Gambar Kapang Babal Nangka

Gambar Kapang pada Babal (Buah Nangka yang masih sangat muda, berukuran sebesar ibu jari kaki).

Diet bebas Gluten / bebas Casein untuk Penderita Autisme

Gangguan spektrum autisme (ASD) adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi anak-anak dengan mengganggu kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial.

Orang tua harus memahami bahwa Autisme bukan penyakit, melainkan gangguan tumbuh-kembang pada anak. Jadi “sembuh” bukanlah keadaan yang patut diupayakan.  Keberhasilan dalam memaksimalkan tumbuh-kembang anak merupakan tujuan utama terapi bagi anak yang menderita Autisme.  Terapi tersebut bertujuan memfasilitasi anak agar melalui tahap-tahap perkembangan semirip mungkin dengan anak-anak pada umumnya.  Langkah-langkah berikut dapat kita lakukan apabila anak kita didiagnosa menderita Autisme.

1.    Hindarkan makanan yang mengandung gluten dan kasein.  Menghilangkan kedua zat ini dari pola makan terbukti dapat memperbaiki kondisi sejumlah penderita Autisme.

2.   Berikan tambahan vitamin B6 dan B12 untuk meningkatkan fungsi  pencernaan, mengurangi gejala alergi, dan memperbaiki kerja sistem syaraf anak.

3.   Lakukan kontak mata dengan anak dalam berbagai situasi.

4.   Bersabarlah ketika berkomunikasi dengan anak.

5.   Libatkan anak sedapat mungkin dalam interaksi dengan lingkungan.

6.   Ajarkan kepada anak untuk berperilaku normal dan baik kepada semua orang.

7.   Jika terdapat perkembangan baru yang signifikan pada diri anak, konsultasikan dengan dokter atau tenaga ahli yang relevan.

8.   Sertakan anak dalam terapi yang diselenggarakan secara khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya terapi integrasi sensorik, terapi perilaku, terapi ekupasi, terapi wicara, dan terapi obat.

Diet bebas Gluten / bebas Casein untuk Penderita Autisme

Untuk mengurangi gejala anak autisme, orang tua sering mencoba pengobatan alternatif seperti diet khusus. Akhir-akhir ini, diet bebas-gluten / bebas-casein telah berkembang dan menjadi populer. Beberapa orang tua melaporkan perbaikan dalam gejala autisme dengan regimen diet ini. 

Sedikit penelitian yang telah dilakukan, meskipun, pada diet bebas-gluten / bebas-casein untuk autisme. Akibatnya, banyak orang tua bertanya-tanya apakah diet ini benar, pada kenyataannya, terdapat perbedaan dalam gejala anak autisme. Beberapa juga percaya bahwa anak-anak dengan autisme membatasi asupan mereka sendiri, karena mereka lebih suka makanan hambar seperti roti putih. Jadi pertanyaannya menjadi "ayam atau telur." Apakah gluten yang menyebabkan autisme, atau, yang lebih memungkinkan, adalah autisme membatasi berbagai anak dari asupan makanan? 

Apa yang dimaksud dengan diet bebas-gluten / bebas-casein untuk autisme? 

Diet bebas-gluten / bebas-casein juga dikenal sebagai diet PMTB. Ini adalah salah satu dari beberapa pengobatan alternatif untuk anak penderita autisme. Ketika mengikuti diet ini menghindari secara ketat, semua makanan yang mengandung gluten (ditemukan dalam gandum, barley dan rye) dan kasein (ditemukan dalam susu dan produk susu) dikeluarkan dari asupan makanan sehari-hari anak. 

Beberapa orang tua dari anak penderita autisme percaya anak-anak mereka yang alergi atau sensitif terhadap komponen yang ditemukan dalam makanan ini. Beberapa mencari tes alergi untuk konfirmasi. Namun, bahkan ketika tidak ada alergi dikonfirmasi, banyak orangtua dari anak-anak penderita autisme masih memilih untuk menawarkan diet PMTB. Diantara manfaat mereka melaporkan perubahan dalam ucapan dan perilaku. 

Bagaimana diet bebas-gluten / bebas-casein untuk penderita autisme bekerja?   

