Presiden Joko Widodo Panen Raya Padi di Ponorogo

Presiden Joko Widodo menghadiri panen raya padi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang merupakan salah satu daerah yang mulai memasuki musim panen padi pada tahun 2015.

Panen Raya yang berlangsung di Dukuh Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat pagi 6 Maret 2015.

Hadir dalam acara tersebut  Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Mensesneg Pratikno, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Bupati Ponorogo Amin.

Selain menghadiri acara panen raya, Jokowi juga memberikan bantuan bagi petani.  Presiden mengatakan ada 41.000 traktor yang akan dibagikan.  Traktor berupa alat pemanen dan alat penanam padi.  Jawa Timur akan memperoleh 3.000 traktor.

Selama menghadiri panen raya, Presiden selain memotong padi secara simbolis, juga melakukan penanaman dengan menggunakan alat penanam padi.  Dengan menggunakan alat pemanen padi ini akan mengurangi penyusutan panen sekitar 8-10%.

Kondisi saat ini terdapat 50% saluran irigasi yang sudah rusak. Saluran Irigasi yang rusak ini sedang diperbaiki untuk mengaliri sawah seluas 1,5 juta ha.  Pada saat ini perbaikan sudah selesai sekitar 30%.

Presiden Joko Widodo meminta agar para petani dapat mendorong peningkatan hasil panen sehingga ketika pemerintah memutuskan tidak mengimport beras maka stok pangan tetap terjaga.

Diharapkan petani bisa melaksanakan tanam, pelihara dan panen padi dengan baik sehingga produksinya harus naik.  Negara lain dengan luas lahan yang lebih sempit dari Indonesia bisa mengekspor beras ke Indonesia,  kita perlu meniru usaha mereka.

Kepala Negara menegaskan pada pertengahan – akhir Maret 2015 ini pemerintah akan mengumumkan harga jual gabah yang tepat, akan sesuai dengan kondisi pasar dan memenuhi ekspektasi petani.

Mari kita singsingankan lengan baju, semoga swasembada padi kembali kita raih.

Konsorsium Penyewa Lahan Sawah

Satu langkah terobosan diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras nasional dengan kebijakan menyewa lahan sawah untuk memproduksi padi. Dengan terobosan ini pemerintah sedikit lebih maju dengan langsung terlibat dalam proses produksi beras. Kebijakan ini diberi nama Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Koorporasi. Pemerintah melalui BUMN akan menyewa lahan sawah untuk ditanami padi.

Konsorsium terdiri dari PT. Pertani, PT. Sang Hyang Seri, PT. Pusri, PT. Perhutani dan Perum Bulog. Konsorsium tersebut akan menyewa 500.000 hektar lahan sawah berpengairan teknis dan 70.000 hektar lahan kering. Melalui program ini ditargetkan akan diperoleh pengadaan beras sebanyak 3 juta ton.

Sementara ini disepakati akan ada tiga model kerjasama antara petani dan konsorsium BUMN , yaitu pemberian bantuan sarana produksi yang dibayar sesudah panen, pemberian bantuan langsung, atau menyewa lahan.

Tampaknya dari ketiga model itu pihak konsorsium lebih cenderung memilih model sewa karena pengelolaannya lebih mudah dikontrol. Langkah terobosan ini menjadi alternatif pamungkas setelah Bulog bertahun-tahun Bulog selalu kerepotan memenuhi stok cadangan beras nasional. Langkah ini bisa menjadi jawaban keresahan pemerintah dan masyarakat ketika menyaksikan gudang-gudang beras Bulog kosong. Langkah ini tentu akan berdampak positif, bukan saja ketahanan pangan nasional namun juga pada stabilitas harga beras.

Kita patut menghargai langkah ini karena bisa menjadi bukti bahwa pemerintah masih memiliki komitmen dan kesungguhan untuk tidak lagi bergantung pada beras impor.

Sumber: Sinar Tani Edisi 18-24 Mei 2011 hal. 2.

