Kebijakan Produksi Padi di Jepang

Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang memberikan kesempatan kepada petani padi untuk ikut serta dalam program penurunan produksi padi, yang merupakan kebalikan dari kebijakan produksi padi selama ini, kata sumber dari Kementerian tersebut pada hari Selasa (3 Pebruari 2009).

Dengan sistem ini, hanya para petani yang ikut serta dalam usaha penurunan produksi padi yang sejalan dengan kebijakan pemerintah diberikan tunjangan, kata sumber tersebut.

Belum diketahui apakah koperasi pertanian dan petani padi yang telah mematuhi kebijakan pemerintah dalam pengurangan tanaman pangan selama bertahun-tahun akan menentang perubahan kebijakan ini.

Langkah ini dapat memaksa industri padi – yang telah diproteksi selama beberapa dekade – secara drastis berubah menuju liberalisasi. Selama ini pemerintah telah membantu petani padi dengan membeli gabah ketika harga jatuh.

Para petani yang patuh dengan kebijakan penurunan produksi padi ini biasanya menjual hasil panenannya melalui koperasi. Apabila mereka diberikan pilihan untuk mengurangi penanaman padi, komisi penjualan yang diterima koperasi bisa menurun.

Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan bertujuan maju ke depan dengan perubahan kebijakan tersebut sebagai pilar utama dalam reformasi pertanian yang diharapkan pada tahun fiskal 2010, kata sumber tersebut.

Menteri Pertanian Shigeru Ishiba telah mengatakan bahwa kebijakan padi nasional harus dirubah karena beberapa petani padi yang tidak patuh terhadap kebijakan pengurangan produksi padi ini masih memperoleh keuntungan dari kebijakan bantuan harga dari pemerintah.

“Kami akan melakukan kajian semua peraturan yang memungkinkan (untuk penggantian sistem)” kata Ishiba di Konperensi press.

Jika kebijakan ini diterapkan, petani yang memilih untuk tidak turut serta dalam pengurangan produksi padinya akan lebih bebas dalam melakukan usaha taninya dan akan dapat memproduksi varietas padi yang terkenal sesuai dengan kondisi pasar. Akan tetapi bisa juga mereka akan menderita apabila harga beras jatuh tajam karena mereka tidak memperoleh bantuan finansial dari Pemerintah.

Sebuah badan yang anggotanya terdiri dari delegasi organisasi pertanian dan para pakar pertanian akan dibentuk guna membuat perencanaan yang menentukan, kata sumber tersebut.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah mengarahkan para petani untuk mengurangi penanaman padinya dan diganti ditanami dengan tanaman pangan lain.

Sumber: Japan Times 3 Pebruari 2009