Manfaat dari diet bebas-gluten / bebas-casein didasarkan pada teori bahwa anak-anak dengan autisme mungkin memiliki alergi atau sensitivitas tinggi terhadap makanan yang mengandung gluten atau kasein. Anak-anak dengan autisme, menurut teori, peptida proses dan protein dalam makanan yang mengandung gluten dan kasein berbeda dari orang lain. Secara hipotesis, perbedaan ini dalam pengolahan dapat memperburuk gejala autisme. Beberapa percaya bahwa otak memperlakukan protein ini seperti bahan kimia yang mirip candu. Mereka mengatakan, reaksi kimia ini menyebabkan anak bertindak dengan cara tertentu. Ide di balik penggunaan diet adalah untuk mengurangi gejala dan memperbaiki perilaku sosial dan kognitif dan wicara.

Mungkin ada beberapa manfaat ilmiah untuk alasan di balik diet bebas-gluten / bebas-casein. Para peneliti telah menemukan tingkat abnormal peptida dalam cairan tubuh dari beberapa orang yang memiliki gejala autisme. Namun, efektivitas diet PMTB untuk autisme belum didukung oleh penelitian medis, bahkan, review dari studi terbaru dan terdahulu  menyimpulkan masih kurangnya bukti ilmiah untuk mengatakan apakah diet ini dapat membantu atau tidak. 

Sayangnya, menghilangkan semua sumber gluten dan kasein sangat sulit, sehingga uji klinis secara acak pada anak-anak untuk mebuktikan efektivitas diet ini menjadi sangat sulit.

Sumber:

1.   365 days of Happy Parenting with Novita Tandry, BIB, 2013. Hal. 368-369.

2.   Gluten-Free/Casein-Free Diets for Autism, WebMD: http://www.webmd.com/brain/autism/gluten-free-casein-free-diets-for-autism

Manfaat Paket Bali WTO Bagi Pertanian Indonesia

Konferensi para menteri anggota Organsasi Perdagangan Dunia (WTO) ke-9 telah berakhir pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013.  Hasil konferensi di Bali ini dapat menurunkan rasa putus asa yang semakin menumpuk setelah bertahun-tahun konferensi WTO tidak menghasilkan kesepakatan yang berarti.  Sejak Putaran Doha (Doha Round) diluncurkan pada tahun 2001 di Doha-Qatar, negosiasi tidak pernah mengalami kemajuan.  Bali yang indah mempesona, hangat, sekaligus memiliki aura yang menenangkan hati, tampaknya mampu membuat para delegasi saling memberi dan menerima, yang pada akhirnya sampai pada kesepakatan.  Kesepakatan konferensi WTO di Bali, yang disebut Paket Bali, disambut gembira oleh negara-negara para peserta konferensi, yang memiliki berbagai latar belakang ideologi pembangunan ekonomi yang berbeda-beda.

 

Perdebatan Putaran Doha, atau disebut juga Agenda Pembangunan Doha, dimaksudkan untuk menciptakan aturan tunggal yang berlaku bagi 159 negara anggota WTO di berbagai bidang, seperti menurunkan pajak impor, mengurangi subsidi pertanian yang mendistorsi perdagangan, dan menciptakan prosedur standar kepabeanan.   Dengan disepakati dan diterapkannya aturan-aturan yang seragam tersebut, diharapkan pergerakan barang antar negara dapat lebih lancar dan perdagangan dunia semakin meningkat lebih cepat.  Dasar pemikiran Putaran Doha adalah, jika seluruh negara menjalankan aturan perdagangan yang sama maka semua negara akan dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan, baik itu negara kaya maupun negara miskin.  Perdagangan yang semakin berkembang diharapkan akan menciptakan peluang-peluang usaha yang lebih banyak lagi dan membuka kesempatan kerja yang lebih besar. 

Dalam prakteknya, banyak negara yang merasa bahwa perdagangan yang lebih bebas ternyata tidak memberikan manfaat seperti yang diharapkan.  Perdagangan memang meningkat pesat, baik volume maupun nilainya, namun distribusi manfaat dari perdagangan itu dipandang belum adil.  Pada aspek keadilan inilah kritik keras disuarakan oleh banyak pihak di luar ruang-ruang konferensi WTO di berbagai tempat dan waktu.  Dalam sambutan pembukaan konferensi WTO di Bali, Presiden RI juga mengingatkan perlunya perdagangan yang memenuhi aspek keadilan bagi semua. 