Rahasia Sukses Indonesia Capai Swasembada Pangan Nasional!

Strategi dan Pencapaian Swasembada Pangan di Indonesia

Oleh Dr. Ir. Abdul Munif, MSc.agr.

Sekretaris/Tenaga Ahli Menteri Pertanian RI dan Staf Pengajar pada Fakultas Pertanian-IPB

Pembangunan sektor pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional semakin penting dan strategis. Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional, baik sumbangan langsung dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, menyediakan sumber pangan dan bahan baku industri/biofuel, pemicu pertumbuhan ekonomi di pedesaan, perolehan devisa, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Dengan demikian, sektor pertanian masih tetap akan berperan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Belajar dari pengalaman masa lalu dan kondisi yang dihadapi saat ini, sudah selayaknya sektor pertanian menjadi sektor unggulan dalam menyusun strategi pembangunan nasional. Sektor pertanian haruslah diposisikan sebagai sektor andalan perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu, dimana salah satunya adalah Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan.

Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan, secara garis besar ditujukan untuk: (a) meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional, (b) menciptakan lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non-pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah terbuka, dan (c) meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan, yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.

Pencapaian hasil sektor pertanian

Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tahun 2007 s/d 2008 mengalami pertumbuhan yang mengesankan yaitu sekitar 4.41 persen. Selain itu berdasarkan data kemiskinan tahun 2005-2008, kesejahteraan penduduk perdesaan dan perkotaan membaik secara berkelanjutan. Berbagai hasil penelitian, menyimpulkan bahwa yang paling besar kontribusinya dalam penurunan jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian dalam menurunkan jumlah penduduk miskin mencapai 66%, dengan rincian 74% di perdesaan dan 55% di perkotaan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Nilai tukar petani (NTP) sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani secara konsisten mengalami peningkatan selama periode tahun 2006-2008 dengan pertumbuhan sebesar 2,52 persen per tahun. Dengan kinerja yang kundusif seperti itu, neraca perdagangan komoditas pertanian mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2005-2008 dengan rata-rata pertumbuhan 29,29 persen per tahun. Selain itu, pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian 1,56%/tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan total angkatan kerja (1,24%/tahun) dan tenaga kerja non pertanian yang hanya sekitar 0,98%/tahun. Melihat kondisi tersebut mengakibatkan. Rata-rata pertumbuhan nilai investasi sektor pertanian tahun 2005 – 2007 mencapai 172,8%/tahun, lebih tinggi dibanding sektor lain.

Selama periode 2004-2008 pertumbuhan produksi tanaman pangan secara konsisten mengalami peningkatan yang signifikan . Produksi padi meningkat rata-rata 2,78% per tahun (dari 54,09 juta ton GKG tahun 2004 menjadi 60,28 juta ton GKG tahun 2008 (ARAM III), bahkan bila dibanding produksi tahun 2007, produksi padi tahun 2008 meningkat 3,12 juta ton (5,46%). Pencapaian angka produksi padi tersebut merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai selama ini, sehingga tahun 2008 Indonesia kembali dapat mencapai swasembada beras, bahkan terdapat surplus padi untuk ekspor sebesar 3 juta ton. Keberhasilan tersebut telah diakui masyarakat international, sebagaimana terlihat pada Pertemuan Puncak tentang Ketahanan Pangan di Berlin bulan Januari 2009. Beberapa negara menaruh minat untuk mendalami strategi yang ditempuh Indonesia dalam mewujudkan ketahan pangan.

Demikian pula produksi jagung meningkat 9,52% per tahun (dari 11,23 juta ton pipilan kering tahun 2004 menjadi 15,86 juta ton tahun 2008). Bahkan dibanding produksi jagung tahun 2007, peningkatan produksi jagung tahun 2008 mencapai 19,34% (naik 2,57 juta ton). Pencapaian produksi jagung tahun 2008 juga merupakan produksi tertinggi yang pernah dicapai selama ini. Selanjutnya, produksi kedele juga meningkat 2,98% per tahun dari 723 ribu ton biji kering tahun 2004 menjadi 761 juta ton biji kering tahun 2008 (ARAM III).

