pemotongan Babi;
b. Usaha budidaya unggas petelur;
c. Usaha pemasukan, usaha pengeluaran;
d. Usaha distribusi;
e. Usaha ritel; dan atau
f. Usaha pengolahan pangan asal hewan.

(2) Pelaku usaha distribusi dan atau usaha ritel pangan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi:
a. pelaku usaha yang mengelola gudang pendingin (cold storage), dan toko/kios daging (meat shop);
b. pelaku usaha yang mengelola unit pendingin susu (milk cooling centre), dan gudang pendingin susu;
c. pelaku usaha yang mengemas dan melabel telur.

Pasal 5

(1) Setiap unit usaha pangan asal hewan wajib memiliki NKV.
(2) Untuk mendapatkan NKV, unit usaha pangan asal hewan harus memenuhi persyaratan higiene-sanitasi.
(3) NKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap manajemen usaha secara keseluruhan, meliputi prasarana dan sarana, personil, serta cara produksi dan penanganan.
(4) Terhadap penambahan sarana usaha baru untuk kegiatan usaha sejenis yang berada dalam lokasi yang sama diberikan NKV perubahan terhadap NKV yang sudah dimiliki.
(5) Terhadap penambahan sarana usaha baru untuk kegiatan usaha sejenis di lokasi yang berbeda diwajibkan untuk memiliki NKV baru.


BAB III
PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH NKV


Pasal 6

(1) Untuk memperoleh NKV, setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memiliki Kartu Tanda Penduduk/Akte Pendirian;
b. memiliki Surat Keterangan Domisili;
c. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. memiliki Surat Izin HO (Hinder Ordonnantie)
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya Pengendalian Lingkungan (UPL) yang khusus dipersyaratkan bagi unit usaha RPH, RPU, dan Unit Pengolahan Pangan Asal Hewan;
b. memiliki bangunan, prasarana dan sarana usaha yang memenuhi persyaratan teknis higiene-sanitasi;
c. memiliki tenaga kerja teknis dan atau penanggung jawab teknis yang mempunyai keahlian/keterampilan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
d. menerapkan proses penanganan dan atau pengolahan yang higienis (Good Hygienic Practices);
e. menerapkan cara budidaya unggas petelur yang baik (Good Farming Practices).

Pasal 7

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk usaha Rumah Pemotongan Hewan, Rumah Pemotongan Unggas, dan Rumah Pemotongan Babi yang akan melakukan kegiatan usaha pengeluaran daging dan atau produk olahannya wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan SNI RPH (SNI 01-6159-1999) dan SNI RPU (SNI 01-6160-1999).


BAB IV
TATA CARA MEMPEROLEH NKV


Pasal 8

Setiap pelaku usaha yang wajib memiliki NKV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.


Pasal 9

(1) Kepala Dinas Propinsi setelah menerima permohonan NKV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara lengkap, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut telah selesai melakukan pemeriksaan persyaratan.
(2) Apabila permohonan belum memenuhi persyaratan, kepada pemohon diminta untuk melengkapi kekurangan persyaratan yang dimaksud.
(3) Apabila permohonan sudah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Propinsi memberitahukan kepada pemohon bahwa akan dilakukan penilaian di unit usaha dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terpenuhinya persyaratan dimaksud.


Pasal 10


(1) Penilaian pemenuhan persyaratan unit usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dilakukan oleh Tim Auditor NKV yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Propinsi atas nama Gubernur.

(2) Tim Auditor NKV terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang berpendidikan dokter hewan dan 2 (dua) orang Anggota.
(3) Tim Auditor mempunyai tugas:
a. menilai pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi suatu unit usaha pangan asal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan menggunakan daftar penilaian (audit chek list) sebagaimana tercantum pada Lampiran-I Peraturan ini.
b. melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a berikut rekomendasi hasil penilaian kepada Kepala Dinas Propinsi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal penugasan.
(4) Berdasarkan rekomendasi Tim Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b), Kepala Dinas Propinsi dapat menyetujui atau menunda penerbitan NKV sampai dipenuhinya tindakan koreksi dimaksud oleh pemohon, atau menolak penerbitan NKV.
(5) Dalam hal telah disetujui atau telah dipenuhinya tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Propinsi paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan NKV dalam bentuk sertifikat seperti contoh dalam Lampiran-II dan keterangan hasil penilaian seperti contoh dalam Lampiran III kepada pelaku usaha.
(6) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Propinsi paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menolak penerbitan NKV dengan disertai alasan penolakan.
(7) Kepala Dinas Propinsi menyampaikan foto copy sertifikat dan keterangan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal Peternakan, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan NKV.

BAB V
KEWAJIBAN PENCANTUMAN NKV

Pasal 11

(1) Setiap pelaku usaha yang telah memperoleh NKV wajib mencantumkan nomor yang tercantum pada NKV tersebut:
a. untuk daging diberikan stempel pada daging dan atau label pada kemasannya;
b. untuk telur diberikan stempel pada kerabang dan atau label pada kemasannya;
c. untuk susu diberikan label pada kemasannya.

(2) Penulisan NKV terdiri dari rangkaian angka yang menunjukkan jenis, lokasi dan nomor urut registrasi unit usaha bersangkutan.

(3) Tata cara penulisan NKV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum pada Lampiran-IV Peraturan ini.


BAB VI
MASA BERLAKU, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN NKV


Pasal 12


NKV berlaku untuk jangka waktu selama unit usaha melakukan kegiatan proses produksi, penanganan dan atau pengolahan sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.


Pasal 13


(1) Perubahan NKV dilakukan apabila terjadi perubahan pengelola usaha dan nama unit usaha.
(2) Perubahan lokasi tempat usaha sepanjang masih berada dalam wilayah propinsi yang sama wajib memperoleh NKV baru.
(3) Perubahan NKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembaruan NKV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan pengelola unit usaha kepada Kepala Dinas Propinsi dan selanjutnya diproses sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

NKV dapat dicabut oleh Kepala Dinas Propinsi dalam hal:
a. permintaan pemohon;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
c. ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan proses produksi, penanganan dan atau pengolahan;
d. unit usaha tidak lagi melakukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
e. unit usaha dinyatakan pailit;
f. berpindahnya lokasi unit usaha ke wilayah propinsi yang berbeda;
g. adanya rekomendasi dari Direktur Jenderal Peternakan berdasarkan hasil verifikasi dan surveilans Tim Auditor Direktorat Jenderal Peternakan.


Pasal 15

(1) Pencabutan NKV dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan setelah diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
(2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada laporan tertulis yang dibuat oleh Tim Auditor yang melakukan surveilans.
(3) Pencabutan NKV dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Pencabutan NKV dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf g dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diberi peringatan tertulis .
(5) Unit usaha yang dicabut NKV nya diumumkan dalam media massa.

Pasal 16


Pengelola unit usaha pangan asal hewan yang akan memindahkan kegiatan usahanya ke wilayah propinsi yang berbeda wajib menyerahkan NKVnya kepada Kepala Dinas Propinsi setempat dan wajib memperoleh NKV baru dari Kepala Dinas Propinsi di tempat yang baru.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 17


(1) Terhadap pelaku usaha yang belum dapat diberikan NKV dilakukan pembinaan paling lama 5 (lima) tahun oleh Dinas Kabupaten/Kota sampai terpenuhinya persyaratan higiene-sanitasi, selanjutnya wajib memiliki NKV.
(2) Dinas Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan mengikuti ketentuan dalam Pedoman Pembinaan seperti tercantum pada Lampiran - IV Peraturan ini.


BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 18


Pengawasan terhadap penerapan NKV dilakukan melalui sistem pelaporan, surveilans dan verifikasi.

Pasal 19

(1) Dalam rangka surveilans, Tim Auditor Propinsi melakukan pemeriksaan penerapan NKV dan melaporkan hasil surveilans beserta saran kepada Kepala Dinas Propinsi.
(2) Berdasarkan laporan hasil surveilans, Kepala Dinas Propinsi :
a. dalam hal terjadi penyimpangan terhadap penerapan NKV, memberikan peringatan dan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
b. dalam hal terjadi pemindahan lokasi unit usaha di wilayah propinsi yang sama, melakukan perubahan NKV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
c. dalam hal terjadi pemindahan lokasi unit usaha ke wilayah propinsi yang berbeda, melakukan pencabutan NKV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 20

(1) Dalam rangka menjamin penerapan sertifikasi NKV yang baik, Dinas Propinsi melakukan surveilans dan evaluasi.
(2) Dalam rangka menjamin penerapan sistem NKV yang baik, Tim Auditor Direktorat Jenderal Peternakan melakukan verifikasi terhadap penerapan sertifikasi NKV oleh Dinas Propinsi, dan melaporkan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal Peternakan.
(3) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Peternakan meminta Kepala Dinas Propinsi untuk melakukan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian penerapan pelaksanaan sertifikasi NKV.
(4) Pelaksanaan verifikasi oleh Tim Auditor Direktorat Jenderal Peternakan dapat dilakukan pada unit usaha pangan asal hewan bersama dengan Tim Auditor Propinsi.
(5) Apabila hasil surveilans dan verifikasi pada unit usaha pangan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang menyebabkan produk menjadi sangat berisiko terhadap keamanan pangan, maka Direktur Jenderal Peternakan merekomendasikan kepada Kepala Dinas Propinsi untuk mencabut NKV unit usaha dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g.
(6) Apabila ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebabkan oleh adanya kelalaian dari Tim Auditor Propinsi, maka Direktur Jenderal Peternakan merekomendasikan kepada Kepala Dinas Propinsi untuk memberikan sanksi kepada Tim Auditor Propinsi bersangkutan.


Pasal 21


Apabila unit usaha pangan asal hewan bermaksud melakukan usaha pengeluaran, Tim Auditor Direktorat Jenderal Peternakan dapat melakukan verifikasi dalam rangka harmonisasi standar jaminan keamanan pangan asal hewan di tingkat regional maupun internasional.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

NKV yang telah diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan wajib diperbarui mengikuti ketentuan Peraturan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.


Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 19 Oktober 2005

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Kepala Badan POM;
7. Gubernur Propinsi Seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.




DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 381/Kpts/OT.140/10/2005
TANGGAL : 19 Oktober 2005
TENTANG : PEDOMAN SERTIFIKASI KONTROL VETERINER UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN

DAFTAR LAMPIRAN
NO. NAMA DOKUMEN KETERANGAN
I


II


III


IV


V

Pedoman Penilaian Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan

Format Sertifikat Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan

Format Keterangan Hasil Penilaian


Tata Cara Penulisan Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan

Pedoman Pembinaan Teknis Higiene-Sanitasi Unit Usaha Pangan Asal Hewan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 19 Oktober 2005

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

ASEAN SEOM 3/37 di Yangon

The Third Meeting of the ASEAN Senior Economic Officials of the Thirty-Seventh ASEAN Economic Ministers Meeting (SEOM 3/37)
Yangon、19-21 Juni 2006


UMUM

1. The Third Meeting of the ASEAN Senior Economic Officials of the Thirty-Seventh ASEAN Economic Ministers Meeting (SEOM 3/37) diselenggarakan di Yangon, Myanmar. Sidang ini dipimpin oleh Mr. Bounsom Phommavihane, SEOM Leader of Lao PDR, serta dihadiri oleh delegasi dari seluruh negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN.

2. Delegasi Indonesia diketuai oleh Herry Soetanto, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, dengan anggota terdiri unsur-unsur dari Departemen Perdagangan, Kantor MENKO Bidang Perekonomian, Badan Standardisasi Nasional (BSN), BKPM, Departemen Pertanian, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian dan KBRI di Yangon.

3. Berbagai isu penting telah dibahas pada sidang tersebut yaitu (i) pembahasan “Follow-up to the ASEAN Economic Ministers’ Retreat, 15 May 2006, Makaty City, Philippines”, terkait dengan akselerasi ASEAN Economic Community (AEC) dari tahun 2020 menjadi tahun 2015; review atas berbagai komite di bawah SEOM; masukan AEM kepada Eminent Persons Group (EPG) mengenai AEC; persiapan pertemuan ‘Informal East Asia Economic Ministers’ pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur; serta pembahasan isu terkait dengan negosiasi di bidang jasa dan investasi dengan mitra dialog; (ii) pembahasan “Follow-up to the Decisions of SEOM 2/37, 20-22 March 2006, Kuala Lumpur, Malaysia, antara lain terkait dengan hasil COPS II dan tindak lanjutnya; (iii) pembahasan berbagai isu penting dalam pelaksanaan CEPT AFTA; (iv) pembahasan berbagai isu penting terkait dengan Mitra Dialogue; dan (v) persiapan ‘the 38th ASEAN Economic Ministers’ Meeting’ bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan persiapan ‘the 12th ASEAN Summit’ bulan Desember 2006 di Cebu, Filipina.


POKOK-POKOK HASIL SIDANG

4. Memperhatikan pembicaraan akselerasi AEC dari 2020 menjadi 2015 dalam pertemuan AEM Retreat bulan Mei di Manila yang lalu, khususnya terhadap tingkat kemajuan yang dicapai dalam upaya integrasi di bidang perdagangan barang, jasa dan investasi, SEOM sepakat untuk mengadakan ‘brainstorming’ pada saat pertemuan Special SEOM di Jakarta, tanggal 3-7 Juli 2006 yang akan datang. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan langkah-langkah yang bersifat ‘coherent’ dalam upaya pencapaian percepatan integrasi ekonomi, termasuk percepatan integrasi di sektor-sektor prioritas ASEAN.