Aspek keadilan telah menjadi hambatan utama bagi konferensi-konferensi WTO untuk mencapai kesepakatan di tahun-tahun sebelumnya, dan mungkin juga di tahun-tahun mendatang.  Tiadanya kemajuan yang berarti dalam konferensi-konferensi Putaran Doha WTO telah menyebabkan banyak negara membuat kesepakatan-kesepakatan perdagangan bilateral dan kesepakatan-kesepakatan perdagangaan regional dan antar kawasan, seperti Trans-Pacific Partnership antara Amerika Serikat dengan 11 negara kawasan Pasifik ataupun pasar bebas Amerika Serikat dengan Uni Eropa.  Itu sebabnya, kesepakatan yang berhasil dicapai pada konferensi WTO di Bali ini dipandang sebagai salah satu tonggak penting pagi kemajuan menuju Agenda Pembangunan Doha, sekaligus menyelamatkan relevansi WTO sebagai lembaga perdagangan multilateral.    

Paket Bali (Bali Package) terdiri dari 10 dokumen yang mencakup fasilitasi perdagangan, pertanian, dan berbagai isu pembangunan.  Paket Bali memberikan ruang dan fleksibilitas bagi negara-negara berkembang untuk mengatur kebijakan ketahanan pangannya.  Bagi Indonesia, Paket Bali tidak memberikan hambatan terhadap agenda-agenda ketahanan pangan dan pembangunan pertanian yang selama ini telah dijalankan.  Subsidi maksimal sebesar 10 persen dari total produksi pangan dalam rangka stok untuk ketahanan pangan, yang menjadi isu panas dalam konferensi WTO di Bali, juga belum pernah terlampaui oleh Indonesia.  Perbaikan prosedur kepabeanan yang ada dalam Paket Bali, juga telah menjadi program pemerintah selama ini.  Perbaikan prosedur kepabeanan di Indonesia tidak hanya dimaksudkan agar barang lebih mudah mengalir keluar-masuk, tetapi juga agar korupsi dan pungutan liar dapat dihilangkan dari kepabeanan.   

Posisi pemerintah Indonesia tetap tegas dalam menempatkan pertanian sebagai sektor strategis dalam pembangunan.  Pemerintah menyadari sektor pertanian masih menjadi sumber matapencaharian bagi mayoritas tenaga kerja di Indonesia, dan di sektor ini masih banyak petani yang taraf kehidupannya perlu ditingkatkan.  Indonesia juga telah mengalami dampak buruk dari lonjakan-lonjakan harga pangan.  Harga pangan yang naik tajam tidak saja menurunkan daya beli dan mendorong inflasi, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah sosial dan politik.  Iklim yang semakin tidak mudah diramalkan menjadikan risiko produksi dan risiko harga meningkat, sehingga ketahanan pangan Indonesia menjadi rentan apabila sepenuhnya mengandalkan pada pasar internasional.  Indonesia tetap perlu memiliki stok pangan sebagai salah satu faktor penunjang penting ketahanan pangan.  Stok pangan nasional pada tingkat yang aman juga tetap diperlukan untuk program-program pengentasan kemiskinan dan dalam menghadapi bencana.  Berbagai aspek tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjuangan Indonesia di berbagai forum WTO.  Dalam konferensi WTO di Bali, Indonesia bersama-sama dengan negara berkembang lain tetap memperjuangkan subsidi pertanian.

Bagi Indonesia Paket Bali bukanlah akhir, tetapi awal dari upaya-upaya lebih keras untuk meningkatkan daya saing pertanian, ketahanan pangan nasional, dan kesejahteraan petani.  Subsidi dan topangan harga adalah kebijakan-kebijakan jangka pendek yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani.  Tetapi kebijakan-kebijakan ini sering tidak berkelanjutan hasilnya dan juga dapat menciptakan ketidakadilan baru, karena sifatnya yang poorly targeted.  Kebijakan yang bertumpu hanya pada harga sering mengalami hambatan dari sisi penyediaan anggaran dan ketepatan waktu, sehingga efektivitasnya redah.  Kebijakan harga dapat membenturkan kepentingan produsen dengan kepentingan konsumen, apabila anggaran yang dialokasikan tidak memadai.  