Peningkatan produksi tanaman pangan yang spektakuler tahun 2008 (terutama padi, jagung, gula, sawit, karet, kopi, kakao dan daging sapi dan unggas), dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, Tingginya motivasi petani/pelaku usaha pertanian utnuk berproduksi karena pengaruh berbagai kebijakan dan program pemerintah meliputi penetapan harga, pengendalian impor, subsidi pupuk dan benih, bantuan benih gratis, penyediaan modal, akselerasi penerapan inovasi teknologi, dan penyuluhan.. Kedua, perkembangan harga-harga komoditas pangan di dalam negeri yang kondusif sebagai refleksi dari perkembangan harga di pasar dunia dan efektifitas kebijakan pemerintah. Ketiga, kondisi iklim memang sangat kondusif dengan curah hujan yang cukup tinggi dan musim kemarau relatif pendek.

Untuk komoditas sumber pangan lainnya, produksi gula/tebu juga meningkat 6,76% per tahun dari 2,05 juta ton tahun 2004 menjadi 2,85 juta ton tahun 2008 (ARAM III). Demikian juga untuk komoditas daging sapi, baik dari segi populasi maupun produksi daging meningkat cukup besar. Peningkatan populasi ternak mencapai 12,75% (dari 10,5 juta ekor tahun 2004 menjadi 11,87 juta ekor tahun 2008), sedangkan produksi daging sapi meningkat 3,83% (dari 339,5 ribu ton menjadi 352,4 ribu ton).

Jika dibandingkan dengan beberapa Negara ASEAN, produksi dan produktivitas pangan strategis Indonesia relatif lebih tinggi. Gambaran tentang produksi dan produktivitas padi dan jagung di beberapa Negara ASEAN tercantum dalam Data 1 dan 2.

Data 1. Produksi dan Produktivitas Padi di ASEAN Tahun 2006

1. Indonesia luas panen 11,786.43 ribu ha; produksi 54,454.937 ribu metrik ton; produktivitas 4,620 kg/ha
2. Filipina luas panen 4,159.930 ribu ha; produksi 15,326.706 ribu metrik ton; produktivitas 3,684 kg/ha
3. Thailand luas panen 9,524.846 ribu ha; produksi 30,945.774 ribu metrik ton; produktivitas 3,249 kg/ha
4. Malaysia luas panen 658.200 ribu ha; produksi 2,202.000 ribu metrik ton; produktivitas 3,254 kg/ha
5. Vietnam luas panen tidak diketahui, produksi 35,917.900 ribu metrik ton; produktivitas 4,981

Sumber : FAOStat, 2008


Data 2. Produksi dan Produktivitas Jagung di ASEAN Tahun 2006

1. Indonesia luas panen 3,345.805 ribu ha; produksi 11,609.463 ribu metrik ton; produktivitas 3,470 kg/ha
2. Filipina luas panen 2,570.673 ha; produksi 6,082.109 ribu metrik ton; produktivitas 2,366 kg/ha
3. Thailand luas panen 951.970 ribu ha; produksi 4,057.698 ribu metrik ton; produktivitas 3,913 kg/ha
4. Malaysia luas panen 10.000 ribu ha; produksi 39.800 ribu metrik ton; produktivitas 3,980 kg/ha
5. Vietnam luas panen tidak diketahui; produksi 3,819.400 ribu metrik ton; produktivitas 3,700 kg/ha

Sumber : FAOStat, 2008

Strategi kebijakan pembangunan pertanian

Tujuan akhir pembangunan pertanian adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui sistem pertanian industrial. Secara operasional pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui tahapan-tahapan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Kebijakan dan program pembangunan pertanian jangka panjang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (lima tahunan) dan selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan pertanian tahunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Departemen Pertanian telah menyusun Cetak Biru (Blue Print) Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (2005 - 2025), Jangka Menengah (2005-2009) dan tahunan. Adapun sasaran jangka panjang pembangunan pertanian, adalah : (1) Terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdayasaing; (2) Mantapnya ketahanan pangan secara mandiri; (3) Terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat pertanian serta (4) Terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian dan tercapainya pendapatan petani US$ 2500/kapita/tahun.