5. Dalam upaya perampingan dan efektitas kegiatan dari berbagai Komite/ Kelompok Kerja ASEAN di bawah naungan SEOM, telah disepakati bahwa proliferasi Kelompok Kerja di bidang standard hanya bersifat ‘Ad Hoc’ dan efektitas kerjasama dibidang industri hendaknya bisa ditingkatkan dengan cakupan kegiatan yang lebih luas selain kerjasama AICO yang selama ini dilakukan. Sedangkan tentang usulan pengalihan kegiatan perdagangan jasa di bidang ‘Maritim’ kepada STOM (Senior Transport Official Meeting), SEOM sepakat bahwa hendaknya hal ini tetap ditangani oleh CCS (Coordinating Committee on Services) sejalan dengan program liberalisasi ASEAN di bidang perdagangan jasa termasuk ‘jasa maritim’ ketimbang apabila hal ini ditangani STOM yang banyak berorientasi kepada pengaturan/ regulasi.
SEOM menugaskan Sekretariat ASEAN untuk mengkaji ulang dan menyempurnakan TOR dari SEOM dan komite-komite dibawahnya (CCCA, CCS dan CCI) karena beban yang semakin bertambah dalam penanganan FTA/CEP dengan mitra dialog. Usulan ASEAN untuk pembentukan Komisi FTA secara aklamasi tidak bias diterima. Oleh karena itu, sebagai jalan keluar dari semakin banyaknya hal yang harus ditangani, maka diusulkan untuk memperkuat peran dari komite-komite tersebut.

6. SEOM telah membicarakan kemungkinan inputs AEM kepada EPG tentang AEC dengan memperhatikan aspek ‘competitiveness’ dan peran sentral ASEAN dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif ASEAN di bidang ekonomi, serta kemungkinan integrasi ekonomi ASEAN setelah 2020. Inputs ini juga termasuk pandangan-pandangan AEM dalam pertemuan Retreat yang lalu, seperti kemungkinan terbentuknya ‘Common Market’. Disepakati pula bahwa pembicaraan tentang hal ini akan dilakukan pada saat ‘brainstorming’ di Jakarta pada saat Special SEOM tanggal 3-7 Juli 2006 yang akan datang, sehingga hasil pembicaraan ini bisa disampaikan dalam AEM-38 di Kuala Lumpur bulan Agustus 2006. Disamping itu, SEOM mencatat keinginan EPG untuk bertemu dengan AEM pada saat pertemuan AEM-38.

7. Untuk mempersiapkan pembicaraan dalam pertemuan informal ‘East Asia Economic Ministers’ bulan Agustus 2006, SEOM berpandangan bahwa upaya integrasi ekonomi di kawasan ‘East Asia’ hendaknya didahului dengan ‘kerjasama ekonomi’ sebelum pembicaraan menuju FTA, antara lain dengan titik berat kepada upaya ‘building confidence’ di ASEAN dan sekaligus menjadikan pentingnya peran sentral ASEAN di kawasan ‘East Asia’.

8. SEOM telah membicarakan ‘guiding principles’ untuk perundingan FTA di bidang perdagangan jasa dan investasi dengan sejumlah Mitra Dialogue, yang antara lain mencakup aspek-aspek ‘comprehensiveness & substantially all trade’; timeframe; Special & Differential Treatment (S&D); Technical & Economic Cooperation. Sementara itu, SEOM mencatat mengenai belum adanya kesamaan pandangan ASEAN terhadap isu ‘Substantive Business Operation (SBO)’ dan ‘Portfolio Investment’.

9. Menindak lanjuti hasil pertemuan COPS II di Jakarta tanggal 12-13 Juni 2006 yang lalu, khususnya dalam pelaksanaan integrasi sektor-sektor prioritas ASEAN termasuk Logistics, SEOM sepakat untuk mengundang seluruh ‘Implementing Bodies’ terkait dalam pertemuan Special SEOM tanggal 3-7 Juli 2006 di Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa memberikan pandangannya terhadap kebijakan-kebijakan terkait dari masing-masing Roadmap dalam upaya finalisasi Phase 2 Roadmap sektor-sektor prioritas ASEAN tersebut. Protocol Phase 2 dari masing-masing Roadmap diperkirakan baru bisa ditanda tangani para Menteri Ekonomi ASEAN pada saat pertemuan ASEAN Summit di Cebu, bulan Desember 2006 yang akan datang.
SEOM juga sepakat bahwa “legal enactment” untuk Phase-2 dari Priority Integration Sectors (PIS) dapat diterbitkan oleh masing-masing Negara paling lambat 31 maret 2007, dengan ketentuan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007, menyusul “legal enactment” untuk Phase-1 yang harus diterbitkan selambat-lambatnya tanngal 31 Desember 2006 untuk diimplementasikan mulai tanggal 1 Januari 2007. Namun demikian, diberikan kesempatan untuk hanya mengeluarkan satu legal enactment untuk Phase-1 dan Phase-2 sekaligus, karena Phase-2 merupakan ‘updating’ dari Phase-1.

10. SEOM telah menyoroti sejumlah isu yang menjadi ganjalan dalam pelaksanaan CEPT AFTA, antara lain tentang program kerja penghapusan NTBs yang dimulai tahun 2008/2010, dimana seluruh anggota ASEAN telah dapat menyetujuinya kecuali Philipina yang masih menganggap bahwa di tahun 2010 adalah pengesahan daftar NTBs yang akan dihapus. Dalam hal ini, pertemuan telah meminta Philipina untuk bisa mempergunakan ‘fleksibilitas’ yang tersedia dalam program penghapusan NTBs untuk bisa dipertimbangkan para Menteri Ekonomi ASEAN dalam pertemuannya di Kuala Lumpur yang akan datang.

Pada kesempatan SEOM ini disajikan dan dibahas hasil studi oleh konsultan mengenai perkembangan komitmen ASEAN dalam perdagangan di bidang jasa dalam kerangka ‘ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)’. Kesimpulan dan rekomendasi hasil studi tersebut antara lain menyatakan bahwa setelah 10 (sepuluh) tahun sejak diberlakukan, pelaksanaan AFAS belum memberikan hasil optimal karena antara lain keengganan atau sensitivitas sebagian besar Negara anggota ASEAN membuka akses pasar dalam perdagangan di bidang jasa.

11. Dalam pembicaraan langkah-langkah lebih lanjut perundingan FTA/CEP ASEAN dengan sejumlah Mitra Dialogue, khususnya tentang perundingan ASEAN FTA dengan India, sejumlah anggota ASEAN termasuk Indonesia menyarankan untuk tidak meneruskan perundingan dengan India, karena pihak India yang masih belum menunjukkan keseriusannya dalam penyelesaian perundingan perdagangan barang. Sementara sejumlah anggota ASEAN lainnya menyarakan agar perundingan tersebut sepakat agar Malaysia selaku Co-chair bisa mengangkat hal ini kepada AEM di Kuala Lumpur.

12. Pertemuan reguler SEOM 4/37 akan diadakan pada tanggal 17-21 Juli 2006 di Singapura. Pertemuan AEM-38 di Kuala Lumpur akan diadakan pada tanggal 22-23 Agustus 2006 didahului oleh pertemuan AIA & AFTA Council, tanggal 21 Agustus 2006. Sedangkan rangkaian pertemuan ke-12 ASEAN Summit akan akan diadakan di Cebu, Philipina pada tanggal 6-13 Desember 2006.


PENGAMATAN

13. Nampaknya upaya pemenuhan target liberalisasi di bidang perdagangan barang, jasa dan investasi ASEAN masih belum sepenuhnya terlaksana, karena antara lain adanya keengganan sejumlah anggota ASEAN yang belum siap untuk membuka pasarnya. Keadaan ini menyebabkan perundingan FTA dengan sejumlah Mitra Dialogue juga mengalami hambatan.

14. Beberapa komitmen yang telah disepakati di bidang perdagangan barang dan jasa dalam kerangka CEPT-AFTA tidak sepenuhnya dapat dipenuhi, antara lain tidak melaksanakan komitmen pemberian konsesi tarif atas produk ekspor tertentu, dan adanya keinginan negara anggota tertentu untuk menunda atau memperlambat komitmen penghapusan NTBs.

15. Berbagai komitmen yang telah disepakati dengan Mitra Dialog terutama dengan China dan Korea telah mengakibatkan skema CEPT-AFTA terkait dengan Rules of Origin (ROO) telah menjadi ”worse off”, tidak lagi kondusif untuk mendorong dunia usaha di negara anggota ASEAN dalam peningkatan perdagangan intra-ASEAN. Hal ini mencerminkan negara anggota ASEAN lebih memfokuskan perhatiannya kepada kerjasama ASEAN dengan Mitra Dialog, merupakan ASEAN sebagai satu entitas dalam pengembangan ekonomi khususnya perdagangan sebelum membuka diri kepada negara lain di luar ASEAN.

16. Dari hasil pengamatan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada usaha-usaha strategis atau ”breakthroughs” atau ’mindset’ baru oleh ASEAN, sangat sulit diharapkan terwujudnya percepatan (akselerasi) AEC dari tahun 2020 menjadi 2015.


TINDAK LANJUT

17. Perlunya diadakan rapat-rapat koordinasi dalam menghadapi pertemuan Special SEOM di Jakarta, 3-7 Juli 2006 dan SEOM 4/37, tanggal 17-21 Juli 2006 di Singapura, dengan mengikut sertakan sejumlah instansi dan dunia usaha terkait .

18. Perlunya menyiapkan konsep Peraturan Menteri Keuangan tentang Implementasi Phase-1 dan Phase-2 dari PIS sesuai dengan batas akhir yang sudah disepakati yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2006 untuk Phase-1 dan tanggal 31 Maret 2007 untuk Phase-2.

Yangon, 22 Juni 2006

Kebutuhan Ethanol untuk Bahan Bakar Meningkat

Produksi ethanol dunia makin lama semakin meningkat sesuai tuntutan kebutuhan manusia yang semakin besar. Dahulu ethanol dipergunakan untuk minuman keras dan bahan industri saja. Dewasa ini ethanol telah banyak terserap untuk bahan bakar.

Pada tahun 2002 baru sebanyak 62% ethanol dipergunakan sebagai bahan bakar. Dua tahun kemudian kebutuhan ethanol untuk bahan bakar meningkat menjadi 73%. Pada tahun yang sama kebutuhan ethanol untuk minuman dan industri masing-masing hanya 18% dan 9%. Produksi ethanol sedunia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2002 baru 33.900 Ml (Megaliter), tahun 2004 meningkat menjadi 41.100 Ml dan pada tahun 2005 telah menjadi 44.940 Ml.

Negara penghasil ethanol terbesar Amerika Serikat yaitu 16.214 Ml per tahun dimana bahan dasarnya dari jagung dan tebu. Brazil juga menghasilkan ethanol dengan jumlah tidak jauh berbeda yaitu 16.067 Ml dengan bahan dasar tebu. China memproduksi ethanol dari maizena dan molasses sebanyak 3.800 Ml. Dengan bahan dasar molasses India memproduksi ethanol sebanyak 1.700 Ml. Negara lain yang memproduksi ethanol kurang dari 1000 Ml yaitu Perancis (910 Ml dari daging sapi, gandum dan anggur), Jerman (350 Ml dari daging sapi dan molasses), Thailand (330 Ml dari molasses). Australia dan Jepang memproduksi ethanol masing-masing sebanyak 125 Ml dan 113 Ml.

Pemerintah Jepang tahun 2008 akan mulai mensubsidi percobaan penggunaan bioethanol untuk 20.000 kendaraan di pulau Miyako.

Jepang akan mendirikan pabrik ethanol dengan bahan tebu berkapasitas 700 kl setahun. Juga akan disiapkan 18 tempat penjualan bahan bakar yang dimodifikasi dengan gasohol (campuran gasoline dan ethanol). Gasohol akan dijual lebih murah dari pada gasoline yang biasa dipergunakan.

Jepang telah menyetujui penggunaan bahan bakar gasoline yang dicampur dengan <3% ethanol (E3). Dengan menggunakan E3 mesin kendaraan tidak perlu dimodifikasi, sedangkan konsumsi bahan bakarnya per km lebih hemat. Pada tahun 2012 Jepang akan mempergunakan bahan bakar dengan campuran ethanol 10% (E10).

Jepang akan mengembangkan bisnis bahan bakar ethanol baik bioethanol maupun ETBE (Ethyl-tertio-buthyl-ether). Bisnis bahan bakar ethanol dapat mendorong terjadinya usaha produksi bahan bakar nasional yang berasal dari sumber alam dalam negeri, dengan mengembangkan teknologi yang sesuai dengan negeri hutan. Jepang juga akan menciptakan metoda baru pembuatan ethanol dari biomass kayu.

Menyongsong era baru energi terbarukan pertamina memperkenalkan BioPertamax. Bahan bakar ini merupakan campuran 5% ethanol dan 95% bensin Pertamax. Sebagai energi terbarukan bahan bakar ini dapat digunakan pada semua jenis kendaraan non-diesel tanpa adanya modifikasi mesin dan dapat menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.

Keunggulan bahan bakar tersebut adalah a) ramah lingkungan, b) emisi gas buang lebih baik, c) pembakaran lebih sempurna, d) tidak perlu modifikasi mesin, e) mesin menjadi lebih tahan lama, f) merupakan bahan bakar terbarukan, g) bersifat detergensi yang dapat membersihkan ruang bakar.

Kita tentunya harus siap untuk mengantisipasi perkembangan teknologi ini dengan cara mengembangkan tanaman yang dapat menghasilkan ethanol ini seperti tebu, singkong, jagung, gandum, anggur dsb. Untuk memenuhi tuntutan kelestarian alam ini, sangat tepat kalau pertamina melihat jauh kedepan berusaha melakukan penghematan bahan bakar fosil dengan cara menginvestasi jangka panjangnya pada produksi bahan baku ethanol tersebut.

Bagaimanapun kondisinya dan kapanpun zamannya, produk pertanian tetap menjadi andalan kemaslahatan manusia sedunia.

Penanggulangan AI dengan hibah Second Kennedy Round

Pemerintah Pusat melalui Dana Hibah Jepang Second Kennedy Round (SKR) memberikan bantuan peralatan untuk penanggulangan berkembangnya wabah Avian influenza (AI) ke beberapa provinsi yang terjangkit wabah AI di antaranya Propinsi Kalimantan Selatan.


Pengadaan peralatan pendeteksi dini atau Rapid Diagnosa Kit merupakan alat test yang mudah dioperasionalkan ke wilayah yang dicurigai.