Kebijakan meningkatkan harga untuk membantu produsen dapat berarti naiknya harga di tingkat konsumen.  Sebaliknya, menurunkan harga di tingkat konsumen bisa berdampak menekan harga yang diterima petani. 

Keberlanjutan pertanian tergantung pada kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.  Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian, jalan desa, kelembagaan pemasaran faktor produksi dan hasil produksi, akses terhadap sarana produksi, akses terhadap tanah dan kapital, dan penemuan benih/bibit unggul dan teknik budidaya pertanian yang lebih baik adalah tugas-tugas publik yang perlu terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, untuk memastikan petani meningkat kesejahteraannya.  Tugas pemerintah, dari tingkat pusat sampai daerah, untuk memastikan bahwa produktivitas pertanian terus tumbuh dari tahun ke tahun.  Tanah-tanah pertanian juga perlu terus dikembangkan dan tidak hanya mengandalkan tanah-tanah di Jawa. Untuk itu diperlukan pemuliaan tanaman dan pengembangan teknologi budidaya yang sesuai dengan kondisi agro-ekologi setempat.

Kebijakan harga dan subsidi harga memang hasilnya dapat secara cepat dapat dilihat daripada kebijakan non-harga.  Itu sebabnya kebijakan harga dan subsidi harga adalah kebijakan yang paling banyak digunakan di berbagai negara.  Namun kebijakan harga dan subsidi harga memiliki banyak kelemahan dari aspek sosial ekonomi, karena sifatnya yang distortif.  

Sebaliknya kebijakan non-harga memerlukan kerja keras dan waktu yang lebih lama untuk memperlihatkan hasilnya.  Kebijakan non-harga, seperti kebijakan irigasi, kebijakan kelembagaan, maupun kebijakan teknologi memerlukan konsistensi dan persistensi dalam jangka panjang, sebelum hasilnya dapat dilihat dan dirasakan dengan nyata.  Pada aspek inilah tampaknya yang belum dimiliki Indonesia, yaitu konsistensi dan persistensi kebijakan pertanian dari waktu ke waktu, antar pemerintahan dan antar generasi.  Perjalanan Putaran Doha, dimana Paket Bali menjadi bagiannya, diperkirakan masih memerlukan waktu panjang dan masih tinggi risikonya untuk gagal.  Namun berbagai upaya peningkatan kesejahteraan petani perlu lebih keras lagi dilakukan.  Peningkatan kesejahteraan petani adalah suatu keharusan dan tidak perlu menunggu Putaran Doha selesai didiskusikan dan diterapkan.

Dapat dikatakan bahwa primadona KTM WTO di Bali adalah isu pertanian, khususnya proposal dari G-33 terkait pembentukan stok pangan bagi masyarakat miskin dan kelonggaran subsidi bagi petani miskin.  Di sini, negera maju duduk bersama membahas satu dari tiga isu utama perundingan sektor pertanian : domestic support di negara berkembang (dua isu lain adalah akses pasa dan subsidi ekspor produk pertanian).

Keberhasilan G-33 untuk mendapatkan peace clause dalam paket Bali sangat berarti. Semua negara anggota WTO menyadari bahwa perundingan isu pertanian harus mencakup ketiga isu di atas.  Kesepakatan Bali menyangkut usulan G-33 belum tuntas, tetapi memberi rung negara berkembang mengatasi dulu kondisi domestiknya.

Dengan peace clause, negara berkembang yang memberikan dukungan domestik melebihi yang disepakati di Putaran Uruguay 1986-1994- yakni 10 persen dari total out put pertanian – tidak akan ditintut ke panel sengketa WTO.  Solusi permanen atas proposal G-33 tentunya jauh lebih penting dari pada sekedar peace clause yang berlaku empat tahun.

Perundingan atas proposal G-30 diwarnai kekhawatiran mengenai potensi terjadinya distorsi pasar khusunya bila sengaja atau tidak sengaja stok pangan merembes ke pasar internasional dan mengganggu ketahanan pangan negara lain. Dilihat dari kepentingan Indonesiakesepakatan di atas akan membantu Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi negara lain, seperti Malaysia melalui Bernas dan India melalui Foof Corp, tidak mendistorsi pasar Indonesia untuk produk serupa yang dihasilkan petani Indonesia, atau mengganggu kebijakan ketahanan pangan dalam negeri Indonesia. Kebijakan di atas juga memberi ruang bagi Indonesia untuk subsidi dan tidak akan dianggap menyalahi perjanjian sepanjang tidak mengganggu pasar negara lain.