Tujuan jangka menengah pembangunan pertanian (2005-2009) adalah : (1) membangun SDM aparatur profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh; (2) meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan; (3) memantapkan ketahanan dan keamanan pangan; (4) meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian; (5) menumbuh-kembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi perdesaan; dan (6) membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

Untuk pencapaian tujuan tersebut pemerintah menyusun strategi, kebijakan dan mengimplementasikan berbagai program/kegiatan pembangunan pertanian, baik lintas subsektor maupun program subsektor. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009, ada tiga kebijakan utama yang diimplementasikan Departemen Pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi Pangan dan Akses Rumah Tangga terhadap Pangan; (2) Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Pertanian; (3) Perluasan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan.

Selanjutnya, dalam implementasi kebijakan-kebijakan tersebut ada dua strategi besar yang ditempuh Departemen Pertanian. Pertama, memperkokoh fondasi pembangunan pertanian melalui Panca Yasa, ditempuh dengan strategi : (1) Penyediaan/perbaikan infrastruktur; (2) Penguatan kelembagaan; (3) Perbaikan sistem penyuluhan; (4) Penanganan pembiayaan pertanian; (5) Fasilitasi pemasaran hasil pertanian.
Kedua, melakukan Akselerasi pembangunan pertanian, yang ditempuh melalui strategi, yaitu: a) melibatkan partisipasi berbagai komponen masyarakat, b) padanan satu desa – satu penyuluh, c) sinergisme seluruh potensi sumberdaya, d) fokus komoditas, e) perencanaan berdasarkan master plan dan road map, f) penguatan Sistem Monitoring dan Data Base, dan g) pengarusutamaan gender dan pendekatan sosial budaya.

Dengan beragamnya jenis komoditas pertanian yang tumbuh di Indonesia, diperlukan strategi yang tepat dalam menentukan pilihan komoditas yang prioritas untuk dikembangkan. Prioritas penanganan difokuskan pada komoditas pertanian yang secara nasional dapat memberikan dampak nyata dan dirasakan hasilnya oleh petani, maupun masyarakat konsumen. Sehubungan itu, telah dirumuskan lima komoditas pangan utama yang diprioritaskan dengan sasaran akhir sebagai berikut: (a) padi dengan sasaran swasembada berkelanjutan; (b) jagung dengan sasaran swasembada tahun 2007-2008; (c) kedele dengan sasaran swasembada tahun 2015; (d) gula dengan sasaran swasembada tahun 2009; dan (e) daging sapi dengan sasaran mencapai kecukupan tahun 2010.


Masalah dan Tantangan dalam Pembangunan Pertanian

Tantangan dan permasalahan mendasar pembangunan sektor pertanian berkaitan dengan sarana prasarana, permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan petani, yang masih memerlukan penanganan yang berkelanjutan disamping munculnya persoalan-persoalan baru. Walaupun dihadapkan pada berbagai permasalahan dan hambatan, sektor pertanian telah mampu menunjukkan keberhasilan dan perkembangan yang menggembirakan.

Khusus untuk masalah lahan pertanian, rendahnya perluasan sawah irigasi di Indonesia antara lain disebabkan oleh derasnya konversi lahan sawah beririgasi sejak lebih dari dua dasawarsa terakhir khususnya di pulau Jawa. Antara tahun 1978 – 1998, misalnya konversi lahan sawah irigasi adalah sebesar satu juta ha. Padahal kenyataannya sawah irigasi masih tetap merupakan sumberdaya lahan yang terpenting dalam mendukung produksi padi. Pangsa areal panen sawah masih memberikan kontribusi sebesar sekitar 90 persen sedangkan pangsa produksi berkisar 95 persen. Bila terjadi penurunan luas sawah irigasi yang tidak terkendali maka akan mengakibatkan turunnya kapasitas lahan sawah untuk memproduksi padi. Lebih dari itu jika proses degradasi kualitas jaringan irigasi terus berlanjut maka eksistensi lahan tersebut sebagai sawah sulit dipertahankan. Yang segera akan terjadi adalah alih fungsi lahan sawah tersebut ke penggunaan lain (pertanian lahan kering ataupun ke peruntukan non pertanian).

