Reformasi Pertanian di Jepang

Pada bulan April 2007, Gugus Tugas Promosi Kebijakan Pangan, Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri telah mengadopsi paket kebijakan yang berorientasi pada sasaran yang disesuaikan dengan sasaran kebijakan kabinet sektor pertanian, yakni:

1) untuk memanfaatkan secara penuh kapasitas produksi yang berpotensi pada bidang pertanian dan untuk mengembangkan pertanian sebagai industri penting yang strategis di abad 21;

2) untuk memenuhi permintaan produk yang berkwalitas tinggi dan permintaan keamanan pangan bagi konsumen, dan untuk melaksanakan rencana yang terdiri dari (i) reformasi agraria yang dikonsentrasikan pada lahan pertanian petani utama dalam rangka memperkuat struktur pertanian Jepang dan (ii) penetapan Strategi Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam pencegahan Global Warming.

Respon Jepang terhadap melambungnya harga produk pertanian di dunia dan terhadap menurunnya swasembada pangan, pada bulan Mei 2008 Gugus Tugas Promosi Kebijakan Pangan, Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri telah mengadopsi aksi dan tindakan nyata yang harus dikembangkan bukan hanya oleh Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetapi juga oleh Jepang secara menyeluruh. Program-programnya meliputi:

1) mengembangkan dan mempopulerkan produk-produk tepung beras, produksi pakan ternak dari sawah dan meningkatkan swasembada pakan ternak untuk memperkuat kapasitas suplai makanan domestik;

2) menambahkan informasi yang benar pada label kemasan makanan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen;

3) mengembangkan program stabilisasi menejemen pertanian yang ditujukan kepada Petani Utama;

4) membangun suatu sistem dimana perusahaan dan masyarakat yang berasal dari bidang yang beranekaragam dapat memasuki sektor pertanian;

5) memanfaatkan kembali lahan “tidur”;

6) meningkatkan kerjasama di antara petani, industri makanan lokal dan perusahaan pengecer lokal guna revitalisasi wilayah pedesaan.