Sumber:

1. Paket Bali WTO dan Relevansinya Bagi Pertanian Indonesia
   Oleh Harianto, Staf Khusus Presiden RI Bidang Pangan dan Energi (http://www.setkab.go.id/artikel-11423-paket-bali-wto-dan-relevansinya-bagi-pertanian-indonesia.html)
2. Paket Bali dan Manfaatnya bagi RI oleh Iman Pambagyo (Kompas 10 Januari halaman 7).

Perkembangan Pembangunan Direktorat Kesehatan Hewan Awal 2014

Kebijakan dan program kesehatan hewan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan hewan dari ancaman penyakit hewan,melindungi lingkungan, dan memfasilitasi perdagangan. Dalam Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau, aspek kesehatan hewan memegang peranan penting khususnya dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produksi dan reproduksi dari hewan.

 

Dalam rangka mensukseskan program pembangunan peternakan, beberapa program kesehatan hewan yang penting diantaranya adalah: (1) Mempertahankan status bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) dan BSE serta peningkatan status kesehatan hewan, (2) Penguatan pelayanan kesehatan hewan dan surveilans melalui Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Hewan (veteriner),(3) Pemberantasan penyakit hewan strategis secara bertahap, dan (4) peningkatan ketersediaan obat hewan yang bermutu.

Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang didalamnya terdapat komponen program mempertahankan status bebas penyakit hewan eksotik penting seperti PMK dan BSE memerlukan adanya kebijakan teknis yang ketat berdasarkan kaidah ilmiah dalam pelaksanaan pemasukan hewan dan produk hewan dari luar negeri ke Indonesia. Hal ini diterapkan dalam bentuk penyusunan persyaratan kesehatan hewan yang mengacu pada standar ilmiah dan berdasarkan kajian analisa resiko dan rekomendasi pemasukanhanya diberikan dari Negara ataupun peternakan tertentu yang telah memenuhi persyaratan teknis tersebut.

Program pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan memerlukan adanya infrastruktur pendukung sebagai pelaksana di lapang.Salah satu komponen penting dari infrastruktur dilapang ini adalah Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan bagi peternak di seluruh Indonesia khususnya di basis-basis ternak baik secara aktif maupun pasif. Ke depan, peran dan fungsi dari Puskeswan akan dioptimalkan dengan upaya mengintegrasikan fungsi penyuluhan dan pelayanan peternakan dan kesehatan hewan ke dalam puskeswan serta adanya penambahan jumlah Puskeswan sebanyak 1500 unit dan SDM –nya sebanyak 1490 orang di seluruh Indonesia. Diharapkan nantinya semua Puskeswan akan memiliki sumberdaya manusia yang sudah menjadi pegawai negeri sipil.

Komponen penting lain dalam pelayanan kesehatan hewan adalah adanya laboratorium kesehatan hewan (veteriner) yang berkualitas. Saat ini Indonesia memiliki 8 (delapan) Balai Veteriner di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yang berlokasi yang bertanggung jawab daam pengujian dan surveilans. Kedelapan Balai Veteriner ini telah diakui memiliki kualitas yang baik dalam pengujian dan pengelolaan laboratoriumnya, hal ini terbukti dengan kepemilikan ISO 17025:2008 dan ISO 9001:2008 di semua Balai Veteriner di maksud.Setiap Balai Veteriner telah ditetapkan menjadi laboratorium referensi nasional untuk penyakit-penyakit hewan menular strategis tertentu dengan keputusan Menteri Pertanian.Selain itu, Ditjen PKH juga memiliki Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) yang bertanggungjawab dalam melakukan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan di Indonesia.  Selain memiliki ISO 17025:2008, BBPMSOH juga telah diakui di tingkat Regional yaitu dengan adanya sertifikasi dan akreditasi dari ASEAN sebagai laboratorium penguji vaksin hewan di tingkat Regional Asia Tenggara (ASEAN), khususnya untuk vaksin-vaksin sebagai berikut: Newcastle Disease (live), Newcastle Disease (inaktif), Marek (live), Infectious Laryngtracheitis (Live), Infectious Bronchitis (Live), Infectious Bronchitis (inaktif), Egg Drop Syndrome ‘76 (inaktif), Coryza (inaktif), dan Fowl Cholera (inaktif).