Data empiris menunjukkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan produksi padi sawah 4,78 persen (Tahun 2003-2007), dibutuhkan pertumbuhan luas lahan sawah sebesar 2,47 persen. Hal ini menunjukkan penambahan luas lahan sawah masih sangat dibutuhkan dalam peningkatan produksi padi. Hal ini dapat dilihat dari anggaran yang cukup besar dalam pembangunan pertanian, dimana selama periode 2002-2007, rata-rata anggaran pertanian yang terbesar adalah untuk sarana dan prasarana (infrastruktur) yaitu 10,5 persen dan yang kedua adalah bantuan permodalan sebesar 8,5 persen. Urutan berikutnya adalah penyuluhan (2,7%), penelitian dan pengembangan (1,6%), dan pendidikan dan latihan (1,3%).

Tidak hanya dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam kebijakan insentif harga juga dilakukan seperti pada kebijakan insentif harga yang dapat dilihat dari peninjauan HPP setiap tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bila terjadi kenaikan HPP gabah sebesar 10% akan mendorong peningkatan harga beras sebesar 8,1%. Peningkatan harga beras 10% akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 1%. Peningkatan harga beras 10% meningkatkan inflasi 0,52%. Inilah tantangan secara makro dalam perekonomian nasional bagaimana disatu sisi dapat meningkatkan harga untuk kepentingan petani namun dipihak lain ada sebagian masyarakat merasa dirugikan. Walaupun demikian keberhasilan pembangunan pertanian bisa mengakibatkan jumlah rumah tangga petani khususnya rumah tangga petani padi dan palawija meningkat sebesar 4,06 persen.

Beberapa kebijakan pokok yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian produksi pangan tersebut adalah: (a) Pengawalan Dan Bantuan Sarana Produksi: benih/bibit unggul, pupuk, alat mesin pertanian, obat hewan; (b) Bantuan Permodalan: fasilitas kredit kkp-E, BLM- KIP, PUAP, DPM-LUEP, KP-ENRP, LM3, PMUK; (C) Perbaikan Infrastruktur Pertanian: perluasan Areal, JITUT, JIDES, TAM, jalan usaha tani, embung, pengembangan irigasi air tanah; (d) Fasilitasi Pengembangan Pasar dan Peningkatan Mutu Produk; (e) Inovasi dan Percepatan Diseminasi Teknologi; (f) Pendampingan dan pengawalan intensif: SL PHT, SL PHP, SL Iklim, penyuluh, tokoh masyarakat, aparat; (g) Penyediaan Dana Tanggap Darurat; dan (h) Koordinasi Intensif Pusat - Daerah.

Penutup

Sebagai sektor strategis, pembangunan pertanian menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan serta kondisi lingkungan sosial-ekonomi-politik-budaya yang sangat dinamis. Departemen Pertanian sebagai penanggungjawab dan simpul koordinasi pembangunan pertanian telah menyusun dan mengembangkan berbagai target pembangunan dengan menetapkan tujuan, arah, strategi, dan kebijakan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan pertanian. Operasionalisasi pembangunan pertanian jangka panjang yang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (lima tahunan) dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan pertanian tahunan. Strategi pencapaian masing-masing tujuan dijabarkan dengan jelas, didukung dengan kebijakan dan program yang akan diimplementasikan secara menyeluruh, teritegrasi, efisien dan sinergi, baik oleh pemerintah melalui internal Departemen Pertanian, bekerjasama dengan instansi luar pertanian, maupun dengan swasta dan pengusaha serta mengupayakan keterlibatan masyarakat terutama petani.