Untuk itu penggunaan Rapid Test Kit ini dapat diketahui secara cepat apakah terdapat virus AI pada ternak unggas : ayam, itik, burung, dan ternak kecil sejenisnya di wilayah uji/test. Bantuan peralatan Rapid Diagnosa Kit berjumlah 2300 unit telah diterima dengan baik oleh BPPV-V Banjarbaru pada tanggal 18 Desember 2006. Sebagaimana fungsinya, BPPV-V dalam melaksanakan diagnosa ke suatu wilayah dapat mendekteksi terjakitnya wabah outbreak unggas diwilayahnya (Kalsel, Kalteng, Kaltim dan Kalbar). Bila hasilnya positif tindakan selanjutnya dapat dilakukan secara cepat dengan melakukan isolasi dan pelarangan mutasi / lalulintas unggas ke dan dari daerah tersebut.

Perkembangan AI di Kalimantan Selatan hingga dilaporkan, cenderung menurun. Sejak berkembangnya AI tahun 2004 telah terjadi kematian pada unggas ayam petelur /layer sebanyak 2.800 ekor dari total populasi 15.592 di perusahaan peternakan ayam di Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut. Selain itu kematian unggas juga terjadi pada beberapa jenis unggas lainnya seperti : Itik, ayam broiler, ayam buras, ayam silang, dan burung puyuh.

Setelah dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan yang berpedoman pada kasus-kasus AI diketemukan juga kasus AI pada Itik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan adanya kasus tersebut Dinas melakukan sanitasi kandang dan lingkungan, melakukan isolasi ternak yang sakit, membakar yang mati, pengawasan lalulintas unggas dan ternak. Melakukan pengawasan unggas dan produk unggas dengan bekerjasama Balai Karantina Banjarmasin serta monitoring kasus unggas di lokasi ternak unggas.

Selain melakukan pengendalian lalulintas unggas hidup, produk unggas dan limbahnya yang akan masuk ke wilayah Kalimantan Selatan, masyarakat diberikan sosialisasi dan penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung tentang waspada avian influenza. Hasilnya cukup dapat menekan dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat, bahkan sampai Nopember 2006 tidak diketemukan adanya wabah AI pada ayam petelur. Sedangkan untuk antisipasi dan penelusuran perkembangan AI masih diperlukan pengembangan Sumber Daya Manusia (pelatihan luar negeri dan dalam negeri) untuk melaksanakan surveillance dan pelaporan setiap ada gejala AI.

Alamat Kedutaan Besar di Jepang

AFGHANISTAN
Embassy of Islamic Republic of Afghanistan
Chancery: 3-37-8, Nishihara, Shibuya-ku. Post Code: 151-0066
Tel. 03-5465-1219

ALBANIA
Embassy of the Republic of Albania
Chancery: 4F Hokkoku Shimbun Building, 6-4-8, Tsukiji, Chuo-ku. Post Code: 104-0045
Tel. 03-3543-6861
Kanazawa
Honorary Consulate-General of the Republic of Albania
2-5-1, Korinbo, Kanazawa-shi. Post Code: 920-8588
Tel. 076-260-3401
Mr. TOBITA Hidekazu, Honorary Consul-General.

ALGERIA
Embassy of the People's Democratic Republic of Algeria
Chancery: 2-10-67, Mita, Meguro-ku. Post Code: 153-0062
Tel. 03-3711-2661

AMERICA
See "UNITED STATES OF AMERICA"

ANGOLA
Embassy of the Republic of Angola
Chancery: 2-10-24, Daizawa, Setagaya-ku. Post Code: 155-0032
Tel. 03-5430-7879

ARGENTINA
Embassy of the Argentine Republic
Chancery: 2-14-14, Moto-Azabu, Minato-ku. Post Code:106-0046
Tel. 03-5420-7101/5

ANTIGUA AND BERBUDA
Honorary Consulate of Antigua and Barbuda in Tokyo
Chancery: 3-7-9, Honmachi, Nihonbashi, Chuo-ku. Post Code: 103-0023
Tel. 03-3639-8901
Tokyo
Honorary Consulate of Antigua and Barbuda
Gotanda Dai-ichi Seimei Bldg., 8F., 2-19-3, Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku. Post Code: 141-0031
Tel. 03-3779-1343
Mr. SATO Hiroshi, Honorary Consul.

AUSTRALIA
Australian Embassy
Chancery: 2-1-14, Mita, Minato-ku. Post Code: 108-0073
Tel. 03-5232-4111
Osaka
Australian Consulate-General
Twin 21 MID, Tower, 16F., 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 540-6116
Tel. 06-6941-9271
Fukuoka
Australian Consulate-General
Tenjin Twin Bldg., 7F., 1-6-8, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 810-0001
Tel. 092-734-5055
Sapporo
Australian Consulate
Sapporo Center Bldg., 17F., 6-2-2, Nishi, Kita 5-jo, Chuo-ku, Sapporo-shi. Post Code: 060-0005
Tel. 011-242-4381
Sendai
Australian Consulate
14F., Aobadai Plaza, 3-2-1, Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi. Post Code: 980-0021
Tel. 022-265-6810
Nagoya
Australian Consulate
Level 13, AMMNAT Bldg., 1-3-3, Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi. Post Code: 460-0008
Tel. 052-211-0630

AUSTRIA
Embassy of the Republic of Austria
Chancery: 1-1-20, Moto-Azabu, Minato-ku. Post Code:106-0046
Tel. 03-3451-8281/2
Osaka
Honorary Consulate-General of the Republic of Austria
c/o Osaka Gas Co., Ltd, 4-1-2, Hiranomachi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 541-0046
Tel. 06-6205-4680
Mr. RYOKI Shin-ichiro, Honorary Consul-General.
Sapporo
Honorary Consulate of the Republic of Austria
c/o Fuji Megane Co., Fuji Megane Bldg. 6f., 3, Nishi, Kita 1-jo, Chuo-ku, Sapporo-shi. Post Code: 060-0001
Tel. 011-261-3233
Mr. KANAI Shigehiro, Honorary Consul.
Nagoya
Honorary Consulate of the Republic of Austria
c/o Toyota Motor Corporation, 4-7-1, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi. Post Code: 450-8711
Tel. 052-552-2111
Mr. IKEBUCHI Kosuke, Honorary Consul.
Hiroshima
Honorary Consulate of the Republic of Austria
c/o Hiroshima Home Television Co. Ltd., 19-2, Hakushima Kitamachi, Naka-ku, Hiroshima-shi. Post Code: 730-8552
Tel. 082-221-4964
Mr. HASHIMOTO Munetoshi, Honorary Consul.

BAHAMAS
Tokyo
Honorary Consulate of the Commonwealth of the Bahamas
Stone house II,1-24-5, Sendagaya, Shibuya-ku. Post Code: 151-0051
Tel. 03-5414-5310
Mr. YAMADA Shoichi, Honorary Consul.

BAHRAIN
Embassy of the Kingdom of Bahrain
Chancery: Residence Viscountess #720, 1-11-36, Akasaka, Minato-ku. Post Code: 107-0052
Tel. 03-3584-8001

BANGLADESH
Embassy of the People's Republic of Bangladesh
Chancery: 4-15-15, Megro-ku. Post Code: 153-0063
Tel. 03-5704-0216
Nagoya
Honorary Consulate-General of the People's Republic of Bangladesh
TOYOTA AUTOMATIC LOOM WORKS. LTD., 2-1, Toyoda-cho, Kariya-shi. Post Code: 448-0848
Tel. 0566-22-2511
Mr. TOYODA Yoshitoshi, Honorary Consul-General.
Kobe
Honorary Consulate-General of the People's Republic of Bangladesh
1-2-1, Minami-cho, Shinzaike, Nada-ku, Kobe-shi. Post Code: 657-0864
Tel. 078-841-4142
Mr. UEMURA Takeo, Honorary Consul-General.

BELARUS
Embassy of the Republic of Belarus
Chancery: Shirogane K House, 4-14-12, Shirogane-dai, Minato-ku. Post Code: 108-0072
Tel. 03-3448-1623
Nishinomiya
Honorary Consulate of the Republic of Belarus
1-3-28, Naruo-cho, Nishinomiya-shi. Post Code: 663-8184
Tel. 0798-48-1443
Mr. SHINGU Chihaya, Honorary Consul.

BELGIUM
Embassy of the Kingdom of Belgium
Chancery: 5, Niban-cho, Chiyoda-ku. Post Code: 102-0084
Tel. 03-3262-0191/5
Tokyo
Consulate-General of the Kingdom of Belgium
5, Nibancho, Chiyoda-ku. Post Code: 102-0084
Tel. 03-3262-0191/5
Sapporo
Honorary Consulate of the Kingdom of Belgium
ROYCE' CONFECT Co., Ltd., 5-11-1, Oodori-nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi. Post Code: 064-0042
Tel. 011-218-1007
Mr. YAMAZAKI Yasuhiro,Honorary Consul.
Nagoya
Honorary Consulate of the Kingdom of Belgium
1-3-10, Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya-shi. Post Code: 461-8714
Mr. TOYODA Tetsuro, Honorary Consul.
Kyoto
Honorary Consulate of the Kingdom of Belgium
Res. Grand Blue #702, 221 Gosho Hachiman-cho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi. Post Code: 604-0825
Tel. 075-229-6325
Mr. Philippe BYOSIÈRE, Honorary Consul.
Osaka
Honorary Consulate of the Kingdom of Belgium
c/o Daikin Industries, Ltd., Umeda Center Building, 2-4-12, Nakazaki-nishi, Kita-ku, Osaka-shi. Post Code: 530-8323
Tel. 06-6373-4582
Mr. INOUE Noriyuki, Honorary Consul.
Fukuoka
Honorary Consulate of the Kingdom of Belgium
c/o Fukuoka Bank, 2-13-1, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 810-0001
Tel. 092-723-2131
Mr. TANI Masaaki, Honorary Consul.

BELIZE
Embassy of Belize
Chancery: 4-12-24-907, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3400-9106
Tokyo
Honorary Consulate-General of Belize
Room 1208, 1-11-6, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3400-9306
Mr. INABA Yasuo, Honorary Consul-General.

BENIN
Embassy of the Republic of Benin
Chancery: Asahi Building 4F,Hirakawa-cho, Chiyoda-ku. Post Code: 102-0093
Tel. 03-3556-2562

BHUTAN
Tokyo
Honorary Consulate of the Kingdom of Bhutan
3-5-22, Jiyugaoka, Meguro-ku. Post Code: 152-0035
Tel. 03-5701-1320
Mr. MORITO Yuko, Honorary Consul.

BOLIVIA
Embassy of the Republic of Bolivia
Chancery: No. 38 Kowa Building, 8F, Room 804, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3499-5441/2
Osaka
Honorary Consulate-General of the Republic of Bolivia
Naniwa Bldg., B1F., 4-12, Banzaicho, Kita-ku, Osaka-shi. Post Code: 530-0028
Tel. 06-6361-0468
Mr. OGAWA Hideki, Honorary Consul-General.
Urasoe
Honorary Consulate of the Republic of Bolivia
Orion Beer Bldg. 1F., 1985-1, Gusukuma, Urasoe-shi. Post Code: 901-2100
Tel. 098-877-0021
Mr. KADEKARU Yoshio, Honorary Consul.

BOSNIA AND HERZEGOVINA
Embassy of Bosnia and Herzegovina
Chancery: 3-4, 6-Bancho, Chiyoda-ku. Post Code: 102-0085
Tel. 03-3556-4151

BOTSWANA
Embassy of Botswana
Chancery: Kearny Place Shiba, 6F, 4-5-10, Shiba, Minato-ku. Post Code: 108-0014
Tel. 03-5440-5676

BRAZIL
Embassy of the Federative Republic of Brazil
Chancery: 2-11-12, Kita-Aoyama, Minato-ku. Post Code: 107-8633
Tel. 03-3404-5211
Tokyo
Consulate-General of the Federative Republic of Brazil
Gotanda Fuji Bldg., 2F., 1-13-12, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku. Post Code: 141-0022
Tel. 03-5488-5451
Nagoya
Consulate-General of the Federative Republic of Brazil
Shirakawa Daihachi Bldg., 2F., 1-10-29, Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi. Post Code: 460-0002
Tel. 052-222-1106
Kyoto
Honorary Consulate of the Federative Republic of Brazil
Shimazu Corporation, General Plannning Department, International Marketing Division, 1 Nishinokyo, Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi. Post Code: 604-8511
Tel. 075-823-1060
Mr. FUJIWARA Kikuo, Honorary Consul.
Kobe
Honorary Consulate of the Federative Republic of Brazil
Ueshima Coffee & Foods Co., Ltd., 1-4-9, Sannomiya-cho, Chuo-ku, Kobe-shi. Post Code: 650-0021
Tel. 078-331-3981
Mr. UESHIMA Kazuyasu, Honorary Consul.
Tosu
Honorary Consulate of the Federative Republic of Brazil
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, Tashiro Daikan-machi, Tosu-shi. Post Code: 841-0071
Tel. 0942-81-1501
Mr. NAKATOMI Hirotaka, Honorary Consul.
Naha
Honorary Consulate of the Federative Republic of Brazil
c/o Okinawa Inter Ocean Service, Yamazato Bldg., 1F., 1-15-5, Izumizaki, Naha-shi. Post Code: 900-0021
Tel. 098-867-3304
Mr. NISHIHARA Tokuichi, Honorary Consul.


BRUNEI DARUSSALAM
Embassy of Brunei Darussalam
Chancery: 6-5-2, Kitashinagawa, Shinagawa-ku. Post Code: 141-0001
Tel. 03-3447-7997


BULGARIA
Embassy of the Republic of Bulgaria
Chancery: 5-36-3, Yoyogi, Shibuya-ku. Post Code: 151-0053
Tel. 03-3465-1021/22/23/24, 03-3465-1026/28/30
Yokohama
Honorary Consulate of the Republic of Bulgaria
1-6-18, Irie, Kanagawa-ku, Yokohama-shi. Post Code: 221-0014
Tel. 045-433-0180, 5653-0420
Mr. NAKAYAMA Hisashi, Honorary Consul.