Tabel. Daftar UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan bidang Kesehatan Hewan dan lingkup akreditasinya

No	Nama UPT	ISO 17025:2008 (∑Metode Pengujian)	ISO 9001:2008	Referensi Nasional
1	Balai Veteriner Medan	38	Ya	CSF dan PRRS
2	Balai Veteriner Bukittinggi	36	Ya	Rabies
3	Balai Veteriner Lampung	23	Ya	ND dan IBD
4	Balai Veteriner Subang	20	Ya	AI
5	Balai Besar Veteriner Wates	33	Ya	Anthrax, AI, BSE, Salmonella
6	Balai Veteriner Banjarbaru	44	Ya	Surra dan IBR
7	Balai Besar Veteriner Denpasar	26	Ya	Jembrana, SE
8	Balai Besar Veteriner Maros	23	Ya	BVD, Brucellosis

Unit Pelaksana Teknis di Bawah Ditjen PKH di bidang kesehatan hewan adalah Pusvetma yang merupakan salah satu Badan Layanan Umum di Kementerian Pertanian dan bertanggungjawab dalam memproduksi vaksin dan antigen untuk pengujian penyakit hewan tertentu.Pusvetma telah memiliki ISO 17025:2008 dan ISO 9001:2008 serta telah mendapatkan sertifikasi Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB).  Produk Pusvetma adalah sebagai berikut: (1) Vaksin (Hogsivet, Lentovet, Komavet, JD Vet, Brucivet, Anthravet, Rabivet Supra 92, Septivet, Afluvet H5N1 Clade 2.3.2) dan (2) Antigen (RBT, ELISA Rabies, Pullorum, Mycoplasma, AI, ND).

Beberapa penyakit hewan yang penting antara lain yaitu: Avian Influenza (AI), Rabies dan Brucellosis. Ketiga penyakit ini merupakan beberapa penyakit yang menjadi prioritas dalam program pengendalian dan penanggulangan.Saat ini pemerintah telah menetapkan sebanyak 25 penyakit hewan sebagai penyakit hewan menular strategis (PHMS).

Avian Influenza merupakan salah satu PHMS yang menjadi prioritas dalam pengendalian dan penanggulangan.  Kasus pertama AI ditemukan pada tahun 2003 dan kemudian dengan adanya lalu lintas hewan dan produknya, AI menyebar ke wilayah lain di Indonesia. Saat ini hampir semua provinsi tertular AI dan hanya Maluku Utara yang merupakan daerah bebas AI di Indonesia.Sampai tahun 2012 di Indonesia hanya ditemukan clade 2.1.3, namun kemudian pada tahun 2012 ditemukan clade baru pada itik yaitu clade 2.3.2 yang bisa menyerang ayam juga. Kewaspadaan dan pelaksanaan program pengendalian dan penanggulangan perlu tetap diintensifkan untuk mencegah terjadinya kasus, sekaligus mengendalikan penyakit.Kewaspadaan juga harus diberikan kepada kemungkinan timbulnya H7N9 seperti yang terjadi di beberapa Negara pada tahun 2013.

Vaksinasi merupakan salah satu alat utama dalam program pengendalian dan penanggulangan AI di Indonesia, untuk pengendalian AI clade 2.1.3, Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan vaksin dengan produksi dalam negeri sejak tahun 2012. Pencapaian lainnya adalah ketika terjadi wabah AI clade 2.3.2, Pemerintah berhasil melakukan isolasi virus dengan cepat untuk kemudian dikembangkan menjadi seed untuk produksi vaksin.Saat ini vaksin untuk clade 2.3.2 telah diproduksi dalam negeri. Dalam rangka program pengendalian dan penanggulangan AI secara bertahap, Pemerintah telah mengembangkan Road map pembebasan AI dengan target Indonesia bebas AI pada tahun 2020 sejalan dengan target dari ASEAN.