Sumber : Seminar on Agricultural Sciences 2009 at Tokyo University of Agriculture, on February 22, 2009, organized by Indonesian Agricultural Sciences Association (IASA), collaboration with Embassy of the Republic of Indonesia, Tokyo

Tahun 2008 Indonesia Swasembada Beras

Lebih dari 24 tahun menunggu, akhirnya swasembada beras tercapai juga. Swasembada tahun 2008 ini berbeda dibandingkan tahun 1984 karena swasembada kali ini tanpa sedikit pun dibarengi impor beras. Lain cerita pada 1984, di mana swasembada masih dibarengi dengan impor beras 414.300 ton. Mengapa kita bisa swasembada beras?

Pertanyaan ini penting diajukan sebagai refleksi sekaligus pijakan dalam upaya mempertahankan swasembada beras 2009 dan pada tahun-tahun yang akan datang.

Perlu diingatkan bahwa sejak munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, tidak ada lagi kemampuan pemerintah mengontrol budidaya pertanian. Petani bebas memilih komoditas apa yang akan mereka tanam tanpa ada tekanan atau paksaan untuk menanam komoditas tertentu yang diinginkan pemerintah.

Sejak itu, impor beras terus meningkat dan puncaknya tahun 1999, di mana impor beras mencapai 4,7 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Melalui UU itu pula, era ”liberalisasi” budidaya pertanian dimulai karena tidak ada kendali pemerintah atas usaha tani. Satu-satunya faktor yang menjadi acuan petani memilih komoditas yang akan mereka tanam adalah faktor keuntungan.

Mudah diingat bahwa tahun 2007/2008 terjadi lonjakan harga komodita, baik di pasar domestik maupun internasional. Harga beras di Thailand bahkan melambung hingga 800 dollar AS per ton, beras Vietnam mencapai 600 dollar AS per ton. Begitu pula harga beras China, India, dan Pakistan melonjak. Lonjakan harga komoditas memicu ketakutan di antara negara-negara pengekspor beras.

China, India, dan Pakistan bahkan menghentikan ekspor sementara waktu. Akibatnya, suplai beras ke pasar dunia merosot. Melihat gejala buruk itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan produksi tanaman pangan, di antaranya beras, jagung, dan kedelai.

Peningkatan produktivitas

Salah satu insentif yang diberikan pemerintah adalah menaikkan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras, baik di tingkat petani maupun usaha penggilingan. Dengan begitu, diharapkan keuntungan petani meningkat dan muncul kegairahan untuk menanam padi. Luas tanam padi musim hujan periode Oktober 2007-Maret 2008 mencapai 7,86 juta hektar atau 3,4 persen di atas pencapaian luas tanam pada periode sama 2006/2007.

Ada beberapa faktor penting dalam mendukung peningkatan produktivitas, antara lain iklim kondusif, benih unggul, pupuk, suplai air, serangan hama penyakit, dan pengelolaan pascapanen.

Beberapa hal yang telah pemerintah lakukan sehingga swasembada beras tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan penggunaan benih varietas unggul menjadi salah satu pilihan melalui program Program Peningkatan Produksi Beras (P2BN),. Pada musim tanam 2008 pemerintah mengalokasikan bantuan benih padi dalam APBN sebanyak 37.500 ton dengan sasaran areal tanam 1,5 juta hektar. Disediakan juga bantuan benih dalam bentuk Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), cadangan benih nasional, dan bantuan benih dalam bentuk subsidi harga kepada petani.

2. Peningkatan luas tanam padi hibrida ditingkatkan dengan memberikan bantuan benih hibrida sebanyak 1.285 ton dengan sasaran luas tanam 86.000 ton untuk tahun ini.

3. Perbaikan distribusi pupuk untuk mengurangi akibat kelangkaan suplai pupuk tahun 2007/2008. Dari 5,8 juta ton kebutuhan pupuk urea, pemerintah hanya mampu mengalokasikan 4,3 juta ton pada musim tanam tahun 2008.

