Kemakmuran naik, Kesenjangan Menurun

Kemakmuran naik, Kesenjangan Menurun

Indonesia, menurut Bank Dunia, merupakan negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar ke 10 di dunia berdasarkan paritas daya beli.  Negara Asia lain yang masuk kelompok 10 besar adalah Tiongkok, India dan Jepang.

Secara rata-rata kemakmuran Indonesia meningkat 4,87 persen, tetapi distribusinya tak merata.  Pada kelompok 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kesejahteraan hanya sekitar 2 persen.  Adapun 20 persen kelompok yang berpenghasilan tinggi, kenaikan kesejahteraan di atas 8 persen.  Artinya kelompok miskin menerima lebih sedikit manfaat pembangunan dibandingkan kelompok tidak miskin.

Berdasarkan pengeluaran rumah tangga, menurut badan pusat statistik (BPS), angka  rasio gini meningkat dari 0,33 pada 2002 menjadi 0,41 pada 2011 - 2013.

Di perkotaan ketimpangan lebih tinggi dari pada di pedesaan, yaitu 0,43 persen pada tahun 2013, dengan kecenderungan semakin senjang.  Di pedesaan besarnya 0,32 pada tahun 2013, menurun dibandingkan pada tahun 2011 (0.34 persen) dan pada tahun 2012 ( 0,33).

Ketimpangan kesempatan dianggap sebagai penyebab mendasar yang harus diatasi, misalnya dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan kesehatan antara desa dan kota di seluruh penjuru tanah air.

Ketimpangan kemakmuran disebabkan pilihan kebijakan.  Subsidi BBM misalnya mengurangi kemampuan pemerintah membangun infrastruktur serta membbuat cakupan dan manfaat program bantuan sosial relatif rendah.

Terlalu mengandalkan pada ekspor berbasis sumber daya alam, terutama di kawasan timur Indonesia, ketika harga komoditas terus menurun sejak dua tahun terakhir.

Ketimpangan antara Jawa-Sumatera dan kawasan timur, terlihat dari aliran uang kartal dari non-Jawa menuju Jawa.  Padahal selama lima tahun terakhir penyaluran transfer ke dareah dari total APBN dan terhadap PDB relatif stabil, yaitu 30 persen dan 5 persen.

Ketimpangan tingkat kesejahteraan antarkabupaten/kota memang menurun karena otonomi daerah, tetapi ketimpangan di kabupaten / kota meningkat.

Jalan Keluar
Upaya pemetintah untuk mengerem ekspor komoditas berbahan sumber daya alam harus konsisten dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja.

Lapangan kerja harus diciptakan untuk memindahkan sebanyak mungkin tenaga kerja dati sektor pertanian ke non-pertanian.  Artinya membangun industri mafaktur, termaduk agroindustri, berbasis pedesaan.

Reforma agraria, yaitu memberikan petani akses lebih adil, atas tanah, menjadi syarat mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Subsiidi energi perlu dikurangi dan dialihkan untuk membangun infrastruktur vital serta program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.  Negara-negara Amerika Latin berhasil menurunkan kesenjangan karena melaksanakan program sosial secara progresif.

Meningkatkan inklusi keuangan akan menambah jumlah orang yang bethubungan formal dengan perbankan dan meningkatkan akses UMKM tehadap permodalan.

Setelah permasalahan diidentifikasi dan jalan keluarnya dipetakan, perlu dilanjutkan komitmen bersama untuk bekerja secara fokus dan berkelanjutan.

Sumber: Kompas 13 Juni 2014.

Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) XIV Tahun 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka acara Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) XIV yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu 7 Juni 2014.  Penas KTNA digelar selama sepekan, 7-12 Juni 2014.

Penas KTNA merupakan wahana petani dan nelayan Indonesia untuk membangkitkan semangat, tanggung jawab dan melakukan konsulidasi organisasi dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis (Berdasarkan SK. Menteri Pertanian no. 4748/Kpts/OT.160/10/2014).

Penas KTNA 2014 dihadiri oleh wakil dari petani dan nelayan dari seluruh Tanah Air dan juga dihadiri oleh perwakilan petani dan nelayan dari negara-negara Asean, Jepang, Asia Pasifik, dan duta besar negara-negara sahabat.

Presiden SBY didampingi tiga Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Ketiganya adalah Menteri Pertanian Suswono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo serta Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Dalam sambutanya Presiden SBY berharap sektor pertanian dan dua sektor penting lainnya, yakni perikanan, kelautan dan kehutanan menjadi ujung tombak kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

Presiden SBY mengakui jasa petani dan nelayan di Tanah Air sangat besar. Sumbangan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan di Indonesia harus diapresiasi dan dijunjung tinggi.

Presiden SBY mengajak kita menyatukan tekad yaitu memajukan ketiga sektor di negeri tercinta ini agar mampu menjadi ujung tombak kemajuan bangsa.

Menurut Presiden SBY, perkembangan penduduk dunia dewasa ini terus meningkat, sehingga kebutuhan pangan dunia juga akan meningkat, termasuk di Indonesia. Jadi swasembada pangan di Indonesia harus terus ditingkatkan.

Pada saat membuka Penas KTNA XIV, Presiden SBY juga meluncurkan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP).

Presiden SBY memaparkan, untuk meningkatkan kemakmuran Indonesia, untuk meningkatkan kemakmuran ada tiga sasaran yang harus ditetapkan yaitu:

1.   Negara Indonesia dapat mengusahakan kecukupan pangan bahkan lebih.

2.   Penghasilan petani, nelayan, dan petani hutan meningkat.

3.   Rakyat Indonesia dapat membeli pangan dengan harga terjangkau.

Ada lima pihak yang dilibatkan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu:

1.   Pemerintah Pusat dan Daerah menusun kebijakan dan membuat regulasi yang tepat termasuk menciptakan iklim investasi yang tepat untuk melindungi petani.

2.   Kelompok pakar atau peneliti atau motivator bidang pertanian harus bekerja keras untuk meningkatkan produksi pertanian.

3.   Para pengusaha bidang hasil pertanian dan bidang perindustrian harus melakukan secara adil agar petani dan nelayan memperoleh keuntungan yang cukup.

4.   Komunitas petani harus tetap rajin dan terampil serta menguasai teknologi usaha tani.

5.   Semua masyarakat tidak boros pangan, dan harus efisien dalam pemanfaatan bahan pangan pokok.

 
Presiden juga mengingatkan bahwa Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang melayani petani dan nelayan harus berkembang.