BURKINA FASO
Embassy of Burkina Faso
Chancery: Hiroo Glisten Hills 3F, 3-1-17, Hiroo, Shibuya-ku. Post Code: 150-0012
Tel. 03-3400-7919


CAMBODIA
Royal Embassy of Cambodia
Chancery: 8-6-9, Akasaka, Minato-ku. Post Code: 107-0052
Tel. 03-5412-8521/2
Osaka
Honorary Consulate of The Kingdom of Cambodia
12-6, Chayamachi, Kita-ku, Osaka-shi. Post Code: 530-0013
Tel. 06-6376-2305
Mr. YAMADA Hideo, Honorary Consul.
Nagoya
Honorary Consulate of The Kingdom of Cambodia
Nakamura Buld., 1F, 2-47, Kamotsuki, Nakamura-ku, Nagoya-shi. Post Code: 453-0843
Tel. 052-419-3006
Mr. TAKADA Seiki, Honorary Consul.


CAMEROON
Embassy of the Republic of Cameroon
Chancery: 3-27-16, Nozawa, Setagaya-ku. Post Code: 154-0003
Tel. 03-5430-4985


CANADA
Embassy of Canada
Chancery: 7-3-38, Akasaka, Minato-ku. Post Code: 107-8503
Tel. 03-5412-6200
Osaka
Consulate of Canada
Round-cross Shinsaibashi, 12F., 2-2-3, Nishishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 542-0086
Tel. 06-6212-4910
Nagoya
Consulate of Canada
Nakato Marunouchi Bldg., 3-17-6, Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi. Post Code: 460-0002
Tel. 052-972-0450
Fukuoka
Consulate of Canada
Fukuoka Toyota Motors Co. Bldg., 9F., 4-8-28, Watanabe-dori, Chuo-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 810-0004
Tel. 092-752-6055
Sapporo
Honorary Consulate of Canada
Hokkaido Canada Society, Tokyo Tatemono Sapporo Bldg., 2F., 2-20, Nishi, Kita 7-jo, Kita-ku, Sapporo-shi. Post Code: 060-0809
Tel. 011-726-2863
Mr. FUJITA Tsuneo, Honorary Consul.
Hiroshima
Honorary Consulate of Canada
Chugoku Electric Power Co., Inc., 4-33, Komachi, Naka-ku, Hiroshima-shi. Post Code: 730-0041
Tel. 082-246-0057
Mr. TADA Koki, Honorary Consul.


CENTRAL AFRICA
Tokyo
Honorary Consulate-General of the Republic of Central Africa
4-38-9, Nakamachi, Setagaya-ku. Post Code: 158-0091
Tel. 03-3702-8808
Dr. EGUCHI Takumi, Honorary Consul-General.


CHAD
Osaka
Honorary Consulate of the Republic of Chad
c/o Hamamura Sangyo Co., Ltd., Yodoyabashi White Bldg., 3-5-19-411, Kitahama, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 541-0041
Tel. 06-6231-5841
Mr. HAMADA Yasuhiro, Honorary Consul.


CHILE
Embassy of the Republic of Chile
Chancery: Nihon Seimei Akabanebashi Bldg. 8F, 3-1-14, Shiba, Minato-ku. Post Code: 105-0014
Tel. 03-3452-7561/2, 7585
Tokyo
Consulate-General of the Republic of Chile
Nihon Seimei Akabanebashi Bldg., 8F., 3-1-14, Shiba, Minato-ku. Post Code: 105-0014
Tel. 03-3452-7561
Sapporo
Honorary Consulate of the Republic of Chile
Kamori Bldg 3. 4-1 Nishi, Kita 4-jo, Chuo-ku, Sapporo-shi. Post Code: 060-0004
Mr. KAMORI Kimihito, Honorary Consul.
Osaka
Honorary Consulate of the Republic of Chile
c/o Takara Belmont Corporation, 2-1-1, Higashi-Shinsaibashi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 542-0083
Tel. 06-6212-3675
Mr. YOSHIKAWA Hidetaka, Honorary Consul.
Nagasaki
Honorary Consulate of the Republic of Chile
c/o Oshima Shipbuilding Co., Ltd., 1605-1, Oshima-cho, Saikai-shi. Post Code: 857-2494
Tel. 0959-34-2711
Mr. MINAMI Sho, Honorary Consul.


CHINA
Embassy of the People's Republic of China
Chancery: 3-4-33, Moto-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0046
Tel. 03-3403-3380
Sapporo
Consulate-General of the People's Republic of China
5-1, Nishi 23-chome, Minami 13-jo, Chuo-ku, Sapporo-shi. Post Code: 064-0913
Tel. 011-563-5563
Nagoya
Consulate of the People's Republic of China
2-8-37, Higashi Sakura, Higashi-ku. Post Code: 461-0005
Tel. 052-932-1098
Osaka
Consulate-General of the People's Republic of China
3-9-2, Utsubohonmachi, Nishi-ku, Osaka-shi. Post Code: 550-0004
Tel. 06-6445-9481
Fukuoka
Consulate-General of the People's Republic of China
1-3-3, Jigyohama, Chuo-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 810-0065
Tel. 092-713-1121
Nagasaki
Consulate-General of the People's Republic of China
10-35, Hashiguchi-machi, Nagasaki-shi. Post Code: 852-8114
Tel. 095-849-3311


COLOMBIA
Embassy of the Republic of Colombia
Chancery: 3-10-53, Kami-Osaki, Shinagawa-ku. Post Code: 141-0021
Tel. 03-3440-6451
Sapporo
Honorary Consulate of the Republic of Colombia
2-11-36, 2-jo, Miyanosawa, Nishi-ku, Sapporo-shi. Post Code: 063-0052
Tel. 011-666-1483
Mr. ISHIMIZU Isao, Honorary Consul.
Kobe
Honorary Consulate of the Republic of Colombia
c/o UCC Ueshima Coffee Co., Ltd., 7-7-7, Minatojima-Nakamachi, Chuo-ku, Kobe-shi. Post Code: 650-8577
Tel. 078-304-8833
Mr. UESHIMA Tatsushi, Honorary Consul.
Fukuoka
Honorary Consulate of the Republic of Colombia
2-4-22, Daimyo, Chuo-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 810-0041
Tel. 092-781-7181
Mr. KATSUNO Takashige, Honorary Consul.


CONGO
Tokyo
Honorary Consulate of the Republic of Congo
Imaizumi Build. 2F., 2-11-5, Hirakawa-cho, Chiyoda-ku. Post Code: 102-0093
Tel. 03-3288-0106
Mr. OTSUBO Osamu, Honorary Consul.


DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
Embassy of the Democratic Republic of Congo
Chancery: 1-2F, 5-8-5, Asakusabashi, Taito-ku. Post Code: 111-0053
Tel. 03-5820-1580/1


COSTA RICA
Embassy of the Republic of Costa Rica
Chancery: No. 38 Kowa Building, 9F, 901, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3486-1812
Nagoya
Honorary Consulate-General of the Republic of Costa Rica
c/o Toyota Motor Corporation, 4-7-1, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi. Post Code: 450-8711
Tel. 052-552-2111
Dr. TOYODA Shoichiro, Honorary Consul-General.
Kobe
Honorary Consulate-General of the Republic of Costa Rica
7-1-19, Morikita-cho, Higashi-Nada-ku, Kobe-shi. Post Code: 658-0001
Tel. 078-453-0217
Dr. FUJIOKA Akihiro, Honorary Consul-General.
Mito
Honorary Consulate of the Republic of Costa Rica
2139-5, Migawa-cho, Mito-shi. Post Code: 310-0913
Tel. 029-305-2211
Mr. HAYASHI Koho, Honorary Consul.


CÔTE D'IVOIRE
Embassy of the Republic of Cote d'Ivoire
Chancery: 2-19-12, Uehara, Shibuya-ku. Post Code: 151-0064
Tel. 03-5454-1401/2/3
Osaka
Honorary Consulate of the Republic of Côte d'Ivoire
16-17, Iwazono-cho, Ashiya-shi. Post Code: 659-0013
Tel. 0797-32-3054
Mr. KISHIDA Teruchika, Honorary Consul.


CROATIA
Embassy of the Republic of Croatia
Chancery: 3-3-10, Hiroo, Shibuya-ku. Post Code: 150-0012
Tel. 03-5469-3014


CUBA
Embassy of the Republic of Cuba
Chancery: 1-28-4, Higashi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0044
Tel. 03-5570-3182


CYPRUS
Tokyo
Honorary Consulate-General of the Republic of Cyprus
Subaru Bldg., 8F., 1-7-2, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku. Post Code: 160-8316
Tel. 03-3347-2247
CZECH REPUBLIC
Embassy of the Czech Republic
Chancery: 2-16-14, Hiroo, Shibuya-ku. Post Code: 150-0012
Tel. 03-3400-8122/3/5
Kobe
Honorary Consulate of the Czech Republic
4-2-12, Isobe-dori, Chuo-ku, Kobe-shi. Post Code: 651-0084
Tel. 078-252-2820
Mr. TAKIKAWA Hiroshi, Honorary Consul.


DENMARK
Royal Danish Embassy
Chancery: 29-6, Sarugaku-cho, Shibuya-ku. Post Code: 150-0033
Tel. 03-3496-3001
Sapporo
Royal Danish Honorary Consulate
c/o Hokkaido Railway Company, Nishi 15-chome, Kita 11-jo, Chuo-ku, Sapporo-shi. Post Code: 060-8644
Tel. 011-700-5700
Mr. OHMORI Yoshihiro, Honorary Consul.
Nagano
Royal Danish Honorary Consulate
c/o Yoshida & Co., Ltd., 5-1-18, Nakagosho, Nagano-shi. Post Code: 380-0935
Tel. 026-223-0011
Mr. YOSHIDA Soichiro, Honorary Consul.
Yokohama
Royal Danish Honorary Consulate
c/o Maersk K.K., Yokohama Branch, 1-banchi, Minami-Honmoku, Naka-ku, Yokohama-shi. Post Code: 231-0816
Tel. 045-624-5900
Mr. Pierre Michel Deleuran, Honorary Consul.
Nagoya
Royal Danish Honorary Consulate
c/o Toyota Motor Corporation, 4-7-1, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi. Post Code: 450-8711
Tel. 052-552-2111
Mr. TOYODA Tatsuro, Honorary Consul.
Osaka
Royal Danish Honorary Consulate
Suntory Bldg., 2-1-40, Dojimahama, Kita-ku, Osaka-shi. Post Code: 530-8203
Tel. 06-6346-1285
Mr. TORII Shingo, Honorary Consul.
Kobe
Royal Danish Honorary Consulate
c/o Maersk K.K., 6-4, Nishi, Koyo-cho, Higashi-Nada-ku, Kobe-shi. Post Code: 658-0033
Tel. 078-857-0251
Mr. KATAOKA Hiroyuki, Honorary Consul.
Hiroshima
Royal Danish Honorary Consulate
Hiroshima Andersen 3F., 7-1, Hondori, Naka-ku, Hirosyoma-shi. Post Code: 730-0035
Tel. 082-247-9225
Mr. TAKAKI Seiichi, Honorary Consul.
Fukuoka
Royal Danish Honorary Consulate
c/o Aso Cement Co., Ltd., AI Bldg., 11F, 2-4-27, Momochihama, Sawara-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 814-0001
Tel. 092-833-5101
Mr. ASO Yutaka, Honorary Consul.


DJIBOUTI
Embassy of the Republic of Djibouti
Chancery: 5-18-10, Shimo-Meguro, Meguro-ku. Post Code: 153-0064
Tel. 03-5704-0682


DOMINICAN REPUBLIC
Embassy of the Dominican Republic
Chancery: No. 38 Kowa Building, Room 904, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3499-6020
Tokyo
Consulate-General of the Dominican Republic
No. 38, Kowa Bldg., Room 904, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3499-6010


ECUADOR
Embassy of the Republic of Ecuador
Chancery: No. 38 Kowa Building, Room 806, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3499-2800
Tokyo
Honorary Consulate-General of the Republic of Ecuador
TOC Bldg., 2F., 7-22-7, Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku. Post Code: 141-0031
Tel. 03-3494-2130
Ms. OTANI Kinko, Honorary Consul-General.
Nagoya
Honorary Consulate of the Republic of Ecuador
1-23, Tomei-cho, Chikusa-ku, Nagoya-shi. Post Code: 464-0028
Tel. 052-781-8295
Mr. YAMAMOTO Hikaru, Honorary Consul.
Tottori
Honorary Consulate of the Republic of Ecuador
c/o HAMASAKI Co., Ltd., 4-202, Kawabata, Tottori-shi. Post Code: 680-0036
Tel. 0857-23-3507
Mr. HAMASAKI Shinichi, Honorary Consul.


EGYPT
Embassy of the Arab Republic of Egypt
Chancery: 1-5-4, Aobadai, Meguro-ku. Post Code: 153-0042
Tel. 03-3770-8022/3


EL SALVADOR
Embassy of the Republic of El Salvador
Chancery: No. 38 Kowa Building, 8F, Room 803, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3499-4461
Yokohama
Honorary Consulate-General of El Salvador
Sotsu Yokohama Bldg., 3F., 1-3, Hon-cho, Naka-ku, Yokohama-shi. Post Code: 231-0005
Tel. 045-224-8022
Mr. KUMAGAI Kiyoshi, Honorary Consul-General.