4. Perbaikan system irigasi sehingga stabilitas suplai air cukup baik. Musim tanam padi Oktober 2007-September 2008 yang menjadi basis penghitungan produksi padi 2008 nyaris tanpa ada gangguan suplai air yang berarti.

5. Melakukan usaha perbaikan pasca panen. Musim panen 2008, Departemen Pertanian memperbaiki kualitas panen dengan memperkecil potensi kehilangan hasil. Deptan mengalokasikan dana Rp 80 miliar untuk meningkatkan kualitas gabah petani dalam program gerakan pengamanan pascapanen. Dana itu untuk pembelian peralatan pertanian pascapanen, pendampingan, dan pengawalan. Alat-alat itu berupa sabit bergerigi (103.000 buah), alat perontok padi manual (1.000), alat perontok padi mekanik (400), dan 40.000 terpal ukuran 8 meter x 8 meter.

6. Jaminan pasar oleh Perum Bulog semakin memantapkan petani untuk menanam padi. Peningkatan pembelian beras Bulog tahun 2007 yang mencapai 1,76 juta ton dan tahun 2008 sebanyak 3,1 juta ton. Hal ini membuat petani bersemangat untuk menanam padi. Maka dari itu untuk masa mendatang perlu diperhatikan jaminan pasar oleh Bulog untuk mendorong stabilisasi harga beras di tingkat petani, pada level yang stabil tinggi.

7. Pemerintah dapat melakukan penanggulangan hama dan penyakit. Pada musim tanam di musim hujan 2007/2008, ada serangan tikus, hama penggerak batang, tungro, kresek, dan blas yang terjadi pada 208.931 ha atau di atas serangan hama yang terjadi pada musim tanam di musim hujan 2006/2007 yang hanya 143.312 ha.

8. Bencana banjir 2007/2008 lebih banyak terjadi pada tanaman padi muda sehingga replanting bisa segera dilakukan dan luas lahan puso dapat diminimalkan. Data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Deptan menunjukkan, bencana banjir dan kekeringan musim tanam Oktober 2007-Maret 2008 hanya merendam tanaman padi seluas 335.056 hektar. Bandingkan dengan musim tanam 2006/2007 yang mencapai 485.868 ha.

9. Untuk masa mendatang pemerintah harus melakukan pengendalian laju konversi lahan. Tanpa menghentikan itu, swasembada beras hanya akan berlangsung sesaat karena lahan untuk penanaman padi semakin menyempit sementara jumlah penduduk semakin besar. Sehingga impor beras menjadi tak terelakan lagi.

Sumber : Kompas Selasa, 16 Desember 2008

Rahasia Sukses China Terbongkar! Begini Strategi Pertanian yang Bikin Mereka Jadi Raksasa Pangan Duni

Sementara diadakannya pembangunan industri berskala besar, produksi industri pertanian juga dikembangkan secara menyeluruh. Sejak tahun 1952 sampai tahun 1978, industri pertanian RRC menyediakan akumulasi yang sangat besar sejumalh 800 milyar yuan Renminbi untuk industrilisasi ekonomi rakyat, industri pertamian serta pembangunan irigasi di tanah pertanian yang terkait dan sarana teknologi industri pertamain semuanya mendapat perkembangan yang besar. Sejak tahun 1978, RRC melancarkan penyesuaian keseluruhan terhadap kebijakan pedesaan, dan menyusun serangkaian kebijakan pedoman untuk meningkatkan perkembangan industri pertanian.

Kebijakan yang paling utama ialah pelaksanaan sistem tanggungjawab kontrak keluarga yang dikaitkan dengan hasil produksi, dengan prasyarat alat-alat produksi, misalnya tanah dimiliki oleh kolektif, keluarga petani mengkontrak tanah untuk pengelolaan, pengkontrak mengikuti peraturan kontrak, kecuali membayar pajak kepada negara dan membayar suatu persentase tertentu kepada kolektif, semua produksi dan pendapatan lainnya dimiliki oleh pengkontrak sendiri.