Penyakit Hewan Menular Strategis yang menjadi prioritas lain adalah Rabies. Rabies ditemukan di 24 Provinsi di Indonesia, dan 9 (Sembilan) Provinsi dinyatakan sebagai daerah bebasbaik daerah yang memang secara historis bebas seperti  Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat, maupun provinsi yang berhasil dibebaskan dengan program pemberantasan yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.Saat ini wilayah bebas secara historis dalam tahapan pernyataan bebas secara formal dengan pembuktian ilmiah sesuai standar OIE, salah satu daerah bebas historis yang telah dinyatakan secara formal adalah Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2013. Program pemberantasan Rabies secara bertahap dilaksanakan di Indonesia dan diharapkan bahwa Indonesia dapat mencapai status bebas pada tahun 2020 bersama dengan Negara-negara ASEAN lain. 

Dalam rangka pencapaian tersebut, kini telah disusun masterplan (road map) pemberantasan Rabies secara bertahap di Indonesia.  Pada tahun 2014, Provinsi Klimantan Barat direncanakan dapat dinyatakan bebas Rabies sesuai standar Internasional setelah dilakukan surveilans terstruktur oleh Balai Veteriner Banjarbaru. Adapun wilayah lain seperti Sulawesi Utara, Pulau Nias, Flores dan Lembata, serta Bali dalah tahap pengendalian secara intensif. Salah satu pencapaian yang penting terkait program pengendalian dan penanggulangan Rabies adalah penerapan konsep One Health dalam pemberantasan Rabies di Bali melalui Tata Laksana Kasus Gigita Hewan Terpadu (TAKGIT) dijadikan salah satu kisah sukses penerapan one health di ASEAN.

Salah satu PHMS penting dan sangat berpengaruh pada PSDSK adalah Brucellosis.Brucellosis endemic di sebagian wilayah Indonesia. Namun dengan program pengendalian dan penanggulangan serta dukungan surveilans yang baik, Indonesia berhasil membebaskan/menyatakan bebas beberapa wilayah di Indonesia dari Brucellosis, wilayah-wilayah tersebut adalah: Bali (2002), Lombok dan Sumbawa (2006), Regional II : Sumatra Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau (2009), Regional V : Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (2009), dan Regional III : Lampung, Bangka-Belitung, Bengkulu, dan Sumatra Selatan (2011). Pada saat ini beberapa wilayah dalam tahapan pembebasan/surveilan pembebasan.Dalam rangka perencanaan yang lebih baik dan optimalisasi pelaksanaan program, telah disusun master plan (road map) pembebasan bertahap Brucellosis di Indonesia dengan target Indonesia bebas Brucellosis tahun 2025.Pada tahun 2014 ini, direncanakan beberapa daerah seperti Provinsi Sumatra Utara, Pulau Madura (Jawa Timur) dan Pulau Sumba (NTT) dapat dibebaskan dan dinyatakan dengan keputusan Menteri Pertanian.

Penyakit Hewan Menular Strategis lain yang menjadi prioritas dalam pengendalian dan penanggulangan adalah classical swine fever (CSF), saat ini merupakan salah satu masalah penting di sentra-sentra peternakan babi. Salah satu pencapaian penting dalam program pengendalian dan penanggulangan CSF adalah telah berhasilnya pengendalian CSF di Provinsi Sumatra Barat dan direncanakan bahwa pada tahun 2014 Provinsi Sumatra Barat dapat dinyatakan bebas dari CSF sesuai dengan standar OIE.

Program penting lainnya dalam pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan adalah peningkatan ketersediaan obat hewan yang bermutu.Adanya BBPMSOH telah memberikan jaminan bahwa obat yang beredar dan telah disertifikasi di Indonesia berkualitas dari segi mutunya. Mengingat adanya jaminan mutu tersebut, walau Indonesia masih mengimpor obat hewan, Indonesia juga telah mampu mengekspor obat hewan ke beberapa Negara lain.  Tercatat bahwa obat hewan Indonesia berhasil diekspor ke 15 negara untuk produk biologik, 14 negara untuk produk farmasetik dan 20 negara untuk produk premiks. Terdapat kecenderungan peningkatan volume (ton) dan nilai (USD) dari ekspor obat hewan ini dalam 5 (lima) tahun terakhir.