ERITREA
Embassy of the State of Eritrea
Chancery: Shiroganedai ST Building, Room 401, 4-7-4, Shiroganedai, Minato-ku. Post Code: 108-0071
Tel. 03-5791-1815


ESTONIA
Embassy of the Republic of Estonia
Chancery: 2-6-15, Jingu-mae, Shibuya-ku. Post Code: 150-0001
Tel. 03-5412-7281


ETHIOPIA
Embassy of Ethiopia
Chancery: Takanawa Kaisei Bldg. 2F, 3-4-1, Takanawa, Minato-ku. Post Code: 108-0074
Tel. 03-5420-6860/1


EUROPEAN UNION
Delegation of the European Commission
Chancery: Europa House, 9-15 Sanban-cho, Chiyoda-ku. Post Code: 102-0075
Tel. 03-3239-0441


FIJI ISLANDS
Embassy of the Republic of the Fiji Islands
Chancery: Noa Building 14F, 2-3-5, Azabudai, Minato-ku. Post Code:106-0041
Tel. 03-3587-2038


FINLAND
Embassy of Finland
Chancery: 3-5-39, Minami-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-8561
Tel. 03-5447-6000
Osaka
Honorary Consulate-General of Finland
4-4-10, Minami-Senba, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 542-8551
Tel. 06-4704-3705
Mr. OKUDA Tsutomu, Honorary Consul-General.
Sapporo
Honorary Consulate of Finland
1-9-6, 1-jo, Hiragishi, Toyohira-ku, Sapporo-shi. Post Code: 062-8611
Tel. 011-813-2525
Mr. YOKOYAMA Kiyoshi, Honorary Consul.
Nagano
Honorary Consulate of Finland
c/o Yoshida & Co., Ltd., 5-1-18, Nakagosho, Nagano-shi. Post Code: 380-0935
Tel. 026-223-0011
Mr. YOSHIDA Soichiro, Honorary Consul.
Nagoya
Honorary Consulate of Finland
JR Central Towers, 1-1-4, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi. Post Code: 450-6101
Tel. 052-564-5105
Mr. KASAI Yoshiyuki, Honorary Consul.
Kitakyushu
Honorary Consulate of Finland
2-1 Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi. Post Code: 806-0004
Tel. 093-645-8801
Mr. NAGATSUGI Hiroshi, Honorary Consul.


FRANCE
Embassy of France
Chancery: 4-11-44, Minami-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-8514
Tel. 03-5420-8800
Osaka-Kobe
Consulate-General of France
Crystal Tower 10F, 1-2-27, Shiromi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 540-6010
Tel. 06-4790-1505
Niigata
Honorary Consulate of France
c/o 8-Knot., Network Bldg., 2F., 1-8-14, Kami-Tokorokami, Niigata-shi. Post Code: 950-0992
Tel. 025-282-2988
Mr. KAYABA Kazuaki, Honorary Consul.
Nagoya
Honorary Consulate of France
NGK, 2-56, Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi. Post Code: 467-8530
Tel. 052-872-8640
Mr. SHIBATA Masaharu, Honorary Consul.
Hiroshima
Honorary Consulate of France
c/o Hiroshima Telecasting Co., Ltd., Hiroshima TV Annex 2F, 5-23, Naka-machi, Naka-ku, Hiroshima-shi. Post Code: 730-0037
Tel. 082-245-8576
Mr. NOMURA Sonkyo, Honorary Consul.
Fukuoka
Honorary Consulate of France
2-1-82, Watanabe-dori, Chuo-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 810-8720
Tel. 092-732-4658
Mr. MATSUO Shingo, Honorary Consul.
Nagasaki
Honorary Consulate of France
c/o Sawayama Shokai, 3-10, Dejima-cho, Nagasaki-shi. Post Code: 850-0862
Tel. 095-823-1221
Mr. SAWAYAMA Seiichiro, Honorary Consul.
Sendai
Honorary Consulate of France
c/o Miyagi Bunka Fashion College., 209, Aramachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi. Post Code: 984-0073
Tel. 022-227-1345
Mr. IIOKA Satoru, Honorary Consul


GABON
Embassy of the Gabonese Republic
Chancery: 1-34-11, Higashigaoka, Meguro-ku. Post Code: 152-0021
Tel. 03-5430-9171
GEORGIA
Embassy of Georgia
Chancery: Nanbu Building 2F, 3-3, Kioi-cho, Chiyoda-ku. Post Code: 102-0094
Tel: 03-5226-5011


GERMANY
Embassy of the Federal Republic of Germany
Chancery: 4-5-10, Minami-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0047
Tel. 03-3473-0151
Osaka-Kobe
Consulate-General of the Federal Republic of Germany
Umeda Sky Bldg., Tower East, 35F, 1-1-88, Oyodonaka, Kita-ku, Osaka-shi. Post Code: 531-6035
Tel. 06-6440-5070
Sapporo
Honorary Consulate of the Federal Repubulic of Germany
c/o Hokkaido Electric Power Co., Ltd., 1-2, Odori Higashi, Chuo-ku, Sapporo-shi. Post Code: 060-8677
Tel. 011-251-1111 (ex.2236)
Mr. MINAMIYAMA Hideo, Honorary Consul.
Sendai
Honorary Consulate of the Federal Republic of Germany
c/o YURTEC, 4-1-1, Tsutsujigaoka, Miyagino-ku, Sendai-shi. Post Code: 983-8622
Tel. 022-791-8042
Mr. OWADA Yasuo, Honorary Consul.
Fukui
Honorary Consulate of the Federal Republic of Germany
1-1-16 Terute, Fukui-shi. Post Code: 910-0024
Tel. 0776-21-6000
Mr. ONO Kotaro, Honorary Consul.
Hiroshima
Honorary Consulate of the Federal Republic of Germany
c/o Hiroshima Dentetsu Co. Ltd., 2-9-29 Higashisenda-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi. Post Code: 730-8610
Tel. 082-242-3511
Mr. OTA Tetsuya, Honorary Consul.
Fukuoka
Honorary Consulate of the Federal Republic of Germany
c/o Saibu Gas Co. Ltd., 1-17-1, Chiyo, Hakata-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 812-8707
Tel. 092-633-2239
Mr.HIRAYAMA Yoshiaki, Honorary Consul.
Nagoya
Honorary Consulate of the Federal Republic of Germany
c/o Chubu Electric Power Co. Inc., 1, Higashi-Shincho, Higashi-ku, Nagoya-shi. Post Code: 461-8680
Tel. 052-951-8211
Mr. KAWAGUCHI Fumio, Honorary Consul


GHANA
Embassy of the Republic of Ghana
Chancery: 1-5-21, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-5410-8631/3
Fukuoka
Honorary Consulate-General of the Republic of Ghana
Hakata Kindai Bldg., 2F, 1-1-33, Hakataeki-higashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 812-0013
Tel. 092-431-3691
Mr. WATANABE Hiroyuki, Honorary Consul-General.


GREECE
Embassy of Greece
Chancery: 3-16-30, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3403-0871/2
Ashiya
Honorary Consulate-General of Greece
Daiichi Kogyo Bldg., 1-3, Nangu-cho, Ashiya-shi. Post Code: 659-0024
Tel. 0797-23-3201/4
Mr. Ishidoros MARTAKIS, Honorary Consul-General.


GUATEMALA
Embassy of the Republic of Guatemala
Chancery: No. 38 Kowa Building, 9F, Room 905,
4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3400-1830
Yokohama
Honorary Consulate-General of the Republic of Guatemala
c/o Brooks Holdings Co., Ltd., 4-54-6, Utsukushigaoka, Aoba-ku, Yokohama-shi. Post Code: 106-0031
Tel. 045-901-7660
Mr. OGAWA Takeshige, Honorary Consul.


GUINEA
Embassy of the Republic of Guinea
Chancery: 12-9, Hachiyama-cho, Shibuya-ku. Post Code: 150-0035
Tel. 03-3770-4640


GUYANA
Tokyo
Honorary Consulate of the Co-operative Republic of Guyana
Iberia Bldg., 6F., 6-5-3, Jingu-mae, Shibuya-ku. Post Code: 150-0001
Tel. 03-3406-3363
Mr. HASEMURA Tasuku, Honorary Consul.


HAITI
Embassy of the Republic of Haiti
Chancery: No. 38 Kowa Building, Room 906, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3486-7096
Tokyo
Consulate-General of the Republic of Haiti
Kowa Nishi-Azabu Bldg., 9F, Rm. 906, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3486-7096


HONDURAS
Embassy of the Republic of Honduras
Chancery: No. 38 Kowa Building, 8F, Room 802, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3409-1150
Kobe
Honorary Consulate of the Republic of Honduras
c/o UCC Ueshima, Co., Ltd., 7-7-7, Minatojima-Nakamachi, Chuo-ku, Kobe-shi. Post Code: 650-8577
Tel. 078-304-8808
Ms. UESHIMA Sadako, Honorary Consul.


HUNGARY
Embassy of the Republic of Hungary
Chancery: 2-17-14, Mita, Minato-ku. Post Code: 108-0073
Tel. 03-3798-8801/4
Hamamatsu
Honorary Consulate-General of the Republic of Hungary
c/o Grand Hotel Hamamatsu 2F., 1-3-1, Higashi-iba, Hamamatsu-shi. Post Code: 432-8036
Tel. 053-458-3230
Mr. SUZUKI Osamu, Honorary Consul-General.
Osaka
Honorary Consulate-General of the Republic of Hungary
Sanyo Electric Co., Ltd., 2-5-2, Keihan-hondori, Moriguchi-shi. Post Code: 570-8677
Tel. 06-6994-6850
Mr. IUE Satoshi, Honorary Consul-General.


ICELAND
Embassy of Iceland in Japan
Chancery: 4-18-26, Takanawa, Minato-ku. Post Code: 108-0074
Tel. 03-3447-1944
Tokyo
Honorary Consulate-General of the Republic of Iceland
3-20-8, Naka-Meguro, Meguro-ku. Post Code: 153-0061
Tel. 03-3719-1220
Mr. NAKABE Raijiro, Honorary Consul-General.
Kyoto
Honorary Consulate-General of the Republic of Iceland
Ikenobo, 9F, Higashinotoin, Nishiiru, Rokkaku-dori, Nakagyo-ku, Kyoto-shi. Post Code: 604-8134
Tel. 075-254-0773
Mr. OHASHI Kanji,Honorary Consul-General.
Nagano
Honorary Consulate of the Republic of Iceland
c/o Yoshida & Co., Ltd., 5-1-18, Nakagosho, Nagano-shi. Post Code: 380-0935
Tel. 026-223-0011
Mr. YOSHIDA Soichiro, Honorary Consul.


INDIA
Embassy of India
Chancery: 2-2-11, Kudan-Minami, Chiyoda-ku. Post Code: 102-0074
Tel. 03-3262-2391/7
Osaka
Consulate-General of India
Semba I.S. Bldg., 10F., 1-9-26, Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 541-0056
Tel. 06-6261-7299


INDONESIA
Embassy of the Republic of Indonesia
Chancery: 5-2-9, Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku. Post Code: 141-0022
Tel. 03-3441-4201
Osaka
Consulate-General of the Republic of Indonesia
Resona Semba Bldg., 6F., 4-4-21, Minamisemba, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 542-0081
Tel. 06-6252-9823~28/71
Sapporo
Honorary Consulate of the Republic of Indonesia
c/o Hokkaido Gas K.K., 7-3-1, Odori-nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi. Post Code: 060-8530
Tel. 011-207-2100
Mr. SASAKI Masatsugu, Honorary Consul.
Fukuoka
Honorary Consulate of the Republic of Indonesia
c/o Kyudenko Corp., 23-35, Nanokawa 1-chome, Minami-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 815-0081
Tel. 092-523-1691
Mr. ISHIKAWA Keiichi, Honorary Consul.



IRAN
Embassy of the Islamic Republic of Iran
Chancery: 3-13-9, Minami-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0047
Tel. 03-3446-8011/5
IRAQ
Embassy of the Republic of Iraq
Chancery: 2-16-11, Takanawa, Minato-ku. Post Code: 108-0074
Tel. 03-5449-3231/2/3
IRELAND
Embassy of Ireland
Chancery: Ireland House, 2-10-7, Kojimachi, Chiyoda-ku. Post Code: 102-0083
Tel. 03-3263-0695
Osaka
Honorary Consulate of Ireland
4-1-1, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 540-8645
Tel. 06-3204-2024
Mr. TAKEDA Kunio, Honorary Consul.


ISRAEL
Embassy of Israel
Chancery: 3, Niban-cho, Chiyoda-ku. Post Code: 102-0084
Tel. 03-3264-0911
Kobe
Honorary Consulate of Israel
4F, Sento Center Build. 5-2-3 Nakayamate-dori, Chuo-ku, Kobe-shi. Post Code: 650-0004
Tel. 078-361-1248
Mr. MITSUMUNE Shiro, Honorary Counsul.
Hita
Honorary Consulate of Israel
2-8-5, Shiromachi, Hita-hi, Oita. Post Code: 877-0004
Tel. 0973-23-3138, 0973-23-1178
Mr. MITOMA Zempachiro, Honorary Counsul.


ITALY
Embassy of Italy
Chancery: 2-5-4, Mita, Minato-ku. Post Code: 108-8302
Tel. 03-3453-5291/6
Osaka
Consulate-General of Italy
Twin 21 MID Tower 31F., 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 540-6131
Tel. 06-6949-2970


JAMAICA
Embassy of Jamaica
Chancery: Toranomon Yathutaba Bldg. 2F, 1-1-11, Atago, Minato-ku. Post Code: 105-0002
Tel. 03-3435-1861
Kobe
Honorary Consulate of Jamaica
c/o UCC Ueshima Coffee Co., Ltd., 7-7-7, Minatojima-Nakamachi, Chuo-ku, Kobe-shi. Post Code: 650-8577
Tel. 078-304-8833
Mr. UESHIMA Tatsushi, Honorary Consul.
JORDAN
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan
Chancery: Chiyoda House 4F, 2-17-8, Nagata-cho, Chiyoda-ku. Post Code: 100-0014
Tel. 03-3580-5856/8


KAZAKHSTAN
Embassy of the Republic of Kazakhstan
Chancery: 5-9-8, Himonya, Meguro-ku. Post Code: 152-0003
Tel. 03-3791-5273/4
Kyoto
Honorary Consulate of the Republic of Kazakhstan
18 Nishi-Kawara-machi, Kamigamo, Kita-ku, Kyoto-shi. Post Code: 603-8036
Tel. 07-5712-6851
Mr. OKADA Tairoku, Honorary Consul.


KENYA
Embassy of the Republic of Kenya
Chancery: 3-24-3, Yakumo, Meguro-ku. Post Code: 152-0023
Tel. 03-3723-4006/7
KIRIBATI
Tokyo
Honorary Consulate-General of the Republic of Kiribati
Aoyama Building 13F., 1-2-3, Kita-aoyama, Minato-ku. Post Code: 107-0061
Tel. 03-5411-5967
Mr. KURIBAYASHI Tokugoro, Honorary Consul-General.