Pola perkembangan industri pertanian tersebut membangkitkan antusiasi produk petani yang luas, wajah pedesaan mengalamai perubahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kontrak keluarga bukan hanya mendorong perkembangan keseluruhan usaha pertumbuhan, juga mendorong bangkitnya dan perkembangan usaha budidaya keluarga dan perusahaan pedesaan dan kecamatan. Sementara itu, sejumlah besar tenaga kerja yang tersisa dibebaskan dari tanah, masing-masing menuju kota, dan menyediakan sumber tenaga kerja yang memadai untuk pembangunan perkembangan kota.

Rakyat Tiongkok melalui upaya sendiri, dengan menggunakan tanah garapan yang hanya menduduki 7% dari total luasnya seluruh dunia, menghidupi populasi sebanyak 22% total jumlah penduduk seluruh dunia. pada tahun 1997, volume produksi bahan pangan Tiongkok mencapai 492 juta ton, katun 4,3 juta ton, berbagai jenis bahan minyak 21,5 juta ton, daging 53,54 juta ton, dan hasil perairan 35,61 juta ton, semua angka mutlaknya menduduki tempat terdepan dunia. di antara berbagai bagian industri pertanian, produksi bahan pangan memelihara kecenderungan pertumbuhan yang stabil, pertumbuhan ekonomi selalu berkembang pesar, lebih-lebih industri hutan, penggembalaan dan perikanan berkembang dengan sangat cepat, dengan demikian, terjaminlah kebutuhan perkembangan ekonomi negara dan peningkatan terus-menerusnya taraf kehidupan rakyat.

Volume total ekonomi rakyat China telah mencapai skala yang sangat besar, pada tahun 1997, GDP China telah mencapai 7 trilyun 477 milyar 200 juta yuan Renminbi, atau 903 milyar dolar Amerika, dan menjadi salah satu di antara 10 terdepan urutan daftar berbagai negara seluruh dunia. Akan tetapi, karena jumlah populasi China sangat besar, dan dasarnya agak rendah, taraf volume total ekonomi rakyat perkapita tetap sangat rendah, China tetap adalah satu negara berkembang yang berpendapatan relatif rendah.

Dalam kaitan ketahanan pangan, dapat dikaji reformasi kebijakan pertanian RRC yang dimulai tahun 1994 yang disebut Economic and Technological Development Zone (ETDZ). Sasaran ETDZ adalah meningkatkan: a) efisiensi proses produksi pertanian, b) mengenalkan sistem produksi massal untuk alternaif beras seperti hortikultura dan akuakultura, c) menguasai dan meningkatkan performa teknologi yang sudah ada di masyarakat petani, dan d) mengembangkan teknologi baru terutama dalam bidang pembibitan, pupuk, dan pestisida ramah lingkungan.

Apa yang dilakukan Cina kelihatan sederhana, tapi pemerinah Beijing melakukannya secara bertahap dengan urutan prioritas yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Hasilnya, kurang dari satu dekade, RRC berhasil mandiri dan swasembada pangan. Bahkan, produk-produk pertanian Cina kini mulai diekspor dan mendapat pasaran luas di negara-negara berkembang. 

 

Berdasarkan tinjauan ekonomi dari 117 negara, China berada pada peringkat ke 49 dari seluruh ekonomi dunia, menurut Laporan Kompetitif Global 2005-2006, yang dikeluarkan oleh WEF. Pada tahun 2004, ekonomi China berada pada peringkat ke 46, dan tahun 2003, berada pada peringkat ke 33. Inflasi tidak ada masalah di RRC pada tahun 2001, tapi, karena mungkin menjadi terlalu panas pada tahun 2004, inflasi yang didapat secara signifikan dan peringkat RRC pada indikator ini berpindah dari lima pada tahun 2001, ke 58 pada tahun 2005.

#PertanianChina 

#KebijakanRRC 

#Swasembada 

#EkonomiDesa 

#TeknologiAgrikultur