KOREA
Embassy of the Republic of Korea
Chancery: 1-2-5, Minami-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-8577
Tel. 03-3452-7611/9
Sapporo
Consulate-General of the Republic of Korea
12-1-3, Nishi, Kita 2-jo, Chuo-ku, Sapporo-shi. Post Code: 060-0002
Tel. 011-218-0288
Sendai
Consulate-General of the Republic of Korea
1-4-3, Kamisugi, Aoba-ku, Sendai-shi. Post Code: 980-0011
Tel. 022-221-2751/3
Yokohama
Consulate-General of the Republic of Korea
118, Yamate-cho, Naka-ku, Yokohama-shi. Post Code: 231-0862
Tel. 045-621-4531/3
Niigata
Consulate-General of the Republic of Korea
8th Floor, Bandaijima Building, 5-1, Bandaijima. Post Code: 950-0078
Tel. 025-255-5555
Nagoya
Consulate-General of the Republic of Korea
1-19-12, Meieki-minami, Nakamura-ku, Nagoya-shi. Post Code: 450-0003
Tel. 052-586-9221/6
Osaka
Consulate-General of the Republic of Korea
2-3-4, Nishi-Shinsaibashi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 542-0086
Tel. 06-6213-1401/5, 06-6211-4092 (after office)
Hiroshima
Consulate-General of the Republic of Korea
Wako-Hiroshima Building 4F, 5-28 Fukuro-machi, Naka-ku, Hiroshima-shi. Post Code: 730-0036
Tel. 082-543-5018
Fukuoka
Consulate-General of the Republic of Korea
1-1-3, Jigyohama, Chuo-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 810-0065
Tel. 092-771-0461
Shimonoseki
Honorary Consulate-General of the Republic of Korea
SANDEN KOTSU Co. Ltd., 3-3, Hayama-cho, Shimonoseki-shi. Post Code: 750-8510
Tel. 0832-31-3787
Mr. HAYASHI Kosuke, Honorary Consul-General.
Kagoshima
Honorary Consulate-General of the Republic of Korea
1715, Miyama, Higashi-ichigicho, Hioki-shi. Post Code: 899-2431
Tel. 0992-74-2358
Mr. OSAKO Keikichi, Honorary Consul-General.


KUWAIT
Embassy of the State of Kuwait
Chancery: 4-13-12, Mita, Minato-ku. Post Code: 108-0073
Tel. 03-3455-0361
KYRGYZ REPUBLIC
Embassy of Kyrgyz Republic
Chancery: 5-6-16, Shimo-Meguro, Meguro-ku. Post Code: 153-0064
Tel. 03-3719-0828


LAOS
Embassy of the Lao People's Democratic Republic
Chancery: 3-3-22, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-5411-2291/2
Nagoya
Honorary Consulate of the Lao People's Democratic Republic
1-100, Kusumoto-cho, Chikusa-ku, Nagoya-shi. Post Code: 464-8650
Tel. 052-751-2572
Dr. KOIDE Tadataka, Honorary Consul


LATVIA
Embassy of the Republic of Latvia
Chancery: Primavera Kamiyama A, 37-11, Kamiyama-cho, Shibuya-ku. Post Code: 150-0047
Tel. 03-3467-6888
Naha
Honorary Consulate of the Republic of Latvia
1-8-50, Yorimiya, Naha-shi. Post Code: 902-0064
Tel. 098-832-5023
Mr. ONAGA Yoshimitsu, Honorary Consul.


LEBANON
Embassy of the Republic of Lebanon
Chancery: Chiyoda House 5F, 2-17-8, Nagata-cho, Chiyoda-ku. Post Code: 100-0014
Tel. 03-3580-1227
LESOTHO
Embassy of the Kingdom of Lesotho
Chancery: U&M Akasaka Building 3F, 7-5-47, Akasaka, Minato-ku. Post Code: 107-0052
Tel. 03-3584-7455


LIBERIA
Embassy of the Republic of Liberia
Chancery: 3F, Room 304, 1-4-2, Azabudai, Minato-ku. Post Code: 106-0041
Tel. 03-3584-1676/8


LIBYA
People's Bureau of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
Chancery: 10-14, Daikanyama-cho, Shibuya-ku. Post Code: 150-0034
Tel. 03-3477-0701/4


LITHUANIA
Embassy of the Republic of Lithuania
Chancery: 2-11-25, Oyamadai, Setagaya-ku. Post Code: 158-0086
Tel. 03-3703-6000
Sapporo
Honorary Consulate of the Republicof Lithuania
Odiri Fujii Bldg 2F, 11-4, Odori-nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi. Post Code: 060-0042
Tel. 011-221-3939
Mr. FUJII Hidekatsu, Honorary Consul.


LUXEMBOURG
Embassy of the Grand-Duchy of Luxembourg
Chancery: Luxembourg House 1F, 8-9, Yonban-cho, Chiyoda-ku. Post Code: 102-0081
Tel. 03-3265-9621/2/3
Tokyo
Honorary Consulate-General of the Grand-Duchy of Luxembourg
c/o TDK Corporation, 1-13-1, Nihonbashi, Chuo-ku. Post Code: 103-8272
Tel. 03-5201-7111
Mr. SAWABE Hajime, Honorary Consul-General.
Osaka
Honorary Consulate of the Great-Duchy of Luxembourg
c/o West Japan Railway Company Co., Ltd., 2-4-24, Shibata, Kita-ku, Osaka-shi. Post Code: 530-0012
Tel. 06-6375-8995
Mr. IDE Masataka, Honorary Consul.


MADAGASCAR
Embassy of the Republic of Madagascar
Chancery: 2-3-23, Moto-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0046
Tel. 03-3446-7252/4


MALAYSIA
Embassy of Malaysia
Chancery: 20-16, Nanpeidai-cho, Shibuya-ku. Post Code: 150-0036
Tel. 03-3476-3840
Fukuoka
Honorary Consulate-General of Malaysia
2-7-5-402, Taga, Minami-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 815-0072
Tel. 092-554-3620
Dato' OTUKA Motohiro, Honorary Consul-General.
Osaka
Honorary Consulate-General of Malaysia
c/o Matushita Electric Industrial Co., Ltd., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi. Post Code: 571-8501
Tel. 06-6906-3101
Tan Sri MATSUSHITA Masaharu, Honorary Consulate-General.


MALAWI
Embassy of the Republic of Malawi
Chancery: Takanawa Kaisei Bldg. 7F, 3-4-1 Takanawa, Minato-ku. Post Code: 108-0074
Tel. 03-3449-3010


MALDIVES
Embassy of the Republic of Maldives
Chancery: Iikura MINT Building 8F, 1-9-10, Azabudai, Minato-ku. Post Code: 106-0041
Tel: 03-6234-4315
Tokyo
Honorary Consulate-General of the Republic of Maldives
2-2-9, Hongo, Bunkyo-ku. Post Code: 113-8503
Tel. 03-4455-3144
Mr. TSUKAMOTO Isao, Honorary Consul-General.


MALI
Embassy of the Republic of Mali
Chancery: 3-12-9, Kami-Osaki, Shinagawa-ku. Post Code: 141-0021
Tel. 03-5447-6881


MALTA
Tokyo
Honorary Consulate-General of the Republic of Malta
c/o Institute for Political Studies in Japan (IPSJ), Kasuga Mansion No. 304, 1-35-15, Nishihara, Shibuya-ku. Post Code: 151-0066
Tel. 03-3460-2392
Prof. SHIRATORI Rei, Honorary Consul-General.


MARSHALL ISLANDS
Embassy of the Republic of the Marshall Islands
Chancery: Meiji Park Height 1F, Room 101, 9-9, Minamimoto-machi, Shinjuku-ku. Post Code: 106-0012
Tel. 03-5379-1701


MAURITANIA
Embassy of the Islamic Republic of Mauritania
Chancery: 5-17-5, Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku. Post Code: 141-0001
Tel. 03-3449-3810


MAURITIUS
Tokyo
Honorary Consulate of the Republic of Marutius
Mitsui O.S.K.Lines, Ltd., 2-1-1, Toranomon, Minato-ku. Post Code: 105-8688
Tel. 03-3587-7130
Mr. IKUTA Masaharu, Honorary Consul.


MEXICO
Embassy of the United Mexican States
Chancery: 2-15-1, Nagata-cho, Chiyoda-ku. Post Code: 100-0014
Tel. 03-3581-1131/5
Tokyo
Consulate-General of the United Mexican States
2-15-2, Nagata-cho, Chiyoda-ku. Post Code: 100-0014
Tel. 03-3580-2961/2
Sapporo
Honorary Consulate of the United Mexican States
1-1-6, Hiraoka 9-jo, Kiyota-ku, Sapporo-shi. Post Code: 004-0879
Tel. 011-883-8400
Mr. HOSHINO Kyosuke, Honorary Consul.
Osaka
Honorary Consulate of the United Mexican States
Sekisui House Group, Umeda Sky Bldg., 23F, 1-1-88, Oyodonaka, Tower East, Kita-ku, Osaka-shi. Post Code: 531-6023
Tel. 06-6440-3870
Mr.Wada Isami, Honorary Consul.
Nagoya
Honorary Consulate of the United Mexican States
c/o Chunichi Shinbun Co., Ltd., 6F., 1-6-1, Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi. Post Code: 460-8511
Tel. 052-232-1605
Mr. OSHIMA Hirohiko, Honorary Consul.
Kyoto
Honorary Consulate of the United Mexican States
c/o Kyoto Gaikokugo Daigaku, 6, Saiin Kasame-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi. Post Code: 615-0058
Tel. 075-312-3388
Mr. MORITA Yoshikazu, Honorary Consul.
Fukuoka
Honorary Consulate of the United Mexican States
c/o Showa Group, F.T.Bldg., 10F1., 8-29 4-chome, Watanabe-dori, Chuo-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 810-0004
Tel. 092-761-3331
Mr. KANEKO Yoshitsugu, Honorary Consul.


MICRONESIA
Embassy of the Federated States of Micronesia
Chancery: Reinanzaka Building 2F, 1-14-2, Akasaka, Minato-ku. Post Code: 107-0052
Tel. 03-3585-5456
Itami
Honorary Consulate-General of the Federated States of Micronesia
4-7-6, Suzuhara-cho, Itami-shi. Post Code: 664-0882
Tel. 072-777-0301
Mr. ARAKI Yoshio, Honorary Consul-General.


MONACO
Tokyo
Honorary Consulate-General of the Principality of Monaco
Mitsubishi-Shoji Bldg., 2-6-3, Marunouchi, Chiyoda-ku. Post Code: 100-8086
Tel. 03-3211-4994
Mr. MOROHASHI Shinroku, Honorary Consul-General.


MONGOLIA
Embassy of Mongolia
Chancery: 21-4, Kamiyama-cho, Shibuya-ku. Post Code: 150-0047
Tel. 03-3469-2088
Sapporo
Honorary Consulate of Mongolia
4-1-40, Asahimachi, Toyohira-ku, Sapporo-shi. Post Code: 062-8605
Tel. 011-841-1161 (Ext. 198)
Mr. MORIMOTO Masao, Honorary Consul.
Nagoya
Honorary Consulate of Mongolia
Zaiso Buld. 2F., 1-1-12, Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi. Post Code: 460-0003
Tel. 052-209-8377
Mr. FUKUDA Kozo, Honorary Consul.
Osaka
Honorary Consulate of Mongolia
Bakurou-machi Bldg., 3F., 1-4-10, Bakurou-machi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 541-0059
Tel. 06-4705-3207
Ms. SATO Noriko, Honorary Consul.
Fukuoka
Honorary Consulate of Mongolia
2-12-3, Hakataekimae, Hakata-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 812-0011
Tel. 092-436-1900
Mr. HIROTA Katsuo, Honorary Consul.


MOROCCO
Embassy of the Kingdom of Morocco
Chancery: 5-4-30 Minami-Aoyama, Minato-ku. Post Code: 107-0062
Tel. 03-5485-7171
MOZAMBIQUE
Embassy of the Republic of Mozambique
Chancery: Shiba Daisan Amerex Bldg. 6F, 3-12-17, Mita, Minato-ku. Post Code: 105-0014
Tel. 03-5419-0973


MYANMAR
Embassy of the Union of Myanmar
Chancery: 4-8-26, Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku. Post Code: 140-0001
Tel. 03-3441-9291/4
Kobe
Honorary Consulate of the Union of Myanmar
6-6-2, Minatojima, Chuo-ku, Kobe-shi. Post Code: 650-0045
Tel. 078-303-3711
Mr. NAGATE Takashi, Honorary Consul.


NEPAL
Embassy of Nepal
Chancery: 7-14-9, Todoroki, Setagaya-ku. Post Code: 158-0082
Tel. 03-3705-5558/9
Osaka
Honorary Consulate-General of Nepal
6-9-21, Uehon-machi, Tennouji-ku,Osaka-shi. Post Code: 543-0001
Office hours: 9:00-17:00 (Mon.-Fri.)
Tel. 06-6776-0120
Mr. IMANISHI Kunio, Honorary Consul-General.
Fukuoka
Honorary Consulate of Nepal
6F., Akasaka S building, 1-12-6, Akasaka, Chuo-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 810-0042
Tel. 092-771-2754
Mr. SHINOKUMA Mitsuhiko, Honorary Consul.


NETHERLANDS
Royal Netherlands Embassy
Chancery: 3-6-3, Shibakoen, Minato-ku. Post Code: 105-0011
Tel. 03-5776-5400
Yokohama
Royal Netherlands Honorary Consulate
c/o Fujiki Transportation and Stevedoring Co., Ltd., 2-14, Kitanaka-dori, Naka-ku, Yokohama-shi. Post Code: 231-0003
Tel. 045-211-1531
Mr. FUJIKI Yukio, Honorary Consul.
Nagoya
Royal Netherlands Honorary Consulate
c/o OKAYA Koki, Co., Ltd., 2-4-18, Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi. Post Code: 460-8666
Tel. 052-204-8100
Mr. OKAYA Tokuichi, Honorary Consul.
Osaka/Kobe
Royal Netherlands Consulate-General
33F., TWIN 21 MID Tower, 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 540-6133
Tel. 06-6944-7272


NEW ZEALAND
New Zealand Embassy
Chancery: 20-40, Kamiyama-cho, Shibuya-ku. Post Code: 150-0047
Tel. 03-3467-2271
Sapporo
Honorary Consulate of New Zealand
2-1-26, Nishi, Kita 38-jo, Kita-ku, Sapporo-shi. Post Code: 001-0038
Tel. 011-802-9272
Mr. AOKI Masanori, Honorary Consul.
Osaka
Honorary Consulate-General of New Zealand
c/o Daikin Industries, Ltd., Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-nishi, Kita-ku, Osaka-shi. Post Code: 530-8323
Tel. 06-6373-4583
Mr. INOUE Noriyuki, Honorary Consul-General.
Sendai
Honorary Consulate of New Zealand
c/o Kamei Co., Ltd., 3-1-18, Kokubun-cho, Aoba-ku, Sendai-shi. Post Code: 980-0803
Tel. 022-264-6003
Mr. KAMEI Bunzo, Honorary Consul.
Nagoya
Honorary Consulate of New Zealand
c/o Rinnai Corporation, 2-26, Fukuzumi-cho, Nakagawa-ku, Nagoya-shi. Post Code: 454-0802
Tel. 052-361-8211
Mr. NAITO Susumu, Honorary Consul.
Fukuoka
Honorary Consulate of New Zealand
c/o JR-Kyushu, 3-25-21, Hakata-Ekimae, Hakata-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 812-8566
Tel. 092-474-2279
Mr. TANAKA Koji, Honorary Consul.


NICARAGUA
Embassy of the Republic of Nicaragua
Chancery: No. 38 Kowa Building, 9F, Room 903, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3499-0400
Nagoya
Honorary Consulate of the Republic of Nicaragua
Toyota Tsusho Corporation, 4-9-8, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi. Post Code: 450-8575
Tel. 052-584-5057
Mr.TAKEYAMA Eizo, Honorary Consul.


NIGERIA
Embassy of the Federal Republic of Nigeria
Chancery: 3-6-1, Toranomon, Minato-ku. Post Code: 105-0001
Tel. 03-5425-8011


NORWAY
Royal Norwegian Embassy
Chancery: 5-12-2, Minami-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0047
Tel. 03-3440-2611
Kobe-Osaka
Royal Norwegian Honorary Consulate-General
Sannomiya Chuo Bldg.9F, 4-2-20, Goko-dori, Chuo-ku, Kobe-shi. Post Code: 651-0087
Tel. 078-291-1317
Mr. Trond HODNE, Honorary Consul-General.
Sapporo
Royal Norweigian Honorary Consulate
c/o Sapporo Overseas Consultant Co., Ltd., SOC Bldg., Kita 4-jo, Nishi 11-chome, Chuo-ku, Sapporo-shi. Post Code: 060-0004
Tel. 011-231-6547
Mr. TAKIZAWA Seiroku, Honorary Consul.
Nagano
Royal Norwegian Honorary Consulate
c/o Yoshida & Co., Ltd., 5-1-18, Nakagosho, Nagano-shi. Post Code: 380-0935
Tel. 026-223-0011
Mr. YOSHIDA Soichiro, Honorary Consul.
Fukuoka
Royal Norwegian Honorary Consulate
c/o Fukuya Co., Ltd., 2-6-10, Nakasu, Hakata-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 810-8629
Tel. 092-281-0468
Mr. KAWAHARA Takeshi, Honorary Consul.


OMAN
Embassy of the Sultanate of Oman
Chancery: 2-28-11, Sendagaya, Shibuya-ku. Post Code: 151-0051
Tel. 03-3402-0877


PAKISTAN
Embassy of the Islamic Republic of Pakistan
2-1-18, Minami-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0047
Tel. 03-5421-7741
Osaka
Honorary Consulate of Pakistan
2-5-7, Honmachi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 541-8588
Tel. 06-6266-2007
Mr. ADACHI Satoshi, Honorary Consul.


PALAU
Embassy of the Republic of Palau
Chancery: Parecrystal 201, 1-1, Kata-machi, Shinjyuku-ku. Post Code: 160-0001
Tel. 03-3554-5500


PANAMA
Embassy of the Republic of Panama
Chancery: No. 38 Kowa Building, 9F, Room 902, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3499-3741
Tokyo
Consulate-General of the Republic of Panama
Kowa International Building No.38, Room 805, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3499-3661/3826/3735
Kobe
Consulate-General of the Republic of Panama
Yamamoto Bldg., 7F., 71, Kyo-machi, Chuo-ku, Kobe-shi. Post Code: 650-0034
Tel. 078-392-3361/2
Mr. Juan Antonio SUÁREZ PUGA, Consul-General.
Osaka
Honorary Consulate of the Republic of Panama
Moriyama Bldg., 8F., 6-13-7, Fukushima, Fukushima-ku, Osaka-shi. Post Code: 553-0003
Tel. 06-6455-8082
Mr. FUKUI Seiichi, Honorary Consul.


PAPUA NEW GUINEA
Embassy of Papua New Guinea
Chancery: Mita Kokusai Bldg., 3F, Room 313, 1-4-28, Mita, Minato-ku. Post Code: 108-0073
Tel. 03-3454-7801/4


PARAGUAY
Embassy of the Republic of Paraguay
Chancery: 3-6-33, Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku. Post Code: 141-0031
Tel. 03-3493-3071
Kobe
Honorary Consulate-General of the Republic of Paraguay
c/o UCC Ueshima Coffee Co., Ltd., 7-7-7, Minatojima-Nakamachi, Chuo-ku, Kobe-shi. Post Code: 650-8577
Tel. 078-304-8833
Mr. UESHIMA Tatsushi, Honorary Consul-General.
Kyoto
Honorary Consulate of the Republic of Paraguay
c/o Kyocera Corporation, 6, Takeda, Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi. Post Code: 612-8501
Tel. 075-602-7524
Mr. INAMORI Kazuo, Honorary Consul.


PERU
Embassy of the Republic of Peru
Chancery: 4-4-27, Higashi, Shibuya-ku. Post Code: 150-0011
Tel. 03-3406-4243/4249
Tokyo
Consulate-General of the Republic of Peru
Gotanda Fuji Bldg., 6F, 1-13-12, Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku. Post Code: 141-0022
Tel. 03-5793-4444/4445
Kyoto
Honorary Consulate of the Republic Peru
c/o Urasenke Foundation, Ogawadori, Teranouchi agaru, Kamikyo-ku, Kyoto-shi. Post Code: 602-8688
Tel. 075-431-3111
Mr. SEN Genshitsu, Honorary Consul.
Naha
Honorary Consulate of the Republic Peru
Kanehide Bldg, 8F, 112-1, Asahi-machi, Naha-shi. Post Code: 900-0029
Tel. 098-868-6844
Mr. GOYA Morimasa, Honorary Consul.


PHILIPPINES
Embassy of the Republic of the Philippines
Chancery: 5-15-5, Roppongi, Minato-ku. Post Code: 106-8537
Tel. 03-5562-1600
Osaka-Kobe
Consulate-General of the Republic of the Philippines
Twin 21 MID Tower 24F., 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 540-6124
Tel. 06-6910-7881
Nagoya
Honorary Consulate-General of the Republic of the Philippines
Century Toyoda Build. 4F, 4-9-8, Meieki Nakamura-ku, Nagoya-shi. Post Code: 450-8575
Tel. 052-584-3250
Mr. FURUKAWA Masaaki, Honorary Consul-General.
Naha
Honorary Consulate-General of the Republic of the Philippines
2nd Flr. Aljon Bldg., 2-35-1, Aragusuku, Ginowan-shi. Post Code: 901-2201
Tel. 098-892-5486
Ms. Asako NAKAMOTO ALARCON, Honorary Consul-General.
Sapporo
Honorary Consulate of the Republic of the Philippines
1-2-27, Ichijo, Nishi, Hakken, Nishi-ku, Sapporo-shi. Post Code: 063-0841
Tel. 011-614-8090
Mr. TOBE Kenichi, Honorary Consul.
Morioka
Honorary Consulate of the Republic of the Philippines
Hotel Higashinihon Morioka 5F, 3-3-18, Odori Morioka-shi. Post Code: 020-0022
Tel. 019-625-2131
Mr. MURAYAMA Masahiro, Honorary Consul.


POLAND
Embassy of the Republic of Poland
Chancery: 2-13-5, Mita, Meguro-ku. Post Code: 153-0062
Tel. 03-5794-7020
Osaka
Honorary Consulate-General of the Republic of Poland
c/o Kyoei Steel Ltd., 3-1-1 Nakamiya-Ohike, Hirakata-shi. Post Code: 573-0004
Tel. 072-849-2218
Ms. TAKASHIMA Kazuko, Honorary Consul-General.


PORTUGAL
Embassy of Portugal
Chancery: Kamiura Kojimachi Bldg. 5F, 3-10-3, Kojimachi, Chiyoda-ku. Post Code: 102-0083
Tel. 03-5212-7322
Nagoya
Honorary Consulate of Portugal
c/o Toyota Motor Corporation, 4-7-1, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi. Post Code: 450-8711
Tel. 052-552-2111
Mr. TOYODA Eiji, Honorary Consul.
Kyoto
Honorary Consulate of Portugal
Kuramaguchi-agaru, Horikawa-dori, Kita-ku, Kyoto-shi. Post Code: 603-8691
Tel. 075-432-5158
Mr. NAYA Yoshito, Honorary Consul.
Osaka
Honorary Consulate of Portugal
Sakai-Suji, Inabata Bldg., 1-15-14, Minami-Senba, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 542-8558
Tel. 06-6267-6090
Mr. INABATA Katsuo, Honorary Consul.
Kobe
Honorary Consulate of Portugal
2-2-27, Nagate-cho, Nada-ku, Kobe-shi. Post Code: 657-0027
Tel. 078-851-8114
Mr. Philip Fernando de SOUZA, Honorary Consul.
Tokushima
Honorary Consulate of Portugal
No. 3 Miki Bldg., 6F, 3-16, Higashidaiku-machi, Tokushima-shi. Post Code: 770-0905
Tel. 088-653-7000
Mr. MIKI Toshiji, Honorary Consul.
Nagasaki
Honorary Consulate of Portugal
The 18th Bank, 1-11, Doza-machi, Nagasaki-shi. Post Code: 850-8618
Tel. 095-828-8181
Mr. FUJIWARA Kazuhito, Honorary Consul.
Oita
Honorary Consulate of Portugal
1315, Miyazaki, Oita-shi. Post Code: 870-1133
Tel. 097-568-5780
Mr. KIKKAWA Akira, Honorary Consul.


QATAR
Embassy of the State of Qatar
Chancery: 2-3-28, Moto-Azabu, Minato-ku. Post Code:106-0046
Tel. 03-5475-0611/3


ROMANIA
Embassy of Romania
Chancery: 3-16-19, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3479-0311
Yokohama
Honorary Consulate of Romania
18-12, Sannotani, Honmoku, Naka-ku, Yokohama-shi. Post Code: 231-0824
Tel. 045-628-4155
Mr. KOBAYASHI Manabu, Honorary Consul.
Atami
Honorary Consulate of Romania
2F, 6-51, Higashikaigan-cho, Atami-shi. Post Code: 413-0012
Tel. 0577-82-7887
Mr. SATO Tomio, Honorary Consul.
Nagoya
Honorary Consulate of Romania
5-1-7, Meiekiminami, Nakamura-ku, Nagoya-shi. Post Code: 450-0003
Tel. 052-322-6577
Mr. TSUBOI Uzuhiko, Honorary Consul.
Osaka
Honorary Consulate of Romania
3-5-8, Minamisenba, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 542-8502
Tel. 06-6245-7920
Mr. INOUE Hiroshi, Honorary Consul.


RUSSIAN FEDERATION
Embassy of the Russian Federation
Chancery: 2-1-1, Azabudai, Minato-ku. Post Code: 106-0041
Tel. 03-3583-4224, 5982
Sapporo
Consulate-General of the Russian Federation
826, Nishi 12-chome, Minami 14-jo, Chuo-ku, Sapporo-shi. Post Code: 064-0914
Tel. 011-561-3171/2
Niigata
Consulate-General of the Russian Federation
12F. Bandaijima Build. 5-1, Bandaijima, Niigata-shi. Post Code: 950-0078
Tel. 025-244-6015
Osaka
Consulate-General of the Russian Federation
1-2-2, Nishi-Midorigaoka, Toyonaka-shi. Post Code: 560-0005
Tel. 06-6848-3451/2
Aomori
Honorary Consulate of the Russian Federation
1-3-1, Katta, Aomori-shi. Post Code: 030-8622
Tel. 017-774-1112
Mr. DAIDOJI Kosaburo, Honorary Consul.


RWANDA
Embassy of the Republic of Rwanda
Chancery: Annex Fukazawa #A, 1-17-17, Fukazawa, Setagaya-ku. Post Code:158-0081
Tel. 03-3703-0342


SAINT VINCENT
Tokyo
Honorary Consulate of Saint Vincent and the Grenadines
Hanzomon-Heim, 6F., 1-8-3, Koji-machi, Chiyoda-ku. Post Code: 102-0083
Tel. 03-3234-4360
Mr. WATANABE Akira, Honorary Consul.


SAN MARINO
Embassy of the Republic of San Marino
Chancery: 3-5-1, Moto-azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0046
Tel. 03-5414-7745
Kobe
Honorary Consulate of the Republic of San Marino
6-13-1, Nakamachi Minatoshima, Chuo-ku, Kobe-shi. Post Code: 650-0046
Tel. 078-303-3933
Mr. OKURA Hiroshi, Honorary Consul.


SAUDI ARABIA
Royal Embassy of Saudi Arabia
Chancery: 1-8-4, Roppongi, Minato-ku. Post Code: 106-0032
Tel. 03-3589-5241


SENEGAL
Embassy of the Republic of Senegal
Chancery: 1-3-4, Aobadai, Meguro-ku. Post Code: 153-0042
Tel. 03-3464-8451
Osaka
Honorary Consulate of the Republic of Senegal
2-4-16, Torikai Hachibo, Settsu-shi. Post Code: 566-0054
Tel. 0726-54-8080
Mr. INOUE Issei, Honorary Consul.


SERBIA
Embassy of the Republic of Serbia
Chancery: 4-7-24, Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku. Post Code: 140-0001
Tel. 03-3447-3571/2
Osaka
Honorary Consulate-General of the Republic of Serbia
1-4-11, Tosabori, Nishi-ku, Osaka-shi. Post Code: 550-0001
Tel. 06-6444-1111
Mr. UEYAMA Naohide, Honorary Consul-General.


SINGAPORE
Embassy of the Republic of Singapore
Chancery: 5-12-3, Roppongi, Minato-ku. Post Code: 106-0032
Tel. 03-3586-9111/2
Osaka
Consulate-General of the Republic of Singapore
Osaka Kokusai Bldg., 14F. Post Code: 541-0052
Tel. 06-6261-5131/2
Nagoya
Honorary Consulate-General of the Republic of Singapore
Nagoya Hirokoji place 6F., 4-2-29, Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi. Post Code: 460-0008
Tel. 052-243-2831
Mr. TANIDA Toshikage, Honorary Consul-General.


SLOVAK REPUBLIC
Embassy of the Slovak Republic
Chancery: 2-11-33, Moto-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0046
Tel. 03-3451-2200/1033


SLOVENIA
Embassy of the Republic of Slovenia
Chancery: 7-14-12, Minami-Aoyama, Minato-ku. Post Code: 107-0062
Tel. 03-5468-6275


SOLOMON
Tokyo
Honorary Consulate of Solomon Islands
Kitano Construction Corp. 6F., 1-9-2, Ginza, Chuo-ku. Post Code: 104-8116
Tel. 03-3562-7849
Mr. KITANO Tsuguto, Honorary Consul.


SOUTH AFRICA
Embassy of the Republic of South Africa
Chancery: Oriken Hirakawa-cho Building, 3-4F., 2-1-1, Hirakawa-cho, Chiyoda-ku. Post Code: 102-0093
Tel. 03-3265-3366/9
Nagoya
Honorary Consulate of the Republic of South Africa
c/o Toyota Motor Corporation, 4-7-1, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi. Post Code: 450-8711
Tel. 052-552-2111
Mr. NAKAGAWA Katsuhiro, Honorary Consul.
Kitakyushu
Honorary Consulate of the Republic of South Africa
Fuji Finetec Co., Ltd, 21-22, Sakuramachi, Wakamatsu-ku, Kitakyushu-shi. Post Code: 808-0026
Tel. 093-771-5388
Mr. EMOTO Mitsutoshi, Honorary Consul.


SPAIN
Embassy of Spain
(Commercial Office, Cultural Office)
Chancery: 1-3-29, Roppongi, Minato-ku. Post Code: 106-0032
Tel. 03-3583-8531/2
Sapporo
Honorary Consulate of Spain
18-2-1, Nishi, Minami 12-jo, Chuo-ku, Sapporo-shi. Post Code: 064-0912
Tel. 011-563-8990
Mr. NASHIO Ryoichiro, Honorary Consul.
Nagoya
Honorary Consulate of Spain
Nagoya Tetsudo Kabushiki Kaisha, 1-2-4, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi. Post Code: 450-8501
Tel. 052-571-2141
Mr. MINOURA Sokichi, Honorary Consul.
Osaka
Honorary Consulate of Spain
Kintetsu Abeno Department Store 8F, 1-1-43, Abenosuji, Abeno-ku, Osaka-shi. Post Code: 545-8545
Tel. 06-625-2000
Mr. TSUJII Akio, Honorary Consul.
Fukuoka
Honorary Consulate of Spain
1-13-1, Wakagidai, Fukuma-machi, Munakata-gun. Post Code: 811-3221
Tel. 092-957-6699
Mr. SHIBAYAMA Atsushi, Honorary Consul.


SRI LANKA
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Chancery: 2-1-54, Takanawa, Minato-ku. Post Code: 108-0074
Tel. 03-3440-6911/2
Nagoya
Honorary Consulate-General of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
3-1-36, Noritakeshinmachi, Nishi-ku, Nagoya-shi. Post Code: 451-0051
Tel. 052-561-7123 (Noritake Co., Ltd.)
Mr. IWASAKI Takashi, Honorary Consul-General.
Kitakyushu
Honorary Consulate of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
1-1, Semba-machi, Kokurakika-ku, Kitakyushu-shi. Post Code: 802-8511
Tel. 093-522-3306
Mr. KIHARA Bungo, Honorary Consul.


SUDAN
Embassy of the Republic of the Sudan
Chancery: Chiyoda House 7F, 2-17-8, Nagatacho, Chiyoda-ku. Post Code: 100-0014
Tel. 03-3506-7801/2
SWEDEN
Embassy of Sweden
Chancery: 1-10-3-100, Roppongi, Minato-ku. Post Code: 106-0032
Tel. 03-5562-5050
Nagano
Honorary Consulate of Sweden
c/o Yoshida & Co., Ltd., 5-1-18, Nakagosho, Nagano-shi. Post Code: 380-0935
Tel. 026-223-0011
Mr. YOSHIDA Soichiro, Honorary Consul.
Nagoya
Honorary Consulate of Sweden
c/o Toyota Industries Corporation (Nagoya Branch), 1-3-10, Higashisakura, Higashi-ku, Nagoya-shi. Post Code: 461-8714
Tel. 052-954-9762
Mr. YOKOI Akira, Honorary Consul.
Kobe
Honorary Consulate of Sweden
c/o Kinki Co., Ltd., 4-2-18, Sakaemachi-dori, Chuo-ku, Kobe-shi. Post Code: 650-0023
Tel. 078-351-7695
Mr. WADA Naoya, Honorary Consul.
Kitakyushu
Honorary Consulate of Sweden
c/o K.M.S. Corporation, 1-2-18, Nishikaigan, Moji-ku, Kitakyushu-shi. Post Code: 801-0841
Tel. 093-322-1123
Mr. YAMAMOTO Noriyuki, Honorary Consul.


SWITZERLAND
Embassy of Switzerland
Chancery: 5-9-12, Minami-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-8589
Tel. 03-5449-8400
Osaka
Consulate-General of Switzerland
Dokita-Daibiru Bldg., 7F., 1-2-5, Dojima, Kita-ku, Osaka-shi. Post Code: 530-0003
Postal Address:P.O. Box 1413 Central, Osaka. Post Code: 530-0001
Tel. 06-6344-7671


SYRIA
Embassy of the Syrian Arab Republic
Chancery: Homat-Jade, 6-19-45, Akasaka, Minato-ku. Post Code: 107-0052
Tel. 03-3586-8977/8


TANZANIA
Embassy of the United Republic of Tanzania
Chancery: 4-21-9, Kamiyoga, Setagaya-ku. Post Code: 158-0098
Tel. 03-3425-4531/2
Osaka
Honorary Consulate of the United Republic of Tanzania
c/o Konoike Bldg., 3-6-1, Kita-Kyuhoji-cho, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 541-0057
Tel. 06-6241-6780
Dr. KONOIKE Kazusue, Honorary Consul.


THAILAND
Royal Thai Embassy
Chancery: 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku. Post Code: 141-0021
Tel. 03-3447-2247
Osaka
Royal Thai Consulate-General
Bangkok Bank Bldg., 4F., 1-9-16, Kyotaro-machi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 541-0056
Tel. 06-6262-9226/7
Yokohama
Royal Thai Honorary Consulate
Stork Miki Bldg., #403, 2-12-6, Minami-Saiwai, Nishi-ku, Yokohama-shi. Post Code: 220-0005
Tel. 045-312-4128
Mr. YAMADA Tadashi, Honorary Consul.
Nagoya
Royal Thai Honorary Consulate-General
3-6-29, Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi. Post Code: 460-0003
Tel. 052-963-3451
Mr. MIWA Takayasu, Honorary Consul-General.
Sapporo
Royal Thai Honorary Consulate
c/o Katsuki Sekiyu K.K., 16 Banchi, Nishi 3-chome, Kita 10-jo, Kita-ku, Sapporo-shi. Post Code: 001-0010
Tel. 011-700-3355
Mr. KATSUKI Ikuo, Honorary Consul.
Ube
Royal Thai Honorary Consulate
5-1-1001, Asahi-machi, Ube-shi. Post Code: 755-0041
Tel. 0836-32-2277
Mr. TSUCHIYA Naohiro, Honorary Consul.
Naha
Royal Thai Honorary Consulate
1-35, Shurisakiyama-cho, Naha-shi. Post Code: 903-0814
Tel. 098-885-1534
Mr. SAKUMOTO Takeshi, Honorary Consul.


Timor-Leste
Embassy of the Democratic Republic of Timor-Leste
Chancery: Rokuban-cho House 1F, 3-4, Rokuban-cho, Chiyoda-ku. Post Code: 102-0085
Tel. 03-3238-0210 /5


TUNISIA
Embassy of the Republic of Tunisia
Chancery: 3-6-6, Kudan-Minami, Chiyoda-ku. Post Code: 102-0074
Tel. 03-3511-6622/5
Oita
Honorary Consulate-General of the Republic of Tunisia
Daini-Kira Bldg., 2F., 1-6-10, Funai-machi, Oita-shi. Post Code: 870-0021
Tel. 097-537-2296
Mr. HIRAMATSU Morihiko, Honorary Consul-General.


TURKEY
Embassy of the Republic of Turkey
Chancery: 2-33-6, Jingumae, Shibuya-ku. Post Code: 150-0001
Tel. 03-3470-5131


TUVALU
Tokyo
Honorary Consulate-General of Tuvalu
Aoyama Building 13F., 1-2-3, Kita-Aoyama, Minato-ku. Post Code: 107-0061
Tel. 03-5411-5967
Mr. KURIBAYASHI Tokugoro, Honorary Consul-General.


UGANDA
Embassy of the Republic of Uganda
Chancery: 9-23, Hatiyama-cho, Shibuya-ku. Post Code: 150-0035
Tel. 03-3462-7107
Osaka
Honorary Consulate of the Repubulic of Uganda
c/o Yamato International Inc., 2-3-9, Bakuro-machi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 541-0059
Tel. 06-6267-7300
Ms. HANNYA Fumiko, Honorary Consul.


UKRAINE
Embassy of Ukraine
Chancery: 3-15-6, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0046
Tel. 03-5474-9770
Osaka
Honorary Consulate of Ukraine
3-16-1, Hakucho, Habikino-shi. Post Code: 583-0856
Tel. 0729-50-0808
Mr. NISHIKAWA Eikichi, Honorary Consul.


UNITED ARAB EMIRATES
Embassy of the United Arab Emirates
Chancery: 9-10, Nanpeidai-cho, Shibuya-ku. Post Code: 150-0036
Tel. 03-5489-0804


UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
Her Britannic Majesty's Embassy
UK NOW (UK Government Organisation in Japan Web Site)
Chancery: 1, Ichiban-cho, Chiyoda-ku, Post Code: 102-8381
Tel. 03-5211-1100
Osaka
British Consulate-General
Epson Osaka Bldg., 19F., 3-5-1, Bakurou-machi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 541-0059
Tel. 06-6120-5600


UNITED STATES OF AMERICA
Embassy of the United States of America
Commercial Service
Chancery: 1-10-5, Akasaka, Minato-ku. Post Code: 107-8420
Tel. 03-3224-5000
Sapporo
American Consulate-General
28 Nishi, Kita 1-jo, Chuo-ku, Sapporo-shi. Post Code: 064-0821
Tel. 011-641-1115/7
Osaka-Kobe
American Consulate-General
2-11-5, Nishitenma, Kita-ku, Osaka-shi. Post Code: 530-8543
Tel. 06-6315-5900
Naha
American Consulate-General
2564, Nishihara, Urasoe-shi. Post Code: 901-2101
Tel. 098-876-4211
Fukuoka
American Consulate
2-5-26, Ohori, Chuo-ku, Fukuoka-shi. Post Code: 810-0052
Tel. 092-751-9331/4
Nagoya
American Consulate
Nagoya International Center Bldg. 6F., 1-47-1, Nakono, Nakamura-ku, Nagoya-shi. Post Code: 450-0001
Tel. 052-581-4501


URUGUAY
Embassy of the Oriental Republic of Uruguay
Chancery: No. 38 Kowa Building, 9F, Room 908, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3486-1888


UZBEKISTAN
Embassy of the Republic of Uzbekistan
Chancery: 5-11-8, Shimomeguro, Meguro-ku. Post Code: 153-0064
Tel. 03-3760-5625
Osaka
Honorary Consulate of the Repubic of Uzbekistan
3-3-3. Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi. Post Code: 530-8222
Tel. 06-6445-8222
Mr. TOURA Toshio, Honorary Consul.


VENEZUELA
Embassy of the Republic of Venezuela
Chancery: No. 38 Kowa Building, 7F, Room 703, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3409-1501/4
Yokohama
Honorary Consulate of the Bolivalian Republic of Venezuela
Daiichi Ueno Bldg., 5th Floor, #46, Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-shi. Post Code: 231-0023
Tel. 045-663-2988
Mr. UENO Takashi, Honorary Consul.


VIET NAM
Embassy of the Socialist Republic of Viet Nam
Chancery: 50-11, Moto-yoyogi-cho, Shibuya-ku. Post Code: 151-0062
Tel. 03-3466-3311/3313/3314
Osaka
Consulate-General of the Socialist Republic of Viet Nam
Estate Bakurou-machi Bldg., 10F., 1-4-10, Bakurou-machi, Chuo-ku, Osaka-shi. Post Code: 541-0059
Tel. 06-6263-1600


YEMEN
Embassy of the Republic of Yemen
Chancery: No. 38 Kowa Building, 8F, Room 807, 4-12-24, Nishi-Azabu, Minato-ku. Post Code: 106-0031
Tel. 03-3499-7151/2


ZAMBIA
Embassy of the Republic of Zambia
Chancery: 1-10-2, Ebara, Shinagawa-ku. Post Code: 142-0063
Tel. 03-3491-0121/2


ZIMBABWE
Embassy of the Republic of Zimbabwe
Chancery: 5-9-10, Shiroganedai, Minato-ku. Post Code: 108-0071
Tel. 03-3280-0331/2